Banjir Aceh Landa 5 Daerah: 645 Rumah di Subulussalam Terdampak, Air di Cingkam hingga 1,5 Meter

 Hujan deras mengakibatkan sejumlah sungai meluap hingga terjadi banjir di lima kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada Sabtu (14/11/2026). Lima daerah tersebut adalah Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Tamiang dan Kota Subulussalam. Bahkan, ketinggian air di wilayah Cingkam, Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan mencapai 1,5 meter. Sementara itu, banjir di Kota Subulussalam berdampak pada 645 rumah.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Singkil, Al Husni mengatakan, banjir di wilayahnya merendam sepuluh desa.Di Kecamatan Singkil, banjir terjadi di Desa Pea Bumbung, Desa Rantau Gedang, dan Desa Kilangan.Sementara itu, di Kecamatan Simpang Kanan, genangan melanda Desa Silatong, Desa Tanjung Mas, Desa Cibubukan, Desa Lae Riman, dan Desa Kain Golong.  Banjir juga menggenangi Desa Cingkam di

Kecamatan Gunung Meriah. Sedangkan di Kecamatan Kota Baharu, banjir merendam Desa Samardua.Al Husni mengatakan, petugas telah dikerahkan untuk mengevakuasi warga di kawasan Cingkam. "Daerah Cingkam terparah, ketinggian air 1,5 meter," katanya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh

Singkil Syam'un mengatakan, banjir juga merendam jalan nasional Singkil-Kota Subulussalam.iAda tiga titik yang terendam saat ini yaitu di kawasan Cingkam, Silatong dan Sibatang. Kami imbau pengendara ekstra hati-hati. Petugas sudah kita siagakan di lokasi jalan nasional banjir itu untuk memandu pengguna

jalan," terangnya.Di Kota Subulussalam 645 Rumah  TerdampakStaf Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), Haslinda mengatakan, di Kota Subulussalam, banjir terjadi di Kecamatan Sultan Daulat, meliputi Desa Jabi-jabi, Sigrun, dan Suka Maju.

Selain itu juga terjadi di Kecamatan Rundeng, terdiri dari Desa Suak Jampak, Panglima Sahman, Sibungke, Tanah Tumbuh,sibuasan, Lae mate ,oboh , dan desa madilam .Total ada 645 rumah yang terdampak. "Warga terdampak berdampak terhadap 1.099 kepala keluarga (KK) atau sebanyak 4.335 jiwa," ujarnya. la menyampaikan, air juga merendam jalan nasional hingga lahan pertanian.

Banjir merendam rumah, jalan nasional dan jalan antar desa. Termasuk lahan pertanian.Kecenderungan saat ini banjir meluas ke desa lain," katanya.Hingga saat ini, kata Haslinda, tim BPBD Subulussalam sedang mendata kerusakan dan pengungsi di lokasi banjir.

Sementara itu, di Kabupaten Aceh Tamiang banjir terjadi di Kecamatan Tenggulun, Bandar Pusaka, Kejuruan Muda, Kota Kualasimpang, Karang Baru, Rantau, Bendahara, dan Kecamatan Seruway.Lalu di Kabupaten Aceh Selatan banjir merendam Kecamatan Trumon Timur. Sedangkan di Aceh Tenggara banjir merendam tujuh kecamatan, yaitu Kecamatan Lawe Alas, Bambel, Lawe Bulan, Babussalam, Lawe Sumur, Badar, dan Kecamatan Babul Rahmah.

Read More

Gibran resmi mundur,Prabowo; saya terima dengan berat hati

Presiden Prabowo Subianto memeluk Gibran Rakabuming Raka setelah menyatakan menerima pengunduran dirinya dari jabatan wakil presiden. Gibran menyampaikan permintaan maaf ke Prabowo. Momen itu terjadi setelah Prabowo menggelar konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (12/11/2026). Prabowo dan Gibran awalnya bersalaman.

