Pemerintah Tetapkan BSU 2026 Rp900 Ribu, Ini Syarat & Jadwalnya

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan ketentuan penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp300.000 per bulan untuk periode tiga bulan. Keputusan ini sebagaimana diteken melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 dan petunjuk teknis pelaksanaannya.Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan, BSU merupakan bantuan pemerintah bagi pekerja yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.

 BSU diberikan kepada pekerja yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai ketentuan. Bantuan sebesar Rp900.000 dibayarkan sekaligus," ujar Indah melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, dikutip Sabtu, (7/11/2026)

BSU dibayarkan sekaligus dengan total Rp900.000 dan dijadwalkan disalurkan pada November-Desember 2026 melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Pekerja tidak perlu mendaftar untuk mendapatkan BSU.

Adapun persyaratan penerima BSU 2026 meliputi warga negara Indonesia yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026, serta menerima upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku di wilayahnya.

BSU dikecualikan bagi anggota ASN, TNI, dan Polri. Sementara itu, pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelum penyaluran BSU menjadi kelompok yang diprioritaskan.

Besaran upah yang menjadi dasar penentuan penerima mengacu pada upah terakhir yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tercatat dalam data kepesertaan. Upah tersebut terdiri atas gaji pokok dan tunjangan tetap.

Untuk pekerja di daerah yang memiliki Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh. Sementara itu, bagi daerah yang tidak memiliki UMK, batas upah mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan ketentuan pembulatan yang sama.

Indah mengingatkan pemberi kerja agar memastikan data pekerja yang disampaikan sesuai dengan kondisi sebenarnya dan memenuhi persyaratan penerima BSU. Ketepatan data menjadi bagian penting dalam proses penetapan penerima bantuan. "Kami mengimbau pemberi kerja untuk menyampaikan data pekerja secara akurat dan memastikan pekerja yang diusulkan memenuhi persyaratan," ungkap Indah.

Read More

UGM Buka Suara soal Jokowi Pamer Ijazah di Sidang Roy Suryo

 Universitas Gadjah Mada (UGM) merespons Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), yang memamerkan ijazah sarjana miliknya dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11) kemarin. Juru Bicara UGM, I Made Andi Arsana, menuturkan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah bergulir. Menurut dia, kampusnya telah menjalankan peran sebagaimana mestinya dengan menyertakan bukti-bukti yang diperlukan dalam proses hukum tersebut.

"UGM menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan telah melakukan peran sebagaimana mestinya, termasuk memberikan bukti-bukti yang diperlukan," kata Made Andi dalam keterangannya, Jum (6/11).la menyampaikan, sampai saat ini UGM belum memiliki informasi tambahan yang perlu disampaikan kepada publik menyangkut perkara tersebut.

"Sejauh ini tidak ada informasi yang perlu ditambahkan. Jika ada perkembangan yang perlu disampaikan, kami akan lakukan pada kesempatan pertama," ujarnyaMade Andi juga menyampaikan apresiasi atas atensi media dan masyarakat terhadap perkembangan perkara yang turut menyere nama mantan Presiden RI tersebut.

Sebelumnya, Jokowi hadir sebagai saksi dalam persidangan kasus dugaan pencemaran nama baik terkait tudinganijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (5/11).Dalam persidangan tersebut, Jokowi memaparkan riwayat pendidikannya mulai dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. la menyebut pernah bersekolah di SD Negeri Nomor 111 Kota Surakarta, SMP Negeri 1 Kota Surakarta, SMA Negeri 6 Kota Surakarta, hingga melanjutkan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM.

Jokowi juga menjelaskan proses penyelesaian pendidikan sarjananya. Ia mengaku menjalani ujian skripsi pada 23 Oktober 1985 dan dinyatakan lulus dengan nilai A. Sementara itu, wisuda dilaksanakan pada 19 November 1985 di Gedung Purna Budaya Bulaksumur, Yogyakarta.Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menunjukkan ijazah dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga S1 kepada pengunjung sidang. la juga menegaskan foto berkumis tipis dan berkacamata yang tertera pada ijazah S1 merupakan dirinya.

