Selamat Jalan Kapten Baskoro, Pilot Kebanggaan Mama...

 

Isak tangis keluarga dan kerabat mengiringi prosesi pemakaman co-pilot pesawat Smart Air, Baskoro Adi Anggoro, yang tewas ditembak di Bandara Korowai Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan,  Rabu (11/2/2026). Peti jenazah Baskoro tiba di tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat (13/2/2026) dan disambut keluarga serta kerabat yang telah menanti.

Sejumlah pelayat mengenakan pakaian serba hitam sebagai tanda duka. Di barisan terdepan, kedua orangtua dan adik perempuan Baskoro tampak mengenakan busana putih, duduk berdampingan sambil menahan tangis

Saat pendeta memulai ibadah pelepasan, suasana hening menyelimuti area pemakaman.

Doa-doa dipanjatkan untuk mengantar kepergian Baskoro. Sesekali, tangis pecah dari bangku keluarga

Tangis semakin tak terbendung ketika pendeta mempersilakan tim pemakaman menurunkan peti jenazah ke liang lahat. Kedua orangtua Baskoro saling menggenggam tangan, berusaha tegar menyaksikan momen perpisahan tersebut.

Setelah peti perlahan tertutup tanah, keluarga dan pelayat satu per satu menaburkan bunga serta melemparkan segenggam tanah sebagai penghormatan terakhir. Pilot Kebanggaan Mama Ibu Baskoro, Tryana, tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pesan terakhir untuk putranya. Dengan suara bergetar, ia berdiri di sisi liang lahat sebelum proses penimbunan dimulai.

Selamat jalan kapten pilot kebanggaan mama, Baskoro Adi Anggoro. Kita berpisah di sini, nanti kita bertemu di surga kembali," kata ibunda Baskoro, Tryana dengan meneteskan air mata. Bagi keluarga, Baskoro bukan hanya seorang pilot.

Ia dikenal sebagai sosok humoris yang selalu menghadirkan tawa setiap kali keluarga besar berkumpul.

Selamat jalan Baskoro, saya cinta kamu," kata ibu Baskoro Tryana sembari melambaikan tangan dan mencium jauh. Berharap Ada Evaluasi Pengamanan Bandara Keluarga berharap pemerintah mengevaluasi pengamanan bandara pascakejadian penembakan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Adik korban, Hapsari, mempertanyakan prosedur pengamanan di bandara.

Saya sebenarnya menyerahkan itu ke pihak yang berwenang ya. Karena mungkin ya... lebih tepatnya mungkin karena keluarga kami lagi berduka ya, kami enggak bisa berpikir jernih dan segala macam," kata Hapsari. "Kami hanya ingin mungkin pihak-pihak yang bersangkutan dengan kami itu bisa mengevaluasi lebih dahulu gitu ya, mengenai protokolnya, mengenai prosedurnya, mengenai aturannya apakah sudah sesuai. Gitu aja sih dari kami," lanjut Hapsari. Ibu Sempat Ragu Baskoro ke Papua Orangtua Baskoro sempat merasa ragu ketika anaknya mendapat penugasan terbang ke Papua sebelum akhirnya tewas dalam insiden penembakan di Bandara Korowai Batu.

Hal itu disampaikan paman Baskoro, Doni (56). Ia mengatakan keponakannya telah bekerja sebagai penerbang di maskapai Smart Air selama lima tahun

Namun, penugasan ke Papua baru diterima beberapa hari terakhir. “Kalau di Smart Air sudah lima tahun. Sebelumnya memang sudah pernah terbang (ke Papua), tapi kebetulan sudah lama tidak ke Papua,” kata Doni.

Menurut Doni, Baskoro sempat dirawat di rumah sakit beberapa waktu lalu karena sakit. Tak lama setelah pulih, ia langsung mendapat penugasan ke papua.

Dia habis sakit, sempat opname. Terus tiba-tiba dapat tugas ke Papua. Mungkin enggak sempat berpikir panjang, langsung berangkat saja. Orang tuanya sempat tanya, ‘Aman enggak?’ Dia jawab, ‘Aman’. Katanya sudah pernah, tapi ternyata bandaranya berbeda,” ujar Doni

Read More

Siapkan Rp55 T, Purbaya Ingin THR PNS Cair Awal Puasa

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun untuk pembayaran tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), termasuk prajurit TNI dan anggota Polri, pada 2026.

Hal ini diungkapkan Purbaya lewat paparannya dalam acara Indonesian Economic Outlook yang diselenggarakan di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (13/2).

Dalam kesempatan sama, Purbaya mengatakan pencairan THR ditargetkan dilakukan pada awal Ramadan tahun ini. Namun, ia belum merinci tanggal pasti penyalurannya.

