About

Senin, 20 April 2026

Bara JP Ungkit Komentar JK soal Negara Hancur Jika Jokowi Presiden


JP merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) yang menyebut Joko Widodo (Jokowi) bisa menjadi Presiden karena peran dirinya.

Ketua Dewan Pengawas DPP Bara JP Utje Gustaf mengatakan JK memang menjadi salah satu pihak yang mendorong Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta 2012.

Namun, Utje mengingatkan dukungan JK ke Jokowi pada Pilpres 2014 baru datang belakangan.Pak JK salah satu potongan sejarah yang ikut mendorong Pak Jokowi menjadi Gubernur Jakarta 2012. Mengenai dukungan Pak JK untuk pencapresan Pak Jokowi, itu datang setelah gemuruh massa mendukung pencapresan Pak Jokowi," kata Utje saat dihubungi

Utje lantas menyinggung kembali pernyataan JK tentang Jokowi menjelang Pilpres 2014. Namun, ia tetap berterima kasih atas peran JK.

"Bukankah sebelumnya ada statemen Pak JK bahwa 'hancur negara ini kalau Pak Jokowi jadi presiden?'. Tapi apapun itu, kami berterima kasih atas peran Pak JK, dan akhirnya menempatka Pak JK sebagai wapres termul pascapilpres 2014," ucap dia.

Utje juga menyinggung posisi JK yang kalah saat menjadi calon presiden pada Pilpres 2009. Menurutnya, tidak mungkin JK yang kalah bisa mengklaim memenangkan Jokowi di Pilpres 2014.

"Kalau klaim berperan besar memenangkan Pak Jokowi, saya rasa terbantahkan merujuk Pilpres 2009 di mana Pak JK maju sebagai capres. Pak JK di 2009 maju sebagai capres dan peroleh suaranya nomor 3 dari 3 calon. Kan gak mungkin bisa memenangkan orang lain kalau dirinya sendiri gak bisa memenangkan kontestasi pilpres," ujarnya.

"Jadi di 2014 pasangan termul Jokowi-JK memenangkan pilpres lebih karena faktor Jokowi," imbuh Utje.

Sebelumnya. JK mengeluarkan kekesalannya atas tuduhan Rismon Sianipar yang mengatakan dirinya mendanai kasus ijazah Jokowi. JK pun mengingatkan perannya di balik karier Jokowi hingga menjadi Presiden ke-7 RI.

Pernyataan ini disampaikan JK ketika dia ditanya perihal adanya laporan polisi mengenai video ceramahnya tentang 'mati syahid' di UGM.

Dalam kesempatan itu, dia sempat mengatakan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI karena dirinya.

"Kasih tahu semua itu termul-termul itu, Jokowi jadi presiden karena saya," tegas JK.

Sementara itu, Jubir JK, Husain Abdullah, menjelaskan alasan JK menyampaikan perannya di balik Jokowi jadi Presiden. Husain Abdullah awalnya menyebut pernyataan JK itu disampaikan lantaran kerap dituding tidak tahu terima kasih kepada Jokowi yang menjadikannya wapres pada 2014 lalu.

"Penjelasan Pak JK yang sempat disampaika dengan nada tinggi, untuk meyakinkan loyalis Jokowi yang kerap menarasikan JK tidak tahu.tidak tahu balas budi padahal sudah diangkat jadi Wapres oleh Jokowi. Tidak punya rasa terima kasih kepada Jokowi. JK tidak juga emosi. Tapi sudah lama JK menahan diri tidak buka-bukaan soal ini," kata Husain.

Tuduh Iran Langgar Gencatan Senjata, Trump Kirim Delegasi Nego ke Pakistan

 

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa perwakilan AS akan melakukan perjalanan ke Islamabad, Pakistan, untuk bernegosiasi dengan Iran. Pernyataan Trump sambil menuduh Teheran melanggar perjanjian gencatan senjata di Selat Hormuz.


"Iran memutuskan untuk menembakkan peluru kemarin di Selat Hormuz-pelanggaran total terhadap perjanjian gencatan senjata kita! Banyak di antaranya ditujukan ke kapal Prancis, dan kapal kargo dari Inggris. Itu tidak menyenangkan, bukan? Perwakilan saya akan pergi ke Islamabad, Pakistan- mereka akan berada di sana besok malam, untuk negosiasi," kata Trump dalam sebuah unggahan di Truth Social dilansir CNN, Minggu (19/4/2026).


