Perang Iran Bongkar Titik Lemah Trump, Amerika Hancur Lebur

 

Konflik selama tujuh minggu antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga membuka satu titik lemah utama Presiden AS Donald Trump. Apa itu? yaitu tekanan ekonomi dalam negeri.

Serangan militer yang dilakukan AS bersama Israel sejak akhir Februari belum berhasil menjatuhkan rezim Iran atau memaksa Teheran memenuhi seluruh tuntutan Washington. Namun, krisis ini justru memperlihatkan dampak ekonomi menjadi faktor yang paling membatasi langkah Trump.

Di tengah kenaikan harga bensin, inflasi yang meningkat, serta penurunan tingkat persetujuan publik, Trump kini didorong untuk segera mencari solusi diplomatik guna meredam dampak perang di dalam negeri.

Iran memang mengalami tekanan militer, tetapi dinilai berhasil membalas dengan pukulan ekonomi yang signifikan. Penutupan jalur strategis Selat Hormuz sempat memicu guncangan energi global terburuk yang mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Kenaikan biaya energi tersebut langsung dirasakan konsumen AS, meskipun negara itu tidak sepenuhnya bergantung pada jalur tersebut. Dana Moneter Internasional bahkan memperingatkan risiko resesi global akibat gejolak ini.

Tekanan politik juga meningkat menjelang pemilu paruh waktu November, di mana Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Kongres. Kondisi ini membuat kebutuhan untuk mengakhiri konflik semakin mendesak.

Para analis menilai Iran memanfaatkan posisinya untuk mendorong AS kembali ke meja perundingan. Sementara itu, rival AS seperti China dan Rusia kemungkinan melihat bahwa Trump tetap agresif secara militer, tetapi cepat mencari jalan diplomasi saat tekanan ekonomi meningkat.

Trump merasakan tekanan ekonomi, yang merupakan titik lemahnya dalam perang pilihan ini," kata Brett Bruen, mantan penasihat kebijakan luar negeri di pemerintahan Obama yang memimpin konsultan strategis Global Situation Room, dikutip dari Reuters pada Sabtu (18/4/2026).

Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai mengatakan, sambil berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menyelesaikan masalah pasar energi sementara, pemerintah tidak pernah kehilangan fokus pada implementasi agenda keterjangkauan dan pertumbuhan presiden. "Presiden Trump dapat melakukan dua hal sekaligus," katanya.

Pada 8 April, Trump mulai mengalihkan pendekatan dari serangan udara ke jalur diplomasi, menyusul tekanan dari pasar keuangan dan sebagian basis pendukungnya. Dampak ekonomi juga dirasakan sektor domestik seperti petani akibat gangguan pasokan pupuk serta kenaikan harga tiket pesawat karena bahan bakar mahal.

Meski begitu, masa depan konflik masih belum pasti. Dengan gencatan senjata dua minggu yang terus berjalan, Trump dihadapkan pada pilihan apakah akan mencapai kesepakatan, memperpanjang gencatan, atau kembali melanjutkan serangan.

Harga minyak global sempat turun dan pasar keuangan menguat setelah Iran mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam kerangka gencatan senjata 10 hari yang dimediasi AS. Trump pun menyebut kesepakatan dengan Iran hampir tercapai, meski sumber dari Teheran menyatakan masih ada perbedaan yang belum terselesaikan.

Para ahli memperingatkan, bahkan jika perang segera berakhir, dampak ekonominya bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Salah satu isu utama adalah apakah kesepakatan nantinya benar-benar mampu menghentikan ambisi nuklir Iran, yang selama ini dibantah oleh Teheran.

Di sisi lain, sekutu AS di Eropa dan Asia mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan Washington. Keputusan Trump memulai perang tanpa konsultasi luas memicu kekhawatiran soal stabilitas geopolitik dan keamanan ekonomi global.

"Lonceng peringatan yang berbunyi bagi sekutu saat ini adalah bagaimana perang telah menyoroti bahwa pemerintahan dapat bertindak secara tidak menentu, tanpa banyak mempertimbangkan konsekuensinya," kata Gregory Poling, seorang ahli Asia di Center for Strategic and International Studies di Washington.

Trump sebenarnya bukan pertama kali berhati-hati soal dampak ekonomi dari kebijakan luar negeri. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Presiden AS saat itu, Joe Biden memilih tidak gegabah menjatuhkan sanksi energi ke Moskow karena khawatir bisa mengganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan harga bensin di AS.

