Mulai Beroperasi, Jembatan Kutablang Terapkan Sistem Buka - Tutup

 Jembatan darurat (Bailey) Krueng Tingkeum di Kecamatan Kutablang, Kabupaten Bireuen, resmi beroperasi dan mulai digunakan masyarakat sejak Sabtu, 27 Desember 2025. Jembatan bailey yang menjadi jalur utama lintasan Banda Aceh–Medan ini diberlakukan dengan sistem buka-tutup setiap satu jam guna menjaga kelancaran serta keamanan arus lalu lintas

Alhamdulillah, jembatan sudah selesai dan siap digunakan mulai hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam, saling bahu-membahu dalam penanganan jembatan ini,” ujar Juru bicara Posko Satgas Penanganan Bencana Aceh, Murthalamuddin dalam keterangan persnya, Minggu, 28 Desember 2025.

Menurut Murthala, berdasarkan laporan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, sistem buka - tutup tersebut diterapkan untuk memastikan operasional jembatan darurat berjalan aman, mengingat jembatan tersebut berada di jalur nasional dengan volume kendaraan yang cukup tinggi.

Jembatan darurat Kuta Blang dibangun sebagai solusi sementara setelah jembatan sebelumnya putus akibat banjir yang melanda wilayah tersebut pada akhir November 2025. Keberadaan jembatan bailey ini diharapkan dapat memulihkan konektivitas transportasi dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bireuen, Fadhli Amir, mengklarifikasi informasi yang beredar di media sosial terkait larangan melintas bagi kendaraan minibus dari arah Banda Aceh. Ia menegaskan tidak ada larangan bagi kendaraan roda empat untuk menggunakan jembatan darurat tersebut.

“Tidak benar kalau disebut minibus dari arah Banda Aceh tidak boleh lewat,” ujarnya.

Fadhli menjelaskan, pihaknya hanya memberikan imbauan kepada kendaraan roda empat, seperti mobil pribadi dan minibus, yang melintas dari arah Banda Aceh menuju Medan agar menggunakan jalur alternatif Teupin Reudep–Awe Geutah. Imbauan tersebut bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan potensi kemacetan di sekitar jembatan darurat Krueng Tingkeum.

“Yang kita imbau adalah kendaraan roda empat dari arah Banda Aceh ke Medan agar melewati jalur Teupin Reudep-Awe Geutah. Ini untuk mengurangi kepadatan di jembatan darurat,” kata Fadhli.

Sebagai informasi, jembatan darurat Krueng Tingkeum memiliki kapasitas beban maksimal hingga 30 ton dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Proyek ini dikerjakan oleh PT Adhi Karya (Persero) dengan dukungan kontraktor lokal PT Krueng Meuh.

Pengerjaan jembatan dilakukan sejak 9 hingga 27 Desember 2025 dengan pendampingan penuh dari Pemerintah Aceh melalui Dinas PUPR serta Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN). Selain itu, personel TNI dan Polri turut dikerahkan untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan pengamanan di lapangan.

Read More

Buruh Bakal Gelar Demo Tolak Penetapan UMP 2026 pada 29-30 Desember di Jakarta Kompas

 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi demonstrasi untuk menolak penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) Jawa Barat pada 29 dan 30 Desember 2025. Demonstrasi tersebut digelar sebagai bentuk penolakan kelompok buruh terhadap penetapan UMP di sejumlah provinsi yang dinilai belum sesuai dengan rekomendasi

Aksi besar-besaran. Serempak dua hari di Istana Negara dan atau di DPR RI. Aksi serempak dua hari di Istana Negara dan atau DPR RI pada tanggal 29 Desember 2025 dan dilanjutkan tanggal 30 Desember 2025 di tempat yang sama," ujar Presiden KSPI, Said Iqbal dalam konferensi pers secara daring, Sabtu (27/12/2025).

Rencananya, aksi penolakan penetapan UMP 2026 tersebut akan diikuti ribuan buruh dari Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Diputuskan 1.000 buruh akan aksi tanggal 29 Desember di Istana Negara. Titik kumpul di Patung Kuda jam 10.00. Untuk aksi 30 Desember diikuti minimal 10.000 buruh di Istana Negara. Dengan titik kumpul Patung Kuda jam 10.00," ujar Said. Aksi 30 Desember 2025 juga akan diikuti dengan konvoi motor. Para buruh dari Jawa Barat akan mengerahkan 20.000 motor untuk berkonvoi.

Yang daerah Pantura itu malam hari akan mulai bergerak memasuki Jakarta. Yang daerah sekitar Puncak itu Cianjur, Sukabumi dia juga malam hari akan memasuki Jakarta," ujar Said.

Jadi konvoi motor itu ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Pantura, dan ada sebagian besar yang malam hari melalui jalur Puncak," sambung Presiden Partai Buruh itu.

Sebagai informasi, DKI Jakarta menetapkan UMP 2026 sebesar Rp5,73 juta per bulan. Jumlah itu dianggap tidak dapat memenuhi kehidupan pekerja di Jakarta. KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk meninjau ulang besaran UMP dengan merevisinya menjadi Rp 5,89 juta per bulan.

Angka tersebut mengacu pada Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Besaran itu juga disebut sebagai bentuk penyesuaian terhadap hasil Survei Biaya Hidup (SBH) BPS yang menunjukkan kebutuhan hidup pekerja mencapai sekitar Rp15 juta per bulan. Selain di Jakarta, KSPI juga mendesak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi agar merevisi Surat Keputusan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tahun 2026. Pasalnya, penetapan itu tidak sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan wali kota di 18 kabupaten/kota di Jawa Barat dan kebutuhan pekerja di sektor unggulan.

Dalam keputusannya, Dedi Mulyadi diketahui hanya menetapkan UMSK untuk 11 kabupaten/kota, meski rekomendasi sebelumnya diajukan oleh 18 pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Barat.

Read More

Harvey Moeis Dapat Remisi Natal, Vonis Penjara Dikurangi 1 bulan

 

Terpidana kasus korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Moeis, mendapatkan remisi khusus (RK) Natal 2025, masa hukuman berkurang sebulan. “Iya, satu bulan,” kata Kabag Humas dan Protokol di Ditjenpas Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, Rika Aprianti, saat dikonfirmasi, Jumat (26/12/2025).

Sebelumnya, Harvey Moeis telah dieksekusi ke Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Eksekusi itu dilakukan sejak Juli 2025, usai suami aktris Sandra Dewi divonis 20 tahun penjara dalam kasus a quo dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Harvey Moeis dihukum 20 tahun bui Harvey Moeis telah mendapat vonis 20 tahun penjara atas kasus korupsi tata niaga timah itu. "Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana Harvey Moeis yang terbukti bersalah dalam perkara tindak pidana korupsi komoditas timah," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Kamis (30/10/2025),

Eksekusi didasarkan pada penerimaan putusan kasasi dengan Nomor 5009 K/Pid.Sus/2025 Jo No. 1/PIDSUS-TPK/2025 PT DKI jo. Nomor: 70/PIDSUS-TPK/PN.JKT.PST tanggal 25 Juni 2025 dan surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan (P-48) Nomor: Prin-2779/M.1.14/Fu.1/07/2025 untuk terpidana atas nama Harvey Moeis tertanggal 18 Juli 2025.

Mahkamah Agung pada Juli 2025 telah memutuskan menolak permohonan kasasi Harvey Moeis yang merupakan perpanjangan tangan PT Refined Bangka Tin (RBT) dalam kasus korupsi sehingga tetap divonis 20 tahun penjara dalam kasus korupsi timah.

Harvey Moeis juga tetap divonis denda dan hukuman tambahan berupa uang pengganti seperti putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yakni Rp1 miliar dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti (subsider) dengan delapan bulan kurungan serta uang pengganti sebesar Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara. Mulanya, majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memvonis Harvey Moeis dengan pidana penjara 6 tahun 6 bulan, denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 210 miliar subsider 2 tahun penjara.

Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Harvey Moeis menjadi 20 tahun penjara, denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan, serta uang pengganti Rp 420 miliar subsider 10 tahun penjara. Dalam perkara ini, Harvey Moeis dinyatakan bersalah melakukan korupsi secara bersama-sama terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada tahun 2015–2022 yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp300 triliun.

Read More

Sebulan Usai Banjir Sumatera, Menko PMK: Kami Tak Libur Tangani Bencana

 

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyampaikan pemerintah tidak libur menangani situasi pasca-bencana banjir Sumatera yang kini berusia sebulan. “Bapak ibu yang saya hormati, hari ini tepat satu bulan bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat,” kata Pratikno dalam siaran langsung konferensi pers

Pratikno menjelaskan dirinya sedang berada di Aceh untuk mengawal langsung penanganan pasca-bencana air bah dan tanah longsor. Dia memastikan bahwa langkah tanggap darurat dan pemulihan pascabencana terus dijalankan semua jajarannya.

