Di Balik Diplomasi: Mengapa Gencatan Senjata Tak Pernah Bertahan Lama?

Dalam setiap konflik bersenjata, seruan gencatan senjata sering kali terdengar seperti napas segar di tengah asap mesiu. Namun, harapan akan kedamaian yang menyertainya sering hanya bertahan sebentar. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak gencatan senjata runtuh dalam hitungan hari, bahkan jam. Dari Gaza hingga Ukraina, dari Suriah hingga Sudan, diplomasi damai tampaknya tak pernah mampu memadamkan api peperangan secara permanen. Lalu, mengapa gencatan senjata—yang secara teori merupakan langkah menuju perdamaian—sering kali gagal dipertahankan.

Gencatan Senjata: Antara Janji dan Realitas

Secara definisi, gencatan senjata adalah penghentian sementara konflik bersenjata yang disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai. Tujuannya bisa bermacam-macam: kemanusiaan, evakuasi, perundingan, atau bahkan semata-mata tekanan internasional. Namun dalam praktiknya, gencatan senjata tidak selalu mencerminkan niat damai. Sering kali, kesepakatan ini menjadi alat taktis untuk mengulur waktu, menyusun ulang strategi militer, atau mendapatkan simpati publik dunia.

Contoh konkret adalah berbagai gencatan senjata antara Israel dan kelompok Hamas di Gaza. Hampir setiap gencatan senjata sejak awal tahun 2000-an berakhir dengan pelanggaran oleh salah satu pihak dalam waktu singkat. Situasi serupa terjadi di Ukraina, di mana perjanjian Minsk I dan II tidak pernah benar-benar menghentikan kontak senjata antara pasukan Ukraina dan separatis pro-Rusia.

Kepentingan Politik di Balik Perdamaian Palsu

Gencatan senjata seringkali menjadi ajang “politik senjata”. Pihak-pihak yang bertikai kerap memanfaatkan jeda ini untuk memperkuat posisi tawar mereka di medan diplomasi maupun peperangan. Dalam banyak kasus, kelompok bersenjata menggunakan waktu gencatan untuk memperbaiki logistik, mengatur ulang posisi tempur, atau mendapatkan kembali legitimasi publik. Sementara negara-negara pendukung di belakang layar (proxy states) sering memainkan peran ganda: menyerukan perdamaian di forum internasional, sembari tetap menyuplai senjata dan logistik di belakang layar.

Perang bukan hanya soal militer. Ini juga tentang narasi. Saat satu pihak menyatakan gencatan senjata, ia dapat membingkai dirinya sebagai pihak yang cinta damai. Ketika kesepakatan gagal, pihak lain yang dianggap melanggar akan disudutkan secara moral, meskipun fakta di lapangan sangat kompleks.

Diplomasi yang Terputus dari Realitas Akar Rumput

Salah satu penyebab utama kegagalan gencatan senjata adalah karena proses perundingan sering hanya melibatkan elit-elit politik atau militer, tanpa partisipasi masyarakat sipil atau kelompok korban yang terdampak langsung. Akibatnya, kesepakatan damai menjadi rapuh karena tidak mencerminkan realitas sosial dan emosional di lapangan.

Dalam banyak konflik, seperti Suriah atau Yaman, aktor-aktor bersenjata lokal tidak selalu memiliki kontrol penuh terhadap faksi-faksi di lapangan. Maka, sekalipun kesepakatan tercapai di atas kertas, implementasinya di lapangan sangat sulit. Tidak adanya struktur komando yang terpusat, lemahnya mekanisme pemantauan, serta tidak adanya sanksi jelas atas pelanggaran menjadi faktor-faktor kegagalan utama.

Gencatan Senjata sebagai Alat Propaganda

Bagi banyak negara atau kelompok, gencatan senjata merupakan cara efektif untuk mengelola persepsi publik internasional. Seruan untuk damai bisa digunakan untuk mendapatkan simpati, bantuan internasional, atau melegitimasi tindakan sebelumnya. Dalam konteks ini, gencatan senjata bukanlah tujuan, melainkan alat untuk membentuk narasi yang menguntungkan secara politik.

Contohnya, dalam konflik Israel–Hamas, masing-masing pihak berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah korban dan pihak yang lebih bermoral. Gencatan senjata menjadi bagian dari upaya itu—bukan sebagai solusi permanen, tetapi sebagai jeda propaganda.

Tidak Menyentuh Akar Masalah

sebagian besar konflik bersenjata berakar pada persoalan struktural: ketidakadilan politik, diskriminasi etnis, pengusiran, perampasan tanah, atau kolonisasi. Jika gencatan senjata hanya menyasar permukaan konflik (yaitu hentikan tembakan), tanpa menyelesaikan akar penyebabnya, maka perang hanyalah soal waktu.

Perjanjian damai yang sukses, seperti yang terjadi di Aceh (2005) atau di Afrika Selatan pasca-Apartheid, tidak hanya menghentikan senjata, tetapi juga merombak sistem politik, membangun keadilan transisional, dan melibatkan korban dalam proses rekonsiliasi. Gencatan senjata tanpa transformasi struktural hanya akan jadi jeda, bukan penyelesaian.

Peran Lemah Komunitas Internasional

PBB dan lembaga internasional lain sering berada di garis depan dalam mendorong gencatan senjata. Namun, mereka sering tak memiliki cukup kekuatan untuk menegakkan kesepakatan itu. Resolusi Dewan Keamanan bisa dengan mudah diveto oleh negara besar, sementara misi perdamaian kerap kekurangan dana, mandat, dan perlindungan hukum yang kuat.

Akibatnya, pelanggaran gencatan senjata sering terjadi tanpa konsekuensi nyata. Tidak ada sanksi, tidak ada intervensi, tidak ada pengadilan. Hal ini mendorong aktor-aktor konflik untuk terus bermain di zona abu-abu hukum internasional.

Gencatan Senjata Bukan Akhir, Tapi Ujian

Gencatan senjata seharusnya menjadi langkah awal menuju perdamaian, bukan pengganti dari perdamaian itu sendiri. Untuk membuatnya bertahan, diperlukan lebih dari sekadar kesepakatan atas kertas. Diperlukan keterlibatan nyata dari semua pihak—negara, kelompok bersenjata, masyarakat sipil, dan komunitas internasional—untuk menyentuh akar masalah, menciptakan keadilan, dan membangun kepercayaan.

Selama diplomasi masih dipakai sebagai alat taktik, bukan sebagai komitmen moral dan politik untuk perdamaian jangka panjang, maka gencatan senjata akan terus menjadi sandiwara berulang: diumumkan dengan harapan, dan runtuh dalam kekecewaan.

Gimik Politik: Panggung Sandiwara di Era Demokrasi Digital

 

Dalam dunia politik modern, pencitraan dan persepsi publik menjadi senjata yang tak kalah penting dibandingkan kebijakan nyata. Salah satu bentuk dari strategi pencitraan ini adalah gimik politik—tindakan atau pernyataan sensasional yang bertujuan menarik perhatian, membentuk opini publik, atau memperkuat popularitas, sering kali tanpa dasar kebijakan yang konkret di baliknya.

Apa itu gimik politik 

Secara sederhana, gimik politik adalah aksi atau manuver politik yang lebih menonjolkan tampilan luar ketimbang substansi. Gimik dirancang untuk viral, mudah dicerna publik, dan membentuk narasi tertentu yang menguntungkan sang aktor politik. Meskipun tidak selalu negatif, gimik seringkali dikritik karena cenderung bersifat manipulatif dan dangkal.

Contoh gimik politik bisa bermacam-macam, mulai dari:

• Blusukan mendadak ke pasar tradisional.

• Pembagian bantuan sosial menjelang pemilu.

• Pernyataan kontroversial yang memancing debat publik.

• Drama politik di media sosial.

• Simbolisme, seperti pakaian adat, menangis di depan kamera, atau mencium tangan rakyat kecil.

Mengapa gimik politik popular ?

Beberapa alasan mengapa gimik politik menjadi alat yang umum digunakan antara lain:

1. Media Sosial dan Era Visual
   Di era digital, perhatian publik sangat pendek. Politisi harus tampil menarik di layar smartphone. Gimik yang “instagramable” atau viral di TikTok bisa jauh lebih efektif dari pada pidato panjang tentang kebijakan fiskal.

2. Politik Elektoral
   Dalam kontestasi pemilu, persepsi adalah segalanya. Kandidat dengan citra "merakyat", "tegas", atau "relatable" punya nilai jual tinggi. Gimik digunakan untuk membentuk citra itu, bahkan bila tidak sesuai kenyataan.

3. Pengalihan Isu
   Saat sebuah rezim terpojok karena skandal atau krisis, gimik bisa digunakan sebagai alat distraksi. Sebuah aksi kontroversial atau teatrikal bisa mengalijhkan perhatian media dan publik dari isu substansial.

Apakah Gimik Politik Selalu Buruk?

Tidak selalu. Ada kalanya gimik bisa menjadi pintu masuk komunikasi politik yang efektif. Misalnya, blusukan bisa menjadi cara mengenal aspirasi warga jika dilakukan konsisten dan diikuti kebijakan nyata. Namun, ketika gimik hanya menjadi panggung pencitraan tanpa substansi, maka yang terjadi adalah penipuan publik secara halus.

Dampak Negatif Gimik Politik

1. Dekadensi Demokrasi
   Politik menjadi ajang pertunjukan, bukan arena pertarungan ide dan solusi. Masyarakat dininabobokan oleh drama, bukan diajak berpikir kritis.

2. Merosotnya Kepercayaan Publik
   Ketika publik mulai sadar bahwa banyak janji atau aksi hanya gimik, kepercayaan terhadap institusi politik bisa runtuh.

3. Mengabaikan Isu Nyata
   Alih-alih membahas masalah penting seperti pendidikan, kesehatan, atau lingkungan, perhatian publik disedot oleh hal-hal sensasional tapi dangkal.

Contoh gimik politik di indonesia 

Blusukan Pemimpin Nasional: Awalnya efektif dan menyentuh, tapi kemudian diikuti politisi lain secara artifisial, hanya demi kamera.

Deklarasi Dukungan Artis atau Influencer: Tidak berdasar pada program, tapi popularitas semata.

Kampanye di TikTok atau YouTube dengan gaya berlebihan, tanpa narasi kebijakan yang jelas.

Gimik politik adalah bagian tak terelakkan dari panggung demokrasi modern. Di satu sisi, ia bisa menjadi sarana komunikasi yang membumi dan efektif. Di sisi lain, bila tidak diiringi dengan integritas dan kebijakan nyata, ia justru mengaburkan realitas politik dan menyesatkan publik. Masyarakat perlu lebih kritis dan cerdas dalam menyaring mana aksi nyata, dan mana sekadar "gimik murahan".