Sebaliknya, Donald Trump yang kembali maju dengan janji harga energi murah dan inflasi rendah, dinilai sangat sensitif terhadap isu kenaikan harga. Salah satu contohnya, ia sempat menurunkan tarif terhadap China setelah mendapat serangan balasan dalam perang dagang.

Salah Hitung Dampak

Sejumlah analis menilai Trump keliru membaca respons lawan. Seperti saat perang dagang dengan China, ia kembali dinilai salah mengantisipasi langkah Iran dalam konflik bersenjata.

Alih-alih hanya merespons secara militer, Iran justru menyerang dari sisi ekonomi, termasuk dengan mengganggu infrastruktur energi di kawasan Teluk dan menekan jalur strategis pengiriman minyak global.

Awalnya, Trump disebut mengira konflik ini akan berlangsung singkat, seperti operasi militer sebelumnya di Venezuela atau serangan terbatas ke fasilitas nuklir Iran. Namun, dampaknya kali ini jauh lebih luas dan berkepanjangan.

Situasi ini juga memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menilai kebijakan Trump cenderung sulit diprediksi dan kurang mempertimbangkan dampak geopolitik serta ekonomi bagi mitra.

Di Eropa, negara-negara sekutu juga mulai gelisah karena harus menanggung dampak ekonomi dari konflik yang bukan mereka mulai. Kekhawatiran pun meningkat soal komitmen AS terhadap dukungan jangka panjang untuk Ukraina.

Negara-negara Teluk Arab sendiri mendorong agar perang segera diakhiri, namun tetap menginginkan jaminan keamanan jika kesepakatan tercapai.

Sementara itu, dukungan politik dalam negeri Trump masih relatif kuat di basis pendukungnya. Meski begitu, muncul keraguan apakah ia mampu mengembalikan dukungan pemilih independen menjelang pemilu paruh waktu.

"Dia sadar bahwa sebagian besar masyarakat di luar basis pendukungnya, bahkan sebagian di dalamnya, menolak kebijakan ini. Dan pada akhirnya, harga politiknya akan dibayar," ujar analis politik Chuck Coughlin.

Read More

Mengapa Netanyahu Tak Membiarkan Timur Tengah Damai?

 Konflik di Timur Tengah kembali memanas, dengan eskalasi Israel di Lebanon yang dinilai bukan sekadar operasi militer biasa. Pakar menilai langkah Tel Aviv di sana, mencerminkan "strategi jangka panjang" yang membuat perdamaian sulit terwujud dalam waktu dekat di Teluk.

Menurut Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus dosen tamu Universitas HSE Moskow, Murad Sadygzade, operasi militer Israel di Lebanon telah melampaui dalih serangan presisi terhadap infrastruktur militer Hizbullah.

"Ini bukan sekadar upaya taktis untuk menahan Hizbullah, melainkan proyek untuk membentuk ulang realitas militer dan politik di Lebanon selatan," ujarnya, seperti dikutip RT, Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, pembentukan "zona keamanan" pada praktiknya berarti kontrol wilayah jangka panjang. Dalam bahasa kawasan, tegasnya, ini berarti depopulasi wilayah perbatasan dan penciptaan fakta baru di lapangan yang sulit dibalikkan.

Proyek Teritorial & Eskalasi Militer

Eskalasi dimulai awal Maret setelah Hizbollah merespons serangan terhadap Iran. Israel kemudian melancarkan serangan udara besar dan memperluas operasi darat di Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel bahkan secara terbuka menyebut target zona keamanan hingga Sungai Litani, yang mencakup hampir 10% wilayah Lebanon. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu juga berbicara soal perluasan area tersebut.

Menurut Sadygzade, sinyal politik semakin jelas. Apalagi ketika Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan bahwa perbatasan Israel seharusnya mencapai Sungai Litani.

"Ketika pejabat senior berbicara soal perubahan perbatasan dan militer menghancurkan desa-desa, kesimpulannya jelas: ini adalah pendudukan terselubung," tegasnya.

Korban Sipil & Tekanan Regional

Serangan besar pada 8 April menjadi titik paling berdarah. Israel mengklaim menyerang lebih dari 100 target Hizbullah di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan.

Namun, data otoritas Lebanon menunjukkan 254 orang tewas dan lebih dari 1.100 luka-luka. Serangan ini juga memicu eksodus besar, dengan lebih dari 1 juta warga mengungsi.

Komisaris Tinggi HAM PBB menyebut serangan itu sebagai "pembantaian" yang merusak peluang gencatan senjata. Skala kekerasan ini menunjukkan bahwa strategi Israel bukan lagi sekadar menghancurkan musuh.

