Sejumlah mahasiswa dan masyarakat sipil di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia menggelar demonstrasi pada Selasa (20/10). Unjuk rasa digelar bertepatan dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pada pagi hari, sekitar pukul 06.05 WIB, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta. Usai menjalankan aksinya, mereka dibawa ke Polda Metro Jaya dan belum dibolehkan pulang hingga sekitar pukul 20.05 WIB.
"Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas," ujar Daniel Winatra dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD). Daniel menduga polisi mencoba mencari-cari pelanggaran hukum yang tidak ada. Ia berkata sempat diminta untuk menunggu proses pemeriksaan selama enam jam.
Para aktivis ini disebut menunggu Seksi Koordinasi dan Pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Korwas reskrimsus) karena dugaan sementara terkait pelanggaran UU Cagar Budaya.Terkait hal ini, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung berkata pihaknya akan mengecek rekaman CCTV di sejumlah titik dan meminta keterangan personel yang bertugas ketika peristiwa itu terjadi.
Menurut dia, ini diperlukan untuk melihat cara para aktivis tersebut bisa sampai di atas Patung Selamat Datang yang disebut sebagai cagar budaya. Saat berita ini ditayangkan, keenam aktivis Greenpeace tersebut telah dilepaskan oleh kepolisian.
Bagaimana situasi demonstrasi di berbagai kota?
Demonstrasi menjalar di Jakarta, di Yogyakarta, dan Bandung, Jawa Barat, pada hari yang sama. Di Jakarta, ratusan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi dan koalisi masyarakat sipil menggelar demonstrasi di Tugu Tani.
"Prabowo sudah gagal. Prabowo sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal. Bowo-Gibran sudah gagal," ujar orator meneriakkan yel-yel diikuti massa aksi, seperti dilaporkan jurnalis BBC News Indonesia dari lokasi. Mereka membawa lima tuntutan di momentum dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Pertama, para demonstran mendesak pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional sekaligus memulihkan ekosistem terdampak. Kedua, mereka menuntut pemerintah memperbaiki tata kelola ekonomi yang berdampak terhadap pasar dan kehidupan masyarakat. Ketiga, mereka meminta pemerintah menghormati hak asasi manusia dan demokrasi. Alasannya, kata mereka, ruang sipil semakin sempit, termasuk akibat masuknya militer dalam berbagai urusan sipil.
Para pengunjuk rasa juga mengkritik berbagai kasus kriminalisasi terhadap warga yang berpendapat dan mengkritik.Keempat, mereka mendesak pemerintah memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan terakhir, mereka meminta pemerintah segera memperbaiki layanan pendidikan dan kesehatan demi kesejahteraan publik.
Salah satu peserta aksi, Nazhira dari BEM IPB mengeluhkan tingginya biaya hidup selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. "Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit," katanya.Ia juga membandingkan uang jajan dua tahun lalu saat masih duduk kelas 11 SMA. Kata dia, dengan uang Rp100 ribu bisa untuk jalan-jalan, nonton bioskop, membeli makan dan minum.
"Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa," katanya.Sekitar pukul 18.00 WIB, massa aksi yang berada di kawasan Tugu Tani menduduki salah satu patung paling ikonik di Jakarta Pusat. Mereka memampang spanduk besar berisi tuntutan terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran
Dua peserta aksi memanjat tugu sepasang petani dengan ketinggian sekitar 10 meter. Mereka dibantu peserta aksi dengan saling menyokong. Sementara itu ratusan orang menyaksikan aksi tersebut dengan memasang mata dan kamera secara takjub, seraya berteriak, "Revolusi! Revolusi!"
Setelah spanduk tuntutan berkibar satu per satu demonstran mulai meninggalkan lokasi aksi yang berlangsung sejak pukul 15.00 WIB.Di lokasi berbeda, puluhan mahasiswa juga berdemonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) siang.