Kenapa Kejaksaan agung tahan Nadiem makarim ke luar Negeri

Nadiem makarim

Kejaksaan Agung mencekal eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim untuk berpergian ke luar negeri hingga 6 bulan ke depan. pencekalan tersebut berlaku sejak 19 Juni 2025 hingga enam bulan ke depan. 

Awal pekan ini Harli menyebut Nadiem kemungkinan akan diperiksa lebih lanjut, lantaran masih ada yang harus diselidiki kepada Nadiem selaku Menteri yang menjabat saat itu.Selain itu, panggilan lanjutan kepada Nadiem masih diperlukan lantaran terdapat data-data permintaan penyidik yang masih belum dilengkapi.

"Kalau melihat dari beberapa pertanyaan-pertanyaan itu, masih perlu lagi digali ada pertanyaan-pertanyaan lain. Karena menyangkut masalah pengadaan ini tidak sederhana, karena anggarannya cukup signifikan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (24/6).

"Tentu kepada yang bersangkutan juga masih ada data-data yang masih belum dilengkapi. Barangkali penyidik melihat ini tentu bisa saja akan menjadwal pemeriksaan lanjutan," imbuhnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar mengatakan Nadiem Makarim dicegah ke luar negeri demi memperlancar proses penyidikan terkait kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada 2019-2022.

"Iya (dicegah ke luar negeri). Sejak 19 Juni 2025 untuk enam bulan ke depan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Nadiem telah diperiksa Kejagung pada Senin (23/6/2025). Nadiem memenuhi panggilan penyidik untuk diminta keterangannya terkait dengan pengadaan laptop Chromebook 2020-2022, senilai Rp9,9 triliun.

Dalam pernyataan setelah kelar diperiksa, Nadiem mengatakan akan terus bersikap kooperatif untuk membantu menjernihkan persoalan ini, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap transformasi pendidikan yang telah dibangun bersama.

"Saya hadir hari ini di Kejaksaan Agung sebagai warga negara yang percaya bahwa penegakan hukum yang adil dan transparan adalah pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih," kata Nadiem, Senin (23/6/2025) malam.

"Dalam kapasitas saya sebagai saksi, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada segenap jajaran aparat dari Kejaksaan yang telah menjalankan proses hukum ini dengan baik, mengedepankan azas keadilan, transparansi, dan juga azas praduga tak bersalah," ia menambahkan.Nadiem tak banyak berbicara soal detail pemeriksaan yang memakan waktu hingga 12 jam.

"Terima kasih dan izinkan saya pulang karena keluarga saya telah menunggu," ujarnya mengakhiri keterangan singkat tersebut.

Sebelumnya, Nadiem mengatakan bahwa program pengadaan laptop Chromebook digunakan oleh mayoritas sekolah penerima dan berdampak nyata pada proses pembelajaran.Nadiem menjelaskan, pengadaan laptop tersebut merupakan bagian dari strategi mitigasi terhadap ancaman learning loss saat pandemi Covid-19.

Program ini, katanya, mencakup pengadaan laptop, modem, dan proyektor untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta peningkatan kompetensi guru dan asesmen berbasis komputer (ANBK).Program digitalisasi itu dijalankan sepanjang 2019 hingga 2022 dengan anggaran total mencapai Rp9,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp3,58 triliun bersumber dari dana satuan pendidikan dan Rp6,39 triliun dari Dana Alokasi Khusus (DAK).

Dalam pembelaannya, kuasa hukum Nadiem, Hotman Paris, menegaskan seluruh proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan harga pembelian yang bahkan lebih murah dari harga katalog."Laptop yang dibeli sekitar Rp5 jutaan, padahal harga di e-katalog saat itu sekitar Rp6-7 juta. Jadi tidak ada markup," ujar Hotman.

Namun, Kejaksaan Agung mengungkap temuan berbeda. Penyidik menemukan dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan alat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tersebut.Kajian teknis disebut-sebut diarahkan untuk merekomendasikan penggunaan Chromebook, meski hasil uji coba 1.000 unit pada 2019 menunjukkan perangkat tersebut tidak efektif sebagai sarana pembelajaran.

Penyidikan juga menyasar aset milik orang-orang dekat Nadiem. Tiga apartemen yang diduga milik staf khusus Nadiem (Fiona Handayani, Juris Stan, dan Ibrahim) telah digeledah.

Sri Mulyani akan Wajibkan Pajak 0,5% Pedagang Shopee, Lazada, Tokopedia Cs

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana memajaki pelapak atau penjual di platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, dan tiktok shop.

Aturan ini menargetkan pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang selama ini berjualan secara online. Rencana itu akan mereka tuangkan dalam peraturan baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas basis pajak dan menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha online dan offline.

Besaran pajak yang akan dikenakan diketahui sekitar 0,5 persen dari pendapatan penjualan dari penjual dengan omzet tahunan antara Rp500 juta hingga Rp4,8 miliar. Langkah Sri Mulyani untuk memajaki pedagang di Shopee, Tokopedia, dan e-commerce lain adalah bagian dari reformasi pajak era digital.

Aturan pajak baru itu akan diterbitkan secepatnya pada bulan depan. Dalam skema baru ini, platform e-commerce akan bertindak sebagai pemotong dan penyetor pajak langsung ke negara, layaknya pihak pemungut pajak.

Tujuan Kebijakan :

Kementerian Keuangan menyebutkan beberapa alasan utama diberlakukannya kebijakan ini:

Meningkatkan kepatuhan pajak di sektor ekonomi digital yang selama ini masih sulit diawasi.

Menciptakan keadilan antara penjual offline yang sudah rutin membayar pajak dan penjual online.

Menambah penerimaan negara, terutama di tengah tren menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak pada kuartal pertama 2025.

Prabowo nyatakan perang lawan korupsi

Presiden RI  Prabowo Subianto 

Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan perang dengan korupsi di Indonesia. la juga menyatakan akan menghapuskan manipulasi dana yang boros dan berpotensi merugikan keuangan negara."Kita harus terus memerangi korupsi, manipulasi boros, pekerjaan yang boros, menghentikan semua kebocoran," kata Prabowo di peresmian pembangunan energi baru terbarukan (EBT), Kamis (26/6). Prabowo percaya langkah itu dapat meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan begitu, indonesia pan akan menjadi negara yang dicata atakan, meopad negara yang maju dan sejahtera. la mengatakan kekayaan alam indonesia yang melospan haruslah dapat daukmati oleh selunih rakyatnya tanpa terkecuali.

Itu tujuan kita dan hari ini adalah hari yang sangat besar artinya bagi perjuangan kita menuju kemakmuran dan keadilan," ucapnya.

Prabowo sejak jauh hari sudah menyerukan perlawanan terhadap perilaku korup.

Saat memberikan amanat dalam Upacara Peringatan Hari Peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Selasa (2/6), Prabowo mengatakan masih banyak koruptor yang mencuri uang rakyat dan kekayaan negara dalam jumlah yang sangat besar."Kekayaan kita, sekali lagi, sangat besar, tetapi terlalu banyak maling-maling yang mencuri uang rakyat," jelasnya.

Prabowo lantas meminta masyarakat khususnya kelompok pemuda untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi yang sedang berjalan. la menyebut hal ini dilakukan semata-mata untuk mewariskan Indonesia yang bersih tanpa ada korupsi."Kita sekarang berjuang melawan korupsi supaya Anda mengambil alih negara dalam keadaan baik, kuat, tidak boleh ada kemiskinan di Indonesia, tidak boleh ada kelaparan di Indonesia, mari kita bersatu," tuturnya.

la juga mendorong masyarakat untuk melaporkan seluruh bentuk penyelewengan para pejabat atau pemimpin yang terjadi di sekeliling mereka.

"Kalau ada bukti, segera siarkan, jangan mau terima penyelewengan jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," ujarnya.Di sisi lain, Prabowo juga mengajak seluruh pihak yang diberi kepercayaan oleh rakyat untuk dapat kembali ke nilai-nilai Pancasila. la kemudian mengancam tidak akan segan-segan memberhentikan pejabat yang menyeleweng.

"Yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara yang melanggar UU yang melanggar UUD akan kita tindak," tuturnya.

"Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti, semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," sambungnya.

Gegara Gencatan Senjata Iran-Israel, Harga Minyak Dunia Anjlok: Berkah atau Ancaman bagi Indonesia?

Menteri keuangan indonesia:Sri mulyani

 Keputusan mendadak Iran dan Israel untuk menyepakati gencatan senjata tidak hanya meredakan ketegangan di Timur Tengah, tetapi juga langsung mengguncang pasar energi global. Harga minyak mentah dunia turun tajam hingga 7% dalam sehari, menandai reaksi pasar terhadap potensi stabilitas baru di wilayah yang selama ini menjadi titik panas geopolitik.

Penurunan harga minyak ini menimbulkan efek domino di berbagai negara, termasuk Indonesia. Di satu sisi, penurunan harga bisa membantu menurunkan biaya impor energi dan meredam inflasi domestik. Namun, di sisi lain, negara ini juga berisiko kehilangan pendapatan dari ekspor migas serta menghadapi fluktuasi nilai tukar rupiah.

Pasar Minyak Bergejolak: Dari Perang ke Damai

Sejak awal 2024, konflik antara Iran dan Israel telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia, mencapai rekor tertinggi sejak 2008. Jalur pelayaran di Selat Hormuz sempat terganggu, membuat kekhawatiran soal kelangkaan pasokan energi global. Namun kini, seiring kesepakatan damai sementara antara dua musuh bebuyutan itu, pasar langsung merespons dengan penurunan harga tajam.

Brent Crude turun ke level USD 68 per barel, terendah dalam 10 bulan terakhir. Sementara West Texas Intermediate (WTI) juga merosot ke bawah USD 65.

"Harga minyak sangat sensitif terhadap konflik Timur Tengah. Tapi pasar juga sangat reaktif terhadap kabar damai, meskipun sifatnya sementara," ujar Arga Wirawan, analis energi dari Energy Watch Indonesia

Dampaknya bagi Indonesia: Tidak Sesederhana yang Dibayangkan

Bagi Indonesia, kabar ini seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, harga minyak yang lebih murah bisa menurunkan beban impor energi nasional, mengurangi tekanan terhadap APBN dan bahkan berpeluang menurunkan harga BBM.

Namun di sisi lain, Indonesia juga masih menjadi eksportir gas alam dan minyak dalam jumlah tertentu. Penurunan harga berarti potensi penurunan pendapatan negara dari sektor migas.

Menurut laporan Kementerian ESDM, setiap penurunan harga minyak sebesar USD 1 per barel dapat mengurangi penerimaan negara hingga Rp1,3 triliun per tahun. Dalam jangka panjang, bila tren harga tetap rendah, ini akan berdampak pada ketahanan fiskal negara.

