Bukan Soal Sulit! Ini Alasan Mengejutkan Asosiasi Guru Tolak Wajib Bahasa Prancis

 Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak jika pemerintah ingin menjadikan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat P2G menolak rencana tersebut.

Alasan tolak bahasa Perancis jadi mapel wajib

Berikut beberapa alasan P2G menolak Bahasa Perancis menjadi pelajaran wajib di sekolah:

1. Penerapan pembelajaran bahasa Portugis belum terwujud

Menurut Satriwan sampai saat ini penerapan pembelajaran bahasa Portugis beil berjalan di sekolah.

Instruksi presiden Prabowo setahun lalu agar sekolah mengajarkan bahasa Portugis kepada murid saja belum terwujud hingga hari ini, kini

 ditambah lagi bahasa Perancis," lanjut Satriwan.

Lagipula memasukkan kurikulum bahasa Perancis dan Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas 

dalan RPJMN berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan," kata Satriwan.

2 .Menambah beban siswa

Menurut Satriwan, mewajibkan pelajaran Bahasa Perancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA/sederajat akan menambah beban kurikulum bagi siswa mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran.

3 .Buat jumlah guru semakin kurang

Satriwan mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri sebanyak 374.000 jika berdasarkan data Kemdikdasmen.

guru nasional akan bertambahK+"Dan kebutuhan 480.000 guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut," ungkapnya.

4.Sudah masuk jadi pelajaran pilihan

Satriwan mengingatkan, bahwa mata pelajaran bahasa Perancis dan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat.

Selain itu juga sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 lalu hingga Kurikulum Merdeka sekarang.

"Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah termaktub eksplisit dalam struktur kurikulum nasional jenjang SMA/MA/SMK berdasarkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pada Jenjang PAUD DIKDASMEN," ungkapnya.

5.Sudah masuk dalam pelajaran di SMK

Bahkan di jenjang SMK, kata Satriwan, jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah masuk dalam mata pelajaran bagi murid.

Satriwan menilai, memasukkan pelajaran Bahasa Portugis dan Perancis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/cederajat, maka kekurangan.

6. Urgensi membereskan kemampuan bahasa Inggris Bagi P2G justru yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar.

7. Perancis tidak jadi negara favorit WNI Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, dalam konteks pendidikan pun, data UNESCO menunjukkan Perancis tidak termasuk 10 negara favorit dari 59.224 WNI yang melanjutkan studi di luar negeri.

Perancis menempati pilihan ke-11 WNI dengan pelajar Indonesia hanya 812 orang saja. "Sedangkan Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris menempati posisi 1-5 pilihan mahasiswa Indonesia melanjutkan studi," tutur Iman.

 8. Tidak banyak investasi Iman melanjutkan, berdasarkan data BKPM (2025), di antara 10 negara yang paling besar investasinya di Indonesia adalah Singapura, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang Amerika Serikat, dan Korea Selatan. "Perancis tidak masuk dalam daftar tersebut. Artinya penggunaan bahasa Perancis dalam kepentingan komunikasi perdagangan global Indonesia belum mendesak. Apalagi sudah ada bahasa Inggris yang digunakan sebagai alat komunikasi bersama secara internasional," jelas Iman.

9. Solusi jadi ekstrakurikuler Sebagai solusi, P2G merekomendasikan bahwa Kemendikdasmen dan Kemenag dapat menjadikan pelajaran Bahasa Perancis dan Portugis sebagai bagian dari Kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah seperti halnya klub bahasa Inggris, klub sepakbola, klub klub basket, KIR, Paskibra, klub bahasa Perancis, dan lain-lain. "Sebagai solusi, pemerintah dapat menjadikan bahasa Perancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah, jadi bentuknya klub siswa, bagi yang berminat saja, tidak wajib," pungkas Iman. mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri sebanyak 374.000 jika berdasarkan data Kemdikdasmen.

PDIP Sebut Megawati Akan Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni

 Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat Mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta.

"Insyaallah beliau hadir ya. Insyaallah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Djarot mengatakan DPP PDIP juga akan menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang semua presiden dan wakil presiden terdahulu dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di

Ianangan Gedung Pancasila Jakarta.Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," ujarnya.

Sebelumnya, BPIP mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta.

"Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5).

Yudian mengatakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila akan disiarkan langsung melalui daring atau online. Upacara akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

"Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan.

Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerahnya masing-masing, dapat mengikuti jalannya upacara tingkat pusat melalui siaran langsung di kanal YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, maupun televisi nasional," ujarnya.

Perintah Prabowo Bahasa Prancis Diajarkan di Seluruh Sekolah

 Hubungan Indonesia dan Prancis dalam

kondisi yang sangat erat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Kelekatan itu membuat Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa.

Bertemu dengan Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026), Prabowo sudah dua kali berkunjung ke Paris, yakni pada 23 Januari 2026 usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Selanjutnya, pada 14 April 2026, Prabowo bertemu dengan Macron setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

"Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis," kata Prabowo.

Prabowo menilai Indonesia mendapat kehormatan besar karena diundang dalam defile Prancis tahun lalu. Acara tersebut digelar pada 14 Juli 2025 untuk memperingati Hari Nasional Republik Prancis atau Bastille Day.

Tahun lalu, Indonesia juga mendapat penghormatan besar karena diundang ikut dalam defile 14 Juli, Hari Nasional Republik Prancis. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami," katanya.

"Mungkin kita adalah negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa," ujarnya.

Menurut Prabowo, hubungan antara Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik. Mantan Menteri Pertahanan itu pun menyampaikan terima kasih kepada Macron atas hubungan baik yang terjalin selama ini.

"Saya sempat menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan menghormati kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron," katanya.

Instruksikan Sekolah di Indonesia Mengajarkan Bahasa Prancis

Dalam pertemuan yang sama, Prabowo memuji kepemimpinan Macron di dunia internasional. Menurut dia, ada beberapa kesamaan sikap antara Indonesia dan Prancis.

"Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama," katanya.

Prabowo menyebutkan ada sejumlah kerja sama yang terjalin baik antara Indonesia dan Prancis, mulai dari bidang pertahanan, sains dan teknologi, hingga pendidikan.

Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik, tak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan, hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi," katanya.

Prabowo lalu menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa. Prabowo mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depan.

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo di hadapan Macron.Harapan Instruksi Prabowo Bukan Cuma soal Diplomasi

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian berharap instruksi Prabowo soal mengajarkan bahasa Prancis itu bukan sekadar bagian dari diplomasi internasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadria instruksi Prabowo soal mengajarkan ba itu bukan sekadar bagian dari diplomasi internasional. Lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil Kemendikdasmen terkait arahan terbaru Prabowo tersebut.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut, baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya," kata Lalu kepada wartawan, Jumat (29/5).

Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi. Namun, menurut dia, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.

Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan vang matang," ucap dia. 80

Karena itulah dia akan memastikan terlebih dahulu dengan Mendikdasmen terkait instruksi Prabowo ini.

Jangan sampai publik melihat kebijaka sebagai bagian dari agenda diplomasi i tanpa perencanaan pendidikan yang matang, dia. dnon 16

Karena itulah dia akan memastikan terlebih dahulu dengan Mendikdasmen terkait instruksi Prabowo ini. "Apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional ataukah masih wacana," imbuh dia.

Terakhir, ia juga mengusulkan agar pelajaran bahasa asing dijadikan program khusus saja. Pasalnya, lanjut dia, butuh persiapan khusus.

"Menurut kami, jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," tutur dia.

Habiburokhman: Bantuan Sapi Kurban Presiden dari APBN Tak Salahi Hukum

 

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman

turut merespons sorotan terhadap Presiden Prabowo Subianto lantaran menyalurkan kurban 1.098 sapi menggunakan APBN dengan skema Bantuan Pemerintah ke Masyarakat.

Habiburokhman  mengatakan yang dilakukan Prabowo tidak melanggar hukum ataupun syariah.

"Penggunaan dana APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden Prabowo Subianto melalui skema Bantuan Presiden tidak salah secara hukum maupun syariah," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Kamis (28/5/2026.

Habiburokhman mengatakan bantuan hewan kurban tersebut justru merupakan bentuk kehadiran negara untuk membantu masyarakat, pondok pesantren, masjid, tokoh agama, dan kelompok masyarakat lain di seluruh Indonesia dalam momentum Hari Raya Idul Adha. "Negara memang memiliki fungsi sosial untuk membantu masyarakat, apalagi dalam momentum keagamaan dan kemanusiaan," imbuhnya.

