Rabu, 04 Februari 2026
Siswa SD di NTT Diduga Bunuh Diri, Negara Diminta Tak Biarkan Anak Pikul Beban Hidup Sendirian
Selasa, 03 Februari 2026
Kurir Sabu 40 Kg dari Aceh-Jakarta Dituntut Hukuman Mati di PN Medan
Minggu, 01 Februari 2026
Friderica Widyasari Dewi Jadi Ketua dan Wakil Ketua OJK, Ini Profilnya
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat usai mundurnya para petinggi Dewan Komisioner. OJK akhirnya menunjuk Pejabat Pengganti Anggota Dewan Komisioner (ADK) salah satunya menunjuk Friderica Widyasari Dewi sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK.
Ini dilakukan untuk menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kelancaran pelaksanaan tugas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan serta pelindungan konsumen dan masyarakat.
Friderica Widyasari Dewi sebelumnya menjabat sebagai Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen. Wanita lulusan Doktor Universitas Gadjah Mada ini memiliki segudang pengalaman kerja.
Pada 2009-2015, Friderica ditunjuk menjadi Direktur Pengembangan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Kariernya kemudian berlanjut pada 2015-2016 dia ditunjuk menjadi Direktur Keuangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).
Kariernya makin moncer sebab Friderica diangkat menjadi Direktur Utama KSEI pada 2016-2019. Kemudian setelah itu dia menjabat sebagai Direktur Utama PT BRI Danareksa Sekuritas pada kurun waktu 2020-2022.
Sejak tahun 2023 hingga saat ini, dia juga menjalani karier sebagai Anggota Komite Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat serta Koordinator Dewan Pembina Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (SATGAS PASTI) dan Indonesia Anti Scam Centre (IASC).
Selain menjalani profesi sebagai wanita karier, Friderica juga aktif menulis. Dia pun sudah merilis 2 buku yang berjudul Cara Bijak Mengelola Portofolio Investasi dan Pengawasan Market Conduct: A Game Changer.
Sebagai catatan, OJK hari ini menunjuk Anggota Dewan Komisioner Pengganti ini dilakukan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Dewan Komisioner OJK dan merupakan bagian dari mekanisme kelembagaan OJK untuk menjaga stabilitas organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Keputusan jabatan Pejabat Pengganti ini berlaku efektif tanggal 31 Januari 2026. OJK menegaskan akan melakukan penajaman terhadap seluruh kebijakan, program kerja dan agenda strategis OJK untuk merespons berbagai perkembangan yang terjadi di sektor keuangan.
Selain Friderica, OJK juga menunjuk Hasan Fawzi selaku Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto sebagai Anggota Dewan Komisioner Pengganti Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon
Sabtu, 31 Januari 2026
Kapolres Sleman Dinonaktifkan Sementara Buntut Kasus Hogi Minaya
Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Sleman Kombes Pol Edy Setyanto dinonaktifkan sementara usai mencuatnya kasus Hogi Minaya, suami yang menjadi tersangka usai mengejar penjambret yang merampas tas istrinya.
Dalam pengejaran itu, dua penjambret yang menaiki sepeda motor, menabrak tembok dan meninggal dunia.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat (Karopenmas Divhumas) Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan alasan penonaktifan sementara Kapolres Sleman.
Menurut Trunoyudo, penonaktifan sementara Edy dari jabatannya untuk menjamin objektivitas selama pemeriksaan lanjutan.
Penonaktifan sementara ini dilakukan semata-mata untuk menjamin objektivitas pemeriksaan lanjutan serta memastikan proses penegakan hukum berjalan secara profesional, transparan, dan berkeadilan,” kata Trunoyudo di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Ia menjelaskan, penonaktifan tersebut berdasarkan rekomendasi hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang dilaksanakan Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda DI Yogyakarta.
Trunoyudo menegaskan, ADTT pada 26 Januari 2026 itu terkait penanganan perkara pencurian dengan kekerasan (curas) dan kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada 26 April 2025.