“Kita senang harga turun, tapi jangan lupa, APBN 2025 disusun dengan asumsi harga minyak USD 82 per barel. Kalau realisasinya jauh lebih rendah, pemerintah harus menutup selisihnya,” jelas ekonom dari INDEF, Tauhid Ahmad.

Kebijakan Pemerintah: Bertindak atau Menunggu?

Hingga hari ini, pemerintah belum mengumumkan kebijakan resmi terkait dampak gencatan senjata terhadap harga BBM domestik. PT Pertamina sendiri menyatakan akan melakukan evaluasi berkala, namun belum tentu menurunkan harga secara langsung, mengingat ada mekanisme subsidi dan dana kompensasi yang kompleks.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut bahwa pihaknya sedang mengkaji ulang asumsi makro ekonomi pasca peristiwa geopolitik ini.

Pasar Keuangan Menyambut Hati-hati

IHSG dibuka menguat tipis di pagi hari, mencerminkan optimisme terhadap turunnya tekanan inflasi energi. Namun kemudian melemah di sesi kedua karena investor masih menilai bahwa gencatan senjata ini belum tentu bertahan lama. Nilai tukar rupiah sedikit menguat ke level Rp15.270 per dolar AS, didorong masuknya kembali modal asing ke pasar obligasi.

Ketegangan Belum Selesai: Apakah Gencatan Senjata Akan Bertahan?

Meski gencatan senjata ini merupakan kemajuan diplomatik, para pengamat menilai perdamaian ini masih rapuh. Tidak ada jaminan bahwa kesepakatan ini akan bertahan dalam jangka panjang, apalagi mengingat sejarah panjang permusuhan dan banyaknya aktor lain yang terlibat, termasuk kelompok militan di Gaza dan Lebanon.

“Ini bukan perdamaian sejati, ini hanya jeda. Tapi jeda ini bisa menjadi pintu masuk menuju solusi lebih besar,” ujar Duta Besar Qatar untuk PBB, Khalid Al-Attiyah.

 Indonesia Harus Adaptif

Kabar gencatan senjata Iran-Israel adalah momen penting dalam dinamika geopolitik global yang langsung berdampak pada ekonomi nasional Indonesia. Pemerintah harus sigap menyesuaikan kebijakan fiskal dan energi, agar dapat mengambil keuntungan dari stabilisasi harga, namun tetap waspada terhadap potensi gejolak baru.

Bagi masyarakat, ini bisa berarti peluang penurunan harga BBM, namun juga bisa memunculkan kebijakan fiskal ketat jika pendapatan negara dari sektor energi terus.

Menteri luar negeri indonesia bertemu Menlu Azerbaijan berterima kasih atas bantuan evakuasi WNI dari iran

Jakarta, 23 Juni 2025 — Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Sugiono , menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, untuk membahas perkembangan terkini konflik militer antara Iran dan Israel yang sakin memanas, serta keterlibatan Amerika Serikat dalam serangan udara di kawasan Timur Tengah.

Rapat yang berlangsung tertutup selama lebih dari tiga jam ini menjadi respons atas meningkatnya ketegangan geopolitik global yang berpotensi berdampak terhadap stabilitas kawasan dan kepentingan nasional Indonesia. Konflik tersebut memuncak setelah Iran meluncurkan serangan rudal balasan terhadap Israel, yang sebelumnya diduga melancarkan serangan terhadap fasilitas militer di Suriah dan wilayah Iran. Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, turut melancarkan operasi militer di wilayah perbatasan Irak-Iran yang disebut sebagai “langkah pencegahan terhadap ancaman Iran terhadap kepentingan AS dan sekutunya.”

Berbicara kepada wartawan di Jakarta pada hari Senin, Ketua Komisi I Utut Adianto mengatakan pertemuan tersebut dimaksudkan untuk memperjelas sikap pemerintah dan respons yang direncanakan terhadap meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.

"Kita menghadapi situasi yang rumit, di mana memihak mana pun bisa bermasalah. Prioritas kita harus menjaga kepentingan nasional," kata Adianto.

Mengingat lanskap geopolitik yang memburuk, ia meminta pemerintah dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk menilai kembali postur pertahanan negara dan kesiapan militer.

Adianto juga menunjuk pada penggunaan pembom siluman B-2 oleh militer AS dalam serangan hari Sabtu di Iran, menekankan bahwa Indonesia harus berinvestasi dalam kemampuan pertahanan dan keahlian teknis.

"Kita membutuhkan lebih banyak ahli dalam metalurgi, teknologi informasi, dan sistem radar," katanya.

Dalam keterangannya kepada media, Retno Marsudi menyampaikan bahwa Indonesia terus mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. “Posisi Indonesia sangat jelas: kami menolak segala bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap kedaulatan negara. Kami menyerukan deeskalasi dan penghormatan terhadap hukum humaniter internasional,” tegas sugiono.

Lebih lanjut sugiono menjelaskan bahwa Kementerian Luar Negeri RI terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah, terutama terkait keamanan WNI di wilayah terdampak. Pemerintah telah menyiapkan rencana evakuasi darurat untuk warga negara Indonesia yang berada di Iran, Israel, dan negara-negara sekitar yang berpotensi terkena dampak konflik.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR dari berbagai fraksi menyoroti pentingnya Indonesia bersuara lebih aktif di forum internasional, seperti PBB, OKI, dan Gerakan Non-Blok, guna mendorong upaya perdamaian dan mencegah meluasnya perang. Ketua Komisi I, Meutya Hafid, mengatakan bahwa Indonesia perlu memainkan peran sebagai penengah yang kredibel, mengingat posisinya yang selama ini konsisten mendukung penyelesaian konflik secara damai

Beberapa anggota dewan juga menanyakan kesiapan diplomasi Indonesia jika konflik meluas dan berdampak terhadap stabilitas global, termasuk perdagangan minyak, keamanan jalur pelayaran internasional, serta potensi lonjakan harga energi dan pangan yang bisa berdampak langsung pada rakyat Indonesia.

Adianto juga menunjuk pada penggunaan pembom siluman B-2 oleh militer AS dalam serangan hari Sabtu di Iran, menekankan bahwa Indonesia harus berinvestasi dalam kemampuan pertahanan dan keahlian teknis."Kita membutuhkan lebih banyak ahli dalam metalurgi, teknologi informasi, dan sistem radar," katanya.

Ia menghimbau semua pihak untuk menghindari eskalasi lebih lanjut dan menyatakan keyakinannya pada peran Indonesia sebagai calon perantara perdamaian.“Jika memungkinkan, kita harus mengirim delegasi ke Iran untuk membantu mediasi. De-eskalasi sangat penting,” tegasnya.

Adianto juga menghimbau pemerintah untuk mempercepat evakuasi warga negara Indonesia dari Iran dan Israel sebelum situasi semakin memburuk.

Sebelumnya pada hari Sabtu, Presiden AS Donald Trump mengumumkan melalui Truth Social bahwa AS telah melancarkan serangan udara terhadap fasilitas nuklir Iran di Fordow, Natanz, dan Isfahan.

Serangan ini menyusul serangan Israel pada tanggal 13 Juni, yang menewaskan warga sipil, ilmuwan nuklir, dan pejabat militer senior Iran.

Rapat ini juga membahas strategi jangka panjang Indonesia dalam menghadapi dinamika politik global yang semakin kompleks, termasuk penguatan diplomasi preventif dan kerja sama pertahanan yang tetap dalam kerangka politik luar negeri bebas aktif.

Menurut Kementerian Kesehatan Iran, lebih dari 400 orang telah tewas dan lebih dari 3.500 orang terluka dalam konflik sejauh ini. Laporan menunjukkan Israel telah menderita 24 korban jiwa. 

Dalam penutupan rapat Sugiono menegaskan bahwa Indonesia akan terus memanfaatkan jalur diplomatik untuk meredakan konflik dan mencegah krisis kemanusiaan yang lebih besar. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia akan terus mendukung solusi dua negara (two-state solution) dalam konflik Israel-Palestina, yang menjadi akar dari ketegangan di kawasan tersebut.

Simbol Kedaulatan atau Isyarat Keberpihakan? Prabowo Absen di G-7

JAKARTA - Keputusan Presiden Indonesia Prabowo Subianto untuk melewatkan pertemuan puncak Kelompok Tujuh (G-7) baru-baru ini demi mengunjungi Rusia bukanlah bentuk penghinaan langsung terhadap Barat, tetapi sinyal yang jelas tentang pendekatannya yang tegas dan personal terhadap kebijakan luar negeri, kata para analis.Langkah tersebut menggaris bawahi niat Jakarta untuk mengambil jalur yang lebih independen dan meningkatkan profil diplomatiknya, para ahli mencatat.

Namun mereka memperingatkan bahwa jika terlalu condong ke arah Moskow, hal itu dapat menimbulkan keraguan atas komitmen jangka panjang Indonesia terhadap kenetralan, terutama di tengah semakin dalamnya perpecahan global.

 untuk melewatkan pertemuan puncak G-7 di Italia dan justru mengunjungi Rusia telah menimbulkan perdebatan tajam di dalam dan luar negeri. Langkah ini disebut sebagian pihak sebagai bentuk penegasan kedaulatan politik luar negeri Indonesia, namun juga memunculkan kekhawatiran tentang arah kebijakan luar negeri dan posisi netralitas negara di tengah dinamika geopolitik global yang memanas.

"Ini adalah sinyal kedaulatan bahwa Indonesia tidak ingin terikat pada satu kekuatan," kata Dr Hendra Manurung, dosen diplomasi pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia, kepada The Straits Times.

Ia mengatakan kunjungan ke Rusia mencerminkan strategi Jakarta yang lebih luas yaitu diplomasi multipolar yang tangkas, yakni menjaga hubungan dengan semua kekuatan besar dan bukannya berpihak pada satu kubu. Dr Fitriani Bintang Timur, seorang analis pertahanan di Institut Kebijakan Strategis Australia, mengatakan India menawarkan paralel yang berguna. 

Perdana Menteri India Narendra Modi bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin pada Oktober 2024, tetapi India tetap menjadi bagian dari Quad - kelompok bersama AS, Jepang, dan Australia - yang mengutuk invasi Rusia ke Ukraina.

Saya pikir keterlibatan ala Modi adalah sesuatu yang diperjuangkan Prabowo bagi Indonesia untuk memperluas jangkauan kemitraan negara ini di luar kawasan Barat yang secara tradisional," katanya kepada ST.

Indonesia bukan anggota G-7 yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan AS, tetapi diundang sebagai tamu. Rusia, yang pernah menjadi bagian dari kelompok tersebut, dikeluarkan pada tahun 2014 setelah mencaplok Krimea.