Selepas persidangan, Jokowi berharap proses hukum dapat memulihkan nama baiknya atas tudingan ijazah palsu

Read More

Istana Turut Bertanya-tanya Alasan Listyo Sigit dkk Sadap Presiden Prabowo

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan kepada pihaknya belum mengetahui detail kasus penyadapan ilegal yang dilakukan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Presiden Prabowo Subianto. Pras menyebut pemerintah juga bertanya-tanya alasan Listyo Sigit menyadap Prabowo. Secara detail belum ya karena masih prose yang sekarang sedang dilakukan teman-teman di

kepolisian, nanti pada waktunya akan disampaikan ke teman-teman media dan masyarakat," kata Pras kepada wartawan di Istana, Jakarta, Rabu (4/11/2026).Pras mengatakan penyadapan tidak hanya dialami Prabowo, tetapi juga jajaran menteri hingga pimpinan partai dan tokoh ormas. la pun mengakui target penyadapan itu membuat pemerintah bertanya-tanya motif penyadapan tersebut ."Belum, belum, tetapi bahwa ada proses dan ini kepala negara ya, kepala negara kemudian di situ juga ada para menteri, kemudian dilaporkan juga ada pimpinan partai termasuk tokoh-tokoh ormas, ini tentunya dari niatan kan sudah kita juga membuat kita juga bertanya-tanya sebagaimana ditanyakan ini tujuannya untuk apa, tapi secara lengkap dan detail itu kita tunggu dari proses penyidikan," jelas dia.Meski begitu, Pras berpendapat tindakan ini sudah masuk kategori makar. Listyo Sigit, kata dia, juga membahayakan keselamatan negara dan pimpinan negara.

iKami juga berpendapat apa yang dilakukan ini mungkin sudah masuk kategori, bisa kita anggap ini perbuatan, mengarah ke perbuatan makar, dan juga mengarah ke perbuatan membahayakan keselamatan kepentingan negara, termasuk membahayakan keselamatan pimpinan negara," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, Polri telah menetapkan tiga jenderal sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan secara ilegal terhadap Prabowo. Selain Sigit, Polri menetapkan Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso sebagai tersangka.

'¿'Penyidik telah menetapkan terhadap tiga orang tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH," ujar Kabareskrim Komjen Asep Safrudin dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa3/11.¿Diduga telah melakukan penyadapan ilegal

terhadap nomor Presiden Republik Indonesia," ujarnya. Para tersangka dıduga melakukan penyadapan ilegal pada 2025-2026. Penyadapan diduga dilakukan tanpa ada kaitan dengan penegakan hukum dan menghapus jejak log pada Oktober 2026.

Read More

KPK mendalami aliran uang swasta kepada pihak-pihak di BNPB

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami aliran uang dari pihak swasta kepada pihak-pihak yang bekerja di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman tersebut dilakukan terhadap sejumlah saksi kasus dugaan korupsi dana siap pakai BNPB untuk penanganan bencana pada Senin ini. “Para saksi didalami pengetahuannya terkait dugaan aliran uang kepada oknum di BNPB,” kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta, Senin. Adapun para saksi tersebut terdiri atas SKS, FMA, PBW, DWK, ANS, dan AP selaku pihak swasta, serta RAB selaku ibu rumah tangga.

Sementara nama pihak swasta berinisial NR tidak tercantum dalam data kehadiran saksi KPK hingga pukul 13.02 WIB. Kasus tersebut bermula saat KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di BNPB dengan menangkap 15 orang pada 13 Oktober 2026. Sehari setelahnya, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka kasus tersebut.

Salah satunya, Bima Setiawan selaku adik Letnan Jenderal TNI Suharyanto yang saat OTT berlangsung menjabat Kepala BNPB. Bima juga merupakan Tenaga Ahli Kepala BNPB saat Suharyanto aktif menjabat.

Kemudian, empat orang tersangka lainnya adalah pejabat pembuat komitmen sekaligus Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, Direktur PT Trans Lintas Selaras Gery Prasetiawan, serta pihak swasta Syifa Nrika Ghifarin.

Pada 16 Oktober 2026, KPK menyita barang bukti senilai Rp5,47 miliar yang terdiri atas 7.500 dolar Amerika Serikat, 9.000 dolar Singapura, Rp3,35 miliar, 56 keping emas dengan total berat 133 gram dengan nilai mencapai Rp315,8 juta, tabungan emas seberat 192 gram senilai Rp452 juta, serta aset kripto sejumlah Rp1,10 miliar.

selain itu, KPK telah menggeledah ruangan Kepala BNPB dan sejumlah ruangan lainnya di Kantor BNPB setelah menetapkan tersangka kasus tersebut. Di sisi lain, KPK telah memberitahukan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengenai peran Suharyanto. KPK kemudian pada 20 Oktober 2026 bersurat kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengenai dua prajurit aktif yang diduga terlibat kasus tersebut.

