13 Pelanggaran yang Disasar Operasi Patuh Jaya 2026

 Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya akan menggelar Operasi Patuh Jaya 2026 selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 8 hingga 21 Juni 2026. Simak 13 pelanggaran yang diiincar.

Operasi ini digelar guna meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas sekaligus menekan angka kecelakaan jalan raya. Dikutip dari akun instagram TMCpoldametro, terdapat 13 jenis pelanggaran yang jadi incaran. Rinciannya sebagai berikut:

1. Pengendara kendaraan bermotor menggunakan HP saat berkendara

2. Pengendara speeda motor berboncengan lebih dari 1 orang

3. Pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm SNI

4. Pengendara kendaraan bermotor roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman

5. Pengemudi kendaraan bermotor yang melawan arus

6. Pengemudi kendaraan bermotor yang melebihi batas kecepatan

7. Kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi TNKB

8. Pengendara kendaraan bermotor yang melanggar marka atau rambu lalu lintas

9. Pengemudi kendaraan bermotor yang menerobos lampu merah

10. Kendaraan yang menerobos jalur busway

11. Kendaraan parkir tidak pada tempatnya

12.Harga turun, kualitas hidup naik

13. Kendaraan tidak sesuai spesifikasi kelengkapan berkendara.

Ada Tilang Manual di Operasi Patuh, Ketemu Petugas Pungli Rekam dan Lapor!

Penegak hukum di Operasi Patuh 2026 masih akan mengoptimalkan tilang berbasis ETLE. Namun demikian, porsi tilang manual juga akan ditingkatkan, yakni mencapai 30 persen. Sementara penindakan berbasis ETLE 60 persen dan 10 persen sisanya teguran simpatik.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho mengungkap, penegakkan hukum non-ETLE itu difokuskan pada pelanggaran yang belum bisa terdeteksi perangkat ETLE.

Penegakan hukum Non-ETLE juga bertujuan mengakomodasi wilayah yang belum memiliki perangkat ETLE atau daerah yang masih terbatas cakupan pengawasannya, sehingga pelaksanaan Operasi Patuh 2026 tetap dapat berjalan secara menyeluruh di seluruh Indonesia," jelas Agus dilansir laman Korlantas Polri.

Pengendara yang kedapatan melanggar lalu lintas akan ditilang di tempat. Bila pada saat pelaksanaan Operasi Patuh ditemui petugas yang melakukan pungli, maka warga bisa merekam dan melapor.

"Saat ini eranya era digitalisasi, masyarakat boleh merekam boleh memvideokan kalau ada perilaku- perilaku petugas yang menyimpang salah satu diantaranya bermain-main dengan tilang. Saya sudah perintahkan kepada anggota seluruhnya jangan sampai ada yang main-main atau melakukan penyimpangan dengan tilang," ungkap Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Komarudin

Purbaya Buka Suara Jawab Rumor Mundur dari Menkeu

Purbaya buka suara menjawab rumor yang menyebut dirinya mundur dari jabatan menkeu di Kabinet Merah Putih.

 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara menjawab rumor yang menyebut dirinya mundur dari Kabinet Merah Putih.

Rumor pengunduran diri Purbaya ramai beredar di kalangan wartawan. Namun, ia membantah kabar mundur tersebut.

"Tidak," kata Purbaya melalui pesan singkat WhatsApp kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/6).

Pada kesempatan sama Purbaya juga membantah soal rumor akan digeser menjadi gubernur Bank Indonesia (BI) di tengah pelemahan rupiah yang menembus level Rp18 ribu per dolar AS.

"Tidak benar," balasnya singkat.

Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya sebagai menkeu menggantikan Sri Mulyani pada September 2025 lalu. Artinya, baru 10 bulan ia menjabat menkeu.

 Pengakatan Purbaya berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 86 Tahun 2025 yang dibacakan di Istana Negara, Senin (8/9/2025).

Di awal penunjukan, banyak yang sangsi dan meragukan sosok Purbaya mumpuni menggantikan Sri Mulyani yang notabene pernah menjabat menkeu era tiga presiden.