“Tidak ada libur, semuanya terus bekerja demi menolong masyarakat yang terdampak bencana,” kata Pratikno.

Status tanggap darurat dan pemulihan Sebagian wilayah terdampak banjir Sumatera telah menuju fase pemulihan, namun banyak pula yang masih berada di fase tanggap darurat.

Sebanyak 12 dari 52 kabupaten/kota di 3 provinsi (Aceh, Sumut, Sumbar) sudah memasuki transisi ke fase pemulihan.

Di Aceh, masih ada 11 kabupaten/kota yang memperpanjang status tanggap darurat

Untuk masih memastikan upaya tanggap darurat yang dibutuhkan oleh warga bisa dilakukan dengan maksimal, dan agar daerah benar-benar siap masuk ke fase pemulihan,” kata Pratikno. Update data banjir Sumatera Korban tewas banjir Sumatera mencapai 1.135 orang per 25 Desember 2025 ini.

Angka korban tewas tertinggi dicatat BNPB berasal dari wilayah Aceh Utara dengan 205 orang, disusul Tapanuli Tengah sebanyak 191 orang, dan Tapanuli Selatan sebanyak 133 orang. Masih ada 173 orang yang hilang karena banjir Sumatera.

Read More

Daftar Lengkap UMP 2026 di 36 Provinsi, Jakarta Tertinggi

 Sejumlah pemerintah provinsi resmi menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang akan menjadi acuan upah terendah bagi pemberi kerja.

Sebanyak 31 provinsi telah mengumumkan UMP 2026 melalui Surat Keputusan Gubernur masing-masing daerah.

Sejauh ini, UMP 2026 tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar Rp5,72 juta dan terendah adalah Jawa Barat Rp2,31 juta.

Adapun besaran kenaikan UMP 2026 tertinggi adalah Sulawesi Tengah sebesar 9,08 persen dan terendah adalah Papua Tengah sebesar 0 persen.

Sementara itu, dua daerah belum mengumumkan besaran UMP 2026 yakni Nangroe Aceh Darussalam dan Papua Pegunungan.

Berikut daftar UMP 2026 di 36 provinsi beserta besaran kenaikannya.

1. Sumatera Utara: Rp3,22 juta (Naik 7,9 persen)

2. Sumatera Selatan: Rp3,94 juta (Naik 7,1 persen)

3. Sumatera Barat: Rp3,18 juta (Naik 6,3 persen)

4. Riau: Rp3,78 juta (Naik 7,74 persen)

5. Kepulauan Riau: Rp3,87 (Naik 7,06 persen)

6. Jambi: Rp3,47 juta (Naik 7,33 persen)

7. Lampung: Rp3,04 juta (Naik 5,35 persen)

8. Bangka Belitung: Rp4,03 juta (Naik 4,05 persen)

9. Bengkulu: Rp2,82 juta (Naik 5,89 persen)

10. Banten: Rp3,1 juta (Naik 6,74 persen)

11. Jawa Barat: Rp2,31 juta (Naik 5,77 persen)

12. DKI Jakarta: Rp5,72 juta (Naik 6,17 persen)

13. Jawa Tengah: Rp2,32 juta (Naik 7,28 persen)

14. DI Yogyakarta: Rp2,41 juta (Naik 6,78 persen)

15. Jawa Timur: Rp2,44 juta (Naik 6,1 persen)

16. Bali: Rp3,2 juta (Naik 7,04 persen)

17. Nusa Tenggara Timur: Rp2,45 juta (Naik 5,45 persen)

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2,67 juta (Naik 2,72 persen)

19. Kalimantan Tengah: Rp3,68 juta (Naik 6,12 persen)

20. Kalimantan Barat: Rp3,05 juta (Naik 6,12 persen)

21. Kalimantan Timur: Rp3,76 juta (Naik 5,1 persen)

22. Kalimantan Selatan: Rp3,72 juta (Naik 6,54 persen)

23. Kalimantan Utara: Rp3,77 juta (Naik 5,45 persen)

24. Gorontalo: Rp3,4 juta (Naik 5,7 persen)

25. Sulawesi Tengah: Rp3,17 juta (Naik 9,08 persen)

26. Sulawesi Utara: Rp4 juta (Naik 6,01 persen)

27. Sulawesi Tenggara: Rp3,3 juta (Naik 7,58 persen)

28. Sulawesi Selatan: Rp3,92 juta (Naik 7,21 persen)

29. Sulawesi Barat: Rp3,31 juta (Naik 4,78 persen)

30. Maluku: Rp3,33 juta (Naik 6,1 persen)

31. Maluku Utara: Rp3,51 juta (Naik 3 persen)

32. Papua Barat: Rp3,84 juta (Naik 6,25 persen)

33. Papua Barat Daya: Rp3,76 juta (Naik 4,2 persen)

34. Papua: Rp4,43 juta (Naik 3,51 persen)

35. Papua Selatan: Rp4,5 juta (Naik 5,19 persen)

36. Papua Tengah: Rp4,28 juta (-)

Read More

Ma'ruf Amin Mundur dari Ketua Dewan Pertimbangan MUI

 

Wakil Presiden ke-13 RI Ma'ruf Amin resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI). Dalam surat yang telah dikonfirmasi Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa alasan ia mengundurkan diri sebagai Ketua Wantim MUI karena sudah berusia lanjut dan terlalu lama mengabdi di MUI.

Dengan ini saya menyampaikan surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Ketua Dewan Pertimbangan MUI masa bakti 2025-2030 per tanggal surat ini ditandatangani. Hal ini berkaitan dengan usia saya yang sudah lanjut dan sudah terlalu lama pengabdian saya di MUI," tulisMa'ruf dalam surat tersebut.

Ma'ruf menjelaskan, ia sudah mengabdi dari anggota komisi fatwa, ketua umum MUI, dan ketua dewan pertimbangan MUI dua periode berturut turut 

Dengan pengabdian yang lama itu, Ma'ruf merasa sudah saatnya ia untuk istirahat dan mengundurkan diri agar ada regenerasi tugas serta tanggung jawab dari tokoh muda lain. "Maka sudah saatnya saya untuk istirahat dan mengundurkan diri dari kepengurusan MUI, demi regenerasi tugas dan tanggung jawab kepada tokoh lain yang lebih muda dan kompeten," ucap dia.

Melalui surat pengunduran diri, Ma'ruf menyampaikan permohonan maaf jika selama menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan MUI ada tutur kata dan tindakan yang tidak berkenan. "Besar harapan saya semoga MUI dapat semakin maju ke depannya. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh jajaran pengurus MUI," ucapnya.

Ma'ruf mengaku sangat bangga bisa bekerja sama membangun dan membesarkan MUI. "Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat dengan kesadaran sepenuhnya tanpa tendensi dari pihak mana pun. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih," kata dia.

Read More

Prabowo Susun PP untuk Akhiri Polemik Perpol 10/2025 soal Jabatan Sipil Polri

 

Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajarannya menyusun Peraturan Pemerintah (PP) guna menyelesaikan polemik Peraturan Polri (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025. Kebijakan ini diambil sebagai respons atas sorotan publik terkait peluang penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil lintas kementerian dan lembaga negara.

Perpol 10/2025 menuai kritik karena dinilai membuka ruang bagi anggota Polri menduduki jabatan di 17 kementerian dan lembaga, meski terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar struktur kepolisian. Polemik tersebut mendorong pemerintah memilih instrumen regulasi yang dinilai memiliki cakupan lebih luas.

Arahan Presiden jadi Dasar Penyusunan PP Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menjelaskan, arahan Presiden Prabowo menjadi landasan pemerintah menyusun PP sebagai solusi atas persoalan lintas kementerian dan lembaga. “Untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan ini, maka dengan persetujuan dari Bapak Presiden, itu akan dirumuskan dalam bentuk satu Peraturan Pemerintah karena bisa melingkupi semua instansi, kementerian, lembaga yang diatur oleh Peraturan Pemerintah,” kata Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra.

Penjelasan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Balai Kartini, Jakarta Pusat, Sabtu (20/12/2025). Menindaklanjuti arahan Presiden, Yusril bersama para pemangku kepentingan menggelar rapat yang dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menko Polhukam Djamari Chaniago, Mendagri Tito Karnavian, serta Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie dan Mahfud MD.

Rapat tersebut menyepakati pembentukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Baca juga: Alasan Pemerintah Susun PP Tindak Lanjuti Perpol 10/2025 Hasil pertemuan itu menegaskan dasar hukum yang akan digunakan dalam penyusunan regulasi baru. “Dan kita sampai pada kesepakatan bahwa kita akan segera menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan melaksanakan Pasal 19 dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN),” ujar Yusril. Yusril menjelaskan, Pasal 19 UU ASN pada prinsipnya mengatur bahwa jabatan ASN diisi oleh ASN, namun dalam kondisi tertentu dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri. Menurutnya, rincian jabatan yang dapat diduduki polisi aktif akan diatur lebih lanjut melalui PP.