Gibran tampak mencium tangan Prabowo.  Prabowo kemudian memeluk Gibran."Saya minta maaf, ya, Pak," ujar Gibran.Prabowo kemudian menepuk-nepuk pundak Gibran. Setelah itu, Gibran tampak bersalaman dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad Gibran juga berpelukan dengan Dasco.

Sebelumnya, Gibran resmi mengundurkan diri dari jabatan wapres. Gibran menyerahkan surat ke Prabowo dan MPR. MPR kemudian menindaklanjuti surat itu. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan jabatan wapres kosong mulai hari ini. Dia mengatakan MPR akan meminta Prabowo mengirimkan dua nama calon wakil presiden MPR punya waktu selambat-lambatnya 60 hari untuk mengisi jabatan wapres.

 

Read More

Pernyataan Lengkap Istana soal Permohonan Gibran untuk Mundur

 Gibran Rakabuming Raka disebut telah memiliki niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia. Niat itu pun disampaikan Gibran kepada Presiden RI Prabowo Subianto.

Hal itu diungkap Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana, Selasa (10/11) siang. Prasetyo mengatakan pertemuan Prabowo dan Gibran itu terjadi pada hari ini.

Namun Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat memang benar pagi hari tadi pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden," kata Prasetyo."Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang pak Wapres, bersama tentunya pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA," sambungnya.

Dia menerangkan dalam pertemuan itu, Prabowo pun memberikan saran-saran kepada Gibran. Pada kesempatan itu, Prasetyo membantah kabar beredar soal jawab Prabowo atas permohonan mundur Gibran itu. "Kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakanterhadap niatan tersebut," katanya. Pernyataan lengkap Mensesneg Dan, berikut adalah pernyataan lengkap Prasetyo dalam konferensi pers di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta tadi: Berkaitan dengan apakah ada pertemuan pagi hari ini antara Presiden dan Wapres, kami infokan ke seluruh masyarakat, memang benar pagi hari tadi Pak Wapres ada pertemuan dengan Presiden.

Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan ΜΑ.

Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan pak Wapres juga memohon untuk dib kesempatan untuk buktikan keabsahan- keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN.Situasi di DPR

Keputusan Gibran mengajukan pengunduran diri dari jabatan Wapres ini dilakukan di tengah tekanan politik yang menguat di DPR. Setidaknya ada sebanyak 50 anggota yang mewakili enam fraksi di DPR telah menekan usul hak menyatakan pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran yang telah diputus Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam putusannya, MA memutuskan Suket penyetaraan SMA milik Gibran yang digunakan sebagai syarat pendaftaran Pilpres 2024 tidak sah. Putusan tersebut menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang menyatakan tak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.

Salah satu anggota Komisi XIII DPR Fraksi Partai PKS Yanuar Arif Wibowo mengangkat semacam poster bertuliskan 'Mas Gibran Mundur atau Dimundurkan' usai sidang paripurna tadi.

Yanuar mengangkat kertas tersebut tinggi- tinggi ke arah kamera awak media di tengah keramaian anggota dewan yang lain. Belakangan, kepada wartawan. Yanuar membeberkan alasannya melakukan hal itu. la mengaku saat sidang paripurna tidak ada kesempatan untuk menyampaikan soal pemakzulan Gibran.

"Ya, karena kan tadi paripurna, anggota tidak ada sesi untuk interupsi. Jadi, ya saya sampaikan sebagai aspirasi dari masyarakat, tentu ya ini bagian dari representasi apa yang dikenal oleh publik," kata Yanuar di hadapan wartawan. Yanuar mengakui memutuskan melakukan aksi ini atas inisiatifnya sendiri. Sebab, menurutnya, setiap anggota diberikan hak konstitusional untuk menyatakan pendapat.

Terkait usulan hak menyatakan pendapat, Yanuar mengaku menjadi salah satu dari anggota dewan dari fraksi PKS yang menyetujui hak menyatakan pendapat. la mengaku menjadi anggota ke-12 dari Fraksi PKS yang menandatangani dokumen pengajuan hak menyatakan pendapat.Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam UU MD3 mengatur atas tiga hal, salah satunya dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.