Dalam sebuah wawancara dengan New York Post, Trump mengatakan utusan khusus Steve Witkoff akan pergi ke Pakistan dan bahwa menantunya Jared Kushner juga akan terlibat.

Trump juga mengklaim di media sosial bahwa tindakan Iran di sekitar jalur perairan strategis itu kontraproduktif, menambahkan, "Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menutup selat, yang aneh, karena blokade kita telah menutupnya. Mereka membantu kita tanpa menyadarinya, dan merekalah yang dirugikan dengan penutupan jalur tersebut, 500 juta delar per hari! Amerika Serikat.

Trump juga mengklaim di media sosial bahwa tindakan Iran di sekitar jalur perairan strategis itu kontraproduktif, menambahkan, "Iran baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka menutup selat, yang aneh, karena blokade kita telah menutupnya. Mereka membantu kita tanpa menyadarinya, dan merekalah yang dirugikan dengan penutupan jalur tersebut, 500 juta dolar per hari! Amerika Serikat tidak kehilangan apa pun."


la menambahkan bahwa pola pengiriman bergeser sebagai akibatnya. "Faktanya, banyak kapal saat ini menuju AS, Texas, Louisiana, dan Alaska, untuk memuat barang, atas bantuan IRGC, yang selalu ingin menjadi 'si jagoan!""


Trump mengatakan AS telah mengajukan apa yang ia gambarkan sebagai "Kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal," sambil mengeluarkan peringatan keras jika negosiasi gagal.


"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik, dan setiap Jembatan, di Iran. Tidak ada lagi si orang baik!" Trump berkata,

ia gambarkan sebagai "Kesepakatan ya adil dan masuk akal," sambil mengelua peringatan keras jika negosiasi gagal.


"Kami menawarkan kesepakatan yang sangat adil dan masuk akal, dan saya harap mereka menerimanya karena, jika tidak, Amerika Serikat akan menghancurkan setiap pembangkit listrik, dan setiap Jembatan, di Iran. Tidak ada lagi si orang baik!" Trump berkata,


"Mereka akan turun dengan cepat, mereka akan turun dengan mudah dan, jika mereka tidak menerima kesepakatan itu, akan menjadi kehormatan bagi saya untuk melakukan apa yang harus dilakukan, yang seharusnya telah dilakukan terhadap Iran, oleh presiden-presiden lain, selama 47 tahun terakhir. Sudah saatnya mesin pembunuh Iran berakhir!" tambahnya.

Minggu, 19 April 2026

Perang Iran Bongkar Titik Lemah Trump, Amerika Hancur Lebur

 

Konflik selama tujuh minggu antara Amerika Serikat (AS) dan Iran tak hanya berdampak pada geopolitik global, tetapi juga membuka satu titik lemah utama Presiden AS Donald Trump. Apa itu? yaitu tekanan ekonomi dalam negeri.

Serangan militer yang dilakukan AS bersama Israel sejak akhir Februari belum berhasil menjatuhkan rezim Iran atau memaksa Teheran memenuhi seluruh tuntutan Washington. Namun, krisis ini justru memperlihatkan dampak ekonomi menjadi faktor yang paling membatasi langkah Trump.

Di tengah kenaikan harga bensin, inflasi yang meningkat, serta penurunan tingkat persetujuan publik, Trump kini didorong untuk segera mencari solusi diplomatik guna meredam dampak perang di dalam negeri.

Iran memang mengalami tekanan militer, tetapi dinilai berhasil membalas dengan pukulan ekonomi yang signifikan. Penutupan jalur strategis Selat Hormuz sempat memicu guncangan energi global terburuk yang mendorong lonjakan harga minyak dunia.

Kenaikan biaya energi tersebut langsung dirasakan konsumen AS, meskipun negara itu tidak sepenuhnya bergantung pada jalur tersebut. Dana Moneter Internasional bahkan memperingatkan risiko resesi global akibat gejolak ini.

Tekanan politik juga meningkat menjelang pemilu paruh waktu November, di mana Partai Republik berupaya mempertahankan mayoritas tipis di Kongres. Kondisi ini membuat kebutuhan untuk mengakhiri konflik semakin mendesak.