Jabatan-jabatan tertentu apa saja, itu akan diatur dalam bentuk Peraturan Pemerintah,” tuturnya.

Alasan Pemilihan Instrumen PP Yusril menegaskan, Perpol memiliki keterbatasan karena hanya mengatur lingkup internal Polri. Sementara penempatan polisi aktif di jabatan sipil melibatkan institusi di luar Polri dan harus selaras dengan UU ASN serta UU Polri. “Kalau Peraturan Kapolri, tentu scope-nya terbatas internal Kapolri,” ucap Yusril.

Tapi ini karena menyangkut kementerian dan lembaga dan melaksanakan ketentuan dalam UU ASN dan UU Kepolisian, maka harus diatur dengan bentuk Peraturan Pemerintah,” lanjutnya. Ia menilai penerbitan PP mendesak agar pelaksanaan ketentuan dalam UU Polri dan UU ASN memiliki payung hukum yang komprehensif.

Draf Awal Disiapkan PAN-RB dan Setneg Pemerintah menyebut draf awal RPP telah disiapkan oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara. Draf tersebut selanjutnya akan dikoordinasikan lintas kementerian oleh Kemenko Hukum dan Kementerian Hukum

Insya Allah akan digodok dan Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara juga sudah mempersiapkan draf awal dari RPP ini yang akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan juga oleh Kementerian Hukum. Kebetulan Wamenkum, Pak Eddy, hadir hari ini,” tutur Yusril.

PP Jadi Solusi Kisruh Rangkap Jabatan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai penerbitan PP akan menjadi solusi atas kisruh Perpol 10/2025. Ia berharap regulasi tersebut dapat terbit pada Januari 2026. “Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama, katakanlah bulan Januari nanti, Peraturan Pemerintah yang akan memberi solusi kepada kisruh berbagai permasalahan mengenai isu rangkap jabatan dan lain-lain sebagainya,” kata Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie. Jimly menambahkan, penyusunan RPP akan diprakarsai oleh Kementerian PAN-RB dan Kementerian Hukum, dengan melibatkan Tim Reformasi Polri serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Kami bantu gitu sebagai Komisi Percepatan Reformasi dan bahkan juga dari BKN akan berkolaborasi semua instansi terkait. Mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ujarnya.

Read More

Terima Suap Rp 14,2 M, Bupati Bekasi Ade Kuswara dan Ayahnya Ditahan KPK

 

Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi pada Sabtu (20/12/2025). Selain keduanya, KPK turut menahan pihak swasta bernama Sarjan. Ketiganya ditetapkan sebagai tersangka setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis (18/12/2025).

KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama sejak tanggal 20 Desember 2025 sampai dengan 8 Januari 2026," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih, Jakarta, Sabtu. Asep mengatakan, Bupati Ade diduga menerima suap dan penerimaan lainnya hingga Rp 14,2 miliar.

Dia menjelaskan, kasus suap ini bermula setelah Ade Kuswara terpilih sebagai Bupati Bekasi dan menjalin komunikasi dengan Sarjan, pihak swasta penyedia paket proyek di lingkungan Pemkab Bekasi

Dari komunikasi tersebut, dalam rentang satu tahun terakhir, Bupati Ade rutin meminta 'ijon' paket proyek kepada Sarjan melalui perantara HM Kunang. "Total 'ijon' yang diberikan oleh Sarjan kepada Bupati Ade bersama-sama HM Kunang mencapai Rp9,5 miliar. Pemberian uang dilakukan dalam empat kali penyerahan melalui para perantara," ujarnya.

Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, Bupati Ade juga diduga mendapatkan penerimaan lainnya dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp4,7 miliar. Dengan demikian, total uang yang diterima Bupati Ade mencapai Rp14,2 miliar

Dalam operasi senyap ini, KPK mengamankan barang bukti di rumah Bupati Ade berupa uang tunai senilai Rp200 juta. "Di mana uang tersebut merupakan sisa setoran 'ijon' ke-4 dari Sarjan kepada Ade, melalui para perantara," tuturnya. Atas perbuatannya, Bupati Ade Kuswara bersama-sama HM Kunang selaku pihak penerima disangkakan Pasal 12a atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Sarjan selaku pihak pemberi disangkakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 UU TPK.

Read More

KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Ditangkap

 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (18/12/2025) malam. “Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih berprogres,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Kamis.

Budi mengatakan, penyidik mengamankan 10 orang dalam operasi senyap tersebut. Meski demikian, dia belum mengungkapkan identitas sepuluh orang tersebut dan konstruksi perkaranya.

Sampai dengan saat ini, tim sudah mengamankan sekitar sepuluh orang,” ujarnya.

Read More

Surprise Malam-Malam! Prabowo Ketok Rumus Kenaikan Upah, Alfa Segini

 Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan aturan baru untuk penetapan upah minimum. Yakni, Peraturan Pemerintah (PP) Pengupahan, yang diteken hari ini, Selasa (16/12/2026).

Hal itu diungkapkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam keterangan resmi, Selasa malam (16/12/2025). Dia menegaskan, PP itu terbit melalui kajian dan analisis panjang, memperhatikan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, khususnya Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

"Alhamdullah, PP Pengupahan telah ditandatangani oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Selasa, 16 Desember 2025," kata Yassierli.

"Akhirnya Bapak Presiden memutuskan formula kenaikan upah sebesar Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa) dengan rentang Alfa 0,5 - 0,9," tambah Yassierli.

Selanjutnya, Dewan Pengupahan Daerah akan melakukan perhitungan upah minimum dengan rumusan tersebut. Yang kemudian disampaikan sebagai rekomendasi kepada Gubernur.

Sebagaimana diwajibkan PP Pengupahan tersebut, Gubernur wajib dan dapat menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/ kota (UMK), serta upah minimum upah sektoral provinsi (UMSP) dan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK).

"Khusus untuk tahun 2026, Gubernur menetapkan besaran kenaikan upah selambat- lambatnya tanggal 24 Desember 2025," kata Yassierli.

Surprise Malam-malam

Dengan pengumuman resmi yang dirilis sebelum tengah lama ini, Menaker Yassierli benar-benar memenuhi janjinya, memberi kejutan alias surprise soal kenaikan upah minimum tahun 2026.

Saat ditanya wartawan mengenai kepastian kenaikan upah minimum tahun 2026, Selasa siang (16/12/2025), Yassierli meminta wartawan agar menunggu akan adanya surprise.

"Tunggu saja surprise," kata Yassierli di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (16/12/2025)

Selasa malam sekitar pukul 10, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis keterangan resmi, berupa poin-poin penjelasan Menaker Yassierli terkait kenaikan upah minimum tahun 2026.

"Kami berharap kebijakan pengupahan yang dituangkan dalam PP Pengupahan tersebut menjadi kebijakan yang terbaik bagi semua pihak," kata Yassierli.

Read More

KPK Ungkap Hasil Pendalaman Penyidik di Arab Saudi Terkait Korupsi Kuota Haji

 

KPK mengungkapkan hasil pendalaman penyidik di Arab Saudi terkait kasus korupsi kuota haji. Penyidik bahkan sampai menguji kepadatan tempat jamaah menunggu sebelum lempar jumrah di Mina.

"Nah di situ kan ada, masing-masing negara itu ada tempatnya tuh. Dari seluruh dunia itu ada tempatnya. Nanti ada di sektor berapa, sektor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tim penyidik itu menguji apakah terjadi kepadatan atau tidak di masing-masing sektor tersebut," kata Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025).

Dia menerangkan, pengujian itu penting untuk dilakukan agar informasi yang masuk bisa disaring salah apa benar. Terlebih pengujian dilakukan untuk melihat langsung kepadatan yang terjadi.

"Apakah pembagian kuota itu menyebabkan atau disebabkan karena terjadinya akan terjadi penumpukan di salah satu sektor tersebut," jelas dia.

Selain itu, Asep menyebut penyidik berkomunikasi dengan Kementerian Haji kerjaan Saudi serta perwakilan Indonesia di Saudi yang biasa mengurus soal haji.

"Jadi di haji tahun 2024 itu mulai dari jumlah jamaah hajinya, kemudian juga jamah haji yang reguler dan ini berapa dan lain-lainnya itu dicek. Karena di sana juga kan ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan haji tahun 2024," ucapnya.

"Kemudian ada temuan lain. Ya tadi sudah sebut. Ada temuan, ada BBE, ada kita cek lapangan," imbuhnya.

Sebelumnya, Asep turut menjelaskan, proses penyidikan yang dilakukan hingga ke Arab Saudi ini lantaran pihaknya harus memastikan, apakah fasilitas yang diterima oleh para jamaah benar- benar tersedia. Sebab, Asep meyakini, ketika pembagian kuota sudah sesuai antara reguler dan khusus, tentu fasilitas juga pasti sudah disediakan oleh pihak Arab Saudi.