Menurutnya, ditemukan dugaan lemahnya pengawasan pimpinan sehingga proses penyidikan menimbulkan kegaduhan di masyarakat serta berdampak pada menurunnya citra Polri.
Jajaran kepolisian juga telah melakukan gelar hasil sementara ADTT tersebut.
“Dalam gelar tersebut, seluruh peserta sepakat merekomendasikan penonaktifan Kapolresta Sleman untuk sementara waktu hingga pemeriksaan lanjutan selesai dilaksanakan,” katanya, seperti dikutip Antara.
Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi ADTT tersebut, Polda DI Yogyakarta menjadwalkan serah terima jabatan (sertijab) yang akan dipimpin langsung Kapolda DI Yogyakarta pada Jumat pukul 10.00 WIB, bertempat di ruang rapat Kapolda DI Yogyakarta.
Sebagai informasi, kasus penjambretan tersebut terjadi pada April 2025. Hogi Minaya mengejar dua penjambret yang merampas tas istrinya dengan menggunakan mobil.
Namun, kejadian itu berujung kecelakaan lalu lintas usai sepeda motor pelaku oleng dan menabrak tembok, mengakibatkan dua penjambret meninggal dunia.
Polisi kemudian menetapkan Hogi sebagai tersangka dan dijerat dengan Pasal 310 ayat 4 dan Pasal 311 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) Nomor 22 Tahun 2009
Kejari Sleman telah memfasilitasi untuk tercapainya keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) antara Hogi Minaya dengan keluarga penjambret.
Jumat, 30 Januari 2026
Prajurit TNI yang Tuduh Penjual Es Gabus Dapat “Jam Komandan”, Apa Itu?
TNI dan Polri akhirnya menemui Suderajat (49), pedagang es gabus yang mengalami kekerasan fisik usai dituduh berjualan menggunakan bahan spons di Kelurahan Utan Panjang, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, Sabtu (24/1/2026). Pertemuan mereka berlangsung di sekitar rumah Suderajat, kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Selasa (28/1/2026).
Dalam pertemuan itu, Babinsa Utan Panjang Sersan Dua (Serda) Heri dan Babinkamtibnas Ikhwan Mulachela meminta maaf kepada Suderajat atas peristiwa yang sudah terjadi. Berdasarkan video yang diterima .mereka bertemu di salah satu mushala dekat kontrakan Suderajat
Ikhwan dan Heri terlihat berdiri mengapit Suderajat. “Izin saya Ikhwan bersama Pak Heri datang kemari didampingi teman-teman, kami ingin memohon maaf sebesar-besarnya atas yang terjadi, tidak ada niat sengaja untuk melukai bapak,” ucap Ikhwan kepada Suderajat.
Lalu, Ikhwan juga mendoakan keberkahan dan mengharapkan tidak ada masalah lagi di kemudian hari. Saat itu, ia terlihat menjabat tangan Suderajat yang juga didampingi sang istri.
Setelahnya, Heri juga bersalaman dengan Suderajat dan memohon maaf. “Saya minta maaf dari dalam hati yang paling dalam ke Pak Suderajat. Saya minta maaf yang paling dalam ya Pak, sehat selalu,” ujar Heri ke Suderajat.
Jam Komandan” dan disiplin Kini, Serda Heri dijatuhi hukuman disiplin atas perbuatannya. Terlebih, Kepala Dinas Penerangan (Kadispenad) Brigjen TNI Donny Pramono mengatakan, Komandan Distrik Militer (Dandim) Kodim 0501/Jakarta Pusat akan melakukan evaluasi internal. “Dandim akan melakukan evaluasi internal dan memberikan jam komandan kepada seluruh anggota Kodim 0501/Jakarta Pusat serta memberikan hukuman disiplin kepada Serda Heri, Babinsa Kelurahan Utan Panjang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku,” kata Donny dalam keterangannya, Rabu ( 28/1/2026)
Donny menjelaskan bahwa jam komandan merupakan kegiatan pimpinan dalam memberikan arahan pelaksanaan tugas keseharian serta instruksi kerja. “Jam komandan (adalah) kegiatan seorang komandan atau pimpinan memberikan arahan dalam melaksanakan tugas-tugas keseharian dan memberikan instruksi dalam bekerja,” jelas dia.