Kemudian, ia memandang, secara hukum, program bantuan untuk masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. la memaparkan hal tersebut diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menegaskan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

"Selanjutnya, Undang-Undang APBN Tahun 2026 juga memberikan ruang anggaran terhadap program bantuan kemasyarakatan Presiden, Banpres atau Banmaspres, melalui Kementerian Sekretariat Negara," ucap dia.

Selain itu, Waketum Gerindra ini menyinggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga menyatakan bahwa penggunaan APBN untuk pengadaan hewan kurban Presiden tidak bertentangan dengan syariat Islam. "Hal ini bukan hanya sekadar tentang ibadah kurban, tetapi juga bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada.

bentuk keberpihakan Presiden Prabowo kepada rakyat kecil, peternak sapi lokal, dan masyarakat," tutur dia.

Habiburokhman juga merespons narasi bahwa masyarakat Indonesia bukan hanya pemeluk agama Islam atas bantuan hewan kurban tersebut. la memastikan Prabowo juga memperhatikan pemeluk agama lainnya.

"Tentu kita sudah tahu pemerintahan Prabowo Subianto juga concern terhadap kepentingan umat beragama lainnya. Berbagai bantuan dan berbagai kebijakan juga sudah dilakukan untuk membantu umat beragama lainnya," ujarnya.

Penjelasan Istana Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro menjelaskan penyaluran sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto pada Idul Adha tahun ini merupakan bagian dari program bantuan pemasyarakatan Presiden atau banpres. Penyaluran bantuan disebut telah berlangsung sejak lama dari tahun ke tahun.

Juri menyampaikan penjelasan tersebut merespons munculnya pertanyaan publik yang mempersoalkan penggunaan APBN dalam pengadaan sapi kurban Prabowo. Menurutnya, sapi kurban tersebut adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat agar warga, khususnya yang membutuhkan, dapat ikut merayakan Idul Adha dan menikmati daging kurban.

"Maksud dari sapi kurban dari Presiden adalah bantuan pemerintah kepada masyarakat. Tujuannya agar warga yang membutuhkan dapat merayakan Idul Adha dengan menyembelih hewan kurban bersama," ujar Juri dalam keterangannya, Rabu (27/5).Pada tahun ini sebanyak 1.098 ekor sapi disalurkan Prabowo ke berbagai penjuru Indonesia. Sebagai bantuan kepada masyarakat, penggunaan alokasi anggaran Banpres dinilai hal yang lazim dan telah menjadi praktik pemerintahan pada tahun-tahun sebelumnya.

Juri menegaskan bantuan sapi kurban tersebut tidak ditujukan untuk kepentingan pribadi Prabowo, melainkan sepenuhnya disalurkan kepada masyarakat di berbagai daerah. Pemerintah ingin kehadiran negara dapat dirasakan langsung oleh warga, terutama melalui momentum keagamaan yang memiliki nilai sosial tinggi seperti Idul Adha.

Juri juga menambahkan bahwa secara personal, Prabowo tetap menunaikan ibadah kurban atas nama pribadi menggunakan dana sendiri. Hewan kurban pribadi Prabowo tersebut juga disembelih dan dibagikan kepada masyarakat.

Mendikti Dalami Dugaan WNI Palsukan Riset: Bukan Dosen- Peneliti Aktif

 

Media sosial ramai memperbincangkan soal dugaan pemalsuan riset yang dilakukan oleh warga negara Indonesia (WNI) dalam konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) di Denmark. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, merespons hal tersebut.

"Kemdiktisaintek memberikan perhatian terhadap informasi yang berkembang terkait dugaan pelanggaran integritas akademik dan etika penelitian yang melibatkan pihak yang menggunakan afiliasi institusi di Indonesia," kata Brian saat dihubungi, Rabu (27/5/2026).

Brian menuturkan pihaknya tengah melakukan pendalaman mengenai dugaan riset palsu yang dilakukan oleh WNI. Dia mengatakan pendalaman dilakukan untuk mencari fakta dan status WNI dalam forum tersebut.

