Momen Akrab Prabowo Bersama Putin, Xi Jinping hingga PM Modi Jelang KTT BRICS

 

Momen keakraban para pemimpin negara anggota BRICS terlihat menjelang pembukaan KTT ke-18. Di momen tersebut, terlihat Presiden Prabowo Subianto berbincang bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi, Presiden Rusia Vladimir Putin, serta Presiden China Xi Jinping.

KTT ke-18 BRICS digelar di Bharat Mandapam, New Delhi, India, Sabtu (12/9/2026). Momen tersebut dibagikan dalam akun Instagram Sekretariat Kabinet. Awalnya Prabowo tampak berada bersama Putin dan PM Modi. Xi Jinping lalu bergabung dalam perbincangan.

Interaksi tersebut memperlihatkan kedekatankomunikasi antarpemimpin di sela agenda resmi pertemuan multilateral.Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya

mengatakan pertemuan singkat berlangsungdalam suasana akrab dan bersahabat."Keempat pemimpin tampak berbincang dalamsuasana hangat dan bersahabat sebelum sesipembukaan dimulai," tulis Teddy.Momen tersebut menjadi salah satu gambaran

diplomasi personal yang turut mewarnai kehadiran Prabowo pada KTT BRICS. Di luar sesi formal, pertemuan antarpemimpin memberikan ruang untuk membangun komunikasi serta memperkuat hubungan baik antarnegara.Keikutsertaan Prabowo dalam KTT BRICS ke-18juga menjadi bagian dari komitmen Indonesia untuk terus aktif berperan dalam berbagai forum

internasional dan memperluas kemitraan dengannegara-negara sahabat.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menekankan pentingnya hubungan luar negeri yang terbuka dan kerja sama dengan seluruh pihak berdasarkan prinsip saling menghormati dan saling menguntungkan.Suasana hangat sebelum pembukaan KTT

tersebut sekaligus mencerminkan hubungan baik Indonesia dengan India, Rusia, dan Tiongkok sebagai sejumlah mitra strategis Indonesia di kawasan maupun tingkat global.

Read More

Aliansi BRICS Satukan Kekuatan di India, Saatnya Barat Gemetar?

India resmi menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS yang berlangsung pada 12-13 September. Momen krusial ini digelar saat blok raksasa Global South tersebut berusaha memperkuat posisinya di kancah global, meski di tengah ancaman perpecahan akibat terseretnya keanggotaan mereka ke dalam pusaran perang Amerika Serikat (AS) di Iran.

Mengutip Al Jazeera, Jumat (11/9/2026), Presiden Rusia Vladimir Putin telah mendarat di New Delhi pada Jumat pagi. KTT ini berlangsung lebih dari enam bulan setelah AS dan Israel melancarkan serangan masif terhadap Iran, yang baru saja bergabung menjadi anggota BRICS pada 2024 bersama Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, Mesir, Etiopia, dan Indonesia.

Meskipun BRICS diciptakan untuk menantang tatanan dunia yang dipimpin Barat, para analis sepakat bahwa blok yang didirikan setelah krisis keuangan 2008 ini masih kesulitan membangun alternatif kelembagaan yang koheren. Kelemahan struktural yang paling terlihat adalah ketergantungan perdagangan mayoritas anggota BRICS yang masih mengakar pada dolar AS.

Ambisi Ekonomi & Realitas Ketergantungan Dolar

Peneliti dari BRICS Studies Group di University of Sao Paulo, Octavio Oliveira dan Enzo Godinho, menyoroti bahwa keberadaan blok ini tetap menjadi platform penting bagi Global South untuk bersuara dan bekerja sama melewati Barat. Bank Pembangunan Baru (NDB) yang mereka dirikan sukses menjadi lembaga keuangan pertama yang bebas dari intervensi negara Barat, meski belum menyaingi kekuatan IMF.

"Kami cenderung meremehkan inisiatif yang dipimpin BRICS karena itu bukanlah revolusi yang kami harapkan," tuturnya.

Profesor Studi Internasional di Carleton University, Sean Burges, menilai BRICS sama sekali tidak berniat mengambil alih tanggung jawab tata kelola global ala G7. Fokus utama kelompok ini adalah menawarkan jalur alternatif perdagangan serta investasi yang bebas dari persyaratan ketat khas bantuan Barat.

"Prioritas yang menyatukan negara-negara BRICS sebagian besar adalah keinginan untuk menghasilkan banyak uang melalui perdagangan internasional dan untuk mengakhiri khotbah 'Barat' tentang di mana mereka gagal dalam hal hak asasi dan demokrasi," paparnya.