"Jadi kita akan membuktikan atau akan mencari informasi, apakah fasilitas yang di sana itu memang benar tersedia. Karena kami memiliki pemahaman, bahwa ketika negara, dalam hal ini Arab Saudi, memberikan kuota, sudah pasti sudah siap dengan fasilitasnya.

Read More

Prabowo Panggil Menteri ke Hambalang, Bahas Banjir Sumatera dan Libur Akhir Tahun

 Presiden RI Prabowo Subianto memanggil para menteri di kediaman pribadinya, Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (14/12/2025) hari ini. Pemanggilan ini dilakukan usai Prabowo meninjau banjir dan longsor di Sumatera dalam beberapa hari terakhir ini 

Setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak bencana, Presiden Prabowo memanggil beberapa Menteri Kabinet Merah Putih di kediaman pribadinya di Hambalang," ujar Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya dalam akun Instagram-nya, Minggu. Teddy menjelaskan, Prabowo membahas mengenai penanganan bencana bersama para menteri.

Prabowo, kata Teddy, meminta agar pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap) untuk seluruh warga terdampak bencana di Sumatera. "Presiden ingin secepat mungkin segera selesai terbangun," ucapnya.

Lalu, Prabowo juga meminta penambahan secara maksimal untuk alat berat dan truk air minum, persediaan air bersih, serta toilet portable, terutama di lokasi yang paling terdampak. "Presiden ingin menteri PU memastikan semua pengungsi mendapat kebutuhan tersebut," kata Teddy.

Tidak hanya soal bencana, Teddy mengungkapkan, Prabowo dan para menteri juga membahas kesiapan menghadapi liburan akhir tahun. Menurutnya, Prabowo menanyakan perkembangan stabilitas ketahanan pangan dan harga kebutuhan pokok. Selain itu, turut dibahas perkembangan terkini perekonomian di Tanah Air, termasuk bea cukai dan pajak. "Pemberian insentif terhadap beberapa sektor untuk kelancaran liburan akhir tahun, terutama pengurangan harga secara signifikan untuk tarif jalan tol, tiket pesawat terbang, kereta api, kapal laut, serta fasilitas publik lainnya," imbuhnya. Dalam rapat ini, tampak hadir Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta beberapa menteri lain.

Read More

Polda Jabar Tangkap Pelaku Perusakan Kebun Teh, Legislator: Penegakan Hukum Harus Tegas

 

Anggota Komisi IV DPR RI, Rajiv, mengapresiasi jajaran Polresta Bandung yang menetapkan enam orang tersangka kasus perusakan lahan perkebunan teh milik PTPN di Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia berharap penangkapan ini memberikan efek jera bagi perusak lingkungan.

"Saya mengapresiasi jajaran Polresta Bandung yang begitu cepat menindaklanjuti laporan terkait perusakan lahan perkebunan teh di Pangalengan," kata Rajiv melalui keterangannya pada Sabtu (13/12/2025).

Meski aktor utamanya sudah ditetapkan tersangka, Rajiv meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus tersebut. Ia berharap aktor lain dalam kasus ini juga didalami.

"Polresta Bandung harus usut tuntas kasus perusakan lahan di Pangalengan. Meski aktor utama sekaligus donatur sudah jadi tersangka, perlu didalami kemungkinan adanya aktor lain yang terlibat," ujar anggota fraksi Partai Nasdem ini.

Rajiv mengingatkan jajaran Polresta Bandung profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Sehingga, kata dia, dapat memberi efek jera agar kasus serupa tak terjadi lagi ke depannya.

"Penanganan kasus ini harus transparan dan profesional, jangan ada main mata. Supaya ada efek jera bagi yang lainnya, dan meneguhkan komitmen Polri bahwa tidak pandang bulu menindak tegas siapa pun yang merusak lingkungan," kata Rajiv.

"Jadi setiap tindakan perusakan lahan, baik yang bermotif ekonomi jangka pendek maupun spekulatif, harus dipandang sebagai ancaman serius terhadap kepentingan publik. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi soal melindungi masa depan ruang hidup dan pangan kita," sambungnya.

Dalam konteks Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Rajiv menyebut bahwa keberlanjutan lingkungan dan ketahanan pangan merupakan agenda yang saling terkait. Penanganan kasus di Pangalengan, lanjut dia, contoh konkret aparat penegak hukum berperan menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan keadilan.

"Asta Cita menuntut negara hadir tidak hanya saat terjadi pelanggaran, tetapi juga dalam memastikan pengelolaan lahan yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi jangka panjang," ungkapnya.

Di samping itu, ia mendorong dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan pemanfaatan lahan di kawasan Rawan. Ia berharap pemerintah serta melakukan pencegahan di tingkat daerah.

"Penegakan hukum harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan tata kelola lahan. Semangat Asta Cita menegaskan bahwa pembangunan harus berjalan tanpa mengorbankan lingkungan dan kepentingan petani," katanya.

Adapun polisi mengungkap kasus perusakan kebun teh di Pangalengan, Kabupaten Bandung. Enam orang ditangkap. Dua orang di antaranya adalah pemodal dan mandor.

Pihaknya mengungkapkan aktor utama yang memberikan dana untuk aksi perusakan itu adalah pria berinisial AB (55). Kemudian, tersangka lain yang berperan sebagai mandor adalah pria berinisial AD (44).

Empat tersangka lainnya yang melakukan pemotongan kebun teh adalah AM (42), UI (28), AS (43), dan US (38). Keenam tersangka telah ditahan dan Mapolresta Bandung.

"Empat orang sebagai tersangka pekerja yang melakukan pemotongan kebun-kebun teh ini di PTPN," ujar Kapolresta Bandung Kombes Aldi Subartono.

Read More

Listrik Belum Stabil, Prabowo Sampaikan Permohonan Maaf kepada Warga Aceh Tamiang

 

Presiden RI Prabowo Subianto ketika meninjau warga korban bencana banjir dan tanah longsor 
di Aceh Tamiang.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh Tamiang karena pemulihan listrik di wilayah tersebut belum sepenuhnya tuntas pascabanjir besar yang melanda kawasan itu. Hingga saat ini, sebagian kecamatan masih menghadapi pemadaman dan terbatasnya pasokan energi akibat kerusakan jaringan distribusi.

Dalam keterangannya, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah pusat terus memantau perkembangan di lapangan dan memerintahkan percepatan perbaikan. Ia mengakui proses pemulihan membutuhkan waktu karena sejumlah infrastruktur listrik rusak parah diterjang arus banjir.

"Saya minta maaf kepada seluruh warga Aceh Tamiang karena listrik belum dapat menyala merata. Pemerintah sedang bekerja keras, dan saya sudah instruksikan agar pemulihan dilakukan secepat mungkin," ujar Prabowo.

Pemerintah melalui PLN saat ini mengerahkan tambahan tim teknis dari berbagai daerah untuk mempercepat perbaikan jaringan. Sejumlah gardu yang sebelumnya terendam telah dibersihkan, namun beberapa titik masih tidak dapat dioperasikan karena kondisi belum aman.

Bupati Aceh Tamiang melaporkan bahwa listrik yang sudah pulih baru sebagian wilayah tengah, sementara daerah pesisir dan kawasan yang paling parah terdampak banjir masih menunggu proses normalisasi.

Warga berharap perbaikan bisa segera selesai karena pemadaman berkepanjangan menyulitkan kegiatan ekonomi dan komunikasi. Beberapa warga juga mengungkapkanapresiasi atas permintaan maaf Presiden, namun meminta tindak lanjut nyata berupa percepatan di lapangan.

Prabowo memastikan pemerintah akan terus mengawal proses pemulihan hingga listrik kembali menyala 100 persen di seluruh Aceh Tamiang.

Read More

Terra Drone Buka Suara Soal Tragedi Kebakaran yang Renggut 22 Nyawa

 

Pihak Terra Drone Indonesia angkat bicara terkait insiden kebakaran gedung Terra Drone di Jakarta Pusat berujung 22 orang tewas. Pihak Terra Drone mengaku akan mengikuti proses hukum yang ada.

"Kita lihat. Kita ikuti hukum ya," kata pengacara Terra Drone Indonesia, Eva Christianty, di Jakarta Pusat, Kamis (11/12/2025).

Eva mengatakan hari ini pihaknya mengikuti olah tempat kejadian perkara (TKP) yang dilakukan Puslabfor Polri. Pihaknya menyerahkan proses penyelidikan kepada kepolisian.

Kita mendampingi dari Puslabfor untuk melakukan pemeriksaan terhadap TKP. Dengan saksi apa, saksi kejadian," ujarnya.

Dia juga mengatakan belum ada langkah hukum terkait kasus tersebut, termasuk soal status tersangka Dirut Terra Drone Indonesia, MW. Setelah olah TKP, dia akan menemui langsung MW yang saat ini sudah diamankan polisi.