Mereka membawa spanduk bertuliskan Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran. Para demonstran mengajukan lima tuntutan, antara lain agar pemerintah segera menetapkan gelombang kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
Para mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengadili korporasi yang bertanggung jawab terhadap karhutla, sekaligus memulihkan ekosistem yang terdampak.Mereka menuntut agar pemerintahan Prabowo segera membenahi tata kelola kebijakan ekonomi untuk memberantas ketimpangan nasional."Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah," kata Muamar, salah satu peserta unjuk rasa.
"Kami, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan, menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini," katanya Demo di Jayapura Kelompok mahasiswa di Kota Jayapura, Provinsi Papua, mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan karhutla sebagai bencana nasional. Mereka menyampaikan tuntutan itu acara bertajuk Mimbar Rakyat Papua, Selasa (20/10).
Stenly Dambujai, aktivis mahasiswa asal Papua Selatan, mengatakan kebakaran di sejumlah wilayah Merauke telah mengganggu aktivitas masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dia berkata, dampak karhutla juga mengancam kesehatan warga, terutama perempuan dan anak-anak.
"Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA," kata Stenly kepada wartawan Ikbal Asra.Menurut Stenly, pemerintah daerah di Tanah Papua hingga pemerintah pusat perlu terlibat langsung dalam penanganan karhutla. Dia meminta pemerintah mempercepat langkah penanganan karhutla, terutama di wilayah yang masih memiliki banyak titik kebakaran. "Kami harap mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini harus ada penanganan cepat dan juga lebih spesifik ke daerah-daerah yang hari ini titik-titik apinya masih sangat banyak," ujarnya. "Kami rasa harus ditingkatkan atau dinaikkan sebagai status bencana nasional."
"Apa yang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten buat? Apakah hanya soal Proyek Strategis Nasional?" kata Stenly.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua, yang juga ikut serta dalam pertemuan warga ini, juga mendesak pemerintah menghentikan dan mengevaluasi Proyek Strategis Nasional.Mereka menilai proyek itu merusak lingkungan dan mengancam hak masyarakat adat, terutama di Papua Selatan. Tuduhan ini selalu dibantah oleh para pejabat tinggi di Jakarta.
Kelompok mahasiswa ini menyebut hutan di Papua semakin terancam ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi. Mereka mengutip laporan Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan untuk PSN di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare, dengan deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.
Di Yogyakarta, ribuan mahasiswa protes karhutla
Sejak pukul 12 siang, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus menggelar demonstrasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, di gedung DPRD Provinsi Yogyakarta, Selasa (20/10).
Para mahasiswa tersebut berasal dari berbagai kelompok, termasuk Serikat mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, sampai Front Mahasiswa Nasional (FMN).
Mereka berorasi bergantian menyuarakan berbagai tuntutan masing-masing terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Troy Amirul Ahmad, dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, menyebut terdapat sekitar seribu rekan-rekan dari kampusnya yang mengikuti demonstrasi ini.
"Yang saat ini kami sedang sangat perhatikan adalah karhutla yang terjadi di berbagai titik di Indonesia," katanya pada jurnalis Furqon Ulya Himawan.Saya orang Sumatra, dan terdampak karhutla. Tapi pemerintah pusat dan anggota dewan hanya ongkang-ongkang," kata salah satu orator dari mahasiswa UII.Setelah berorasi, massa dari UII melanjutkan demo ke Titik Nol Kilometer.
Di Makassar, mahasiswa memprotes karhutla
Puluhan mahasiswa Universitas Muhamadiyah Makassar berdemonstrasi di depan kantor Bina Marga Sulawesi Selatan, yang menjadi kantor sementara DPRD Sulsel, Selasa (20/10). Para peserta aksi yang tergabung dalam Aliansi Muhamadiyah Satu ini memprotes terkait beberapa isu, termasuk karhutla, kata Koordinator lapangan Aliansi Unismuh Satu, Agung.
Sebagai protes, mereka juga membakar dua ban bekas di depan gerbang masuk perkantoran.Hari ini kami datang ke kantor sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan agar bisa menyampaikan tuntutan kami, kami menuntut usut tuntas dalang dibalik kebakaran hutan," ucap Agung.