Langkah Pak Prabowo untuk mengunjungi Rusia alih-alih G-7 tentu saja akan mengundang banyak kecurigaan. Sinyal geopolitik penting, terutama di era persaingan yang ketat antara kekuatan global ini. Indonesia, paling tidak, seharusnya mengirimkan perwakilan ke G-7 jika memungkinkan," kata Pak Pieter Pandie, peneliti hubungan internasional di Pusat Studi Strategis dan Internasional yang berbasis di Jakarta.

"Hal ini menandakan pendekatan Prabowo yang lebih personal dan langsung terhadap urusan luar negeri, berbeda secara signifikan dari pendahulunya (Joko Widodo), yang sebagian besar tidak tertarik pada urusan luar negeri dan merasa nyaman menyerahkannya di tangan Kementerian Luar Negeri," kata Pieter kepada ST.

Namun, para analis mencatat bahwa pada bulan Mei, Tn. Prabowo secara terpisah menjamu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Presiden Emmanuel Macron dari Prancis - anggota G-7 - di Jakarta, yang mencerminkan bahwa hubungannya dengan Barat tetap utuh. Ia juga melakukan panggilan telepon dengan Presiden AS Donald Trump pada tanggal 12 Juni.

Di luar politik kekuatan besar, kunjungan ke Rusia juga menunjukkan dukungan diam-diam Indonesia terhadap Iran dan Palestina di tengah konflik Timur Tengah, kata para analis.

Meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit, kunjungan tersebut dipandang sebagai upaya memperkuat solidaritas Indonesia dengan negara-negara yang kritis terhadap Israel, kata Dr Hendra.

"Selain hubungan bilateral, yang lebih penting adalah menunjukkan bahwa dalam situasi geopolitik saat ini, Indonesia ingin mendukung Iran dalam perangnya dengan Israel, dan juga menunjukkan dukungannya terhadap Palestina," ujarnya.

Dr Fitriani menambahkan: "Saya kira salah satu alasan mengapa Prabowo tidak hadir di G-7 adalah karena adanya kekhawatiran akan konflik di Timur Tengah, mengingat sebagian besar anggota G-7 mendukung Israel."

Saat berada di Rusia dari tanggal 18 hingga 20 Juni, Bapak Prabowo bertemu dengan Bapak Putin dan menyampaikan pidato utama di Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg tahunan, di mana pemimpin Indonesia tersebut mengklarifikasi bahwa keputusannya untuk melewatkan pertemuan puncak G-7 bukan karena rasa tidak hormat, tetapi karena komitmen sebelumnya untuk menghadiri forum tersebut.

"Jadi, jangan terlalu banyak berspekulasi tentang peristiwa itu... Indonesia, menurut tradisi, selalu tidak memihak. Kami menghormati semua negara. Kebijakan luar negeri kami sangat sederhana - satu frasa: Seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak. Kami ingin berteman dengan semua orang," katanya.

"Salah satu kesalahan besar banyak negara di Asia Tenggara adalah kita cenderung selalu mengikuti kekuatan terbesar dan terkuat di dunia."Bapak Prabowo mengatakan dunia harus beralih dari tatanan unipolar menjadi multipolar. Ia juga menyatakan rasa hormatnya terhadap kepemimpinan Rusia dan Cina.Kedua negara "tidak pernah memiliki standar ganda", katanya. "Rusia dan Tiongkok selalu membela yang tertindas... yang tertindas, (mereka) selalu berjuang demi keadilan semua orang di dunia."

Selama kunjungan tersebut, Bapak Putin menggambarkan Indonesia sebagai salah satu "mitra utama" Rusia di Asia-Pasifik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap keanggotaan penuh Jakarta dalam kelompok Brics, yang akan berlaku mulai awal tahun 2025.

Pengelompokan tersebut, yang dipelopori oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan, bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara negara-negara ekonomi berkembang dan memperkuat pengaruh Dunia Selatan.

Bapak Prabowo dan Bapak Putin menandatangani deklarasi kemitraan strategis, yang memformalkan hubungan yang lebih erat. Rusia menawarkan untuk meningkatkan pasokan minyak dan gas alam cair ke Indonesia. Dana investasi sebesar €2 miliar (S$2,96 miliar) juga diumumkan antara dana kekayaan negara Indonesia Danantara dan Dana Investasi Langsung Rusia.

Dr Fitriani mencatat bahwa Tn. Prabowo mengunjungi Beijing pada bulan November 2024 dan menandatangani kesepakatan senilai sekitar US$10 miliar (S$12,87 miliar), yang menunjukkan kesediaannya untuk terlibat dengan negara-negara berdasarkan kepentingan ekonomi. "Ini menunjukkan pola Prabowo mengikuti arus uang," katanya.

Salah satu tawaran penting dari Rusia adalah kerja sama nuklir.

"Kami terbuka untuk bekerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga ingin melaksanakan proyek nuklir yang damai", termasuk di bidang perawatan kesehatan, pertanian, dan pelatihan sumber daya manusia, kata Putin dalam pernyataan bersama setelah pertemuannya dengan Prabowo pada 19 Juni.

Indonesia berencana untuk menambahkan tenaga nuklir ke dalam bauran energinya, dengan pembangkit listrik skala kecil yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun 2032 sebagai bagian dari upayanya menuju emisi nol bersih.

Pemerintahan Prabowo juga telah mengumumkan rencana untuk membuka pintu bagi investor asing untuk membantu mengembangkan kapasitas energi terbarukan sebesar 75GW selama 14 tahun ke depan.Para analis mengatakan tawaran Rusia mencerminkan niat negara itu untuk memperluas jejaknya di Asia Tenggara dan sejalan dengan dorongan Prabowo untuk ketahanan energi.

Dr Hendra mencatat bahwa meskipun Rusia telah menunjukkan minat dalam kerja sama nuklir, Indonesia harus melangkah dengan hati-hati karena menerima tawaran tersebut dapat meresahkan negara-negara tetangganya.

"Rusia mengajukan tawaran tersebut untuk menunjukkan keinginannya meningkatkan kehadirannya di Asia Tenggara, tetapi perkembangan nyata apa pun bergantung pada perjanjian formal. Untuk saat ini, kemungkinan besar tidak," katanya.

Bapak Pieter menilai usulan tersebut "tentu saja signifikan" namun menambahkan bahwa "bagaimana hal tersebut akan terwujud secara konkret masih sulit untuk diukur", seraya menambahkan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam berurusan dengan negara-negara besar agar tidak terlihat bias terhadap pihak mana pun.

Dr Fitriani memperingatkan bahwa kerja sama nuklir tetap sensitif secara politis. "Indonesia tidak ingin menjadi Iran berikutnya yang ditakuti dunia karena kurangnya transparansi dalam mengelola kemampuan energi nuklir," katanya.Namun, keterlibatan Bapak Prabowo dengan Rusia - dan sikap diamnya terkait Ukraina - dapat berisiko merusak kenetralan Jakarta di mata mitra-mitra Barat.

Bapak Pieter mengatakan kunjungan Bapak Prabowo merupakan kemenangan bagi Rusia, karena kunjungan tersebut mengisyaratkan bahwa beberapa negara masih bersedia bekerja sama dengan Moskow meskipun adanya sanksi dan kecaman Barat atas invasinya ke Ukraina.

"Indonesia selalu menekankan komitmennya terhadap hukum internasional, integritas teritorial, dan kedaulatan. Dengan dianggap condong ke Moskow, beberapa pihak mungkin mempertanyakan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai dan norma-norma tersebut," imbuhnya.

Dr Fitriani mencatat bahwa "Bapak Prabowo berisiko memberikan sinyal persetujuan diam-diam atau setidaknya ketidakpedulian terhadap invasi Rusia ke Ukraina".

Ia mengatakan pemimpin Indonesia sekarang harus berupaya menyeimbangkan kembali hubungan, termasuk dengan mengunjungi negara-negara G-7 atau menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap norma-norma global.“Presiden Prabowo perlu menunjukkan bahwa ia memimpin Indonesia berdasarkan nilai-nilai,” tambahnya.

Dr Fitriani mencatat bahwa "Bapak Prabowo berisiko memberikan sinyal persetujuan diam-diam atau setidaknya ketidakpedulian terhadap invasi Rusia ke Ukraina".Ia mengatakan pemimpin Indonesia sekarang harus berupaya menyeimbangkan kembali hubungan, termasuk dengan mengunjungi negara-negara G-7 atau menjadi tuan rumah pertemuan internasional yang menegaskan komitmen Indonesia terhadap norma-norma global.

“Presiden Prabowo perlu menunjukkan bahwa ia memimpin Indonesia berdasarkan nilai-nilai,” tambahnya.Arlina Arshad adalah kepala biro The Straits Times Indonesia. Ia adalah warga negara Singapura yang telah tinggal dan bekerja di Indonesia sebagai jurnalis selama lebih dari 15 tahun.

Serangan Menyebabkan 'Kerusakan Parah' pada Situs Nuklir Iran, Kata Pejabat AS

 Pejabat pentagon mengatakan bahwa pada hari minngu bahwa situs nuklir iran mengalami "kerusakan parah" akibat serangan AS semalam yang memicu tanggapan marah dari taheran dan memicu kekhwatiran akan eskalasi yang lebih berbahaya ditimur tengah.

Presiden Trump mengatakan militer AS bergabung dalam perang Israel melawan Iran untuk menghancurkan kapasitas pengayaan nuklir Iran dan mengklaim keberhasilan, dengan mengatakan bahwa fasilitas nuklir telah "dihancurkan sepenuhnya." Tingkat kerusakan di lokasi tersebut belum jelas, dan pejabat tinggi Pentagon kemudian mengatakan bahwa masih terlalu dini untuk mengatakan apakah Iran masih memiliki kemampuan nuklir.

"Iran, pengganggu Timur Tengah, sekarang harus berdamai," kata Tn. Trump dalam pidato singkat yang disiarkan televisi dari Gedung Putih . "Jika mereka tidak melakukannya, serangan di masa mendatang akan jauh lebih besar dan lebih mudah."

Pejabat Iran mengatakan mereka tengah berupaya menilai skala kerusakan fasilitasnya di Fordo, Natanz, dan Isfahan akibat serangan yang terjadi pada Minggu dini hari waktu setempat. Dalam konferensi pers pada Minggu pagi, ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Dan Caine, mengatakan bahwa penilaian awal kerusakan akibat pertempuran mengindikasikan bahwa ketiga lokasi tersebut mengalami "kerusakan dan kehancuran parah" dan bahwa penilaian akhir akan memakan waktu. Seorang pejabat senior AS mengakui bahwa serangan di lokasi Fordo tidak menghancurkan fasilitas yang dijaga ketat itu, tetapi merusaknya dengan parah.