Secara hitungan ekonomi, kekuatan BRICS memang sangat masif. Analis Geostrategis Imran Khalid merinci bahwa blok beranggotakan 11 negara ini mewakili hampir separuh populasi dunia, 40% dari total output global, 44% produksi minyak dunia, dan sekitar seperempat perdagangan dunia. Proyeksi pertumbuhannya bahkan mencapai 3,7% tahun ini, jauh melampaui G7 yang tertahan di level 1%.

Meski begitu, Khalid mencatat daya ungkit BRICS sejatinya lebih lemah dari ukuran di atas kertas. NDB tercatat baru menyetujui pendanaan sekitar US$ 39 miliar (Rp 690,3 triliun) pada akhir 2024, angka yang sangat kecil dibandingkan komitmen Bank Dunia, dan sebagian besar masih dihimpun dalam dolar AS. Analis Geopolitik Guy Burton turut mengamini bahwa meskipun China dan Arab Saudi mendorong mata uang alternatif, hegemoni dolar AS tidak akan menghadapi tantangan serius hingga satu dekade ke depan.

"Blok secara keseluruhan tidak beralih dari dolar; masing-masing anggota mengurangi eksposur mereka sendiri, satu hubungan pada satu waktu," tegasnya.Retak Imbas Konflik Geopolitik

Di ranah geopolitik, perluasan anggota justru memicu kebingungan dan melunturkan kohesi internal. Burton menilai bahwa blok ini tidak memiliki komitmen pertahanan kolektif. Keretakan ini terlihat nyata saat pertemuan menteri luar negeri BRICS pada bulan Mei lalu bubar tanpa pernyataan bersama. Kegagalan tersebut dipicu oleh kebuntuan antara Iran yang menuntut agar tindakan AS dan Israel secara gamblang dikecam, sementara UEA dengan tegas menolak usulan tersebut.

"Tidak ada logika 'satu untuk semua, semua untuk satu' di BRICS. Para anggota sengaja mempertahankan kebebasan mereka untuk bertindak secara independen, yang merupakan kebalikan dari blok yang terkoordinasi," ucapnya.

Kendati dipenuhi dinamika dan perbedaan kepentingan, masuknya produsen minyak raksasa secara nyata telah melipatgandakan pengaruh blok ini di pasar energi global. Inisiatif investasi China yang gencar di negara-negara anggota juga memberikan ruang napas bagi negara berkembang untuk bermanuver di antara hegemoni Washington dan Beijing.

Khalid menyimpulkan bahwa BRICS saat ini lebih berfungsi sebagai platform kemandirian ketimbang penghancur dominasi Barat.

"(BRICS muncul sebagai) penantang bagi seberapa murah pihak Barat dapat memberikan tekanan pada masing-masing negara," pungkasnya.

Read More

Prabowo Ungkit Pidato AHY soal Kekuasaan: Sistematis dan Tegas

 

Presiden Prabowo Subianto mengungkit pidato Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Prabowo menyebut pidato AHY tegas.

"Pidato beliau sistematis dan pidato beliau tegas. Memang kemarin itu ada kalangan yang menilai pidato Pak AHY beberapa hari yang lalu katanya adalah kritik tajam," ujar Prabowo dalam acara perayaan HUT ke-25 Partai Demokrat, Rabu (9/9/2026).

la menyebut sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Sehingga, sebagai pemimpin Indonesia, dirinya harus berterima kasih atas segala kritik dan koreksi.Saudara-saudara, memang bangsa yang besar, yang sudah memilih jalan demokrasi, harus berterima kasih atas kritik dan koreksi," jelasnya.

"Tapi yang jelas, beliau (AHY) tegas menyampaikan iktikad beliau dan iktikad Partai Demokrat, yaitu bersama-sama kita bekerja untuk rakyat," sambungnya.

Pernyataan AHY

Beberapa hari yang lalu, pidato AHY menjadi sorotan. Mulanya ia mengungkap pengalaman Partai Demokrat dalam kancah politik yang sempat mengalami kemenangan dan kekalahan.

Baginya, hal itu menjadi pelajaran nyata bahwa Partai Demokrat konsisten mengedepankan nilai-nilai demokrasi. "Partai Demokrat pernah memimpin pemerintahan dan pernah berada di luar pemerintahan. Kita pernah menang dan pernah kalah. Pengalaman itu mengajarkan bahwa demokrasi harus kita jaga dalam keadaan apa pun. Hakikatnya, pemilu adalah milik rakyat. Jangan dihalang-halangi hak rakyat untuk memilih dan untuk dipilih," ucap AHY saat memberi sambutan pada peringatan 25 Tahun Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9/2026).

Kemudian dia menerangkan, selama periode Partai Demokrat memegang kekuasaan, yakni pada saat 10 tahun Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, semua berjalan dengan damai dan demokrasi terjaga. Dia pun mengingat bahwa kekuasaan bukan untuk selamanya, melainkan ada batasnya, sehingga ruang demokrasi tetap harus dijaga.