Namun, Purbaya berhasil membalik opini publik dalam waktu singkat, bahkan termasuk menjadi menteri yang paling populer di kabinet. Gaya komunikasinya yang ceplas-ceplos, lucu cenderung tengil dan agak 'koboi' ternyata mudah diterima masyarakat.

Purbaya pernah bercerita gaya koboi yang dimilikinya merupakan perintah Presiden Prabowo. Menurutnya, ia justru versi halus dari sang Kepala Negara.

Semua pekerjaan saya, walaupun saya kelihatannya koboi, itu disuruh oleh Presiden (Prabowo). Itu pandangan presiden," ungkap Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboinya walau ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah.

Sang Bendahara Negara menegaskan tidak ada yang akan diubah dalam gaya komunikasi koboinya walau ia menyadari ada sejumlah orang yang tidak terima dengan caranya berkomunikasi.

"Saya baru tahu bahwa sebagian orang enggak bisa terima, tapi biar saja. For the sake of the country, I don't care! Tapi karena ini perintah (Presiden Prabowo), kalau diperintah berubah, saya berubah. Ini hanya perpanjangan tangan dari bapak presiden lah, dengan versi yang lebih halus," tuturnya.

Kode 'Malaikat' di Kasus Silmy Karim: Aliran Duit untuk Pejabat Tinggi

KPK membongkar peran Wamen Imipas Silmy Karim dan sejumlah pegawai Kementerian Imipas dalam dugaan perkara pemerasan pengurusan izin tinggal sementara WNA. Terungkap, ada kode-kode tertentu, dari 'malaikat' hingga 'vokalis', untuk pembagian uang hasil pemerasan mengurus izin tinggal WNA.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026). Total ada delapan tersangka yang sudah ditetapkan oleh KPK.

Berikut ini daftarnya:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imipas 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (DAA)

7. ⁠Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JS kemudian memerintahkan kepada BGS dan TBS, masing-masing keduanya selaku Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, untuk melakukan penarikan 'biaya extra', tambahan, atau pungli, dari para pengurus, baik itu penjamin, sponsor untuk para WNA ini, untuk setiap dokumen permohonan izin tinggal sementara yang dilakukan, baik itu kanim, karena ada beberapa kegiatan, ada perpanjangan, ada alih status, ada update domisili, termasuk juga ada dependent, dependent itu dia untuk membawa anak, istri, keluarga, dll," kata Setyo.

Untuk setiap proses pengurusan izin tinggal sementara itu, ada 'biaya klik' yang dibebankan kepada pihak WNA. Untuk melaksanakan perintah tersebut, Bagus Bramantyo dan Tessar Bayu Setyaji memberikan akses pada Juniadi Sri Priambudi dan Gusti Benardiansyah selaku staf subdit izin tinggal.

"Bahwa kemudian, GST duga memanfaatkan beberapa rekening nomine sebagai 'rekening pengepul' untuk menampung fee dari setiap pengurusan izin tinggal yang bersumber dari penjamin, biro jasa atau sponsor yang mengurus dari WNA," ujar Setyo.

Selama periode 2022-2026, para pihak di Dirjen Imipas menerima uang secara langsung maupun melalui layering atau perantara, sekurang- kurangnya mencapai Rp 145,5 miliar. Uang tersebut, kemudian dibagikan kepada para oknum di Dirjen Imipas setiap pekan pada hari Jumat, salah satunya Silmy Karim yang menerima jatah rutin sebesar Rp 100 juta per minggu.

"Untuk menyamarkan pembagian uang, para pihak, ini yang bertugas membagi, memberikan atau menggunakan kode distribusi khusus, seperti penggunaan istilah 'malaikat' yang dimaksudkan distribusi uang untuk para pejabat tinggi di lingkungan Dirien Imipas, ucapan setyo.Kemudian ditemukan, kode lainnya, ada beberapa pihak kan yang dapat bagian ini. Ini dengan menggunakan istilah pembayaran konser, jadi konser grup band, misalkan vokalis dapat sekian, gitaris dapat sekian, backing vocal dapat sekian, dan koreografer juga tertentu, jadi menentukan untuk membedakan jumlah menggunakan kode-kode tertentu tersebut," tambahnya.