"Saat ini kami terus melakukan koordinasi dan pendalaman bersama pihak terkait untuk memastikan fakta-fakta yang sebenarnya, termasuk status yang bersangkutan, bentuk afiliasi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan institusi pendidikan tinggi atau lembaga riset di Indonesia," ujarnya.

"Namun demikian, kita juga harus mengedepankan prinsip kehati-hatian. Semua pihak perlu diberikan ruang klarifikasi, dan setiap dugaan perlu diverifikasi secara objektif berdasarkan bukti serta mekanisme yang berlaku di lingkungan akademik dan penelitian," lanjutnya.

Brian mengungkap para WNI itu tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif. Dia mengatakan pihaknya tetap menaruh perhatian dalam kasus tersebut karena berpengaruh terhadap persepsi ekosistem riset nasional.

"Berdasarkan informasi awal yang kami peroleh, pihak-pihak yang disebut dalam kasus ini tidak terindikasi sebagai dosen atau peneliti aktif di perguruan tinggi Indonesia. Meski demikian, persoalan ini tetap menjadi perhatian karena dapat memengaruhi persepsi terhadap ekosistem riset nasional secara lebih luas," ucapnya.

"Indonesia memiliki mekanisme evaluasi integritas riset melalui perguruan tinggi, komite etik, LPPM, sistem penjaminan mutu akademik, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi dari Kemdiktisaintek maupun BRIN sesuai kewenangannya," jelasnya.

Konferensi ilmiah internasional ISPPD 2026 berlangsung pada 17-21 Mei 2026. Sekelompok periset asal Indonesia yang terdiri atas Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti mempresentasikan sejumlah hasil penelitian yang dianggap sangat impresif.

Usut punya usut, muncul dugaan bahwa penelitian yang dibawakan mereka hasil fabrikasi dan tidak pernah benar-benar dilakukan. Pelaku juga diduga memalsukan identitas. Hal itu diungkap oleh peneliti bernama Ida Bagus Mandhara Brasika melalui akun Threads-nya.

"Beberapa orang Indonesia ketahuan melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan dunia. Hal ini terungkap di konferensi ilmiah ISPPD 2026, sebuah konferensi ilmiah bergengsi untuk ahli pneumonia di seluruh dunia yang tahun ini diadakan di Kopenhagen, Denmark," tulis Mandhara Brasika di akun Threads-nya, Rabu (27/5).

"Salah seorang pelaku melakukan pemalsuan identitas. Modusnya pelaku berganti-ganti nama saat presentasi, bermodal ganti jilbab dan nametag. Yang lebih gila... Bukan hanya identitas, risetnya pun palsu! Dibuat dengan Al dan/atau fabrikasi data. Risetnya dibuat terlihat sangat hebat. Padahal risetnya tidak pernah ada. Datanya palsu di generate Al, gambar dan tulisannya juga," lanjutnya.

Chiki Fawzi Pulang ke Indonesia, Ceritakan Kondisi Aktivis Saat Ditahan Israel

 Artis sekaligus aktivis kemanusiaan, Chiki

Fauzy , akhirnya kembali ke pelukan keluarga setelah pergi untuk misi kemanusiaan ke Gaza selama berbulan-bulan. Kepulangannya ke Tanah Air disambut dengan suasana penuh emosional oleh sang ayah, musisi senior Ikang Fawzi.

Pertemuan ini menjadi puncak dari ketegangan panjang setelah Chiki Fawzi terlibat dalam upaya internasional menembus blokade Gaza yang berakhir dengan penangkapan sejumlah rekan delegasinya.

"Ayah menjemput langsung. Beliau langsung peluk aku erat banget dan cuma bilang, 'Welcome home, Ade'. Rasanya campur aduk banget saat itu," kata Chiki Fawzi saat ditemui di Studio Trans TV, Jalan Kapten P Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (26/5/2026).

Perjalanan kemanusiaan ini menempatkan Chiki Fawzi pada posisi yang sangat berbahaya. Selama berbulan-bulan, ia berpindah dari satu etape ke etape lain, mulai dari Barcelona hingga Turki.