Sebelumnya, beberapa waktu lalu, Gibran telah merespons putusan MK terkait polemik ijazahnya tersebut. Menurutnya, jika tidak lulus SMA, ia tak akan bisa kuliah. "Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata putra sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) itu, Rabu (7/10).

Read More

Pemerintah Tetapkan BSU 2026 Rp900 Ribu, Ini Syarat & Jadwalnya

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Keputusan ini sebagaimana diteken melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

 BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu, (7/11/2026)

BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 dan dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.

Adapun persyaratan penerima BSU 2026 meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

BSU dikecualikan bagi anggota ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Indah mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi persyaratan penerima BSU. Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan. "Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ungkap Indah.

Read More

UGM Buka Suara soal Jokowi Pamer Ijazah di Sidang Roy Suryo

 Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memamerkan ijazah sarjana miliknya dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11) kemarin. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menuturkan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah bergulir. Menurut dia, kampusnya telah menjalankan peran sebagaimana mestinya dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum tersebut.

"UGM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah melakukan peran sebagaimana mestinya, termasuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan," kata Made Andi dalam keterangannya, Jum (6/11).la menyampaikan, sampai saat ini UGM belum memiliki informasi tambahan yang perlu disampaikan kepada publik menyangkut perkara tersebut.

"Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama," ujarnyaMade Andi juga menyampaikan apresiasi atas atensi media dan masyarakat terhadap perkembangan perkara yang turut menyere nama mantan Presiden RI tersebut.

Sebelumnya, Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudinganijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).Dalam persidangan tersebut, Jokowi memaparkan riwayat pendidikannya mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. la menyebut pernah bersekolah di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Kota Surakarta, hingga melanjutkan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi juga menjelaskan proses penyelesaian pendidikan sarjananya. Ia mengaku menjalani ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Sementara itu, wisuda dilaksanakan pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta.Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menunjukkan ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga S1 kepada pengunjung sidang. la juga menegaskan foto berkumis tipis dan berkacamata yang tertera pada ijazah S1 merupakan dirinya.

Selepas persidangan, Jokowi berharap proses hukum dapat memulihkan nama baiknya atas tudingan ijazah palsu

Read More

Istana Turut Bertanya-tanya Alasan Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Prabowo

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kepada pihaknya belum mengetahui detail kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto. Pras menyebut pemerintah juga bertanya-tanya alasan Listyo Sigit menyadap Prabowo. Secara detail belum ya karena masih prose yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di

kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat," kata Pras kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).Pras mengatakan penyadapan tidak hanya dialami Prabowo, tetapi juga jajaran menteri hingga pimpinan partai dan tokoh ormas. la pun mengakui target penyadapan itu membuat pemerintah bertanya-tanya motif penyadapan tersebut ."Belum, belum, tetapi bahwa ada proses dan ini kepala negara ya, kepala negara kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai termasuk tokoh-tokoh ormas, ini tentunya dari niatan kan sudah kita juga membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan ini tujuannya untuk apa, tapi secara lengkap dan detail itu kita tunggu dari proses penyidikan," jelas dia.Meski begitu, Pras berpendapat tindakan ini sudah masuk kategori makar. Listyo Sigit, kata dia, juga membahayakan keselamatan negara dan pimpinan negara.

iKami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal terhadap Prabowo. Selain Sigit, Polri menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

'¿'Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa3/11.¿Diduga telah melakukan penyadapan ilegal

terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya. Para tersangka dıduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Read More

KPK mendalami aliran uang swasta kepada pihak-pihak di BNPB

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari pihak swasta kepada pihak-pihak yang bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan terhadap sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana pada Senin ini. “Para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan aliran uang kepada oknum di BNPB,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Adapun para saksi tersebut terdiri atas SKS, FMA, PBW, DWK, ANS, dan AP selaku pihak swasta, serta RAB selaku ibu rumah tangga.

Sementara nama pihak swasta berinisial NR tidak tercantum dalam data kehadiran saksi KPK hingga pukul 13.02 WIB. Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto. KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.

Read More