"Tetapi melemahkan secara permanen melalui kontrol wilayah," kata Sadygzade

Perang Jadi Alat Politik Netanyahu

Analisis Sadygzade juga menyoroti faktor kunci: kepentingan politik domestik Israel. Menurutnya, perang menjadi instrumen penting bagi Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan.

"Tanpa perang, tekanan politik akan kembali. Pertanyaan tentang kegagalan strategi dan akuntabilitas akan muncul," ujarnya.

Ia menilai konflik membantu Netanyahu mengalihkan perhatian publik dari krisis internal dan menunda potensi pemilu yang berisiko bagi posisinya. Perang, ujarnya, memberi ruang untuk mempertahankan agenda keamanan dan menunda perhitungan politik.

Di sisi lain, Hizbullah berada dalam posisi sulit. Selain menghadapi serangan Israel, kelompok ini juga mendapat tekanan dari pemerintah Lebanon yang mulai membatasi aktivitas militernya.

Meski demikian, kelompok tersebut masih mampu meluncurkan ratusan roket dan drone ke Israel. Belum lagi, konflik Lebanon kini juga terhubung dengan dinamika regional.

Iran menuntut agar gencatan senjata mencakup Lebanon dalam negosiasi dengan AS. Namun Israel menolak memasukkan wilayah tersebut dalam kerangka de-eskalasi.

"Sikap ini menunjukkan upaya Israel mempertahankan kebebasan operasi militernya," katanya.

"Israel ingin tetap membentuk ulang kawasan sambil tetap terlibat dalam negosiasi regional," ujarnya.

Proyek Geopolitik Jangka Panjang

Secara keseluruhan, ia menyimpulkan konflik ini telah berubah menjadi proyek geopolitik jangka panjang. Ditegaskannya, bagi sebagian elite Israel, ini juga menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik.

"Dengan kombinasi kepentingan teritorial, tekanan domestik, dan dinamika regional, peluang perdamaian di Timur Tengah dalam waktu dekat sangat kecil," tambahnya.

"Selama logika ini bertahan, konflik berkepanjangan hampir tak terhindarkan," pungkasnya.

Read More

DPR Klaim Belum Tahu Soal Akses Udara untuk Militer AS

 

Dewan Perwakilan Rakyat buka suara mengenai kabar dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat yang menjabarkan rencana untuk mengamankan akses lebih bebas (blanket overflight access) bagi pesawat militernya melalui wilayah udara Indonesia.

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan legislatif belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada kejelasan resmi dari pihak pemerintah. Menurutnya, pemberitaan tersebut sejauh ini masih bersumber dari dokumen yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat. 

“Komisi I DPR RI senantiasa memonitor isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan negara, termasuk ruang udara Indonesia,” ujar Dave kepada Bloomberg Technoz, Senin (13/04/2026). 

Dave mengatakan penggunaan ruang udara Indonesia oleh militer asing hanya dapat dilakukan berdasarkan izin resmi yang sesuai dengan hukum nasional, peraturan internasional, serta prinsip kedaulatan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki aturan ketat terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur udara strategis sehingga setiap kebijakan yang menyangkut akses militer asing harus melalui kajian mendalam dan mekanisme politik yang jelas.

Dia mengatakan Indonesia memang tetap terbuka terhadap kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan, tetapi tidak akan mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Komisi I DPR mendorong agar pemerintah mengedepankan diplomasi yang tegas, transparan, dan seimbang, sehingga setiap kerja sama dengan mitra strategis benar-benar memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Komisi I DPR RI menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait akses ruang udara militer asing harus melalui mekanisme resmi dan transparan. DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepentingan bangsa dan kedaulatan negara tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya. 

Perlu diketahui, terdapat kabar yang menyebut dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat menjabarkan rencana untuk akses lebih bebas (blanket overflight access) bagi pesawat militernya melalui wilayah udara Indonesia, setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington.

Prabowo mengunjungi Washington D.C. dari 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Selama kunjungan tersebut, Prabowo disebut menyetujui sebuah proposal untuk memberikan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump, menurut rincian yang tercantum dalam dokumen rahasia AS.

Read More

OTT KPK di Tulungagung: Pejabat Resah, Ajudan Bupati Diduga Tagih Uang Berkala

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keresahan yang dirasakan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.

Keresahan ini muncul akibat dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, para kepala dinas yang baru dilantik pada akhir Desember 2025 kini berada dalam tekanan.