Para analis menilai Iran memanfaatkan posisinya untuk mendorong AS kembali ke meja perundingan. Sementara itu, rival AS seperti China dan Rusia kemungkinan melihat bahwa Trump tetap agresif secara militer, tetapi cepat mencari jalan diplomasi saat tekanan ekonomi meningkat.

Trump merasakan tekanan ekonomi, yang merupakan titik lemahnya dalam perang pilihan ini," kata Brett Bruen, mantan penasihat kebijakan luar negeri di pemerintahan Obama yang memimpin konsultan strategis Global Situation Room, dikutip dari Reuters pada Sabtu (18/4/2026).

Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai mengatakan, sambil berupaya mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menyelesaikan masalah pasar energi sementara, pemerintah tidak pernah kehilangan fokus pada implementasi agenda keterjangkauan dan pertumbuhan presiden. "Presiden Trump dapat melakukan dua hal sekaligus," katanya.

Pada 8 April, Trump mulai mengalihkan pendekatan dari serangan udara ke jalur diplomasi, menyusul tekanan dari pasar keuangan dan sebagian basis pendukungnya. Dampak ekonomi juga dirasakan sektor domestik seperti petani akibat gangguan pasokan pupuk serta kenaikan harga tiket pesawat karena bahan bakar mahal.

Meski begitu, masa depan konflik masih belum pasti. Dengan gencatan senjata dua minggu yang terus berjalan, Trump dihadapkan pada pilihan apakah akan mencapai kesepakatan, memperpanjang gencatan, atau kembali melanjutkan serangan.

Harga minyak global sempat turun dan pasar keuangan menguat setelah Iran mengumumkan pembukaan kembali Selat Hormuz dalam kerangka gencatan senjata 10 hari yang dimediasi AS. Trump pun menyebut kesepakatan dengan Iran hampir tercapai, meski sumber dari Teheran menyatakan masih ada perbedaan yang belum terselesaikan.


Para ahli memperingatkan, bahkan jika perang segera berakhir, dampak ekonominya bisa berlangsung berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Salah satu isu utama adalah apakah kesepakatan nantinya benar-benar mampu menghentikan ambisi nuklir Iran, yang selama ini dibantah oleh Teheran.


Di sisi lain, sekutu AS di Eropa dan Asia mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan Washington. Keputusan Trump memulai perang tanpa konsultasi luas memicu kekhawatiran soal stabilitas geopolitik dan keamanan ekonomi global.

"Lonceng peringatan yang berbunyi bagi sekutu saat ini adalah bagaimana perang telah menyoroti bahwa pemerintahan dapat bertindak secara tidak menentu, tanpa banyak mempertimbangkan konsekuensinya," kata Gregory Poling, seorang ahli Asia di Center for Strategic and International Studies di Washington.

Trump sebenarnya bukan pertama kali berhati-hati soal dampak ekonomi dari kebijakan luar negeri. Setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, Presiden AS saat itu, Joe Biden memilih tidak gegabah menjatuhkan sanksi energi ke Moskow karena khawatir bisa mengganggu pasokan minyak global dan mendorong kenaikan harga bensin di AS.


Sebaliknya, Donald Trump yang kembali maju dengan janji harga energi murah dan inflasi rendah, dinilai sangat sensitif terhadap isu kenaikan harga. Salah satu contohnya, ia sempat menurunkan tarif terhadap China setelah mendapat serangan balasan dalam perang dagang.

Salah Hitung Dampak

Sejumlah analis menilai Trump keliru membaca respons lawan. Seperti saat perang dagang dengan China, ia kembali dinilai salah mengantisipasi langkah Iran dalam konflik bersenjata.

Alih-alih hanya merespons secara militer, Iran justru menyerang dari sisi ekonomi, termasuk dengan mengganggu infrastruktur energi di kawasan Teluk dan menekan jalur strategis pengiriman minyak global.

Awalnya, Trump disebut mengira konflik ini akan berlangsung singkat, seperti operasi militer sebelumnya di Venezuela atau serangan terbatas ke fasilitas nuklir Iran. Namun, dampaknya kali ini jauh lebih luas dan berkepanjangan.

Situasi ini juga memicu kekhawatiran di kalangan sekutu AS di Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka menilai kebijakan Trump cenderung sulit diprediksi dan kurang mempertimbangkan dampak geopolitik serta ekonomi bagi mitra.