"Kita patut belajar, kita patut belajar dari 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung damai dan demokratis setelah dua periode.

Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang Para pejuang Demokrat di seluruh Tanah Air, kekuasaan datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya, tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai," imbuhnya.

Read More

Viral Turis India Dijambret hingga Histeris di Menteng, Polisi Selidiki

 Sebuah rekaman video viral memperlihatkan seorang wanita tengah menangis di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat. Disebut-sebut, wanita tersebut merupakan turis asal India yang menjadi korban penjambretan.

Dalam rekaman video yang beredar, terlihat korban histeris. Wanita tersebut menangis sambil memohon-mohon.

"Please...," kata wanita tersebut.

Disebutkan korban tiba-tiba dijambret saat sedang menggunakan ponselnya di pinggir jalan di kawasan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat.

Dalam percakapan tersebut terungkap bahwa turis India itu baru saja dijambret. Dinarasikan peristiwa penjambretan tersebut terjadi pada Jumat (4/9).

Sejumlah warga berusaha membantu menenangkan korban. Warga juga berusaha membantu membawa korban ke kantor polisi terdekat .India," jawab wanita itu saat ditanya asal negaranya.

Dikonfirmasi, Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Sang Ngurah Wiratama membenarkan adanya kejadian tersebut. Wira mengatakan pihaknya saat ini tengah menyelidiki kejadian tersebut.

"Sudah kami monitor, masih kami lakukan penyelidikan," kata Wira saat dihubungi detikcom, Sabtu (5/9/2026).

Wira menyebutkan korban telah membuat laporan di Polsek Menteng. Saat ini Tim Polsek Menteng di- back up Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat tengah melakukan penyelidikan.

"Yang bersangkutan sudah membuat laporan di Polsek, kami dari Polres juga mem-back up," pungkasnya.

Read More

Diduga Keracunan MBG, 752 Siswa SMAN 1 Lasem Rembang Diare Hingga Toilet Sekolah Overload

 Sebanyak dan 25 guru SMAN 1 Lasem, Rembang, Jawa Tengah diduga keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG).Kepala SMAN 1 Lasem, Juhartutik mengatakan, gejala tersebut mulai terdeteksi secara masif pada Kamis (3/9/2026) pagi saat para siswa mulai masuk kelas.

"Tadi pagi anak-anak masuk, ada yang bilang 'Pak, saya diare'. Begitu guru mendata di masing- masing kelas, dalam beberapa menit langsung masuk laporan ada 777 orang (total guru dan siswa) yang diare," kata Juhartutik saat dimintai konfirmasi, Kamis (3/9/2026).Toilet Sekolah Overload

Gelombang siswa yang mendadak sakit perut membuat fasilitas toilet di sekolah tidak mampu menampung antrean.

Jurhastikbahkan merelakan toiletnya untuk dipakai para siswa.

"Karena toilet sekolah sampai overload, saya persilakan anak-anak masuk ke kamar mandi saya. Karena kondisinya sudah seperti itu, anak- anak langsung kita pulangkan," ujar dia.Dari ratusan korban, ada lima orang yang harus dilarikan ke fasilitas kesehatan akibat kondisi fisikyang melemas setelah mengalami muntah.Ada empat siswa dan satu guru yang dibawa ke Puskesmas Lasem karena muntah terus," terang dia.

Pihak sekolah kemudian mengambil langkah darurat memulangkan total 1.174 siswanya lebih awal.Kebijakan tersebut diambil setelah persentase warga sekolah yang terdampak menyentuh angka 61 persen. Keluhan Semangka Kecut

Sementara itu, paket MBG didistribusikan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Soditan, Lasem, pada Rabu (2/9/2026) siang kemarin.Paket makanan dibagikan pukul 11.45 WIB dan disantap saat jam istirahat pukul 12.00 WIB.Menunya terdiri dari nasi, ayam bakar grill, tempe, lalapan, sambal teri goreng, serta buah semangka potong.

"Anak-anak ada yang bilang, buah semangkanya terasa kecut Bu. Semangkanya itu kan dikasih kemasan plastik," kata diaSementara itu, Koordinator Wilayah (Korwil) MBG Kabupaten Rembang, Aprilia Qoulan Syakila belum memberikan respons terkait dugaan keracunan tersebut.

Para siswa mengeluhkan diare, hingga toilet sekolah tak mampu menampung antrean.

Read More

Pramono Singgung Sulitnya Menata Pedagang Pasar Kramat Jati, Sudah 50 Tahun Tak Selesai

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung sulitnya menata pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. la menilai, persoalan penataan pedagang di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum kunjung terselesaikan.

"Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an," kata Pramono saat meninjau Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).Pramono mengatakan, penataan wilayah Kramat Jati menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.Pasalnya, pedagang kerap menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga menyebabkan kemacetan.