Ketika sembilan relawan warga negara Indonesia (WNI) lainnya berada di atas kapal untuk berlayar menuju Gaza, Chiki Fawzi bertugas memantau situasi dari pusat komando di Istanbul. Ketegangan memuncak saat kapal-kapal bantuan tersebut dihadang secara paksa oleh militer Israel di perairan internasional.

"Yang berlayar itu ada sembilan orang. Ditambah aku dan koordinator kami, Uni Maimun, jadi totalnya ada 11 orang. Sembilan orang yang ada di atas kapal itulah yang kemudian dihadang dan ditahan oleh militer Israel," jelasnya.

Selama masa kritis tersebut, artis berusia 37 tahun itu menyaksikan sendiri bagaimana rekan-rekannya mengalami perlakuan tidak manusiawi. Melalui pantauan, ia melihat detik-detik intersep militer yang berujung pada penahanan rekan-rekannya.

Kesaksian yang ia terima setelah rekan-rekannya dibebaskan menggambarkan betapa brutalnya intimidasi fisik yang dilakukan oleh pihak keamanan otoritas setempat selama masa penculikan berlangsung.

Sangat parah. Mereka dipukuli, disetrum, dan diborgol menggunakan kabel ties yang sangat kencang sampai melukai tangan. Ada satu jurnalis yang setelah bebas aku temani di rumah sakit, dia sampai kencing darah karena bagian ginjalnya dipukuli terus-menerus," terangnya.

Baginya, rasa takut terhadap ancaman manusia harus disingkirkan demi menyuarakan kebenaran bagi rakyat Palestina yang telah lama tertindas.

"Sejujurnya, aku lebih takut sama alam. Di laut Mediterania itu kapalnya bisa miring banget sampai kita harus ikat diri pakai karabiner supaya nggak nyemplung, tapi kalau sama militer, aku nggak takut. Kita harus membebaskan pikiran kita dari rasa takut kepada Israel," pungkasnya.

DPR-Pemerintah Rapat Tertutup Bahas Situasi Terkini Pascabencana di Sumatera

 Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana Sumatera Pemerintah menggelar rapat koordinasi pada Senin (25/5/2026).

Rapat dibuka oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Untuk mengefektifkan waktu, izinkan saya membuka rapat koordinasi pada hari ini dengan mengucapkan, Bismillahirrahmanirrahim," ucap Wakil Ketua DPR sembari mengetuk palu, Jakarta, Senin (25/5/2026).Tidak lama setelah rapat dibuka, Dasco kemudian menyatakan rapat koordinasi tersebut digelar secara tertutup.

Sejumlah menteri yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait.

Selain itu hadir juga Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, Menteri Pariwisata Widianti Putri, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Kemudian hadir Wakil Menteri Pertanian Sudaryanto, Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operation Officer (COO) Danantara Asset Management Donny Oskaria, Kepala BNPB Suharyanto.

Kondisi terkini pascabencana Sumatera

Sebelumnya, pada 13 Mei 2026, pemerintah menyebut sebagian besar fasilitas umum dan layanan publik di wilayah terdampak juga telah kembali beroperasi.

Sebanyak 130 rumah sakit dan 1.265 puskesmas yang terdampak kini beroperasi penuh.

Namun, dari 2.952 puskesmas pembantu yang terdampak, masih ada enam unit yang belum beroperasi.Enam puskesmas pembantu itu berada di Kota Sibolga, tepatnya di Kecamatan Sibolga Utara, serta di Kabupaten Tapanuli Tengah, yakni Kecamatan Sarudik, Manduamas, Pasaribu Tobing, dan Tukka, dengan dua unit berada di kecamatan terakhir.

Di sektor pendidikan, sebanyak 4.922 sekolah terdampak di tiga provinsi telah kembali menggelar kegiatan belajar mengajar.

Pemerintah juga sedang merevitalisasi 3.002 sekolah dengan total anggaran Rp 2,86 triliun.Sementara itu, kondisi jalan dan jembatan daerah berangsur pulih.

Di Aceh, 1.521 dari 1.638 ruas jalan serta 351 dari 652 jembatan telah kembali fungsional.

Di Sumatera Utara, 607 dari 616 ruas jalan dan 343 dari 366 jembatan telah berfungsi.

Adapun di Sumatera Barat, 149 dari 167 ruas jalan serta 97 dari 163 jembatan telah kembali digunakan.