Keputusan Trump untuk menyerang Iran kemungkinan akan meredupkan harapan akan solusi yang dinegosiasikan untuk mengakhiri pertempuran, hanya beberapa hari setelah presiden mengindikasikan bahwa ia akan menunggu selama dua minggu untuk memberi kesempatan pada diplomasi. Setelah serangan AS, menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi mengecam Amerika.

Keputusan Trump untuk menyerang Iran kemungkinan akan meredupkan harapan akan solusi yang dinegosiasikan untuk mengakhiri pertempuran, hanya beberapa hari setelah presiden mengindikasikan bahwa ia akan menunggu selama dua minggu untuk memberi kesempatan pada diplomasi. Setelah serangan AS, menteri luar negeri Iran, Abbas Araghchi mengecam Amerika Serikat karena melemahkan upaya diplomatik baru-baru ini — dan menolak seruan para pemimpin Eropa untuk kembali ke meja perundingan.

Dalam konferensi pers di Istanbul, ia mengatakan bahwa Iran “memiliki semua pilihan untuk mempertahankan kepentingan keamanan dan rakyatnya,” namun menolak untuk memberikan keterangan lebih spesifik — termasuk mengenai apakah Iran akan membalas pangkalan militer AS di Timur Tengah.

“Kami harus merespons berdasarkan hak sah kami untuk membela diri,” ujarnya kepada wartawan , seraya menambahkan bahwa “ada berbagai pilihan yang tersedia bagi kami.

Serangan AS tersebut menandai dimulainya periode siaga tinggi di wilayah tersebut, tempat lebih dari 40.000 tentara Amerika berada di pangkalan dan kapal perang, sementara Pentagon bersiap menghadapi pembalasan. Sementara pejabat AS mengatakan bahwa Iran telah menghabiskan persediaan rudal jarak menengahnya, negara tersebut masih memiliki persediaan senjata lain yang cukup, termasuk roket dan pesawat nirawak.

Beberapa jam setelah bom Amerika dijatuhkan, Iran meluncurkan rudal baru ke Israel, yang memicu sirene serangan udara di seluruh negeri dan membuat jutaan orang berlarian mencari tempat berlindung. Pihak berwenang Israel mengatakan bahwa sedikitnya 16 orang terluka dalam serangan itu, salah satu dari banyak baku tembak antara kedua belah pihak sejak militer Israel melancarkan serangan mendadak ke Iran pada 13 Juni.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Minggu pagi bahwa serangan AS telah dilakukan “dengan koordinasi penuh” antara militer Amerika dan Israel.

Berikut ini yang perlu Anda ketahui:

Kerusakan potensial: Lokasi nuklir yang diserang AS mencakup dua pusat pengayaan uranium utama Iran: fasilitas pegunungan yang dijaga ketat di Fordo dan pabrik pengayaan yang lebih besar di Natanz. Citra satelit baru yang diambil tak lama setelah serangan di Fordo memperlihatkan kerusakan dan kemungkinan lubang masuk untuk bom "penghancur bunker" Amerika. CitraCitra yang diambil oleh Planet Labs menunjukkan perubahan yang jelas pada tampilan tanah dan debu abu-abu di dekat lokasi serangan potensial. Badan Tenaga Atom Internasional mengatakan tidak mendeteksi adanya peningkatan radiasi di luar lokasi tersebut. Mahdi Mohammadi, penasihat senior juru bicara Parlemen Iran, mengatakan bahwa Fordo telah dievakuasi sebelumnya dan kerusakan di sana "tidak dapat dipulihkan."

Reaksi internasional: Sekutu dan musuh Amerika Serikat pada hari Minggu berusaha keras untuk memproses serangan AS terhadap tiga lokasi nuklir di Iran yang membawa militer AS secara langsung ke dalam perang Israel. Tn. Araghchi mengatakan bahwa ia berencana untuk bertemu dengan Presiden Vladimir V. Putin dari Rusia, sekutu utama, pada hari Senin. Ketika kekhawatiran meningkat bahwa serangan tersebut dapat semakin meningkatkan ketegangan di Timur Tengah, beberapa pejabat mengutuk serangan tersebut sementara yang lain mendesak agar tetap tenang.

Rincian serangan: Pejabat Pentagon membagikan rincian baru pada Minggu pagi tentang serangan tersebut. Jenderal Caine mengatakan pada konferensi pers bahwa serangan tersebut melibatkan 75 amunisi berpemandu presisi, termasuk 14 bom penghancur bunker seberat 30.000 pon milik Pentagon, dan bahwa sebuah kapal selam Angkatan Laut di Teluk Persia menembakkan dua lusin rudal Tomahawk sebagai bagian dari serangan tersebut. Serangan tersebut menandai pertama kalinya Angkatan Udara AS menggunakan bom semacam itu dalam pertempuran.

Apa selanjutnya? Sekarang setelah Tn. Trump membantu Israel, kemungkinan besar Israel akan memulai fase yang lebih berbahaya dalam perang tersebut. Berikut ini beberapa cara yang dapat dilakukan, termasuk melihat pilihan Iran , dan melihat cara kerja bom penghancur bunker milik militer AS

Toxic Productivity: Saat Sibuk Jadi Pelarian

 Toxic Productivity: Saat Sibuk Jadi Pelarian

Di tengah gempuran tuntutan hidup modern dan tekanan media sosial untuk terus berkarya, muncul fenomena psikologis yang tampak seperti semangat tinggi, tetapi menyimpan bahaya yang tak kasatmata: toxic productivity. Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa harus terus-menerus melakukan sesuatu yang “bermanfaat”, meskipun tubuh dan pikiran sudah menunjukkan sinyal kelelahan. Dalam banyak kasus, kesibukan bukan lagi soal pencapaian, tapi menjadi bentuk pelarian dari hal-hal yang lebih dalam dan kompleks.

Apa Itu Toxic Productivity?

Toxic productivity adalah kondisi ketika seseorang merasa harus terus-menerus produktif, bahkan di luar batas kewajaran dan kebutuhan. Ini bukan lagi soal kerja keras, melainkan dorongan tak sehat untuk menghindari rasa bersalah jika tidak melakukan sesuatu yang dianggap “bermanfaat”. Aktivitas yang semestinya membawa kepuasan justru berubah menjadi tekanan mental dan kelelahan emosional.

Berbeda dengan produktivitas sehat yang mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional, toxic productivity menimbulkan stres kronis, rasa tidak pernah cukup, dan hilangnya makna dari apa yang dikerjakan.

Ketika Kesibukan Menjadi Pelarian

Banyak dari kita tidak menyadari bahwa di balik jadwal yang padat dan daftar tugas yang tak ada habisnya, tersimpan kebutuhan untuk melarikan diri dari perasaan-perasaan tidak nyaman: kesepian, kegagalan, kecemasan, atau bahkan trauma masa lalu. Alih-alih menghadapi perasaan itu, kita memilih untuk menenggelamkan diri dalam pekerjaan, belajar terus tanpa henti, atau mengejar berbagai pencapaian.

Kesibukan menjadi semacam “narkotika emosional” yang membuat kita merasa berguna, meski sebenarnya kita sedang tidak baik-baik saja.

Tanda-Tanda Toxic Productivity

Beberapa gejala umum toxic productivity antara lain:

• Merasa bersalah saat tidak melakukan sesuatu yang “produktif”.

• Sulit beristirahat atau menikmati waktu luang tanpa merasa cemas.

• Menjadikan pekerjaan sebagai identitas utama.

• Merasa harus selalu “sibuk” meskipun tubuh dan pikiran sudah lelah.

• Mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur, makan sehat, dan hubungan sosial.

Jika kamu merasa cemas saat bersantai atau merasa harus terus mengisi waktu kosong dengan aktivitas yang punya “nilai”, bisa jadi kamu mengalami toxic productivity.

Akar Budaya dan Media Sosial

Kondisi ini diperparah oleh budaya hustle dan glorifikasi kesibukan yang menjamur di media sosial. Kita dibombardir dengan konten-konten motivasi semu seperti “bangun jam 4 pagi agar sukses”, “tidak ada waktu untuk malas”, atau “lebih baik lelah sekarang daripada menyesal kemudian”. Narasi semacam ini menciptakan standar palsu bahwa istirahat adalah kelemahan dan produktivitas adalah satu-satunya ukuran kesuksesan.

Padahal, manusia tidak dirancang untuk bekerja tanpa henti. Kita butuh jeda, refleksi, dan waktu untuk menyentuh sisi lain dari diri kita—kesenian, hubungan sosial, spiritualitas, atau sekadar melakukan hal-hal yang tidak “menghasilkan” apa-apa.

Mengapa Kita Harus Peduli?

Toxic productivity, jika dibiarkan, bisa merusak kesehatan mental dan fisik. Burnout, kecemasan, depresi, bahkan penyakit psikosomatis dapat muncul sebagai akibat dari tekanan internal yang terus-menerus. Lebih buruk lagi, kita bisa kehilangan makna hidup karena terlalu fokus pada hasil, bukan proses.

Selain itu, hubungan sosial bisa terganggu. Waktu bersama keluarga atau sahabat sering dikorbankan demi menyelesaikan pekerjaan. Kita mulai melihat orang lain hanya sebagai “penghalang” dari produktivitas kita, bukan sebagai manusia yang bisa kita nikmati kebersamaannya.

Tanda-Tanda Kamu Mengalami Toxic Productivity

Toxic productivity sering tidak terasa seperti masalah, karena tersamar dalam pujian dan prestasi. Namun, jika kamu mengalami beberapa hal di bawah ini secara terus-menerus, mungkin sudah waktunya kamu berhenti sejenak dan mengevaluasi diri:

1. Merasa bersalah saat istirahat, bahkan hanya untuk sekadar menonton film atau bersantai.

2. Selalu merasa belum cukup, meski sudah menyelesaikan banyak hal.

3. Sulit menikmati waktu kosong tanpa merasa harus “mengisi” dengan sesuatu yang produktif.

4. Merasa cemas saat tidak melakukan apa-apa.

5. Mengukur harga diri berdasarkan pencapaian atau daftar tugas yang dicoret.

6. Mengabaikan kebutuhan dasar seperti tidur yang cukup, makan dengan baik, atau waktu bersama orang terdekat

7. Enggan menerima bantuan, karena merasa harus bisa melakukan semuanya sendiri.

Peran Media Sosial dan Budaya Hustle

Budaya hustle, yaitu glorifikasi terhadap kesibukan tanpa henti, berperan besar dalam menyuburkan toxic productivity. Media sosial dipenuhi dengan kutipan motivasi seperti:

• “Jangan tidur sebelum sukses.”

• “Kalau kamu tidur 8 jam sehari, kamu kehilangan 1/3 hidupmu.”