"Yang paling penting juga hentikan deforestasi dan pengalihan fungsi lahan, karena hal ini yang dapat memperparah kebakaran hutan," ucapnya lagi. Demonstrasi mahasiswa di Makassar ini berlangsung dari siang. Hingga pukul 16.40 WITA, massa aksi masih bertahan di depan kantor DPRD Sulsel, untuk menunggu perwakilan legislator.
Sementara itu, sejumlah mahasiswa di beberapa titik aksi di Makassar, termasuk di bawah flyover Pettarani, juga melangsungkan demo dengan tagar #2tahuntidakpatuh.Demonstrasi di Bandung Di Bandung, sekelompok pesepeda Bandung juga melakukan unjuk rasa dengan tema "Mengayuh ke Istana" pada Selasa (20/10).
Sebelum berangkat ke Jakarta, mereka berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Kota Bandung untuk berorasi dan menyatakan sikap.Dalam aksi ini, sebanyak empat orang pesepeda Bandung akan mengayuh sepedanya hingga Jakarta, sementara yang lain mengiringi hingga batas kota Bandung-Cimahi.
Dalam perjalanannya, para pesepeda itu akan beristirahat dan bergabung dengan pesepeda lainnya di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.Para pesepeda ini menargetkan akan tiba di Istana Negara pada Kamis (22/10) untuk menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait karhutla. "Yang pertama, yang pasti kami menuntut untuk ditetapkannya status bencana skala nasional," ujar Kidung Saujana, koordinator Aksi Mengayuh ke Istana.
"Karena kebakaran bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi juga di Sumatra, di Pulau Jawa, dan juga di Papua hari ini," kata Kidung. Kedua, mereka juga menuntut pengusutan kasus karhutla, termasuk pemeriksaan izin-izin usaha perusahaan yang terbukti bersalah. Tuntutan ketiga, lanjut Kidung, adalah revolusi tata cara penetapan status kawasan yang hingga saat ini masih mengadopsi status penetapan kawasan peninggalan Belanda.
"Yang keempat, kami menuntut semua kawasan-kawasan yang terbakar itu tidak dialihkungsikan. Jika itu awalnya hutan lindung, itu tetap hutan lindung. Jika itu kawasan konservasi, itu tetap konservasi dan tidak dialihkan, " tegas Kidung.Sementara itu, ratusan peserta demonstrasi, baik warga sipil dan mahasiswa, melakukan konvoi dari Jalan Asia Afrika ke Teras Braga Kota Bandung, Selasa (20/10).
Para demonstran membawa berbagai poster dan spanduk yang bertuliskan berbagai tuntutan, dari program MBG hingga sistem pajak untuk kelompok orang kaya di Indonesia. Isu karhutla di Kalimantan, Sumatra, dan Papua juga menjadi isu yang menjadi perhatian mereka. Beberapa orang mengangkat poster yang berbunyi "Indonesia dibakar bukan terbakar" serta "All eyes on karhutla".
"Kami juga membawa tuntutan tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Kami merasa itu adalah dampak dari perluasan perkebunan sawit yang terus diperbolehkan oleh rezim Prabowo-Gibran untuk investasi dan korporasi asing, " kata Dedes, koordinator demonstrasi.Dalam 14 poin tuntutannya, peserta unjuk rasa mendesak pemerintah menaikkan status karhutla menjadi bencana nasional. Mereka juga mendesak pemerintah menindak perusahaan yang terlibat karhutla.
Keresahan soal kebakaran hutan juga diungkapkan Rida, mahasiswi yang ikut turun ke jalan. "Seperti yang sudah kita alami saat ini, dari tahun pertama mereka menjabat hingga saat ini, keadaan Indonesia benar-benar kacau. Apalagi di Kalimantan, Sumatra, kebakaran di mana-mana. Itu semua dibakar hanya untuk sawit, " ucap Rida, kepada jurnalis Yuli Saputra.