Dalam penataan kali ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi bagi sekitar 614 pedagang.Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, sementara 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati.

Kemudian, 45 pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan dan 45 pedagang lainnya diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.Pramono menyebut, sulitnya merelokasi pedagang di kawasan Kramat Jati hingga berlangsung selama 50 tahun tidak lepas dari pendekatan penertiban yang selama ini dilakukan melalui penggusuran.

Menurut dia, pada masa pemerintahannya, penataan pedagang dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Pedagang harus terlebih dahulu mendapatkan tempat yang layak agar tetap dapat mencari nafkah setelah direlokasi.

"Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan dengan digusur. Saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan,” ujar Pramono.Namun, Pramono mengakui belum seluruh pedagang dapat langsung dipindahkan karena keterbatasan lokasi.

Dari total 614 pedagang, lokasi yang tersedia di Lokbin Kramat Jati saat ini hanya dapat menampung sekitar 120 pedagang.Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lokasi tambahan yang tidak jauh dari wilayah Kramat Jati.

Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan," kata dia.la meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur segera menindaklanjuti rencana tersebut.Selain menyediakan lokasi berjualan, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan retribusi bagi pedagang yang menempati Lokbin Kramat Jati selama enam bulan.

Setelah masa tersebut berakhir, pedagang akan dikenakan retribusi sebesar Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari.Pramono mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meringankan beban pedagang pada masa awal pemindahan.

"Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat," ujarnya.Pramono berharap penataan yang dilakukan kali ini dapat menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun sekaligus membuat wilayah Kramat Jati menjadi lebih tertib

Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Muttarom, Pak Yusuf Rizal, para pedagang.Mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama," kata Pramono

Read More

Anggota DPR RI Satori Mangkir dari Panggilan KPK

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan, Anggota DPR RI Satori mangkir dari panggilan penyidik, pada Senin (31/8/2026).

Satori sedianya dijadwalkan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, Satori tidak memenuhi panggilan penyidik karena sudah memiliki jadwal agenda lain.

"Untuk penjadwalan pemanggilan saksi STR dan juga MMN, hari ini nanti akan dijadwalkan ulang karena yang bersangkutan tidak hadir, ada agenda lainnya," kata Budi, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin.Budi mengatakan, penyidik yakin mereka yang ditetapkan sebagai tersangka dan saksi-saksi lainnya bersikap kooperatif.

"Karena pada prinsipnya pihak-pihak yang dipanggil untuk memberikan keterangan kepada penyidik adalah untuk membantu proses hukum yang sedang dilakukan oleh KPK," ujar dia.

Sebelumnya, KPK memanggil Anggo Satori terkait kasus dugaan korupsi OJK, pada Senin (31/8/2026).

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, SeninSelain Satori, KPK juga memanggil saksi bernama Muhamad Mu'min selaku Staf Administrasi DPR RI Komisi XI. Satori dan Heri Gunawan menjadi tersangka

Sebelumnya KPK menetapkan dua Anggota DPRSatori dan Heri Gunawan men tersangkaSebelumnya, KPK menetapkan dua Anggota DPR RI, Heri Gunawan dan Satori sebagai tersangka terkait kasus dana CSR BI-OJK Tahun 2020- 2023, pada Kamis (7/8/2025).

KPK menduga, yayasan yang dikelola Heri Gunawan dan Satori telah menerima uang dari mitra kerja Komisi XI DPR RI, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).Namun, keduanya diduga tidak melaksanakan kegiatan sosial sebagaimana dipersyaratkan dalam proposal permohonan bantuan dana sosial tersebut.

Asep mengatakan, Heri Gunawan diduga menerima uang Rp 15,86 miliar.

Rinciannya sebanyak Rp 6,26 miliar dari Bl melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 7,64 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta senilai Rp 1,94 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lainnya.Heri Gunawan juga diduga melakukan dugaan pencucian uang dengan memindahkan seluruh penerimaan melalui yayasan yang dikelolanya ke rekening pribadi melalui metode transfer.Heri Gunawan juga diduga melakuka pencucian uang dengan memindahk penerimaan melalui yayasan yang di rekening pribadi melalui metode tran

Di sisi lain, Satori diduga menerima uang senilai Rp 12,52 miliar.

Dengan rincian, sejumlah Rp 6,30 miliar dari BI melalui kegiatan PSBI, senilai Rp 5,14 miliar dari OJK melalui kegiatan Penyuluhan Keuangan, serta sejumlah Rp 1,04 miliar dari mitra kerja Komisi XI DPR RI lain.Asep mengatakan, dari seluruh uang yang diterima, Satori diduga melakukan pencucian uang dengan menggunakannya untuk keperluan pribadi.

Atas perbuatannya, Heri Gunawan dan Satori disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Tidak hanya itu, keduanya juga dikenakan pasal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Read More