Berdasarkan hasil uji laboratorium forensik, Donny menyatakan bahwa es yang dijual Suderajat asli berbahan makanan dan aman untuk dikonsumsi. “Berdasarkan verifikasi di lokasi kejadian, peristiwa tersebut merupakan kesalahpahaman antara aparat keamanan, dalam hal ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas dengan warga,” tegas dia.
Suderajat diberi kulkas dan dispenser Donny mengungkapkan, Kodim 0501/Jakarta Pusat memberikan dukungan kepada Suderajat. “Diawali dengan pembicaraan sebagai wujud perhatian, Kodim 0501/Jakpus akan mendukung 1 unit kulkas Polytron yang dapat digunakan untuk menyimpan bahan dagangan yang tersisa,” jelas Donny. “(Ada juga) 1 unit dispenser Miyako yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan bahan jualan anak Bapak Suderajat, serta 1 unit kasur spring bed yang bermanfaat untuk memberikan kenyamanan saat beristirahat,” tambah dia.
Tak cukup minta maaf Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh dua aparat dari TNI dan Polri telah merugikan korban secara moral dan ekonomi.
Saya menilai penyelesaian kasus Pak Suderajat tidak cukup hanya dengan permintaan maaf,” kata Abdullah dikutip dari laman resmi DPR. “Jika dibiarkan selesai sebatas itu, saya khawatir akan muncul banyak korban serupa dari kalangan rakyat kecil yang dirugikan akibat arogansi aparat dan tidak memperoleh keadilan,” sambungnya. Meski para mereka menyampaikan permintaan maaf, dia menegaskan bahwa pimpinan institusi tempat mereka bernaung wajib menindaklanjuti kasus ini secara adil, objektif, dan transparan. Menurut Abdullah, sanksi etik dan disiplin harus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menjadi preseden buruk.
Rabu, 28 Januari 2026
Bupati Aceh Utara Resmikan Hunian Sementara bagi Ratusan Korban Bencana di Langkahan
Pemkab Aceh Utara terus memperkuat upaya pemulihan pascabencana dengan menyediakan hunian sementara yang layak bagi masyarakat terdampak.
Pada Rabu (28/1/2026), Bupati Aceh Utara H. Ismail A. Jalil, S.E., M.M., yang akrab disapa Ayah WA, secara resmi menyerahkan kunci Hunian Sementara (Huntara) kepada warga korban bencana di Kecamatan Langkahan.
Peresmian Huntara tersebut menjadi angin segar bagi warga yang selama ini harus bertahan di tenda-tenda darurat.
Hunian sementara yang telah selesai dibangun diperuntukkan bagi 216 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Desa Tanjong Dalam Selatan dan Desa Simpang Tiga.
Sementara itu, untuk memenuhi kebutuhan lainnya, 298 unit Huntara tambahan dan 118 unit lainnya saat ini sedang dipersiapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Bupati Ayah WA menegaskan bahwa Huntara yang dibangun bukan sekadar tempat berlindung sementara, tetapi dirancang sebagai hunian yang layak dan nyaman untuk ditempati.
Setiap unit Huntara telah dilengkapi dengan fasilitas dasar, seperti tempat tidur dan lemari, sehingga warga dapat langsung menempatinya tanpa harus menyiapkan perlengkapan tambahan.
“Huntara ini kami bangun agar masyarakat bisa tinggal dengan lebih layak, aman, dan nyaman sambil menunggu pembangunan hunian permanen.
Pemerintah hadir untuk memastikan kebutuhan dasar warga terdampak bencana terpenuhi,” ujar Bupati.
Selain pembangunan di Kecamatan Langkahan, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara juga terus mempercepat pembangunan Huntara di berbagai wilayah lainnya.
Target siap huni sebelum ramadhan
Saat ini, sebanyak 2.000 unit Huntara masih dalam proses pembangunan, sementara 4.000 unit tambahan berada pada tahap pengusulan.