Di awal-awal puasa kita harapkan (THR) sudah bisa kita salurkan," ujar Purbaya.

Anggaran THR tersebut tercantum dalam proyeksi belanja negara kuartal I 2026 yang mencapai Rp809 triliun. Nilainya meningkat dibandingkan alokasi THR tahun lalu sebesar Rp49,9 triliun.

Pada 2025, pemerintah menyalurkan THR kepada sekitar 9,4 juta aparatur negara yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hakim, prajurit TNI-Polri, hingga pensiunan.

Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 yang diteken Presiden Prabowo Subianto.

"THR dan gaji ke-13 diberikan kepada seluruh aparatur negara di pusat dan daerah, termasuk PNS, PPPK, prajurit TNI dan Polri, para hakim, serta para pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima," ujar Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (11/3/2025) lalu.

Adapun komponen THR dan gaji ke-13 saat itu meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, serta tunjangan kinerja sebesar 100 persen bagi ASN pusat, prajurit TNI-Polri, dan hakim.

Sementara itu, ASN daerah menerima dengan skema serupa yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Adapun pensiunan memperoleh THR sebesar uang pensiun bulanan.

Read More

Pejabat Kemenperin yang Jadi Tersangka Kasus Korupsi Ekspor POME Dicopot

 Kejaksaan Agung telah menetapkan Kasubdit pada Kementerian Perindustrian Lila Harsyah Bakhtiar (LHB) sebagai salah satu tersangka dugaan korupsi ekspor limbah sawit atau palm oil mill effluent (POME). Kemenperin menyebutkan Lila telah dicopot dari jabatannya.

"Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sudah menonaktifkan jabatan tersangka kasus dugaan penyimpangan ekspor crude palm oil (CPO) dan palm oil mill effluent (POME) sejak yang bersangkutan menjalani pemeriksaan bulan lalu. SK pemberhentian ditandatangani oleh Menperin tertanggal 8 Januari 2025," kata juru bicara Kemenperin, Febri Hendri, seperti dikutip dari akun Instagram resmi Kemenperin RI, Rabu (11/2/2026).

Dia mengatakan langkah itu dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan. Dia mengatakan Kemenperin mendukung proses hukum yang dilakukan Kejagung.

Menperin akan terus memperkuat pengawasan internal serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas aparatur, serta menutup celah penyelewengan kebijakan sebagai bagian dari upaya pencegahan agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di kemudian hari," ujarnya.

Sebelumnya, Kejagung menetapkan 11 orang sebagai tersangka kasus korupsi ekspor palm oil mill effluent (POME) pada 2022. Tiga tersangka merupakan penyelenggara negara, sementara sisanya dari pihak swasta.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, menyebutkan modus perkara ini ialah rekayasa klasifikasi komoditas ekspor crude palm oil (CPO). Menurut dia, CPO berkadar asam tinggi diklaim sebagai POME dengan menggunakan HS code yang diperuntukkan bagi residu atau limbah padat dari CPO.

Rekayasa klasifikasi tersebut itu tujuannya adalah untuk menghindari pengendalian ekspor CPO sehingga komoditas yang hakikatnya merupakan CPO dapat diekspor seolah-olah bukan CPO dan terbebas atau diringankan dari kewajiban yang ditetapkan oleh negara," kata Syarief saat jumpa pers di gedung Kejagung, Selasa (10/2).

Dia menyebutkan perkiraan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari perkara ini mencapai Rp 14 triliun. Sampai saat ini, Kejagung masih melakukan penghitungan.

Berikut ini daftar 11 orang yang ditetapkan sebagai tersangka:

1. LHB selaku Kasubdit Industri Hasil Perkebunan Non-Pangan dan Fungsional Analis Kebijakan dan Pembina Industri Ahli Madya pada Direktorat Industri Hasil Hutan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

2. FJR selaku Direktur Teknis Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) (2024 sampai dengan sekarang menjabat Kepala Kantor DJBC Bali, NTB, dan NTT).

3. MZ selaku Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPBC Pekanbaru.

4. ES selaku Direktur PT SMP, PT SMA, dan PT SMS.

5. ERW selaku Direktur PT BMM.

6. FLX selaku Direktur Utama PT AP dan Head Commerce PT AP.

7. RND selaku Direktur PT TAJ.

8. ⁠8. TNY selaku Direktur PT TEO dan Pemegang Saham PT Green Product International.