Di Eropa, negara-negara sekutu juga mulai gelisah karena harus menanggung dampak ekonomi dari konflik yang bukan mereka mulai. Kekhawatiran pun meningkat soal komitmen AS terhadap dukungan jangka panjang untuk Ukraina.

Negara-negara Teluk Arab sendiri mendorong agar perang segera diakhiri, namun tetap menginginkan jaminan keamanan jika kesepakatan tercapai.

Sementara itu, dukungan politik dalam negeri Trump masih relatif kuat di basis pendukungnya. Meski begitu, muncul keraguan apakah ia mampu mengembalikan dukungan pemilih independen menjelang pemilu paruh waktu.

"Dia sadar bahwa sebagian besar masyarakat di luar basis pendukungnya, bahkan sebagian di dalamnya, menolak kebijakan ini. Dan pada akhirnya, harga politiknya akan dibayar," ujar analis politik Chuck Coughlin.

Kamis, 16 April 2026

Mengapa Netanyahu Tak Membiarkan Timur Tengah Damai?


 Konflik di Timur Tengah kembali memanas, dengan eskalasi Israel di Lebanon yang dinilai bukan sekadar operasi militer biasa. Pakar menilai langkah Tel Aviv di sana, mencerminkan "strategi jangka panjang" yang membuat perdamaian sulit terwujud dalam waktu dekat di Teluk.

Menurut Presiden Pusat Studi Timur Tengah sekaligus dosen tamu Universitas HSE Moskow, Murad Sadygzade, operasi militer Israel di Lebanon telah melampaui dalih serangan presisi terhadap infrastruktur militer Hizbullah.


"Ini bukan sekadar upaya taktis untuk menahan Hizbullah, melainkan proyek untuk membentuk ulang realitas militer dan politik di Lebanon selatan," ujarnya, seperti dikutip RT, Rabu (15/4/2026).

Ia menambahkan, pembentukan "zona keamanan" pada praktiknya berarti kontrol wilayah jangka panjang. Dalam bahasa kawasan, tegasnya, ini berarti depopulasi wilayah perbatasan dan penciptaan fakta baru di lapangan yang sulit dibalikkan.

Proyek Teritorial & Eskalasi Militer

Eskalasi dimulai awal Maret setelah Hizbollah merespons serangan terhadap Iran. Israel kemudian melancarkan serangan udara besar dan memperluas operasi darat di Lebanon selatan.

Menteri Pertahanan Israel bahkan secara terbuka menyebut target zona keamanan hingga Sungai Litani, yang mencakup hampir 10% wilayah Lebanon. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu juga berbicara soal perluasan area tersebut.

Menurut Sadygzade, sinyal politik semakin jelas. Apalagi ketika Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menyatakan bahwa perbatasan Israel seharusnya mencapai Sungai Litani.

"Ketika pejabat senior berbicara soal perubahan perbatasan dan militer menghancurkan desa-desa, kesimpulannya jelas: ini adalah pendudukan terselubung," tegasnya.

Korban Sipil & Tekanan Regional

Serangan besar pada 8 April menjadi titik paling berdarah. Israel mengklaim menyerang lebih dari 100 target Hizbullah di Beirut, Lembah Bekaa, dan Lebanon selatan.

Namun, data otoritas Lebanon menunjukkan 254 orang tewas dan lebih dari 1.100 luka-luka. Serangan ini juga memicu eksodus besar, dengan lebih dari 1 juta warga mengungsi.

Komisaris Tinggi HAM PBB menyebut serangan itu sebagai "pembantaian" yang merusak peluang gencatan senjata. Skala kekerasan ini menunjukkan bahwa strategi Israel bukan lagi sekadar menghancurkan musuh.

"Tetapi melemahkan secara permanen melalui kontrol wilayah," kata Sadygzade

Perang Jadi Alat Politik Netanyahu

Analisis Sadygzade juga menyoroti faktor kunci: kepentingan politik domestik Israel. Menurutnya, perang menjadi instrumen penting bagi Netanyahu untuk mempertahankan kekuasaan.

"Tanpa perang, tekanan politik akan kembali. Pertanyaan tentang kegagalan strategi dan akuntabilitas akan muncul," ujarnya.

Ia menilai konflik membantu Netanyahu mengalihkan perhatian publik dari krisis internal dan menunda potensi pemilu yang berisiko bagi posisinya. Perang, ujarnya, memberi ruang untuk mempertahankan agenda keamanan dan menunda perhitungan politik.