• “Sukses adalah hasil kerja keras, bukan hasil istirahat.”

Ungkapan-ungkapan ini terdengar inspiratif di permukaan, tapi bisa menjadi tekanan yang menguras secara psikologis. Kita merasa harus terus “on”, tampil sukses, dan membuktikan diri di hadapan dunia maya. Bahkan waktu istirahat pun kadang dipamerkan sebagai “self-care yang produktif”.

Fenomena ini menciptakan standar sosial semu bahwa keberhasilan hanya diraih lewat kerja tanpa henti. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang tampak sibuk, tetapi sesungguhnya kehilangan arah, tujuan, bahkan makna hidup.

Melawan Toxic Productivity: Memulihkan Relasi dengan Diri Sendiri

Untuk keluar dari jerat toxic productivity, kita tidak perlu berhenti produktif, tapi perlu membangun kembali hubungan yang sehat dengan kesibukan dan makna hidup. Berikut beberapa langkah praktis yang bisa dilakukan:

1. Sadari dan Terima Emosi yang Muncul

Berani jujur bahwa mungkin kita sedang lelah, cemas, atau merasa tidak cukup adalah langkah awal untuk penyembuhan. Perasaan tidak harus selalu dibungkam dengan kesibukan. Terimalah bahwa menjadi manusia berarti juga mengalami hari-hari tanpa pencapaian besar.

2. Redefinisi Produktivitas

Produktif tidak harus berarti menghasilkan uang, prestasi, atau konten. Tidur cukup, ngobrol dengan keluarga, menulis jurnal, atau berjalan di taman juga bisa menjadi bentuk produktivitas yang sehat. Fokuslah pada kebermaknaan, bukan sekadar kuantitas.

3. Berani Mengambil Waktu Istirahat Tanpa Rasa Bersalah

Istirahat adalah hak, bukan hadiah. Jangan menunggu burnout untuk berhenti. Jadwalkan waktu untuk tidak melakukan apa-apa. Diam, tenang, dan hadir penuh dalam momen tanpa tekanan.

4. Lepaskan Diri dari Validasi Eksternal

Tidak semua hal harus dibagikan di media sosial. Validasi sejati datang dari dalam. Kamu tidak perlu membuktikan bahwa kamu sibuk atau sukses kepada siapa pun.

5. Belajar Menyusun Prioritas

Tidak semua hal penting harus dikerjakan sekarang. Belajarlah membedakan yang mendesak dari yang penting. Delegasikan, tunda, atau bahkan tinggalkan hal-hal yang tidak memberikan nilai jangka panjang.

6. Bangun Kehidupan yang Seimbang

Produktivitas harus berjalan berdampingan dengan kehidupan sosial, spiritual, dan emosional. Jangan sampai pekerjaan menjadi satu-satunya pusat hidupmu. Bangun ruang untuk bermain, beribadah, belajar, atau sekadar menikmati keheningan.

Jangan Biarkan Produktivitas Menghancurkanmu

Produktivitas seharusnya menjadi alat untuk berkembang, bukan jeruji yang memenjarakan. Jangan biarkan dunia yang terus bergerak cepat membuatmu lupa bahwa kamu juga butuh jeda. Di balik pencapaian yang kamu kejar, ada tubuh yang butuh istirahat dan hati yang ingin dipeluk.

Jadilah produktif, tapi jangan lari dari dirimu sendiri. Karena pada akhirnya, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak kamu capai, tetapi tentang seberapa dalam kamu benar-benar hadir dalam hidupmu.

Harta kekayaan martua sitorus, orang terkaya no 18 versi forbes pendiri wilmar group yang kembalikan 11,8 triliun ke negara.

 

martua sitorus (pendiri wilmar)

Nama Martua Sitorus, belakangan menjadi perbincangan hangat menyusul pengembalian uang oleh Wilmar Group sebesar Rp11,8 triliun ke negara terkait kasus korupsi fasilitas ekspor crude palm oil (CPO).

Sosok Martua Sitorus adalah salah pendiri gurita bisnis tersebut. Bersama pengusaha asal Malaysia, Kuok Khoon Hong, Martua membangun perusahaan itu pada 1 April 1991.

Hingga mengantarkan Martua sebagai salah satu konglomerat yang menduduki jajaran orang terkaya di Indonesia, bahkan miliarder dunia versi Forbes.

Lantas, seberapa besar kekayaan Martua Sitorus, dan bagaimana sepak terjangnya hingga bisa mengembalikan dana triliunan rupiah?

Harta Kekayaan Martua Sitorus:

Martua Sitorus dikenal luas sebagai pengusaha ulung yang membangun imperium bisnisnya dari nol.Pria berusia 65 tahun kelahiran Pematang Siantar, Medan ini, sukses menempatkan dirinya sebagai orang terkaya ke-18 di Indonesia pada 2024 menurut Forbes.Kekayaannya yang fantastis tercatat sebesar USD 3,5 miliar (setara Rp57,12 triliun) per Juni 2025.Angka ini secara konsisten mencatat kenaikan signifikan setiap tahunnya, bahkan melonjak 88,88% dalam lima tahun terakhir saja.

Dalam daftar miliarder dunia Forbes 2025, Martua Sitorus termasuk miliarder Indonesia yang menduduki urutan ke-1.045.

Jejak Martua Sitorus:

Perjalanan Martua Sitorus di dunia bisnis dimulai dari bawah, pernah menjadi penjual koran, sebelum akhirnya beralih ke bisnis sawit dan produk turunannya.

Pada tahun 1991, ia berkolaborasi dengan pengusaha Malaysia, Kuok Khoon Hong (keponakan orang terkaya Malaysia, Robert Kuok), untuk mendirikan Wilmar International Limited.Perusahaan pertama yang mereka bentuk adalah Wilmar Trading Pte Ltd, dengan modal disetor hanya 100.000 dolar Singapura dan lima karyawan.

Nama "Wilmar International" sendiri diambil dari gabungan nama depan mereka. Yakni "Wil" dari William (nama Inggris Kuok Khoon Hong) dan "Mar" dari Martua.Sejak itu, bendera Wilmar berkibar, membawa Martua menjadi pengusaha kelas kakap di industri global.

Ada lima lima anak usaha Wilmar Group resmi menjadi terdakwa dalam kasus korupsi CPO.

Direktur Penuntutan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Dirtut Jampidsus), Sutikno, menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP dan ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM). 

“Kerugian itu terdiri dari kerugian keuangan negara, illegal gain, dan kerugian perekonomian negara. Totalnya mencapai Rp 11.880.351.802.619,” kata Sutikno,

Kelima entitas Wilmar yang menjadi terdakwa adalah:

PT Multimas Nabati Asahan 

PT Multinabati Sulawesi

PT Sinar Alam Permai 

PT Wilmar Bioenergi Indonesia 

PT Wilmar Nabati Indonesia

Bekerjasama dengan Grup Ciputra, Gama Land membangun proyek di Jakarta yang akan memiliki 15 tower apartemen dan kompleks perbelanjaan.

Saudara-saudaranya juga memiliki investasi bersama di semen dan properti

Lebih dari 30 tahun berkiprah di industri sawit dan produk turunannya, produk-produk yang dikeluarkan Wilmar International—seperti minyak goreng Sania, Fortune, Sovia, hingga tepung terigu Sania—telah merambah pasar global.

Hingga kini, Wilmar memiliki lebih dari 500 pabrik dengan jaringan distribusi luas yang mencakup Tiongkok, India, Indonesia, dan lebih dari 50 negara lainnya.Meski banyak operasional dan pemasaran dilakukan di Indonesia, Martua Sitorus dan Kuok Khoon Hong memilih mencatatkan Wilmar International Limited di pasar saham Singapura (Singapore Exchange) sejak tahun 2006.

Namun, beberapa perusahaan yang berafiliasi dengan Martua Sitorus atau keluarganya tetap tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Iran Tembakan Rudal sejjin ke israil : Dunia di Ambang Perang Regional

 IRAN meluncurkan sekitar 30 rudal  balistik ke wilayah israel pada kamis (19/6/25) menurut penilain militer israel.serangan itu terjadi setelah israel menggempur reaktor nuklir arak di iran.

Serangan iran telah banyak menghancurkan banyak wilayah israel.termasuk di  tel aviv,pertahanan udara israel tak berdaya mengahadapi hujan rudal dari iran.

The Associated Press telah memberikan perincian lebih lanjut tentang kerusakan pada Pusat Medis Soroka di Be'er Sheva, fasilitas utama dengan lebih dari 1.000 tempat tidur yang melayani hampir satu juta orang di Israel selatan.

Media Israel menayangkan gambar yang memperlihatkan jendela pecah dan asap hitam tebal mengepul dari lokasi tersebut.

Rumah sakit mengonfirmasi beberapa bagian rusak dan ruang gawat darurat merawat orang-orang dengan luka ringan.

Selain serangan ke Soroka, satu rudal Iran juga menghantam gedung tinggi dan beberapa blok perumahan di dekat Tel Aviv, menurut layanan penyelamatan Magen David Adom Israel. Setidaknya 40 orang terluka dalam serangan itu.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang menghadapi tuduhan penghancuran sistem kesehatan Gaza secara sistematis, termasuk rumah sakitnya, telah bersumpah membuat Iran "membayar harga penuh setelah serangan rudal terhadap satu rumah sakit Israel.

Sementara itu, Kedutaan Besar Lithuania di Israel tidak rusak ketika rudal Iran menghantam kawasan Ramat Gan di Tel Aviv. menurut Kementerian Luar Negeri Lithuania.

"Duta Besar telah mengonfirmasi kedutaan tidak rusak, tetapi serangan itu menghantam bangunan yang berjarak 200 meter dari kedutaan," ungkap juru bicara kementerian.

Dalam pembaruan terbarunya, militer Israel mengatakan jet tempurnya menyerang puluhan lokasi di seluruh Iran semalam, termasuk reaktor nuklir air berat Arak.

Militer mengklaim secara khusus menargetkan "struktur segel inti reaktor, yang merupakan komponen utama dalam produksi plutonium".

Mereka juga mengklaim serangan itu mengenai apa yang disebutnya sebagai "lokasi pengembangan senjata nuklir di Natanz dan sejumlah pabrik yang memproduksi komponen yang dibutuhkan untuk rudal balistik.

Fasilitas air berat Arak terletak sekitar 190 km barat daya Teheran. Pembangunan dimulai pada awal tahun 2000-an sebagai bagian dari program nuklir Iran yang lebih luas, yang dengan cepat menarik perhatian internasional yang signifikan.

Lokasi tersebut mencakup pabrik produksi air berat dan reaktor IR-40, yang awalnya dirancang dengan kapasitas termal 40MW.