Selanjutnya, uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha, seperti mendirikan perusahaan towing untuk menyamarkan penerimaan uang tersebut. Perusahaan towing untuk kepentingan hobi, seperti motor trail dan offroad.

Di sisi lain, ketika perkara RPTKA di Kemnaker yang ditangani saat itu 2025 oleh mencuat, ini para pihak terkait diduga panik dan segera menarik beberapa uang, jadi beberapa dari rekening itu ditarik, dikeluarkan, mungkin bertahap proses penarikannya karena menggunakan nama-nama nomine orang lain, dll. Uang tersebut kemudian dibelikan sejumlah emas. Bahkan pada saat melakukan pembelian rumah, itu termasuk barang bukti juga yang sudah disita, ini pembayarannya tidak biasa, biasanya transaksional pembelian barang tidak bergerak itu menggunakan rupiah, transaksinya di bank, transfer, dll, tapi ini menggunakan kepingan emas," imbuhnya.

Silmy dkk dijerat dengan pasal pemerasan dan gratifikasi, kini sudah ditahan oleh KPK. Penyidik juga turut menyita sejumlah barang bukti dalam perkara ini, termasuk uang tunai dalam bentuk valas, yakni dolar Amerika dan dolar Singapura. Selain itu, ada logam mulia serta sejumlah kendaraan.

 

Prabowo Copot Kepala BGN Dadan Hindayana!

Deden Hindayana dicopot sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Keputusan ini diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

"Pada hari ini Selasa, tanggal 2 Juni tahun 2026, Bapak Presiden mengambil keputusan untuk melakukan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional, pertama adalah Saudara Dadan Hindayana sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, kedua Saudara Lodewyk Pusung sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, yang ketiga Saudara Sony Sonjaya sebagai Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, tentunya disertai dengan ucapan terima kasih atas kerja keras dedikasi selama ini di dalam membangun fondasi dan mengembangkan Badan Gizi Nasional," kata Pras di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/6/2026).

Dadan Hindayana dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya, pada Senin (19/8/2024). la dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi

Dadan Hindayana dilantik Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat masih menjabat di masa terakhir kabinetnya, pada Senin (19/8/2024). la dipercaya Jokowi menjadi Kepala Badan Gizi Nasional, yaitu badan yang bakal mengurusi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto- Gibran Rakabuming Raka.Dadan merupakan dosen di Departemen Proteksi Tanaman, Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB). Dadan tercatat menempuh pendidikan Proteksi Tanaman IPB pada 1986-1990. la melanjutkan pendidikannya di University of Bonn, Jerman, dan lulus 1997, serta Leibniz Universität Hannover dan lulus 1997.

Dikutip dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Dadan memiliki jabatan fungsional sebagai lektor dengan pendidikan terakhir jenjang S3. la juga pernah menerbitkan sejumlah karya ilmiah, termasuk jurnal internasional.Beberapa karyanya antara lain 'Preferensi Serangan Tikus Sawah (Rattus argentiventer) terhadap Tanaman Padi'. Lalu, 'Keanekaragaman dan Peran Fungsional Serangga Ordo Coleoptera di Area Reklamasi Pascatambang Batu Bara di Berau, Kalimantan Timur'.

Bukan Soal Sulit! Ini Alasan Mengejutkan Asosiasi Guru Tolak Wajib Bahasa Prancis

 Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak jika pemerintah ingin menjadikan bahasa Perancis sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim mengatakan, ada beberapa alasan yang membuat P2G menolak rencana tersebut.

Alasan tolak bahasa Perancis jadi mapel wajib

Berikut beberapa alasan P2G menolak Bahasa Perancis menjadi pelajaran wajib di sekolah:

1. Penerapan pembelajaran bahasa Portugis belum terwujud

Menurut Satriwan sampai saat ini penerapan pembelajaran bahasa Portugis beil berjalan di sekolah.