Untuk sementara, kami apa, mewakili dari apa, dari Terra Drone mengucapkan turut berbelasungkawa dulu ya sebesar-besarnya untuk keluarga yang ditinggalkan," kata dia.

"Belum (ada persiapan hukum)," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, kebakaran dilaporkan warga kepada petugas damkar pada Selasa (9/12), pukul 12.43 WIB. Total korban tewas dari kejadian kebakaran ini berjumlah 22 orang, terdiri atas 15 orang perempuan dan 7 orang laki-laki.

Dirut Terra Drone Ditangkap

Polisi telah menangkap Direktur Utama PT Terra Drone Indonesia berinisial MW, yang merupakan tersangka kasus kebakaran maut. Polisi menjelaskan alasan penetapan tersangka dan penangkapan MW.

"Jadi benar, Direktur Utama Terra Drone sudah kami amankan semalam. Berdasarkan dua alat bukti permulaan yang cukup dan keyakinan penyidik, jadi kami tingkatkan statusnya menjadi tersangka dan sudah kami terbitkan surat perintah penangkapan," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakpus AKBP Roby Saputra di Jakarta Pusat, Kamis (11/12).

Roby menyebutkan MW dijerat Pasal 187, 188, dan 359 KUHP. Roby menyatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi bukti yang cukup.

"Karena sudah cukup bukti dan sudah merupakan keyakinan penyidik. Jadi nggak ada hubungannya tidak memenuhi panggilan. Bukti yang ada di lokasi ya ada bekas-bekas terbakar, kemudian ada korban meninggal dunia, ada visum yang yang menjelaskan tersebut. Terus kami juga sedang menunggu hasil lapor," ujarnya.

Dia mengatakan ada juga keterangan saksi yang telah dikantongi penyidik. Menurut dia, pemilik gedung yang digunakan Terra Drone juga akan diperiksa.

Read More

Listrik di Aceh Belum Pulih Total, DPR Tegur Bahlil Soal Laporan ke Presiden

 

Anggota DPR RI dari Partai Gerindra, TA Khalid, mengkritik laporan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang menyatakan bahwa 97 persen listrik di Aceh telah menyala. Khalid menilai laporan tersebut tidak akurat dan menuduh Bahlil berbohong kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi pasca bencana banjir dan longsor yang melanda daerah tersebut.

Saat ini baru 60 persen listrik menyala di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor di Aceh. Saya minta seluruh menteri untuk melaporkan data yang benar kepada Presiden, jangan bohongi Presiden, sehingga beliau bisa mengambil kebijakan yang tepat dan benar untuk rakyat," ujar Khalid melalui telepon pada Selasa (9/12/2025).

Khalid menegaskan, kebohongan dalam laporan data dapat berdampak langsung pada rakyat, dan memperlambat penanganan bencana di Aceh.

Laporkan data sesungguhnya, jangan asal bapak senang. Seluruh menteri saya minta untuk tidak bohongi Presiden soal banjir di Aceh," tegasnya. Dia juga memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan, akan sangat merugikan masyarakat Aceh.

Bisa jadi saat hunian sementara dibangun, data sesungguhnya juga akan dikurangi. Ini akan mengadu pemimpin lokal di Aceh dengan rakyatnya," tambahnya. "Kita semua bekerja untuk rakyat, jangan sampai rakyat jadi korban atas laporan palsu yang kita sampaikan kepada Presiden," pungkasnya.

Bahlil ke Prabowo: 97 Persen Listrik Menyala Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melaporkan kepada Presiden Prabowo pada tanggal 7 dan 8 Desember 2025 bahwa listrik di Aceh sudah menyala 93 persen dan 97 persen. Namun, saat laporan tersebut disampaikan, mayoritas listrik di 18 kabupaten/kota yang terdampak banjir dan longsor masih dalam keadaan padam.

Read More

Penampakan Baru Muncul! Aceh Dikepung Ribuan Potongan Kayu Usai Banjir

 

Deforestasi Indonesia melonjak; hingga Sept 2025 mencapai 166.450 Ha, meningkat tajam di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Pemerintah hentikan operasi tiga perusahaan.Pemandangan drone menunjukkan sebuah masjid dan sebuah pesantren dipenuhi oleh batang pohon usai banjir bandang mematikan menghantam di Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang, Indonesia, Sabtu (6/12/2025). (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Tingkat deforestasi atau penggundulan hutan di Indonesia meningkat tajam dalam lima tahun terakhir. Terutama di tiga wilayah bencana longsor dan banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Data tersebut dibuka oleh Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi IV DPR RI pada Kamis. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Berdasarkan tabel yang ia tampilkan, pada periode Januari hingga September 2025 tingkat deforestasi Indonesia sebesar 166.450 hektar are (Ha). Meskipun belum habis tahun angka tersebut telah naik 47.358 Ha atau 28% dari jumlah hutan digunduli pada 2020 seluas 119.092 Ha. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana).

Menhut mengungkapkan bahwa deforestasi Indonesia per September sebesar 166.450 Ha atau turun 49.766 Ha atau 23,01% dari 2024 yang mencapai 216.216 Ha. Raja Juli juga menampilkan grafik deforestasi di tiga wilayah bencana longsor dan banjir Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat yang semakin luas secara eksponensial.

Berdasarkan data Menhut Raja Juli yang dipaparkan, deforestasi di Aceh pada 2024 hingga September 2025 seluas 10.100 Ha. Jumlah ini jauh lebih parah dibandingkan 2020 yakni seluas 1.918 Ha atau meningkat 8.182 Ha (426,59%). Di tengah penggundulan yang masif di Aceh, Raja Juli mengatakan bahwa adanya penurunan angka deforestasi di Aceh dari 2024 sebesar 10,04%.

Sementara itu, pemerintah melalui KLH/BPLH mengambil langkah tegas usai banjir dan longsor di Tapanuli Selatan. Menteri Hanif Faisol meninjau hulu DAS Batang Toru dan Garoga, lalu menghentikan sementara operasional PT AR, PTPN III, dan NSHE. Ketiga perusahaan wajib menjalani audit lingkungan dan pemeriksaan resmi pada 8 Desember 2025.

Read More

Bupati Aceh Selatan Berangkat Umrah Saat Bencana Melanda, Pemkab Buka Penjelasan

 

Bupati Aceh Selatan, Mirwan, dikabarkan kini sedang berada di Tanah Suci dalam rangka ibadah umrah. Keberangkatannya itu mendapatkan sorotan dan viral di media sosial (medsos) lantaran kondisi Aceh tengah dilanda banjir.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan itu telah mengeluarkan Surat Pernyataan Ketidaksanggupan dalam penanganan tanggap darurat banjir dan longsor yang menerjang wilayahnya. Surat itu diterbitkan pada 27 November 2025.

Penjelasan Pemkab Aceh Selatan Kabag Prokopim Pemkab Aceh Selatan, Denny Herry Safputra, mengatakan, keberangkatan Bupati beserta istri ke Tanah Suci setelah melihat kondisi wilayah Aceh Selatan yang dinilai sudah stabil

Tentunya setelah melihat situasi dan kondisi wilayah Aceh Selatan umumnya yang sudah stabil, terutama debit air yang sudah surut di permukiman warga pada wilayah Bakongan Raya dan Trumon Raya," kata Denny saat dikonfirmasi awak media, Jumat (5/12/2025).

Denny menyebutkan, tidak benar Bupati meninggalkan Aceh Selatan saat banjir masih melanda.

Narasi Bupati meninggalkan rakyatnya ketika bencana banjir melanda, kami sampaikan hal ini tidak tepat," ujarnya.  Menurut Denny, Bupati dan istri sebelum berangkat telah beberapa kali mengunjungi dan menyambangi beberapa lokasi terdampak, seperti wilayah Trumon Raya dan Bakongan Raya. 

Bahkan, kata dia, Bupati turun langsung dengan mengantarkan logistik ke wilayah terdampak dan memastikan masyarakat mendapatkan perhatian. 

Bantuan dari pemerintah langsung tanpa kurang suatu apa pun," ucapnya. Selain itu, kata dia, beberapa titik pengungsian di Aceh Selatan dalam beberapa hari ini masyarakat juga sudah kembali ke rumah masing-masing.  "Terutama wilayah terdampak Kecamatan Trumon Tengah dan Trumon Timur sehingga tidak ada lagi masyarakat wilayah Aceh Selatan yang berada di lokasi pengungsian, demikian kami sampaikan," tuturnya.

Read More

Pemerintah Selidiki Gelondongan Kayu Terbawa Banjir di Sumatera Lewat Citra Satelit

 Pemerintah mengusut gelondongan kayu yang terbawa banjir-longsor saat saat bencana terjadi di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar). Pemerintah menerjunkan satgas penertiban kawasan hutan untuk mengusut gelondong tersebut.

"Saat ini satgas penertiban kawasan hutan sudah turun tangan, menelusuri dugaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir," kata Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (3/12/2025).