9. VNR selaku Direktur PT Surya Inti Primakarya.

10. RBN selaku Direktur PT CKK.

11. YSR selaku Dirut PT MAS dan Komisaris PT SBP.

Read More

Kasat Narkoba Polres Bima Dipecat dan Ditahan Usai Edarkan Sabu

 

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau pemecatan terhadap Kepala Satuan (Kasat) Reserse Narkoba Kepolisian Resor Bima Kota Ajun Komisaris Polisi Malaungi karena terlibat peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Kepala Bidang Humas Polda NTB Komisaris Besar Polisi Mohammad Kholid menerangkan bahwa penerapan sanksi tersebut atas putusan sidang Majelis Etik Polri yang berlangsung hari ini di Mapolda NTB.

"Yang bersangkutan (AKP Malaungi) sudah disidang kode etik dan di-PTDH," katanya mengutip Antara, Senin (9/2).

Sidang etik Polri tersebut digelar berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB yang menetapkan AKP Malaungi sebagai tersangka kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu.

Penyidik pada Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB menetapkan AKP Malaungi sebagai tersangka dengan menerapkan Pasal 114 ayat (2) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 609 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Sabu 488 gram

Dari rangkaian penyidikan, AKP Malaungi menguasai sabu-sabu dengan berat bersih 488 gram. Barang bukti diamankan dari penggeledahan rumah dinas AKP Malaungi di komplek Asrama Polres Bima Kota.

Keberadaan barang bukti tersebut merupakan tindak lanjut dari pengakuan AKP Malaungi usai menjalani tes urine dengan hasil positif amphetamine, kandungan dari ekstasi maupun MDMA dan methamphetamine yang merupakan kandungan dari sabu-sabu.

Kholid turut menyampaikan bahwa peran AKP Malaungi, kali pertama terungkap dari hasil pemeriksaan Bripka Karol yang tertangkap bersama istri dan dua rekannya dengan barang bukti puluhan gram sabu-sabu dan uang tunai puluhan juta diduga hasil transaksi.

Atas pemberian sanksi PTDH dalam status tersangka di kasus peredaran narkoba, Polda NTB melakukan penahanan terhadap AKP Malaungi di ruang penempatan khusus Bidang Propam Polda NTB.

"Yang bersangkutan sekarang sudah ditahan," ujarnya.

Read More

Usulan Duet Prabowo-Zulhas 2029 Direspons Gibran, PAN Buka Suara

 

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay angkat bicara mengenai Wapres Gibran Rakabuming Raka yang merespons usulan PAN terkait duet Prabowo Subianto-Zulkifli Hasan (Zulhas) di Pilpres 2029 mendatang. Saleh menegaskan bahwa pilpres masih jauh, sehingga tidak perlu membicarakan pasangan capres-cawapres terlebih dahulu.

Pilpres masih jauh. Jangan bicara pasangan capres dulu. Sekarang semua masih fokus bekerja. Ada banyak amanat yang perlu dikerjakan. Asta cita Presiden harus ditunaikan. Pelaksanaannya harus diseriusi agar berdampak bagi masyarakat," ujar Saleh kepada Senin (9/2/2026). Saleh menjelaskan, semua pihak harus diberikan ruang untuk berkontribusi, terutama bagi Gibran sebagai orang nomor 2 di  indonesia.

Menurut Saleh, sebagai Wapres, Gibran tentu punya beban moral untuk menyukseskan semua program pemerintah. "Wajar jika dia tidak mau juga berkomentar soal pilpres. Kadang isunya ringan, namun oleh media ditanggapi serius. Malah, bisa melebar. Diminta tanggapan dari mana-mana. Akhirnya malah tercabut dari akarnya," ucapnya. 

Saleh menegaskan, bagi PAN, saat ini adalah masanya bekerja. Dia menyebut seluruh kader dan simpatisan PAN diminta fokus membantu pemerintah. Saleh turut menekankan hal-hal yang berkenaan dengan pilpres belum dibicarakan oleh PAN.

Kalau ada yang bicara soal itu, ya mungkin kesenggol saja. Jadi tidak perlu terlalu didalami dulu. Tunggu aja. Nanti ada masanya bicara soal itu," jelas Saleh.

Kalau yang saya alami, Ketum Zulhas malah justru lebih giat lagi. Setiap ada pertemuan internal partai, beliau selalu mengajak semua untuk bekerja. Dia malah menyebut, 'ini waktu yang kita tunggu. Ada kesempatan luas untuk mengabdi. Luangkan waktu seefektif mungkin untuk membantu masyarakat. Berpolitik hanya akan terasa jika masyarakat bisa diangkat martabatnya'," sambungnya. Sementara itu, Saleh menyebut Zulhas selaku Ketum PAN belum membahas soal Pilpres 2029. "Tegas, lugas, dan jelas. Belum ada pembahasan soal pilpres. Yang ada adalah bekerja membantu presiden ,: imbuh saleh

Respons Gibran Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan bahwa dirinya akan tetap fokus bekerja agar program dan visi Presiden Prabowo Subianto dapat terlaksana dengan baik serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Gibran menegaskan hal itu untuk merespons sikap Partai Amanat Nasional (PAN) yang mendukung Prabowo berpasangan dengan Zulkifli Hasan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 mendatang. "Sebagai pembantu Presiden, saya memiliki tanggung jawab untuk mengawal serta memastikan pelaksanaan program dan visi Bapak Presiden berjalan dengan baik," singkat Gibran dalam keterangan tertulis, Jumat (6/2/2025).