Read More

Pelaku Penembakan dan Pembacokan di Kampung Ambon Terancam 15 Tahun Bui

 Pelaku penembakan dan pembacokan yang mengakibatkan tiga orang terluka di dekat Kampung Ambon, Jakarta Barat, FDM, telan ditangkap Polda Metro Jaya. FDM terancam 15 tahun hukuman penjara. Terhadap Tersangka, penyidik menerapkan Pasal 262 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana kekerasan secara bersama-sama di muka umum yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun," jelas Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan saat jumpa pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026)."Pasal 306 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait tindak pidana

kepemilikan atau penguasaan senjata api tanpa hak dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun lamanya.Imron menyampaikan motif FDM melancarkan aksinya. Dia menyebutkan aksi yang dilakukan FDM dilandasi rasa dendam. ‚Peristiwa ini dilatarbelakangi oleh motif balas dendam. Sekali lagi, motif balas dendam.

Tersangka berinisial FDM merasa tidak terima setelah mengalami pemukulan oleh sekelompok orang," imbuh dia. Imron menerangkan pelaku dalam melakukan aksinya terlebih dahulu mengumpulkan teman-temannya. Pelaku melakukan penembakan terhadap kelompok yang dirasa telah memukulinya bersama teman-temannya.

Setibanya di lokasi, kelompok tersebut melakukan penyerangan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam dan senjata api," imbuhnya. Kasus penembakan dan pembacokan yang mengakibatkan tiga orang terluka di dekat Kampung Ambon, Jakarta Barat, terungkap. Pelaku berinisial FDM menyerahkan diri ke polisi.

iDalam penanganannya, Ditreskrimum Polda Metro Jaya telah mengamankan satu orang pelaku dengan inisial FDM, dan diamankan pada tanggal 15 Oktober, jadi satu hari setelah kejadian," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (31/10).Budi Hermanto mengatakan saat ini penyidik masih melakukan pencarian terhadap pelaku

lainnya. Dalam perkara ini, polisi menyita sejumlah barang bukti.Sementara itu, Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Imron Ermawan mengatakan pelaku berinisial FDM diamankan oleh tim gabungan Subdit Resmob, Subdit Jatanras, dan Subdit Ranmor Ditreskrimum Polda Metro Jaya dalam waktu 24 jam setelah kejadian.  FDM, setelah dikejar, dicari, dan kami sudah mencari berbagai titik di Jakarta, alhamdulillah termasuk dari informasi yang ada," kata Kombes Ermawan.

iFDM melalui perantara-perantara menyerahkan diri kepada petugas Krimum Polda Metro Jaya di daerah wilayah Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan, dengan menyerahkan satu pucuk senjata api rakitan beserta dua butir amunisi," sambung Imron. Peristiwa tersebut terjadi pada Rabu, 14 Oktober 2026 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Pinggir Kali, Kalibaru Timur, Kelurahan Kapuk, Kecamatan

Cengkareng, Jakarta Barat.Dari hasil pengungkapan tersebut, penyidık mengamankan sejumlah barang bukti antara lain sepucuk senjata api rakitan, 2 butir peluru kalıber 9 mm, 1 butir amunisi, 1 butir selongsong, dan 1 butir proyektil. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang telah ditetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Identitas pelaku telah dikantongi polisi.

Read More

Wakapolda Temui Mahasiswa di Bundaran HI, Apresiasi Unjuk Rasa Berlangsung Tertib

 Wakapolda Metro Jaya Irjen Adex Yudiswan sempat bertemu dengan sejumlah mahasiswa yang turut demo di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Dalam kesempatan itu, Adex menyampaikan apresiasi karena kegiatan penyampaian aspirasi berlangsung tertib.  Momen tersebut terjadi di depan Pos Polisi

(Pospol) Thamrin, Rabu (28/10/2026). Saat itu, Adex tengah mengecek personel kepolisian yang masih bertugas di lapangan lalu didatangi sekitar lima mahasiswa yang mengajaknya berbincang. 'Jadi kita mengucapkan terimakasih atas

tertibnya teman-teman mahasiswa melakukan unjuk rasa, kita apresiasi," kata Adex saat berbincang dengan mahasiswa di depan Pospol Thamrin, Rabu (28/10/2026).Adex mengatakan kepolisian turut melakukan pengamanan untuk memastikan aksi demonstrasi berlangsung aman dan tertib. Dia juga menyebut penyampaian pendapat dapat dilakukan melalui berbagai saluran, termasuk media sosial.

'Supaya aman dan berjalan tertib, makanya dibuat ada tempat-tampatnya. Sekarang kan zamannya udah pake teknologi, penyampaian pendapat bisa di medsos,i ungkapnya.Setelah berbincang, Adex menanyakan tujuan mahasiswa tersebut setelah aksi berakhir. Salah seorang mahasiswa menyebut mereka hendak pulang ke kawasan Cimanggis.