Dalam pengusutan gelondong kayu terbawa banjir, pemerintah menggunakan citra satelit. Pemerintah tak main-main membidik aktor pelanggar diduga terkait gelondong kayu di Sumatera.

"Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan untuk memulai penyelidikan. Polri tidak menutup kemungkinan melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran gelondong kayu.

"Terkait masalah penegakan hukum, terkait temuan kayu gelondong yang terkelupas, kami secara lisan sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kehutanan. Besok kami akan rapat bersama untuk menurunkan tim gabungan untuk melakukan proses penyelidikan, pendalaman, terkait dengan peristiwa yang terjadi," ucap Sigit.

"Tentunya apa bila ada pelanggaran hukum, kita akan proses," imbuhnya.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) diketahui tengah mengusut sumber asal gelondong kayu yang terseret banjir di Sumatera. Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq menargetkan pengusutan kasus itu rampung tiga bulan.

"Aku minta tiga bulan nanti, tiga bulan lah mudah-mudahan. Kalau lebih daripada itu nanti masuk angin ya. Kita lupa. Biasanya kriteria bencana itu, kalau sudah tanahnya kering, kita lupa semua itu," kata Hanif di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Selasa (2/12).

Saat ini ada delapan perusahaan yang akan dipanggil oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kedelapan perusahaan itu diketahui bergerak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru, Sumatera Utara.

Hanif mengatakan pihaknya akan mempelajari dokumen dari para perusahaan tersebut. Dia juga segera meninjau langsung lokasi tempat penemuan kayu gelondong di Sumut.

"Insyaallah hari Kamis saya akan ke sana untuk take over, untuk lihat langsung, supaya dapat pikiran, bayangan konstruksi kasusnya seperti apa," jelasnya

Read More

“Menteri LH: Delapan Perusahaan Diduga Perparah Banjir di Sumatera Utara”

 

Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq menyebut terdapat delapan perusahaan yang diduga berkontribusi memperparah banjir di wilayah Sumatra Utara (Sumut).

Ia mengatakan delapan perusahaan tersebut terdiri dari perusahaan tanaman industri, tambang emas hingga perusahaan sawit. Hanif mengatakan mereka beraktivitas di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Batang Toru, Tapanuli Selatan.

"Batang Toru ini memang DAS jadi kotanya Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini ada di sisi lembahnya. Kemudian dia curam, sementara di curamnya itu ada aktivitas, saya mencatat ada delapan entitas," ujarnya kepada wartawan, Selasa (2/12).

Hanif mengatakan temuan ini juga terkonfirmasi dari hasil analisa citra satelit. Deputi Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian LH, kata dia, sudah melayangkan panggilan kepada delapan perusahaan itu pada Senin (8/12).

Ia menjelaskan pembangunan itu dilakukan untuk meminta penjelasan delapan perusahaan itu terkait dengan asal-usul kayu-kayu yang hanyut saat hujan deras di Sumut.

Kami minta mereka menjelaskan semua persoalannya termasuk menghadirkan citra satelit resolusi sangat tinggi pada saat kejadian supaya bisa membuktikan ini kayu itu dari mana asalnya sehingga citra satelit itu harus dibawa ke kita untuk kita rumuskan," tuturnya.

Politisi PAN itu menegaskan harus ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban atas bencana ini. Namun demikian, Hanif juga mengaku menyesal tidak mampu mendeteksi lebih jauh soal potensi bencana.

"Bukan berarti kita tidak sedang berbela sungkawa, kita sangat berduka. Kami sangat menyesal tidak mampu memberitahu hal in lebih lanjut kepada pemerintahan daerah sehingga menimbulkan korban jiwa," ujarnya

"Ini juga ketidakmampuan kita mendeteksi potensi bencana yang terjadi Akibat perubahan iklim ini," imbuhnya.

Read More

“Tanggap Bencana, Prabowo Minta Semua Pihak Bergerak Cepat di Aceh hingga Sumbar”

 - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan perintah terbaru mengenai penanganan bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut) hingga Sumatera Barat (Sumbar). Prabowo memerintahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani banjir di tiga provinsi itu.

Dirangkum detikcom, Minggu (30/11/2025), perintah Prabowo tersebut disampaikan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno. Mengenai perintah itu, Pratikno menyampaikan lagi di hadapan Kepala BNPB, Jajaran TNI-Polri, dan Pemprov Sumatra Utara, di Bandar Udara Silangit, Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Darurat Bencana.

Kata Pratikno, Prabowo memerintahkan mengerahkan seluruh kekuatan nasional untuk menangani banjir di tiga provinsi. Prabowo juga meminta semua kekuatan nasional fokus untuk penanganan tanggap darurat secepat-cepatnya.

Pratikno mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan hingga pemulihan komunikasi di wilayah terdampak di Aceh, Sumut hingga Sumbar. Proses evakuasi, kata Pratikno juga dipercepat.

"Tadi sudah dilaporkan, pemberian logistik terus mengalir dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. Di beberapa titik akan terus bertambah dan akan terus didistribusikan. Jadi ini seluruh kekuatan nasional dikerahkan untuk mempercepat tanggap darurat dan segera memulihkan semuanya," jelasnya.

Pemerintah menyiapkan skenario rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Pratikno menegaskan pemerintah juga tetap akan fokus ke penanganan tanggap darurat.

"Di saat yang sama kami juga menyiapkan skenario untuk pemulihan. Rehabilitasi dan rekonstruksi. Tentu saja kita fokus ke tanggap darurat, tapi tahapan skenario rehabilitasi, rekonstruksi, kita siagakan," tuturnya.

Pemerintah kini tengah melakukan percepatan penyediaan hunian sementara bagi warga yang kehilangan tempat tinggal. Pratikno menyebut pemerintah akan melakukan percepatan penanganan darurat di lapangan.

"Ada beberapa hal yang perlu diprioritaskan. Saya sudah diskusi dengan Menko Infrastruktur tentang bagaimana pemulihan secara cepat bisa dilakukan termasuk untuk hunian sementara," ujarnya.

"Kita akan dukung bagaimana resources dikerahkan. Tapi tentu saja bukan hanya pengerahan sumber daya, tapi bagaimana sinergis di lapangan," tambahnya.

Pratikno juga memberikan apresiasi kepada aparat yang bekerja di lapangan. Dia juga mengapresiasi relawan yang telah membantu penanganan bencana ini.

"Terima kasih kepada personel TNI, Polri, Pemda yang bekerja keras untuk hunian sementara bisa dilakukan sambil nanti kita rehabilitasi dan rekonstruksi juga akan segera dilakukan," ucapnya.

Read More

Daftar Korban Tewas dan Pengungsi Banjir Sumut, Aceh, dan Sumbar

 

BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia imbas banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai 164 orang sampai Jumat. 

-- BNPB mencatat jumlah korban meninggal dunia imbas banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat, mencapai 174 orang sampai Jumat (28/11) sore.

Kepala BNPB Suharyanto mengatakan korban tewas paling banyak berasal dari Sumut yakni 116 orang. Kemudian ada 42 orang masih dalam pencarian.

Kemudian di wilayah Aceh, korban tewas karena banjir dan longsor sebanyak 25 orang dan 25 orang lainnya masih hilang.

Selanjutnya untuk wilayah Sumbar, kata Suharyanto, korban meninggal dunia sebanyak 23 orang. Lalu 12 orang lainnya masih dalam pencarian.

"Tiga provinsi ini relatif bencananya besar meskipun kalau dibandingkan dengan Sumut, Aceh, Sumbar ini relatif lebih ringan. Tapi bukan berarti ringan kalau dibandingkan dengan Sumut, Aceh," ujarnya.

Berikut rincian korban jiwa dan pengungsi dari BNPB per Jumat (28/11):

Provinsi Sumut

Korban meninggal dunia: 116 orang

Korban hilang: 42 orang

Rinciannya:

- Tapanuli Utara: 11 orang

- Tapanuli Tengah: 47 orang

- Tapanuli Selatan: 32 orang

- Kota Sibolga: 17 orang

- Humbang Hasudutan: 6 orang

- Kota Padang Sidempuan: 1 orang

- Pakpak Bharat: 2 orang

Jumlah pengungsi lebih dari 3.800 kepala keluarga (KK)

Rinciannya:

- Tapanuli Utara 600 KK

- Tapanuli Tengah 1.100 KK

- Tapanuli Selatan 250 KK

- Kota Sibolga 200 KK

- Humbang Hasudutan 150 KK

- Mandailing Natal 1.500 KK

Provinsi Aceh

Korban meninggal dunia: 35 orang

Korban hilang: 25 orang

Korban terbanyak berasal dari Bener Meriah, Aceh Tenggara, dan Aceh Tengah.

Pendataan masih berlangsung di sejumlah wilayah seperti Aceh Timur, Aceh Singkil, dan Aceh Utara.