“Para pejabat ini, kepala OPD ini, dilantik di akhir Desember 2025. Jadi, sampai saat ini baru sekitar empat bulanan kurang lebih. Nah sejauh ini, mereka baru sampai pada tahap sangat resah dengan apa yang disampaikan atau praktik yang dilakukan oleh GSW,” ujar Asep mengutip Antara, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4) malam.

Menurutnya, dugaan pemerasan dilakukan dengan cara yang tidak biasa.

Para pejabat disebut dipaksa menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Jadi, mereka tidak bisa apa-apa pada akhirnya karena terkunci oleh surat tersebut. Mau menolak, berarti di hari itu juga dia bisa diberhentikan atau mundur,” katanya.

Tekanan terhadap para kepala OPD tidak berhenti di situ.

KPK juga menemukan adanya dugaan penagihan uang yang dilakukan secara rutin oleh ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal.

Asep menyebut, frekuensi penagihan ini cukup intens dan menambah beban psikologis para pejabat daerah.

“Mereka sudah pada titik resah karena YOG ini terus atau hampir setiap 2-3 kali dalam seminggu itu menagih ke kepala OPD ini,” ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.

Dalam operasi tersebut, total 18 orang diamankan.

Di antara mereka adalah Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwijo Saputro yang juga merupakan anggota DPRD Tulungagung.

Sehari setelah OTT, tepatnya 11 April 2026, KPK membawa Gatut bersama sejumlah pihak lain ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.

Pada hari yang sama, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.

Read More

Israel akan membela diri terhadap teroris yang bersumpah untuk menghancurkannya,” kata Sa'ar. Meski telah menghapus cuitannya, Asif tak memberikan pernyataan maaf atas pernyataannya

 

 Pernyataan kontroversial dilontarkan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif jelang perundingan damai Iran-Amerika Serikat (AS) di negaranya.

Di media sosial X, Khawaja Asif dengan lantang menyebut Israel sebagai kanker.

Padahal, Israel merupakan sekutu AS, dan menjadi salah satu penyebab perang dengan Iran bisa terjadi.

Postingan Asif kemudian dihapus, namun telah menimbulkan reaksi khususnya dari petinggi Israel.

Pada postingannya, Asif mengatakan Israel merupakan iblis dan kutukan bagi kemanusiaan.

Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan damai dilakukan di Islamabad, dan genosida dilakukan di Lebanon.

“Warga tak bersalah telah dibunuh olah Israel, pertama Gaza, kemudian Iran dan sekarang Lebanon, pertumpahan darah terus berlanjut tanpa henti,” tulis Asif dikutip dari The Times of Israel.Saya berharap dan berdoa agar orang-orang yang menciptakan negara kanker ini di tanah Palestina untuk menyingkirkan orang Yahudi Eropa, terbakar di neraka,” ucapnya.

Cuitan itu direspons oleh pihak Israel dengan kemarahan. Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pernyataan itu tak bisa ditolerir

Seruan untuk pemusnahan Israel adalah hal yang keterlaluan. Ini bukan pernyataan yang dapat ditoleransi dari pemerintah mana pun, terutama dari pemerintah yang mengklaim sebagai penengah netral untuk perdamaian,” bunyi pernyataan mereka.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga mengecam pernyataan tersebut.

“Saya mengutuk fitnah anti-Semit yang terang-terangan dari pemerintah yang mengklaim ‘menengahi perdamaian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan mengatakan Israel sebagai penyakit kanker sama dengan menyerukan pemusnahannya.Israel akan membela diri terhadap teroris yang bersumpah untuk menghancurkannya,” kata Sa'ar.

Meski telah menghapus cuitannya, Asif tak memberikan pernyataan maaf atas pernyataannya

Read More

Kapal tanker Malaysia melintasi Selat Hormuz – 'Iran tidak melupakan teman'

 

Sebuah kapal tanker yang disewa oleh Petronas untuk mengangkut minyak mentah dari Irak telah melintasi Selat Hormuz menuju Johor, Malaysia.

Kabar itu diumumkan Kedutaan Besar Iran di Kuala Lumpur melalui unggahan di X, pada Senin (06/04).

"Kami telah mengatakan bahwa Republik Islam Iran tidak melupakan teman-temannya. Kapal Malaysia pertama telah melintasi Selat Hormuz," bunyi unggahan tersebut, yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Melayu.

Pelayaran kapal bernama Ocean Thunder itu terjadi sehari setelah Iran mengatakan Irak dikecualikan dari blokade di Selat Hormuz, demikian dilaporkan kantor berita Reuters yang mengutip data lembaga keuangan LSEG dan data maritim Kpler.