Seluruh unit tersebut ditargetkan selesai dan siap dihuni sebelum bulan Ramadan, agar masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa dengan lebih tenang.
Seiring dengan pemindahan warga ke Huntara, Bupati Ayah WA juga menginstruksikan agar tenda-tenda darurat dibongkar guna menjaga ketertiban, kebersihan, dan keamanan lingkungan.
Ia turut mengimbau masyarakat untuk menjaga dan merawat Huntara secara bersama-sama, mengingat hunian tersebut bersifat sementara.
Kegiatan penyerahan Huntara ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Aceh Utara, antara lain Kapolres Aceh Utara, Dandim 0103/Aceh Utara, Kepala Kejaksaan Negeri Aceh Utara, serta perwakilan Tenaga Ahli BNPB.(*)
Selasa, 27 Januari 2026
Ketika sawah mulai hijau lagi setelah bencana Aceh
Memori kelam bencana hidrometeorologi pada akhir November 2025 masih teringat jelas di benak Ishak. Ketika air surut, yang dilakukannya pertama kali adalah berjalan kaki menuju sawah, melewati lumpur sisa banjir bandang di Desa Pinto Makmur, Kecamatan Muara Batu, Kabupaten Aceh Utara.
Di sana, sejauh mata memandang ia tidak bisa menemukan sawahnya lagi. Jalan aspal, saluran irigasi, dan sawah yang dulu penuh padi yang kuning siap untuk dipanen, berubah rata jadi hamparan lumpur. Hanya tanggul beton irigasi besar tempat ia berdiri yang tersisa di daratan itu.
"Menangis saya. Lima hari lagi sawah mau saya panen, banjir datang," kata Ishak berbagi kisahnya kepada ANTARA pada 24 Januari 2026.
Bencana hidrometeorologi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, telah merusak hampir semua sendi kehidupan masyarakat di daerah yang terdampak. Meski air sudah surut, imbas bencana itu masih terasa berat bagi warga untuk melanjutkan hidup.
Penyintas bencana tidak hanya kehilangan harta, melainkan juga terancam kehilangan mata pencaharian. Salah satunya adalah petani seperti Ishak, dan ia bukan satu-satunya petani yang bersedih. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, kerusakan areal sawah akibat bencana Sumatera totalnya mencapai 98.002 hektare.
Aceh mengalami kerusakan terluas, yakni 54.233 hektare yang tersebar di 21 kabupaten/kota. Kemudian kerusakan di Sumatera Utara seluas 37.318 hektare di 15 kabupaten/kota, dan Sumatera Barat seluas 6.451 hektare di 14 kabupaten/kota.
Bagi Ishak, bertani adalah penopang hidup keluarganya. Sudah puluhan tahun ia menjadi petani penggarap sawah di lahan seluas 23 rante atau setara 9.200 meter persegi. Sekali panen ia bisa menghasilkan hingga 2,5 ton gabah kering giling. Impian Ishak dapat untung ketika kini harga gabah mencapai Rp6.000 per kilogram, pupus sudah.
Namun, kesedihan itu tidak berlangsung lama. Pada pertengahan bulan Januari, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian meluncurkan Program Rehabilitasi Lahan Sawah Pascabencana Hidrometeorologi Sumatera.
Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar program tersebut dilaksanakan secara padat karya yang melibatkan petani. Artinya, petani tetap memperoleh pendapatan selama proses pemulihan sawah berlangsung. Pemerintah mengerahkan alat berat untuk memperbaiki irigasi dari timbunan lumpur, lalu sawah yang rusak diperbaiki sendiri oleh pemilik atau petani penggarapnya, dan biayanya ditanggung oleh pemerintah pusat.
Rehabilitasi berlangsung bertahap mulai dari sawah yang kriterianya kerusakan ringan dan sedang. Rinciannya untuk rehabilitasi sawah di Aceh seluas 6.530 hektare, Sumatera Utara 6.593 hektare, dan Sumatera Barat 3.624 hektare.