Jumlah pengungsi: 4.846 KK di sejumlah kabupaten/kota

Provinsi Sumbar

Korban meninggal dunia: 23 orang Korban hilang: 12 orang

Tersebar di beberapa wilayah seperti Padang Panjang, Tanah Datar, Agam, Kota Padang, serta Pasaman Barat.

Jumlah pengungsi: 3.900 KK di sejumlah kabupaten/kota

Read More

Jejak Kasus Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi hingga Direhabilitasi Prabowo

 

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada eks Dirut ASPD, Ira Puspadewi usai divonis penjara karena dinilai rugikan negara Rp1,25 triliun.

Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi terhadap tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi Kerja Sama Usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022.Mereka masing-masing eks Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspadewi; eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP, Muhammad Yusuf Hadi; dan eks Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono.

Vonis 4,5 kepada ketiganya menjadi sorotan meski majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menyatakan mereka tak menerima aliran uang dalam kasus tersebut.

Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11).Dasco menyebut Komisi hukum DPR sebelumnya telah menyampaikan hasil kajian kepada Presiden terkait kasus tersebut. Kajian itu dilakukan setelah DPR menerima banyak aspirasi masyarakat.

Meski begitu, Dasco tak mengungkap hasil kajian untuk memberikan rehabilitasi tersebut."Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan sejak Juli 2024," ujarnya

Menurut KUHAP rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya.

Hak ini diberikan karena penangkapan, penahanan, penuntutan, atau pengadilan yang dilakukan dinilai tanpa alasan berdasarkan undang-undang, atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

KPK telah merespons pemberian rehabilitasi terhadap Ira dan dua terdakwa lain dalam kasus itu. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan pemberian rehabilitasi dengan proses hukum merupakan dua hal berbeda.

Menurut dia, KPK telah melewati semua proses hukum dalam kasus itu dengan baik. Apalagi, secara formil, penanganan perkara akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP tahun 2019-2022 sudah diuji lewat Praperadilan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan KPK dinyatakan menang.

"Terkait dengan hal tersebut bagi kami itu bukan merupakan preseden buruk karena ini berbeda ya," ujar Asep dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/11) malam.

Lalu, bagaimana duduk perkara kasus tersebut yang sejak awal diduga mengakibatkan kerugian negara hingga Rp1,25 triliun?

Penetapan tersangka

KPK telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus tersebut lewat Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 1072 Tahun 2024 tertanggal 19 Agustus 2024.KPK kala itu menilai angka kerugian negara dalam kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry Persero tahun 2019-2022 mencapai Rp1,27 triliun, lebih besar dari nilai jumlah kerugian belakangan sebesar Rp1,25 triliun.

KPK telah memulai proses penyidikan kasus sejak 11 Juli 2024. Meski telah ada tersangka, KPK belum mengumumkannya kepada publik, karena alasan belum ada penangkapan maupun penahanan.

Praperadilan

Pada 28 Agustus 2024, Ira yang kala itu masih menjabat sebagai Direktur Utama ASDP mendaftarkan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.Dalam petitumnya, dia meminta hakim tunggal Praperadilan menyatakan surat KPK pada 19 Agustus tentang penetapan dirinya sebagai tersangka tidak sah.

Selain Ira, permohonan praperadilan juga diajukan dua tersangka lain, yakni Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.

Namun, pada Senin 23 September 2024, hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan tidak dapat menerima praperadilan Ira dan dua tersangka lain dalam kasus itu.

"Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)," ujar Pejabat Humas PN Jakarta Selatan Djuyamto saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis sehari setelahnya.

Penahanan

KPK resmi menahan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi terkait proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tahun 2019-2022, pada 14 Februari 2025.Mereka yakni, Direktur Utama PT ASDP Ira Puspadewi; Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono; dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi.

Ketiganya lalu ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Klas I Jakarta Timur Cabang Rumah Tahanan KPK hingga kasusnya dilimpahkan ke pengadilan.

Pelimpahan kasus dan peradilan

Pada Juni 2025, berkas kasus ketiganya dilimpahkan ke jaksa penuntut umum sidang perdana kasus tersebut digelar mulai 10 Juli 2025.

"Ketua majelis sudah menetapkan untuk sidang perdana digelar pada Kamis, 10 Juli 2025 dengan agenda mendengarkan pembacaan dakwaan," ujar Juru Bicara Pengadilan Tipikor Jakarta Andi Saputra, Jumat (4/7).Perkara dengan perkara nomor: 68/Pid.Sus-TPK/PN.Jkt.Pst itu diperiksa dan diadili oleh ketua majelis Sunoto dengan hakim anggota Ni Kadek Susantiani dan Mardiantos.

Dalam perkara ini ada satu orang lain yang diproses KPK. Dia ialah Pemilik PT Jembatan Nusantara Group bernama Adjie. Penahanan Adjie dibantarkan karena yang bersangkutan sedang sakit.

Penuntutan dan vonis

Pada 30 Oktober 2025, Ira dituntut pidana 8 tahun dan 6 bulan penjara serta denda sejumlah Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan karena dinilai merugikan keuangan negara sejumlah Rp1,25 triliun.

Sementara, Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono dan Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dituntut dengan pidana masing-masing 8 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 4 bulan kurungan.

Menurut jaksa, Ira dkk telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan pertama.

Namun, pada 20 November, Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat menghukum mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi dengan pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara.

Jumlah vonis itu lebih ringan empat tahun dari tuntutan jaksa. Sementara itu, Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP periode Juni 2020-sekarang Harry Muhammad Adhi Caksono divonis dengan pidana masing-masing 4 tahun penjara dan denda sebesar Rp250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dalam menjatuhkan vonis tersebut, hakim mengungkapkan sejumlah hal yang memberatkan dan meringankan. Hal memberatkan di antaranya para terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan negara sebagai Direksi BUMN.

Adapun hal meringankan, perbuatan para terdakwa bukan kesalahan murni untuk melakukan korupsi, melainkan kelalaian. Ira dkk terbukti juga tidak menerima keuntungan finansial, para terdakwa memiliki tanggungan keluarga, serta terdapat beberapa aset yang diperoleh dari aksi korporasi yang dapat dioperasikan untuk kepentingan publik.

Hakim menyatakan tak ada fakta hukum yang menunjukkan para terdakwa telah menerima keuntungan pribadi.

Rehabilitasi Prabowo

Lima hari kemudian pada 25 November 2025, Presiden Prabowo memberikan rehabilitasi terhadap Ira, Yusuf Hadi, dan Harry Muhammad.

"Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, Alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (25/11).Namun, baik Dasco maupun pihak Istana belum mengungkap pertimbangan atas pemberian rehabilitasi tersebut.

Dasco menyebut pihaknya telah menerima pengaduan dan aspirasi terkait permasalahan ASDP pada periode Juli 2024. Ia mengaku sudah meminta Komisi III untuk mengkaji aspirasi tersebut.

"Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke Komisi Hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan sejak Juli 2024," ujarnya.

KPK tunggu surat Rehabilitasi

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan lembaga antirasuah harus menerima terlebih dahulu surat keputusan pemberian rehabilitasi dari pemerintah, yakni Kementerian Hukum.

"Setelah itu, kami segera melakukan proses terhadap surat tersebut," ujar Asep di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa.Ia kemudian menjelaskan bahwa pimpinan KPK akan mengeluarkan surat keputusan untuk membebaskan ketiga terdakwa tersebut setelah seluruh proses telah selesai dilakukan.

"Jadi, ada proses. Kita tunggu saja petugas dari Kementerian Hukum mengantarkan surat keputusan tersebut," katanya.

Read More

Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi yang Divonis 4,5 Tahun Penjara

 

Presiden RI Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Selain Ira, dua terdakwa lain dalam kasus korupsi di ASDP yang menjerat Ira, Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono, juga diberikan rehabilitasi

Setelah DPR RI menerima berbagai aspirasi dari masyarakat, kelompok masyarakat, kami kemudian meminta ke komisi hukum untuk melakukan kajian terhadap penyelidikan yang mulai dilakukan sejak Juli 2024," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Istana, Jakarta, Selasa (25/11/2025). "Dari hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, alhamdulillah pada hari ini Presiden RI Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap 3 nama tersebut," imbuhnya.

Vonis Ira Puspadewi Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, dijatuhi vonis 4,5 tahun penjara. Ira Puspadewi dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi terkait kerja sama usaha (KSU) dan proses akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) pada periode 2019–2022.

Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ira Puspadewi dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara, dan denda Rp 500 juta subsider 3 bulan penjara,” kata Hakim Ketua Sunoto, saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikutip pada Selasa (25/11/2025).

Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi yakni 8,5 tahun penjara.

Majelis hakim menilai, Ira terbukti memperkaya pemilik PT JN, Adjie, senilai Rp 1,25 triliun melalui proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP. Meski terbukti memperkaya orang lain atau korporasi, Ira dinilai tidak menerima keuntungan pribadi sehingga tidak dikenakan pidana berupa uang pengganti.