Selain mahasiswa, kaum ibu juga turun ke jalan, turut menyuarakan keresahannya di dua tahun rezim Prabowo-Gibran. "Dua tahun yang seperti neraka, dua tahun yang penuh penderitaan, dua tahun yang terasa seperti dua abad. Harus berhenti sekarang dua tahun yang penuh penderitaan untuk semua, " kata Susan Angelika, seorang ibu rumah tangga berusia 45 tahun.Susan memprotes melambungnya harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja yang semakin menipis, serta sumber daya alam dirampok dan hanya dinikmati oleh segelintir oligarki.
"Itu yang membuat Indonesia seperti neraka, " kata Susan.
Menurut Susan, karhutla yang terjadi di beberapa pulau di Indonesia, semakin membuktikan pemerintahan Prabowo-Gibran telah gagal.
Di samping isu karhutla, massa menuntut pemerintah untuk menghentikan program MBG, KDMP, dan proyek militer negara. Tuntutan lainnya di antaranya penghentian monopoli dan perampasan tanah rakyat berkedok ketahanan pangan dan transisi energi.
Demo di Aceh
Sekitar seratus orang anggota Front Mahasiswa Aceh Resistance berdemonstrasi di halaman kantor Gubernur Aceh, Selasa (20/10). Dalam orasinya, para mahasiswa mengatakan bahwa aksi demonstrasi ini dipicu kekecewaan selama dua tahun kepresidenan Presiden Prabowo Subianto.Kelompok mahasiswa menilai Prabowogagal menangani berbagai permasalahan, termasuk penanganan bencana Sumatera pada 2025 dan karhutla yang kini semakin meluas.
"Seharusnya pemerintah menetapkan status bencana nasional, ini malah tidak melakukan, sehingga penanganan bencana tidak selesai sampai saat ini," kata Juru bicara aksi, yang minta disebut dengan inisialnya, H. Dia berkata, banjir bandang dan karhutla juga telah membuat sejumlah pihak di Aceh mengibarkan Bendera Bulan Bintang.
"Ini salah satu ekspresi dari perjuangan masyarakat Aceh yang masih kecewa dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan Gubernur Muzakkir Manaf - Zulfadli," ujarnya.Bagaimana respons pemerintah? Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI telah buka suara terkait rencana aksi demonstrasi yang digelar pada momentum dua tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, merespons beberapa tuntutan dari para demonstrasi seperti kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pasar modal dan kebebasan berpendapat, hingga penegakan hukum.
Soal karhutla yang didesak menjadi penetapan bencana nasional, kata dia, pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,la menambahkan, pemerintah membuktikan keseriusan penanganan karhtula dengan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar aturan.
Selain itu, kata dia, pemerintah juga bekerja keras agar kebutuhan dasar seperti pangan dan pelayanan kesehatan serta sistem belaiar online (PJJ)te Salin URLerkecil ketebalan asap di jalan-jalan Kedua, tentang kepercayaan pasar khususnya pas modal. Syahganda menjelaskan pemerintah telah mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku curang di pasar modal.
Kepolisian RI juga berusaha untuk memeriksa skandal terkait MSCI agar kepercayaan investor tetap tinggi dan MSCI mempertimbangkan rencananya menurunkan peringkat bursa kita ke level standalone,i tegasnya Lebih lanjut, ihwal tuntutan mengenai kebebasan berpendapat, Bakom menyatakan hal itu merupakan bagian demokrasi.
Pemerintah hanya membatasi perusak-perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa. Perusak demokrasi antara lain adalah kelompok kelompok yang bersembunyi di sosial media, misalnya, sambil melakukan kampanye negatif dan vulgar," katanya.
Terkait pemberantasan korupsi, dia memastikan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, penegakan hukum dipastikan berjalan objektif. Kepala Negara secara terbuka telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses hukum siapa saja di dalam jajaran pemerintahannya jika terbukti melakukan pelanggaran atau tindak
pidana korupsi.pendidikan Presiden memastikan anak anak terlantar harus bersekolah. Sehingga beliau membangun sekolah Rakyat di berbagai daerah. Demikian pulan sektor kesehatan, program cek up gratis lebih dari 100 juta penduduk," tutur Syahganda.