Moderasi air berat memungkinkan penelitian, produksi isotop, dan produksi plutonium sebagai produk sampingan

Para pelaku internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Uni Eropa, dan Amerika Serikat, secara konsisten menyatakan kekhawatiran bahwa Arak dapat memberi Iran jalur plutonium untuk senjata nuklir.

Berdasarkan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) 2015, Iran setuju mendesain ulang dan menggunakan kembali reaktor untuk penggunaan damai dan membatasi produksi plutonium, sementara penjualan air berat diizinkan di bawah pengawasan.

Harga Pangan Melonjak: Siapa yang Paling Terdampak?

Saat Makan Menjadi Mahal

Di dapur-dapur rumah tangga Indonesia, bunyi gaduh penggorengan kini bersanding dengan keluhan yang pelan tapi nyata: harga bahan makanan yang terus naik. Masyarakat dari berbagai lapisan sosial mengeluhkan hal yang sama. Harga beras yang semula Rp10.000 kini melonjak menjadi Rp15.000 per kilogram. Cabai rawit tembus Rp120.000 per kilogram di beberapa wilayah. Daging, telur, minyak goreng, bahkan gula pun mengikuti tren yang sama.

fenomena ini bukan hanya gejolak pasar sesaat. Di balik lonjakan harga tersebut tersembunyi rantai persoalan kompleks, mulai dari perubahan iklim global, kegagalan distribusi domestik, hingga ketimpangan struktural dalam sistem pangan nasional. Namun yang paling penting ditanyakan adalah: siapa yang paling terdampak oleh kondisi ini? Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai bangsa?

 Kenapa Harga Pangan Naik?

1. Perubahan Iklim dan Produksi Terganggu

Indonesia yang dikenal sebagai negara agraris kini tidak lagi bisa sepenuhnya mengandalkan pola musim yang dulu stabil. Fenomena El Nino menyebabkan musim kering panjang, mengganggu jadwal tanam petani, dan menurunkan hasil panen. Sebaliknya, banjir musiman yang tak menentu menghancurkan ladang-ladang produktif di wilayah sentra pertanian seperti Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan.

2. Distribusi Pangan yang Tak Efisien

Distribusi pangan dari wilayah produsen ke konsumen masih terganggu oleh persoalan klasik: infrastruktur jalan yang rusak, biaya logistik tinggi, dan ketergantungan pada pasar perantara. Produk pertanian dari desa harus melewati beberapa tangan sebelum sampai ke kota, menyebabkan harga melonjak di tingkat konsumen, tetapi petani tetap mendapat bayaran rendah.

3. Ketergantungan pada Impor

Indonesia masih mengimpor beberapa bahan pangan penting seperti kedelai, gandum, dan bawang putih. Ketika harga komoditas global naik akibat konflik geopolitik (seperti perang Ukraina–Rusia) atau fluktuasi mata uang, harga pangan dalam negeri juga ikut terdongkrak. Ketergantungan ini membuat Indonesia rentan terhadap gejolak luar negeri.

4. Spekulan dan Penimbunan Barang

Dalam situasi krisis, munculnya spekulan menjadi ancaman nyata. Mereka membeli komoditas dalam jumlah besar untuk ditimbun, lalu dijual kembali dengan harga lebih tinggi saat pasokan terbatas. Praktik ini menimbulkan distorsi pasar dan menambah penderitaan konsumen kecil.

Harga Pangan Melonjak: Siapa yang Paling Terdampak?

Kenaikan yang Tak Terhindarkan:

Dalam beberapa bulan terakhir, masyarakat Indonesia dihadapkan pada kenyataan pahit: harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam. Mulai dari beras, cabai, bawang, telur, hingga daging, hampir semua komoditas mengalami kenaikan yang signifikan. Kenaikan ini tak hanya terasa di kota besar seperti Jakarta, tetapi juga menjalar ke daerah-daerah terpencil. Di tengah situasi ekonomi global yang belum stabil dan kondisi iklim yang semakin tak menentu, krisis pangan kembali menjadi momok menakutkan bagi banyak keluarga Indonesia.

Penyebab Kenaikan Harga Pangan

Ada beberapa faktor utama yang mendorong lonjakan harga pangan:

1. Perubahan Iklim dan Cuaca Ekstrem
   Kekeringan panjang dan banjir bandang akibat perubahan iklim mengganggu hasil panen di berbagai daerah. Produksi pertanian menurun drastis, sementara permintaan tetap tinggi.

2. Distribusi dan Rantai Pasok yang Terganggu
   Infrastruktur yang belum merata serta biaya transportasi yang mahal turut membuat harga melonjak, terutama di wilayah timur Indonesia.

3. Fluktuasi Harga Global
   Beberapa bahan pangan seperti gandum dan kedelai masih diimpor. Ketika harga global naik, efek domino langsung terasa di pasar lokal.

4. Spekulasi dan Penimbunan
   Dalam situasi krisis, praktik penimbunan dan permainan harga oleh spekulan juga kerap terjadi, memperparah kondisi pasar.

Siapa yang Paling Terdampak?

1. Kelompok miskin dan rentan

  Mereka yang hidup di bawah  garis kemiskinan paling merasakan dampaknya. kenaikan harga                pangan menggerus kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar.Banyak kelurga terpaksa        mengurangi porsi makan atau mengganti bahan makanan dengan yang lebih murah namun  kurang          bergizi.

2.Petani kecil

Meski terdengar paradoks, petani kecil juga menjadi korban ,harga bibit dan pupuk melonjak,tetapi hasil panen tidak selalu sebanding. mereka tidak memiliki kekuatan tawar menawar untuk menjual hasil panen dengan harga yang layak.

3.Pekerja informal dan harian lepas

Pendapatan  yang tidak tetap membuat kelompok ini sangat rentan terhadap perubahan harga.banyak dari mereka yang harus memilih makan,transportasi,atau kebutuhan anak sekolah.

4.Anak anak dan ibu hamil

Krisis pangan seringkali berdampak langsung pada angka gizi buruk dan stunting. Anak-anak yang kekurangan nutrisi sejak dini akan mengalami dampak jangka panjang dalam perkembangan fisik dan kognitif mereka.

Upaya dan solusi 

1. Subsidi pangan yang tepat sasaran.

Pemerintah harus memastikan bantuan pangan dan subsidi benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.

2.Stabilitas harga oleh Bulog.

Peran Bulog sebagai stabilisator harga menjadi sangat krusial, termasuk dalam menggelar operasi pasar.

3.Diversifikasi pertanian.

Mendorong petani untuk menanam komoditas yang tahan iklim ekstrem dan memperbaiki teknik pertanian berkelanjutan.

4.Memperbaiki infrastruktur distribusi.

Mempercepat pembangunan jalan, pelabuhan, dan pasar regional akan mempermudah distribusi bahan pangan ke seluruh Indonesia.

5.Pendidikan Gizi dan ketahanan pangan keluarga.

Memberikan edukasi tentang gizi seimbang dan ketahanan pangan berbasis rumah tangga (seperti kebun pekarangan) bisa jadi solusi jangka panjang.

Menghadapi Krisis dengan Kepedulian Bersama

Kenaikan harga pangan bukan hanya persoalan angka ekonomi, tapi menyentuh aspek paling dasar dari kehidupan: kelangsungan hidup. Saat pemerintah mencari solusi struktural dan kebijakan makro, solidaritas masyarakat juga dibutuhkan. Mulai dari gerakan berbagi bahan makanan, urban farming, hingga menekan konsumsi boros. Setiap langkah kecil bisa membantu meringankan beban mereka yang paling terdampak.

Wilmar International Buka Suara soal Penyitaan Rp 11 Triliun oleh Kejaksaan tinggi agung (Kejagung)

 Jakarta, 18 Juni 2025 — Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia mengumumkan telah menyita dan menahan uang senilai lebih dari Rp11 triliun sebagai bagian dari pengusutan kasus korupsi besar yang sedang ditangani. Uang tersebut diduga berkaitan dengan praktik tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam sektor tertentu (misalnya proyek infrastruktur, keuangan negara, atau BUMN tergantung kasusnya).

Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, penyitaan uang ini merupakan hasil dari kerja sama lintas instansi dan upaya pelacakan aset di dalam dan luar negeri. Penahanan dana tersebut dimaksudkan untuk menjamin pemulihan kerugian negara dan menghentikan aliran dana haram.

Uang senilai 11,8 triliun  disita kejaksaaan agung (kejagung) RI dalam kasus korupsi crude palm oil (CPO) atau bahan baku minyak goreng. Namun,tumpukan uang tunai pecahan  Rp 100 ribu yang di tampilkan  dalam konferensi pers selasa 17/6/25 teryata belum mencakup semua uangg sitaan hanya Rp 2 Triliun yang di tunjukan kejagung.

Hal itu diungkapan Direktur penuntutan Jaksa agung muda bidang tindak pidana khusus (jampidsus) kejagung RI sutikno, sutikno mengatakan bahwa kejagung hanya menampilkan sebagian uang saja dari total sitaan Rp 11,8 Triliun ,itupun jumlahnya sudah cukup mencengangkan 

"yang kita lihat sekarang ini, disekeliling kita ini ada uang ,ini totalnya semuanya senilai 2Triliun, uang ini merupakan bagian dari uang yang kita sebutkan, Rp11.880.351.802.619," jelas sutikno.

Kejagung mengelompokkan pecahan Rp 100 ribu itu dalam plastik, masing-masing senilai Rp 1 miliar. Ribuan plastik itu ditampilkan di ruangan konferensi pers Kejagung. Tumpukannya menyerupai panggung.

Sutikno menjelaskan kasus korupsi persetujuan ekspor CPO minyak kelapa sawit periode 2021-2022 ini menjerat sejumlah korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Adapun lima korporasi yang terlibat yakni PT Multimas Nabati Asahan, PT Multinabati Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, dan PT Wilmar Nabati Indonesia.

Bahwa dalam perkembangannya, kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan. Total seluruhnya seperti kerugHide Ade yang telah terjadi, yaitu Rp 11,8 triliun," katanya.

Sutikno merinci uang yang disita dari masing-masing perusahaan itu hingga terkumpul total yang sama-sama diketahui saat ini.

Berikut rinciannya:

PT Multimas Nabati Asahan sebesar Rp 3.997.042.917.832.42

PT Multi Nabati Sulawesi sebesar Rp 39.756.429.964.94

PT Sinar Alam Permai sebesar Rp 483.961.045.417.33

PT Wilmar Bioenergi Indonesia sebesar Rp 57.303.038.077.64

PT Wilmar Nabati Indonesia sebesar Rp 7.302.288.371.326.78

Penyidik menyimpan belasan triliun rupiah itu pada rekening penampungan Kejaksaan Agung (Bank Mandiri). Sutikno memastikan penyitaan sudah atas izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat."Penyitaan tersebut dilakukan pada tingkat penuntutan dengan mendasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 1 huruf A juncto Pasal 38 Ayat 1 KUHAP untuk kepentingan pemeriksaan di tingkat kasasi," paparnya.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar mengatakan penyitaan uang Rp 11,8 triliun ini menjadi yang terbesar sepanjang sejarah penanganan kasus korupsi oleh Kejagung.