Instruksi presiden Prabowo setahun lalu agar sekolah mengajarkan bahasa Portugis kepada murid saja belum terwujud hingga hari ini, kini

 ditambah lagi bahasa Perancis," lanjut Satriwan.

Lagipula memasukkan kurikulum bahasa Perancis dan Portugis di sekolah tidak menjadi prioritas 

dalan RPJMN berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Pemerintah tidak bisa membuat kebijakan pendidikan yang melenceng dari RPJMN yang sudah ditetapkan," kata Satriwan.

2 .Menambah beban siswa

Menurut Satriwan, mewajibkan pelajaran Bahasa Perancis di semua jenjang sekolah artinya mulai SD, SMP, SMA/sederajat akan menambah beban kurikulum bagi siswa mengingat struktur kurikulum nasional masih relatif padat mata pelajaran.

3 .Buat jumlah guru semakin kurang

Satriwan mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri sebanyak 374.000 jika berdasarkan data Kemdikdasmen.

guru nasional akan bertambahK+"Dan kebutuhan 480.000 guru tidak akan bisa terpenuhi oleh pemerintah, apalagi sudah 6 tahun pemerintah tak lagi merekrut guru PNS. Alhasil tak ada guru profesional yang akan mengajar pelajaran tersebut," ungkapnya.

4.Sudah masuk jadi pelajaran pilihan

Satriwan mengingatkan, bahwa mata pelajaran bahasa Perancis dan bahasa asing lainnya yaitu bahasa Arab, Korea, Mandarin, Jerman, dan Jepang sudah menjadi mata pelajaran pilihan bagi murid yang berminat.

Selain itu juga sudah masuk dalam struktur kurikulum nasional sejak Kurikulum 2006 lalu hingga Kurikulum Merdeka sekarang.

"Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah termaktub eksplisit dalam struktur kurikulum nasional jenjang SMA/MA/SMK berdasarkan Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Kurikulum Pada Jenjang PAUD DIKDASMEN," ungkapnya.

5.Sudah masuk dalam pelajaran di SMK

Bahkan di jenjang SMK, kata Satriwan, jurusan perhotelan dan pariwisata, mata pelajaran Bahasa Asing Non-Bahasa Inggris sudah masuk dalam mata pelajaran bagi murid.

Satriwan menilai, memasukkan pelajaran Bahasa Portugis dan Perancis mulai dari jenjang SD, SMP, SMA/cederajat, maka kekurangan.

6. Urgensi membereskan kemampuan bahasa Inggris Bagi P2G justru yang paling mendesak dibenahi adalah kemampuan dasar murid untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika sejak sekolah dasar.

7. Perancis tidak jadi negara favorit WNI Kabid Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengatakan, dalam konteks pendidikan pun, data UNESCO menunjukkan Perancis tidak termasuk 10 negara favorit dari 59.224 WNI yang melanjutkan studi di luar negeri.

Perancis menempati pilihan ke-11 WNI dengan pelajar Indonesia hanya 812 orang saja. "Sedangkan Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris menempati posisi 1-5 pilihan mahasiswa Indonesia melanjutkan studi," tutur Iman.

 8. Tidak banyak investasi Iman melanjutkan, berdasarkan data BKPM (2025), di antara 10 negara yang paling besar investasinya di Indonesia adalah Singapura, Hongkong, Cina, Malaysia, Jepang Amerika Serikat, dan Korea Selatan. "Perancis tidak masuk dalam daftar tersebut. Artinya penggunaan bahasa Perancis dalam kepentingan komunikasi perdagangan global Indonesia belum mendesak. Apalagi sudah ada bahasa Inggris yang digunakan sebagai alat komunikasi bersama secara internasional," jelas Iman.