Di sisi lain, Hizbullah berada dalam posisi sulit. Selain menghadapi serangan Israel, kelompok ini juga mendapat tekanan dari pemerintah Lebanon yang mulai membatasi aktivitas militernya.

Meski demikian, kelompok tersebut masih mampu meluncurkan ratusan roket dan drone ke Israel. Belum lagi, konflik Lebanon kini juga terhubung dengan dinamika regional.

Iran menuntut agar gencatan senjata mencakup Lebanon dalam negosiasi dengan AS. Namun Israel menolak memasukkan wilayah tersebut dalam kerangka de-eskalasi.

"Sikap ini menunjukkan upaya Israel mempertahankan kebebasan operasi militernya," katanya.

"Israel ingin tetap membentuk ulang kawasan sambil tetap terlibat dalam negosiasi regional," ujarnya.

Proyek Geopolitik Jangka Panjang

Secara keseluruhan, ia menyimpulkan konflik ini telah berubah menjadi proyek geopolitik jangka panjang. Ditegaskannya, bagi sebagian elite Israel, ini juga menjadi alat untuk mempertahankan kekuasaan politik.

"Dengan kombinasi kepentingan teritorial, tekanan domestik, dan dinamika regional, peluang perdamaian di Timur Tengah dalam waktu dekat sangat kecil," tambahnya.

"Selama logika ini bertahan, konflik berkepanjangan hampir tak terhindarkan," pungkasnya.

Selasa, 14 April 2026

DPR Klaim Belum Tahu Soal Akses Udara untuk Militer AS

 

Dewan Perwakilan Rakyat buka suara mengenai kabar dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat yang menjabarkan rencana untuk mengamankan akses lebih bebas (blanket overflight access) bagi pesawat militernya melalui wilayah udara Indonesia.


Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono mengatakan legislatif belum dapat memberikan komentar lebih jauh sebelum ada kejelasan resmi dari pihak pemerintah. Menurutnya, pemberitaan tersebut sejauh ini masih bersumber dari dokumen yang belum dikonfirmasi secara resmi oleh pemerintah Indonesia maupun Amerika Serikat. 


“Komisi I DPR RI senantiasa memonitor isu-isu strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan kedaulatan negara, termasuk ruang udara Indonesia,” ujar Dave kepada Bloomberg Technoz, Senin (13/04/2026). 

Dave mengatakan penggunaan ruang udara Indonesia oleh militer asing hanya dapat dilakukan berdasarkan izin resmi yang sesuai dengan hukum nasional, peraturan internasional, serta prinsip kedaulatan negara. Menurutnya, Indonesia memiliki aturan ketat terkait Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan jalur udara strategis sehingga setiap kebijakan yang menyangkut akses militer asing harus melalui kajian mendalam dan mekanisme politik yang jelas.


Dia mengatakan Indonesia memang tetap terbuka terhadap kerja sama pertahanan yang saling menguntungkan, tetapi tidak akan mengorbankan kedaulatan dan kepentingan nasional. Komisi I DPR mendorong agar pemerintah mengedepankan diplomasi yang tegas, transparan, dan seimbang, sehingga setiap kerja sama dengan mitra strategis benar-benar memperkuat posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik.

Komisi I DPR RI menegaskan bahwa setiap kebijakan terkait akses ruang udara militer asing harus melalui mekanisme resmi dan transparan. DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kepentingan bangsa dan kedaulatan negara tetap menjadi prioritas utama,” ujarnya. 


Perlu diketahui, terdapat kabar yang menyebut dokumen rahasia pertahanan Amerika Serikat menjabarkan rencana untuk akses lebih bebas (blanket overflight access) bagi pesawat militernya melalui wilayah udara Indonesia, setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump di Washington.


Prabowo mengunjungi Washington D.C. dari 18 hingga 20 Februari 2026 untuk menghadiri KTT Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Selama kunjungan tersebut, Prabowo disebut menyetujui sebuah proposal untuk memberikan izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat Amerika Serikat melalui wilayah udara Indonesia dalam pertemuan bilateral dengan Trump, menurut rincian yang tercantum dalam dokumen rahasia AS.

Senin, 13 April 2026

OTT KPK di Tulungagung: Pejabat Resah, Ajudan Bupati Diduga Tagih Uang Berkala

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap keresahan yang dirasakan para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur.


Keresahan ini muncul akibat dugaan praktik pemerasan yang melibatkan Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.


Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menjelaskan, para kepala dinas yang baru dilantik pada akhir Desember 2025 kini berada dalam tekanan.


“Para pejabat ini, kepala OPD ini, dilantik di akhir Desember 2025. Jadi, sampai saat ini baru sekitar empat bulanan kurang lebih. Nah sejauh ini, mereka baru sampai pada tahap sangat resah dengan apa yang disampaikan atau praktik yang dilakukan oleh GSW,” ujar Asep mengutip Antara, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (11/4) malam.


Menurutnya, dugaan pemerasan dilakukan dengan cara yang tidak biasa.


Para pejabat disebut dipaksa menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan sekaligus status sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Jadi, mereka tidak bisa apa-apa pada akhirnya karena terkunci oleh surat tersebut. Mau menolak, berarti di hari itu juga dia bisa diberhentikan atau mundur,” katanya.

Tekanan terhadap para kepala OPD tidak berhenti di situ.


KPK juga menemukan adanya dugaan penagihan uang yang dilakukan secara rutin oleh ajudan bupati, Dwi Yoga Ambal.

Asep menyebut, frekuensi penagihan ini cukup intens dan menambah beban psikologis para pejabat daerah.


“Mereka sudah pada titik resah karena YOG ini terus atau hampir setiap 2-3 kali dalam seminggu itu menagih ke kepala OPD ini,” ujarnya.


Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Tulungagung pada 10 April 2026.


Dalam operasi tersebut, total 18 orang diamankan.


Di antara mereka adalah Gatut Sunu Wibowo dan adiknya, Jatmiko Dwijo Saputro yang juga merupakan anggota DPRD Tulungagung.

Sehari setelah OTT, tepatnya 11 April 2026, KPK membawa Gatut bersama sejumlah pihak lain ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan intensif.


Pada hari yang sama, KPK resmi menetapkan Gatut Sunu Wibowo dan Dwi Yoga Ambal sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk tahun anggaran 2025–2026.

Minggu, 12 April 2026

Israel akan membela diri terhadap teroris yang bersumpah untuk menghancurkannya,” kata Sa'ar. Meski telah menghapus cuitannya, Asif tak memberikan pernyataan maaf atas pernyataannya

 

 Pernyataan kontroversial dilontarkan Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif jelang perundingan damai Iran-Amerika Serikat (AS) di negaranya.

Di media sosial X, Khawaja Asif dengan lantang menyebut Israel sebagai kanker.

Padahal, Israel merupakan sekutu AS, dan menjadi salah satu penyebab perang dengan Iran bisa terjadi.

Postingan Asif kemudian dihapus, namun telah menimbulkan reaksi khususnya dari petinggi Israel.

Pada postingannya, Asif mengatakan Israel merupakan iblis dan kutukan bagi kemanusiaan.

Ia juga menambahkan bahwa pembicaraan damai dilakukan di Islamabad, dan genosida dilakukan di Lebanon.

“Warga tak bersalah telah dibunuh olah Israel, pertama Gaza, kemudian Iran dan sekarang Lebanon, pertumpahan darah terus berlanjut tanpa henti,” tulis Asif dikutip dari The Times of Israel.Saya berharap dan berdoa agar orang-orang yang menciptakan negara kanker ini di tanah Palestina untuk menyingkirkan orang Yahudi Eropa, terbakar di neraka,” ucapnya.


Cuitan itu direspons oleh pihak Israel dengan kemarahan. Kantor PM Israel Benjamin Netanyahu menegaskan pernyataan itu tak bisa ditolerir

Seruan untuk pemusnahan Israel adalah hal yang keterlaluan. Ini bukan pernyataan yang dapat ditoleransi dari pemerintah mana pun, terutama dari pemerintah yang mengklaim sebagai penengah netral untuk perdamaian,” bunyi pernyataan mereka.


Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar juga mengecam pernyataan tersebut.


“Saya mengutuk fitnah anti-Semit yang terang-terangan dari pemerintah yang mengklaim ‘menengahi perdamaian,” ujarnya.

Ia juga menegaskan mengatakan Israel sebagai penyakit kanker sama dengan menyerukan pemusnahannya.Israel akan membela diri terhadap teroris yang bersumpah untuk menghancurkannya,” kata Sa'ar.


Meski telah menghapus cuitannya, Asif tak memberikan pernyataan maaf atas pernyataannya