Ocean Thunder memuat sekitar satu juta barel minyak mentah Basrah Heavy pada 2 Maret dan diperkirakan akan membongkar muatannya di Pengerang, Johor, pada pertengahan April, menurut data Kpler.

Kapal tanker itu—yang menurut data disewa oleh unit Petronas, Petco—termasuk di antara tujuh kapal terkait Malaysia yang telah mendapat izin dari Iran untuk melintasi selat tersebut, kata dua narasumber kepada Reuters.

Ketujuh kapal tersebut terkait dengan perusahaan-perusahaan Malaysia, termasuk Petronas, Vantris Energy, dan MISC.

Buah diplomasi

Pada Maret lalu, Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, atas izin yang diberikan kepada kapal tanker minyak Malaysia untuk melintasi Selat Hormuz.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, mengaitkan hal itu dengan "hubungan diplomatik yang baik dengan pemerintah Iran", sebut media Malaysia.

Filipina adalah negara terkini yang mencapai kesepakatan dengan Iran.

Pejabat Iran menjamin "pelintasan yang aman, tanpa hambatan, dan cepat" bagi kapal-kapal berbendera Filipina melalui jalur perairan tersebut, kata Menteri Luar Negeri Filipina, Theresa Lazaro.

Theresa mengatakan kesepakatan tersebut—yang dicapai setelah "percakapan telepon yang sangat produktif" dengan Teheran pada Kamis (02/04)—sangat penting untuk membantu memastikan pasokan energi dan pupuk.

Filipina mengimpor 98% minyaknya dari Timur Tengah dan merupakan negara pertama yang menetapkan keadaan darurat energi nasional setelah harga bensin di negara itu mencapai lebih dari dua kali lipat sejak AS dan Israel menyerang Iran, akhir Februari lalu.

Namun, menurutnya, kapal-kapal yang terkait dengan negara-negara yang dianggap sebagai musuh atau pihak yang terlibat dalam konflik saat ini tidak akan diizinkan melintas.

Ia mengatakan bahwa kapal dari Amerika Serikat, Israel, dan sejumlah negara Teluk yang berperan dalam krisis yang berlangsung tidak akan diberi izin transit.

"Kami berada dalam keadaan perang. Kawasan ini adalah zona perang, dan tidak ada alasan untuk mengizinkan kapal-kapal milik musuh dan sekutu mereka melintas. Namun selat tetap terbuka bagi pihak lainnya," ujarnya pada 25 Maret lalu.

Filipina, yang kerap dipandang sebagai sekutu AS, merupakan kasus menarik yang dapat menunjukkan bahwa Iran "bersedia melakukan pemisahan", kata Roger Fouquet dari Energy Studies Institute, National University of Singapore.

"Iran tampaknya membedakan antara aliansi sebuah negara dan partisipasi aktifnya dalam konflik," sambungnya.

Negara-negara lain juga telah melakukan pembicaraan dengan Iran.

Pakistan mengumumkan pada 28 Maret bahwa Iran telah menyetujui untuk mengizinkan 20 kapalnya melintasi Selat Hormuz.

"Ini adalah isyarat yang positif dan konstruktif dari Iran dan patut diapresiasi," kata Menteri Luar Negeri Pakistan, Ishaq Dar.

"Dialog, diplomasi, dan langkah-langkah pembangunan kepercayaan seperti ini adalah satu-satunya jalan ke depan."

Kapal tanker India yang mengangkut gas petroleum cair melintasi Selat Hormuz.

Iran juga secara terbuka menyambut kapal-kapal berbendera India yang melintasi selat tersebut.

"Teman-teman India kami berada di tangan yang aman, tidak perlu khawatir," tulis Kedutaan Besar Iran di India dalam sebuah unggahan di X pekan lalu.

Unggahan itu merupakan tanggapan atas unggahan lain oleh kantor-kantornya di Afrika Selatan yang menyatakan bahwa "hanya Iran dan Oman" yang akan memutuskan masa depan Selat Hormuz.

Menteri Luar Negeri India, Subrahmanyam Jaishankar, mengatakan kepada Financial Times pada Maret bahwa pelintasan kapal-kapal tanker negaranya merupakan "buah diplomasi".

Bagaimana dengan kapal Indonesia?

Pjs Corporate Secretary Pertamina International Shipping (PIS) Vega Pita menyatakan pihaknya bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia sudah mulai membahas teknis pembebasan dua kapal tanker Pertamina yang masih terjebak di Selat Hormuz.