9. Solusi jadi ekstrakurikuler Sebagai solusi, P2G merekomendasikan bahwa Kemendikdasmen dan Kemenag dapat menjadikan pelajaran Bahasa Perancis dan Portugis sebagai bagian dari Kegiatan Ekstrakurikuler di sekolah seperti halnya klub bahasa Inggris, klub sepakbola, klub klub basket, KIR, Paskibra, klub bahasa Perancis, dan lain-lain. "Sebagai solusi, pemerintah dapat menjadikan bahasa Perancis dan Portugis sebagai kegiatan ekstrakurikuler murid di sekolah, jadi bentuknya klub siswa, bagi yang berminat saja, tidak wajib," pungkas Iman. mengatakan, saat ini Indonesia mengalami kekurangan guru Aparatur Sipil Negara (ASN) di sekolah negeri sebanyak 374.000 jika berdasarkan data Kemdikdasmen.

PDIP Sebut Megawati Akan Hadiri Upacara Hari Lahir Pancasila 1 Juni

 Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat Mengatakan Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Jakarta.

"Insyaallah beliau hadir ya. Insyaallah beliau hadir, doakan aja ya beliau ada waktu kesempatan untuk hadir ya," kata Djarot di Novotel Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (30/5/2026).

Djarot mengatakan DPP PDIP juga akan menggelar upacara Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai, Lenteng Agung. Diketahui, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengundang semua presiden dan wakil presiden terdahulu dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni di

Ianangan Gedung Pancasila Jakarta.Tapi yang jelas partai itu juga melakukan, melaksanakan upacara Hari Pancasila di Sekolah Partai tanggal 1 Juni ya. Jadi kita lihat besok ya," ujarnya.

Sebelumnya, BPIP mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menjadi inspektur upacara dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni mendatang. Upacara akan digelar di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta.

"Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026 di tingkat pusat akan dilaksanakan secara luring pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2026 tepat pukul 10.00 Waktu Indonesia Barat. Bapak Presiden Republik Indonesia akan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara," kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi di kantornya, Jakarta, Jumat (29/5).

Yudian mengatakan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila akan disiarkan langsung melalui daring atau online. Upacara akan dimulai pada pukul 10.00 WIB.

"Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan.

Adapun lokasi upacara akan diselenggarakan di Lapangan Gedung Pancasila, Jalan Taman Pejambon, Jakarta. Bagi masyarakat luas dan seluruh pegawai instansi yang telah melaksanakan upacara di daerahnya masing-masing, dapat mengikuti jalannya upacara tingkat pusat melalui siaran langsung di kanal YouTube BPIP, laman Facebook BPIP, Instagram BPIP, maupun televisi nasional," ujarnya.

Perintah Prabowo Bahasa Prancis Diajarkan di Seluruh Sekolah

 Hubungan Indonesia dan Prancis dalam

kondisi yang sangat erat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Emmanuel Macron. Kelekatan itu membuat Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jenjang sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa.

Bertemu dengan Macron di Istana Kepresidenan Élysée, Paris, Kamis (28/5/2026), Prabowo sudah dua kali berkunjung ke Paris, yakni pada 23 Januari 2026 usai menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss. Selanjutnya, pada 14 April 2026, Prabowo bertemu dengan Macron setelah bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskow.

"Terima kasih atas penerimaan yang begitu besar, baik, dan penuh penghormatan kepada saya serta delegasi saya. Saya menyampaikan terima kasih. Tahun ini saja saya sudah tiga kali ke Prancis," kata Prabowo.

Prabowo menilai Indonesia mendapat kehormatan besar karena diundang dalam defile Prancis tahun lalu. Acara tersebut digelar pada 14 Juli 2025 untuk memperingati Hari Nasional Republik Prancis atau Bastille Day.

Tahun lalu, Indonesia juga mendapat penghormatan besar karena diundang ikut dalam defile 14 Juli, Hari Nasional Republik Prancis. Ini merupakan kehormatan besar bagi kami," katanya.

"Mungkin kita adalah negara Asia pertama yang ikut defile di benua Eropa," ujarnya.

Menurut Prabowo, hubungan antara Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik. Mantan Menteri Pertahanan itu pun menyampaikan terima kasih kepada Macron atas hubungan baik yang terjalin selama ini.