Yang pertama bahwa untuk kesekian kali kita melakukan release press conference terkait dengan penyitaan uang dalam jumlah yany sangat besar dan barangkali merupakan press conference terhadap penyitaan uang dalam sejarahnya, ini yang paling besar," ujar Harli.

Untuk diketahui, Kejagung telah menjerat tiga grup korporasi terkait kasus ini, yakni Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Kasus korupsi ekspor CPO ini merupakan hasil pengembangan terhadap proses hukum di kasus korupsi minyak goreng dengan lima terdakwa perorangan.Dalam putusannya, majelis hakim menilai para pelaku telah merugikan keuangan negara hingga Rp 6 triliun dan merugikan perekonomian negara senilai Rp 12,3 triliun.

PN Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat telah menjatuhkan vonis lepas kepada para terdakwa. Kejagung telah mengajukan permohonan kasasi terhadap vonis lepas itu ke Mahkamah Agung dan saat ini sedang berproses.

Bobby vs Aceh:Sengketa Memanas! 4 Pulau Aceh Ditetapkan Milik Aceh

Api di ujung pulau 

Ketegangan politik mencuat ke permukaan ketika kabar tentang empat pulau terluar di wilayah Aceh Singkil disebut-sebut tengah berada dalam sengketa administratif antara Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Isu ini memanas setelah Bobby Nasution, Wali Kota Medan yang juga menantu Presiden Jokowi, diduga mendorong upaya penegasan batas wilayah yang menurut Pemerintah Aceh dianggap melanggar kedaulatan administratif mereka.

Warga mulai resah. Pemerhati hukum otonomi daerah pun angkat suara. Apakah benar ada “perebutan wilayah”? Ataukah ini hanya salah tafsir akibat lemahnya koordinasi lintas provinsi dan kabur-nya batas administratif di lapangan?

Dari peta kabur ke konflik terbuka 

1.Pulau pulau yang di persoalkan 

 Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Tokong Nanua adalah nama- yang kini menjadi titik panas. Secara geografis, keempat pulau ini berada di perairan dekat Kabupaten Aceh Singkil, namun juga diklaim masuk dalam pengelolaan administratif sumatera utara.

2.Pemicu polemik

Ketegangan mulai mencuat saat adanya kegiatan pengukuran batas wilayah yang di sebut sebut di fasilitasi oleh pemerintah sumetera utara, tanpa melibatkan pemrov aceh.Pemerintah Aceh menilai tindakan ini sebagai bentuk pelanggaran dan ancaman terhadap keistimewaan Aceh, yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006.

3.Peryataan Bobby Nasution

Bobby disebut memberikan dukungan penuh terhadap program pembangunan dan tata batas wilayah di perairan barat Sumatera, yang oleh beberapa pihak ditafsirkan sebagai langkah memperluas klaim wilayah. Walau belum ada pernyataan eksplisit bahwa ia ‘merebut’ wilayah Aceh, sikapnya dinilai ambigu dan memicu kecurigaan politik.

Mengapa ini menjadi sensitif ?

1.Otonomi khusus aceh

Aceh memiliki status istimewa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengelolaan wilayah, hukum, dan bahkan simbol daerah diatur secara khusus. Karena itu, setiap tindakan yang dianggap melanggar batas administratif bisa langsung memicu sentimen kedaerahan.

2.Sejarah panjang konflik sejarah

Persoalan batas wilayah bukan barang baru. Sejak zaman Orde Baru hingga sekarang, batas-batas administrasi antardaerah di Indonesia banyak yang belum ditetapkan secara rinci, terutama di daerah kepulauan. Ketidakjelasan ini kerap menimbulkan konflik “diam-diam” yang bisa berubah jadi ketegangan terbuka.

3.Aspek ekonomi dan strategis

Keempat pulau yang dipersoalkan memiliki potensi ekonomi besar, mulai dari sumber daya laut hingga pariwisata. Selain itu, letaknya yang strategis membuatnya penting dari sisi pertahanan dan keamanan nasional.

Apa kata pemerintah pusat?

Kementerian Dalam Negeri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan menyatakan bahwa proses penegasan batas wilayah masih dalam tahap klarifikasi dan mediasi. Pemerintah pusat menyerukan agar tidak ada pihak yang melakukan kegiatan apapun di wilayah yang masih dalam proses klarifikasi administratif.

Namun demikian, pernyataan ini belum sepenuhnya meredam isu. Pemerintah Aceh tetap mendesak adanya pengakuan resmi bahwa pulau-pulau tersebut adalah bagian dari wilayah Aceh berdasarkan dokumen historis dan hukum adat setempat.

Respon masyarakat dan dan tokoh lokal

1.Tokoh aceh mengutuk langkah sumut

Sejumlah tokoh masyarakat dan ulama Aceh menyebut langkah pemerintah Sumut sebagai bentuk “pengambilalihan diam-diam” terhadap wilayah yang sah milik Aceh. Mereka mengingatkan bahwa konflik batas wilayah jangan sampai merusak stabilitas perdamaian Aceh yang sudah dibangun sejak MoU Helsinki 2005.

2.Warga pulau merasa terjepit

Di sisi lain, masyarakat yang tinggal atau mencari nafkah di sekitar pulau-pulau itu merasa bingung. Mereka terjebak dalam tarik-menarik kepentingan politik antardaerah, tanpa kejelasan administrasi dan layanan publik.

Jalan tengah: apa yang bisa di lakukan

1.Mediasi formal dan terbuka

Pemerintah pusat perlu memfasilitasi mediasi terbuka antara dua provinsi dengan melibatkan tim ahli geospasial, sejarawan, dan pakar hukum tata negara. Semua pihak harus tunduk pada data objektif dan hukum yang berlaku.

2.Penundaan sementara kegiatan pembangunan

Selama proses mediasi berlangsung, semua kegiatan fisik yang berkaitan dengan pembangunan atau pemetaan di wilayah sengketa harus ditangguhkan.

3.Tranparasi data dan peta

Publik berhak mengetahui data peta resmi, sejarah pengelolaan, dan status hukum wilayah-wilayah yang disengketakan. Hal ini penting untuk mencegah disinformasi dan penggiringan opini.

Rebutan wilayah atau salah komunikasi?

Apakah ini benar-benar perebutan wilayah, atau sekadar miskomunikasi antar provinsi yang diperkeruh oleh dinamika politik? Sampai saat ini, belum ada deklarasi terbuka bahwa salah satu pihak secara sepihak merebut pulau milik pihak lain. Namun, tindakan administratif sepihak, ditambah ketegangan politik menjelang Pilkada 2024, membuat isu ini membesar.

Yang jelas, menyelesaikan persoalan batas wilayah tidak bisa dilakukan dengan ego, tapi dengan data, hukum, dan musyawarah. Jika tidak, “pulau kecil” bisa menjadi api besar yang mengancam harmoni antardaerah.

Reaksi dari aceh 

Keputusan ini memicu respons keras dari berbagai elemen di Aceh. DPR Aceh, tokoh masyarakat, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil menyatakan bahwa keputusan tersebut bertentangan dengan semangat otonomi khusus Aceh dan mengancam integritas wilayah mereka.

Banyak pihak menuding bahwa Aceh tidak dilibatkan secara proporsional dalam proses pengambilan keputusan ini. Beberapa unjuk rasa bahkan telah digelar di Aceh Singkil dan Banda Aceh, menuntut Presiden Prabowo membatalkan keputusan tersebut.

Wakil Ketua DPR Aceh menyebut keputusan itu sebagai “pengingkaran sejarah dan realitas sosial masyarakat Aceh.” Sementara itu, sejumlah akademisi menilai keputusan tersebut dapat menjadi preseden buruk dalam penyelesaian tapal batas daerah di masa mendatang, terutama di wilayah yang memiliki status otonomi khusus.

Keputusan akhir

Pemerintah sudah memutuskan sangketa 4 pulau yang di perebutkan pemrov sumatera utara (SUMUT)  dan aceh. presiden Prabowo subianto memutuskan 4 pulau itu sah milik pemrov aceh. hal itu di sampaikan pada konferensi pers mensesneg prasetyo hadi di kantor presiden, istana kepresiden, jakarta selasa (17/6/25).turut hadir wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad,mendagri tito karnivan ,Gebenur Sumut Bobby Nasution dan Gebenur Aceh Muzakir manap atau mualem.

Prasetyo mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat terbatas pada Selasa (17/6), membahas sengketa polemik 4 pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek.

"Rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumut dan di Aceh," kata Prasetyo.Prasetyo mengatakan, berdasarkan dokumen dan data pendukung telah diambil keputusan. Pemerintah mengambil keputusan 4 pulau tersebut sah milik Pemprov Aceh.

"Berdasarkan laporan dari Kemendagri, berdasarkan dokumen data pendukung, kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administrasi berdasarkan dokumen yang dimiliki pemerintah adalah masuk wilayah administrasi Aceh," ujarnya.

Empat pulau yang direbutkan itu menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumut berdasarkan keputusan Kemendagri. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh.Empat pulau itu adalah Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Kemendagri ternyata mendukung klaim Gubernur Sumut Bobby Nasution lewat Keputusan Mendagri yang terbit pada 25 April 2025.

Proses perubahan status keempat pulau tersebut telah berlangsung sebelum 2022, jauh sebelum Gubernur Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadhlullah menjabat. Pada 2022, beberapa kali telah difasilitasi rapat koordinasi dan survei lapangan oleh Kementerian Dalam Negeri," kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, dalam keterangannya, Senin (26/5).

Pihak Pemprov Aceh pun tidak menerima keputusan tersebut. Peninjauan ulang keputusan tersebut diperjuangkan Pemprov Aceh. Kemendagri menjelaskan kisruh 4 pulau tersebut bermula dengan adanya perubahan nama pulau yang diajukan Pemprov Aceh pada 2009.Dirjen Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri Safrizal Zakaria Ali menyebutkan, pada saat itu, tim nasional pembakuan rupabumi Kemendagri mendapati ada 213 pulau di wilayah Sumut. Dia mengatakan, dari jumlah tersebut, termasuk Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang."Hasil verifikasi tersebut, mendapat konfirmasi dari Gubernur Sumatera Utara, lewat surat nomor sekian, nomor 125, tahun 2009 yang menyatakan bahwa provinsi Sumatera terdiri di 213 pulau, termasuk empat pulau yang tadi, yang empat pulau itu," jelas Safrizal saat jumpa pers di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (11/6).