Adex kemudian menawarkan bantuan transportasi dengan menyediakan taksi untuk mengantar para mahasiswa ke rumah masing-masing. Dia mempersilakan mereka pulang dan menyatakan akan membayar ongkos perjalanan tersebut.

Read More

Komisi X Minta Aparat Cek Unsur Pidana Bullying 13 Siswi SMP Ciputat: Ekstrem

Ketua Komisi X DPR RI Agung Widyantoro menyoroti belasan siswa SMPN 10 Ciputat, Tangerang Selatan, diduga di-bully kakak kelas dengan dipaksa meminum kopi campur cuka. Agung menilai perilaku tersebut sangat ekstrem. 'Saya rasa ini pola permainan yang menurut

pandangan kami selaku Ketua Komisi X, sangat ekstrem ya, dan tidak semestinya dilakukan dalam lingkungan pendidikan," kata Agung di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.Menurutnya, masih banyak hal lain yang bisa dilakukan yang lebih sehat. Jika ada unsur pidananya, Agung meminta aparat melakukan pengusutan.

'Dan karena ini sudah menyangkut perilaku yang bisa jadi ada unsur-unsur pidananya, maka kami dari Komisi X selaku ketua, berharap agar aparat penegak hukum bisa menindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya. Namun perlu dijunjung asas praduga tak bersalah pada terduga pelaku. Terlebih lagi jika terduga pelakunya masuk kategori anak.

¿'Serta kita memperhatikan apa, tingkat usianya, ya. Jikalau masih dalam kategori anak-anak, maka setidaknya harus berprinsip pada bagaimana mengedepankan anak-anak yang berurusan dengan hukum," ucap dia.iDan juga sekali lagi, hukum ini bukar balas dendam, tetapi lebih kepada pe agar menimbulkan efek jera," tambahny..

Seperti diketahui, belasan siswa SMPN 10 Ciputat diduga menjadi korban perundungan atau bullying kakak kelas. Mereka dipaksa mengıkuti tantangan, yang kalah diminta meminum kopi campur cuka.

Kasus perundungan ini diungkap Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq. la awalnya menerima informasi dugaan perundungan tersebut dari masyarakat. Pihaknya kemudian melakukan pengecekan. "Kita mendapatkan korban perundungan itu ada 13 siswi. Nah, ini cewek-cewek nih. Ini cewek-cewek, yang dilakukan oleh senior kelas mereka. Jadi kelas 3 kepada kelas di bawahnya," jelas

Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodiq saat dihubungi, Sabtu (24/10).Bambang mengungkap perundungan ini diduga dilakukan di luar sekolah. Yakni di salah satu warung di luar area sekolah.Kejadiannya itu bukan di area dalam sekolah di

wilayah area SMPN 10 Ciputat yang ada di Pondok Ranji, itu bukan. Tetapi kejadiannya itu di luarnya," terang Bambang. Bambang menjelaskan para korban diduga dipaksa mengikuti tantangan yang diberikan kakak kelasnya. Siswi yang kalah diminta meminum campuran kopi, cuka, dan bawang putih.

(Pakai cara) challenge. Misalnya kan, 'Lu, junior kan? Challenge nih'. Kalau ada yang kalah atau salah, langsung suruh minum itu. Informasi awal, itu kayak kopi liong dicampur cuka, dicampur bawang putih," tutur Bambang.3 Orang Dilarikan ke RS Bambang menyebut dari 13 siswi yang diduga

menjadi korban, tiga orang dilaporkan menjalani perawatan di rumah sakit karena mengalami sakit perut.Bambang menjelaskan pihaknya telah mengarahkan pihak keluarga korban melalui pendampingan UPTD serta sekolah jika ingin membuat laporan bisa langsung ke Unit PPA-PPO Polres Tangerang Selatan. Silakan nanti kalau mau buat laporan ke Unit PPA

Satreskrim Polres Tangsel. Tapi ada UPTD yang dampingin, bahkan dari pihak guru bimbingan konselingnya mendampingi gitu," ujarnya. Korban Dipalak

Selain itu, Bambang mengungkapkan 13 korban juga dipalak. Masing-masing siswi memberikan jumlah uang yang berbeda saat dipalak.

"Ini juga ada yang informasi, selain dipaksa untuk mengonsumsi minuman, juga ada yang dilakukan ini, pemalakan. Misalnya disertai permintaan uang ke junior-junior itu, dimintain Rp 5.000 sampai Rp 10.000 ucap Bambang.Adapun terduga pelaku perundungan, kata Bambang, teridentifikasi satu orang yang merupakan kakak kelas perempuan dari para korban. "Yang saya tahu satu," terang Bambang.

Read More