"Saya sempat menyampaikan kepada Yang Mulia bahwa hubungan Indonesia dan Prancis berada pada tingkat terbaik selama ini. Kami berterima kasih dan menghormati kepemimpinan Yang Mulia Presiden Macron," katanya.

Instruksikan Sekolah di Indonesia Mengajarkan Bahasa Prancis

Dalam pertemuan yang sama, Prabowo memuji kepemimpinan Macron di dunia internasional. Menurut dia, ada beberapa kesamaan sikap antara Indonesia dan Prancis.

"Kepemimpinan Presiden Macron di dunia internasional sangat terasa. Presiden Macron selalu berani mengambil sikap yang positif, sikap yang tegas, sesuai prinsip-prinsip yang dipegang oleh Republik Prancis. Dalam beberapa hal, Indonesia dan Prancis memiliki sikap yang sama," katanya.

Prabowo menyebutkan ada sejumlah kerja sama yang terjalin baik antara Indonesia dan Prancis, mulai dari bidang pertahanan, sains dan teknologi, hingga pendidikan.

Saat ini hubungan bilateral kita sangat baik, tak lain karena dukungan langsung dari Presiden Macron. Di bidang pertahanan, hubungan kita sangat baik. Di bidang kerja sama sains dan teknologi juga sangat baik. Di bidang pendidikan, kita ingin meningkatkan kerja sama lebih jauh lagi," katanya.

Prabowo lalu menginstruksikan kepada seluruh sekolah di Indonesia untuk mengajarkan bahasa Prancis kepada siswa. Prabowo mengatakan hal itu dilakukan melihat perkembangan dunia ke depan.

"Sekarang saya sudah menginstruksikan bahwa semua tingkatan sekolah di Indonesia harus belajar bahasa Prancis, melihat perkembangan dunia ke depan," kata Prabowo di hadapan Macron.Harapan Instruksi Prabowo Bukan Cuma soal Diplomasi

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian berharap instruksi Prabowo soal mengajarkan bahasa Prancis itu bukan sekadar bagian dari diplomasi internasional.

Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadria instruksi Prabowo soal mengajarkan ba itu bukan sekadar bagian dari diplomasi internasional. Lalu menyampaikan pihaknya akan lebih dulu memanggil Kemendikdasmen terkait arahan terbaru Prabowo tersebut.

"Untuk kejelasan wajib belajar bahasa Prancis di sekolah, kami tentu akan meminta Kemendikdasmen menjelaskannya pada raker dengan kami nanti. Karena sebelumnya juga sempat muncul wacana Bahasa Portugis, namun sampai sekarang belum terlihat tindak lanjut, baik dari sisi roadmap, regulasi, maupun kesiapan implementasinya," kata Lalu kepada wartawan, Jumat (29/5).

Lalu memandang penguatan kemampuan bahasa asing memang penting untuk para siswa dan siswi. Namun, menurut dia, kebijakan pendidikan harus disusun berdasarkan kebutuhan nasional, kesiapan tenaga pendidik, kurikulum, dan manfaat nyata bagi peserta didik.

Jangan sampai publik melihat kebijakan ini hanya sebagai bagian dari agenda diplomasi internasional tanpa perencanaan pendidikan vang matang," ucap dia. 80

Karena itulah dia akan memastikan terlebih dahulu dengan Mendikdasmen terkait instruksi Prabowo ini.

Jangan sampai publik melihat kebijaka sebagai bagian dari agenda diplomasi i tanpa perencanaan pendidikan yang matang, dia. dnon 16

Karena itulah dia akan memastikan terlebih dahulu dengan Mendikdasmen terkait instruksi Prabowo ini. "Apakah rencana ini benar-benar menjadi prioritas pendidikan nasional ataukah masih wacana," imbuh dia.

Terakhir, ia juga mengusulkan agar pelajaran bahasa asing dijadikan program khusus saja. Pasalnya, lanjut dia, butuh persiapan khusus.

"Menurut kami, jika kesiapan belum menyeluruh, maka penerapannya sebaiknya dilakukan secara bertahap, sebagai mata pelajaran pilihan, atau program khusus di sekolah tertentu," tutur dia.