Total luasnya mencapai 13.708 hektare di tiga provinsi tersebut, dengan target pengerjaan dimulai pada Januari hingga Februari 2026.
Program rehabilitasi sawah dampaknya mulai terlihat. Air jernih kini mengalir lancar di irigasi besar untuk mengairi sawah. Petani di Desa Pinto Makmur bisa menghidupkan kembali mata pencaharian mereka.
Ishak bersama anak lelakinya mulai menggarap lagi sawah mereka dengan pacul kayu. Tahap pertama adalah membentuk lagi pematang sawah.
Di lumpur sisa banjir yang menimbun sawah gagal panen, padi segar akan langsung ditanam. Namun, itu tidak mudah karena kedalaman lumpur di sawah itu mencapai satu meter. Pekerjaan jadi serba manual, mustahil menggunakan traktor untuk membajak sawah karena pasti akan langsung "ditelan" lumpur.
"Dulu sebelum banjir, lumpur di sawah hanya sebetis kaki. Tapi sekarang setinggi perut saya," kata Ishak.
Meski begitu, ia merasa lega karena pemerintah menjanjikan akan menanggung biaya rehabilitasi sawah. Ishak bisa mengajak lebih banyak warga sebagai buruh tani.
Karena pekerjaan makin sulit, upah buruh tani naik jadi Rp60 ribu dibandingkan sebelumnya Rp50 ribu per orang untuk pekerjaan setengah hari. Kalau harus dengan modal sendiri, ia mengatakan tak akan sanggup membayarnya.
"Pemerintah menjanjikan pekerja akan dibayar. Kalau sudah selesai kerja harus difoto sebagai buktinya," ujarnya.
Bekerja di lumpur dalam sungguh tidak mudah. Khairu Rahmi, juga petani di Desa Pinto Makmur, berdiri memegang seutas tali di sawah yang sedang digarapnya. Tali itu dibentangkan ke arah sembilan ibu-ibu buruh tani yang menanam padi. Tujuannya menjaga agar padi yang ditanam bisa tegak lurus dan rapi.
Ini adalah penanaman perdana di sepetak sawah itu setelah bencana. Mereka bekerja sejak pagi pukul 07.30 WIB. Sekilas kerja itu terlihat mudah, tangan-tangan mereka bergerak cepat menanam satu per satu padi secara presisi. Lumpur coklat mulai menghijau dengan tanaman padi.
Tapi saat diperhatikan, setengah badan mereka terbenam di dalam lumpur. Butuh kerja keras untuk sekadar bergerak mundur ketika menanam padi. Ibu-ibu itu terlihat sampai meringis saat mengerahkan tenaga ekstra untuk menuju pematang sawah. Mereka benar-benar harus menyeret badan karena kedua kaki sulit melangkah di lumpur.
"Orang sangka kita kerja sambil duduk, padahal ini sudah berdiri dalam lumpur," kata Khairu.
Ia mengatakan saat ini bisa kembali bercocok tanam karena pemerintah sudah menyalurkan bantuan bibit padi. Petani mendapatkan bibit sesuai dengan luas sawah yang digarapnya. Khairu mendapatkan 10 kilogram bibit untuk menanami sawah 10 rante atau seluas 4.000 meter persegi yang digarapnya.
Program rehabilitasi sawah menjadi pijakan awal untuk mereka melanjutkan hidup dari bertani. Khairu awalnya mengira tak ada lagi harapan setelah sawahnya gagal panen.
"Tentu kita senang dengan bantuan ini karena gak tahu lagi mau buat apa," katanya.
Matahari bersinar tepat di atas kepala saat ibu-ibu buruh tani selesai bekerja. Mereka berkumpul duduk berjajar sambil membersihkan lumpur dari badan dengan air irigasi sawah. Khairu lalu membagikan teh di gelas-gelas plastik yang dibawanya dari rumah.
Tawa kemudian pecah saat ada seorang ibu yang bercanda tentang susahnya kerja di dalam lumpur. Wajah-wajah petani yang lelah itu mulai tersenyum.