Read More

Ikuti Arahan Presiden, Kapolda Metro-Pangdam Jaya Gelar Korve di Danau Sunter

Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menggelar korve atau kerja bakti serentak bersama jajarannya di kawasan Danau Sunter Papanggo, Jakarta Utara. Agenda ini diikuti Pangdam Jaya Mayjen Deddy Suryadi hingga Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto.

Pantauan detikcom di lokasi, Minggu (8/1/2026) agenda dimulai sekitar pukul 08.10 WIB. Irjen Asep turun langsung terlibat dalam kegiatan bersih-bersih di kawasan Danau Sunter Papanggo.

Di sana, seluruh jajaran kepolisian, TNI, PPSU hingga PMI turun tangan membersihkan sampah yang berserakan. Sampah-sampah diangkut menggunakan karung di sekeliling danau.

Selanjutnya Irjen Asep ikut menanam pohon di lokasi. Rencananya ada puluhan pohon yang ditanam misalnya pohon mahoni, pohon spathodea, pohon tabebuya, hingga pohon flamboyan.

Irjen Asep mengatakan, kegiatan ini digelar serentak di seluruh daerah Jakarta termasuk Kabupaten Tangerang, Bekasi, dan Depok. Kegiatan ini adalah tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto.

"Kegiatan korve yang mana menindaklanjuti sesuai instruksi dan perintah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Dan juga tentunya pada pagi hari ini, selain kita melaksanakan kegiatan korve di wilayah Bendungan Papanggo, juga wilayah lain melaksanakan kegiatan yang sama ya, daerah Jakarta Pusat, Timur, Selatan, Depok, Tangerang, dan Bekasi," kata Asep di lokasi

Selanjutnya Asep menyebut telah berdiskusi dengan TNI dan Pemprov DKI untuk melakukan agenda ini secara rutin. Rencananya kegiatan rutin akan digelar Jumat.

"Mungkin kita akan jadwalkan secara rutin, apakah itu namanya 'Jumat Bersih'. Pada saat hari Jumat setelah melakukan kegiatan olahraga, semua melaksanakan korve, melaksanakan kegiatan bersih-bersih, yang mana bersih-bersih itu adalah sebagian daripada iman yang harus kita laksanakan," jelas dia.

Read More

Istana Prihatin Hakim PN Depok Kena OTT KPK, Ajak Semua Perbaiki Diri

 

KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok. Mensesneg Prasetyo Hadi mengajak semua institusi berbenah.

"Ya bahwa masih ada yang terjadi tentu kita prihatin, tapi ya terus menerus kita imbau kepada semua institusi untuk memperbaiki diri. Ya kalau bicaranya korupsi ya bagaimana menghentikan budaya-budaya korupsi, kongkalikong dan sebagainya," kata Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Dia mengatakan kenaikan gaji hakim merupakan salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan hakim. Dia mengatakan kenaikan gaji merupakan salah satu upaya mencegah praktik korupsi.

"Ya kan tidak kemudian secara otomatis, sebuah upaya itu akan mampu menghilangkan secara menyeluruh praktik-praktik yang tidak baik di peradilan kita. Tapi bahwa sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan hakim kan kita berharap itu dengan diberikan kesejahteraan, kita berharap tidak akan tergoda, untuk melakukan hal-hal yang kurang baik," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT terhadap hakim di PN Depok, Jawa Barat. OTT hakim tersebut terkait dengan dugaan suap urus perkara.

"Telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan, nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan," ujar Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta Selatan, Kamis (5/2).

Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Bandung Hery Supriyono menyebut pihak yang kena OTT KPK ialah Ketua, Wakil Ketua dan Juru Sita PN Depok. Dia juga menyebut ruang kerja Ketua dan Wakil Ketua PN Depok disegel KPK.

"Itu detailnya kayaknya yang dilaporkan kepada saya itu (OTT) di Pengadilan, yang disegel ruangan juru sita, Wakil (PN) dan Ketua (PN)," kata Hery kepada wartawan, Jumat (6/2).

Read More