Vega menyebut pemerintah mulai membahas teknis pembebasan kapal usai pemerintah Iran memberi respons positif atas upaya negosiasi Indonesia.

"PIS bersama Kemlu tengah membahas teknis agar kedua kapal, yakni Pertamina Pride dan Gamsunoro, dapat melintasi Selat Hormuz dengan aman," kata Vega Pita sebagaimana dikutip kantor berita Antara di Jakarta, Sabtu (28/03).

Lebih lanjut, Vega menyampaikan apresiasi atas dukungan Kemlu. Menurutnya, PIS berkoordinasi secara intensif dengan Kemlu selama dua kapal tersebut terjebak akibat perang AS-Israel di Iran.

"Hingga saat ini, upaya diplomasi tersebut terus berjalan," kata Vega Pita dikutip Antara.

Yang masih belum diketahui

Belum jelas dalam kondisi apa sejumlah kapal berhasil melalui Selat Hormuz—dan apakah mereka membayar untuk melintasi selat tersebut.

Pada akhir pekan, sebuah kapal Jepang yang membawa gas alam cair melintasi Selat Hormuz, kata perusahaan pelayaran Mitsui OSK Lines kepada BBC.

"Keselamatan kapal dan seluruh awak telah dipastikan," kata perusahaan tersebut, tanpa memberikan komentar apakah ada pembayaran dan bagaimana awak kapal memperoleh pelintasan yang aman.

Namun, ekonom energi Roc Shi dari University of Technology Sydney mencatat bahwa meskipun kesepakatan sejumlah negara dan pemerintah Iran menandai "terobosan diplomatik", itu bukanlah penyelesaian masalah.

Masih belum diketahui seberapa lama jaminan-jaminan ini akan bertahan dan bagaimana operasi militer di kawasan tersebut akan memengaruhinya, katanya.

Apalagi, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan menghancurkan pembangkit listrik dan jembatan Iran jika negara itu tidak membuka Selat Hormuz bagi semua kapal, pada Selasa (07/04) waktu Washington DC atau Rabu (08/04) pukul 07.00 WIB.

Read More

Anggota DPR Tepuk Tangan Saat Purbaya Jamin BBM Subsidi Tak Akan Naik di 2026

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin tak ada kenaikan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026. Namun, dia tak memberi kepastian pada BBM nonsubsidi.

Hal itu disampaikan Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR di DPR RI, Jakarta, Senin (6/4/2026). Awalnya Ketua Komisi XI DPR M Misbakhun yang meminta kepastian kepada Purbaya terkait nasib BBM.

"Saya ingin memastikan lagi ini Pak, ini yang Bapak sampaikan terakhir ini sangat penting ini Pak untuk diketahui masyarakat bahwa exercise BBM di harga 80 (dolar AS/barel), 90 (dolar AS/barel), dan 100 (dolar AS/barel) pun negara sudah siap ya, Pak, ya?" tanya Misbakhun.

Purbaya memastikan sudah siap dengan asumsi hingga USD 100 per barel. Dia mengatakan pemerintah siap jika kondisi tersebut berlangsung hingga akhir 2026.

"Sudah siap, yang kemarin diumumkan itu dengan asumsi USD 100 jadi kita sudah siap kalau sampai sana," jawab Purbaya.

"Siap sampai akhir tahun?" tanya Misbakhun lagi.

"Sampai akhir tahun," jawab Purbaya.

Misbakhun lalu bertanya apakah kesiapan itu termasuk tidak menaikkan harga BBM. Purbaya mengiyakan. Para anggota Komisi XI DPR pun menyambut dengan tepuk tangan.

"Nah ini yang harus masyarakat tahu Pak bahwa pemerintah siap untuk tidak menaikkan sampai di akhir tahun," ucap Misbakhun.

"Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi dengan asumsi harga minyak rata-rata USD 100 per barel sampai akhir tahun sudah dihitung," kata Purbaya disambut tepuk tangan.

Purbaya lalu mengatakan kepastian itu hanya untuk BBM subsidi. Dia mengimbau publik tidak perlu takut atau cemas.

"Tidak ada (kenaikan) untuk yang bersubsidi ya, yang nonsubsidi bukan hitungan kita ya, karena nggak ada di anggaran kita ya, jadi yang bersubsidi sampai akhir tahun aman. Jadi masyarakat luar nggak usah ribut, nggak usah takut, kita sudah hitung," ujarnya

Read More