Direktur Komersial dan Pelayanan PT ASDP Ferry Muhammad Yusuf Hadi dan mantan Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP Ferry Harry Muhammad Adhi Caksono juga divonis bersalah dalam perkara yang sama. Keduanya masing-masing dihukum 4 tahun penjara dengan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan penjara. Perbuatan ketiga terdakwa ini diyakini telah melanggar dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1.

Minta perlindungan Prabowo Seusai divonis, Ira meminta perlindungan dari Prabowo karena ia merasa telah berbuat baik untuk bangsa dan negara Indonesia. “Kami mohon perlindungan hukum dari Presiden RI bagi profesional, khususnya BUMN yang melakukan proposal besar untuk bangsa, bukan hanya untuk perusahaan tapi untuk bangsa Indonesia,” ujar Ira usai sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (20/11/2025). Ira menegaskan, tidak ada motif korupsi pada proses akuisisi PT JN oleh PT ASDP, melainkan murni untuk menguatkan operasional ASDP di wila wilayah terdepan, terluar,tertinggi (3T).

Read More

Serba-serbi Gibran di KTT G20: Dari soal Bebas Visa hingga Kepalan tangan

 Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 2025 dengan sejumlah momen penting dan pernyataan yang menjelaskan posisi diplomatik dan ekonomi Indonesia di panggung global. Jurnalis Kompas.com Rahel Narda Chaterine ikut serta dalam kunjungan kerja rombongan Wapres Gibran di Afrika Selatan.

Ikuti laporan langsung tentang kegiatan Wakil Presiden Gibran di sini. Dalam forum tersebut, Gibran perdana memamerkan sistem pembayaran digital asal Indonesia, QRIS.

Di hadapan para petinggi negara dan delegasi G20, Gibran menegaskan bahwa Indonesia mendorong inklusi keuangan. "Sistem pembayaran digital nasional kami, QRIS, menunjukkan bagaimana solusi digital yang sederhana dan berbiaya rendah dapat mendorong partisipasi dalam perekonomian dan meminimalkan ketimpangan," kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu (22/11/25).

Menurut Gibran, teknologi yang sedang berkembang seperti aset kripto, token digital, dan Bitcoin dapat menciptakan peluang sekaligus risiko. Dia juga mengatakan, Indonesia mendorong agar forum G20 dapat membuka dialog soal intelijen ekonomi.

Oleh karena itu, Indonesia mengusulkan agar G20 memulai dialog tentang intelijen ekonomi," ujar dia. Gibran juga menyampaikan bahwa Indonesia yakin pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga harus adil dan inklusif dalam rangka untuk memajukan setiap bangsa. Indonesia juga turut menyambut baik fokus G20 pada sektor keuangan berkelanjutan

Indonesia-Afrika Selatan bebas visa Gibran juga mengumumkan bahwa Indonesia-Afrika Selatan menyepakati bebas visa. Dia mengatakan, kesepakatan bebas visa itu dicapai saat Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengunjungi Indonesia dan bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, pada 22 Oktober 2025.

Kunjungan Presiden Ramaphosa beberapa minggu lalu ke Indonesia mencerminkan kerja sama yang erat antara kedua negara," kata Gibran. "Kedua presiden sepakat untuk bebas visa masuk, jadi saya pikir ini kabar baik bagi Anda semua, tidak ada lagi visa," sambung dia. Pamer program MBG Di sesi kedua, Gibran memamerkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Sabtu (22/11/2025). "Presiden Indonesia berfokus pada ketahanan pangan dan makanan bergizi gratis bagi 80 juta pelajar dan ibu hamil sebagai investasi strategis," kata Gibran, dalam pidatonya, Sabtu.

Sebab, ketahanan pangan bukan sekadar agenda ekonomi, melainkan kebutuhan mendasar bagi rakyat Indonesia. Menurut dia, program MBG di Indonesia sekaligus mendorong pengusaha lokal sehingga berdampak pada ekonomi masyarakat. "Hal ini mendorong penggunaan produk lokal, memberdayakan petani dan peternak, sekaligus memperluas kegiatan ekonomi di berbagai bidang," tutur dia.

Soroti krisis dunia Gibran juga menyoroti krisis di berbagai belahan dunia. Karenanya, diperlukan solidaritas global 

Solidaritas global dan kepemimpinan yang tegas dibutuhkan untuk mengatasinya," kata dia. Gibran juga menyoroti soal bencana alam yang kerap terjadi di Indonesia. Bagi Indonesia, kata dia, ketahanan bukanlah slogan, melainkan kenyataan sehari-hari. "Sebagai negara kepulauan yang terletak di Cincin Api Pasifik, Indonesia menghadapi lebih dari 3.000 bencana setiap tahun, mulai dari gempa bumi, banjir, hingga letusan gunung berapi," ujar Gibran.

Dari situlah Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan. Konsep ini diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia hingga perlindungan lingkungan. "Indonesia mempromosikan konsep ketahanan berkelanjutan, sebuah kerangka kerja yang memungkinkan pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan perlindungan lingkungan berjalan selaras," kata Gibran

Kepalkan tangan Berdasarkan pantauan Kompas.com, Gibran juga beberapa kali terlihat mengepalkan tangan.

Gestur itu menekankan pesan-pesan pentingnya tentang pertumbuhan global yang adil, inklusif, dan pembiayaan berkelanjutan. Mantan Wali Kota Solo ini mengepalkan satu tangannya saat menyebut bahwa KTT G20 tahun 2025 merupakan momen bersejarah karena digelar di benua Afrika.

Ini adalah KTT G20 bersejarah, yang pertama kali diselenggarakan di benua Afrika," kata Gibran. Dia juga kembali mengepalkan tangan ketika menyinggung pertumbuhan global harus adil dan inklusif.

Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan global harus tidak hanya kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk meningkatkan kesejahteraan setiap negara," ujar dia. Selanjutnya, Gibran mengepalkan tangan saat menyampaikan pembiayaan berkelanjutan yang adil dan seimbang. "Indonesia menyambut fokus G20 pada pembiayaan berkelanjutan, namun ambisi harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengejar adaptasi, mitigasi, serta transisi yang adil dan seimbang," kata dia

Menutup pidatonya, Gibran tampak mengepalkan kedua tangannya di dada.

Kedua tangan dikepalkan dan diangkat ke depan dada saat menyebut kata 'memberdayakan' dan 'mengangkat'. "Kerja sama harus memberdayakan, bukan mendikte. Kerja sama harus mengangkat, bukan menciptakan ketergantungan," tegas Gibran.

Read More

Gus Ipul Minta Jaga Ketenangan soal Gejolak PBNU: Tunggu Info Syuriah

 

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) buka suara soal isu pemakzulan Ketua Umum (Ketum) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya yang tengah berembus. Ia meminta seluruh elemen pengurus NU untuk tenang menyikapi hal itu.

Isu pemakzulan itu terungkap melalui dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang beredar.

Dokumen tersebut ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, namun belum ada konfirmasi dari yang bersangkutan ihwal keabsahannya.

Menyikapi dinamika itu, Gus Ipul mengimbau seluruh pengurus NU di semua tingkatan mulai dari PBNU, PWNU, PCNU, MWCNU hingga Ranting NU tetap tenang dan menjaga suasana tetap kondusif.

Gus Ipul menegaskan, apa yang terjadi saat ini merupakan perkara organisasi biasa yang sedang ditangani oleh jajaran Syuriah PBNU sesuai mekanisme internal yang berlaku.

Ini dinamika organisasi yang sedang berjalan. Saya minta semua pengurus dan warga NU tetap tenang, tidak terbawa arus berita yang menyesatkan, dan tidak memperbesar kesalahpahaman," kata Gus Ipul, melalui keterangan resmi yang dibagikan oleh staf khususnya, Jumat (21/11).

Ia meminta seluruh pengurus NU di berbagai tingkatan untuk tetap berkonsolidasi, menjaga ukhuwah, serta menahan diri dari langkah atau pernyataan yang dapat memperkeruh keadaan.

"Ikuti seluruh perkembangan hanya melalui informasi resmi yang disampaikan jajaran Syuriah PBNU. Jangan terpengaruh kabar yang tidak jelas sumbernya," tegasnya.

Menteri Sosial RI ini menambahkan, seluruh proses organisasi saat ini berada di tangan pemilik otoritas tertinggi dalam struktur PBNU, yakni jajaran Syuriah PBNU yang dipimpin Rais Aam dan dua wakil Rais Aam.

"Kita serahkan sepenuhnya kepada Rais Aam dan para wakilnya. Insya Allah semua akan diselesaikan dengan baik, proporsional, dan sesuai adab organisasi," ungkapnya.

Gus Ipul juga mengajak seluruh warga Nahdlatul Ulama untuk memperbanyak salawat dan menjaga ketenangan hati. Ia memastikan dinamika internal PBNU akan diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang sah dan penuh kehati-hatian.

"Mari tetap menjaga suasana teduh. Perbanyak sholawat, jangan ikut menyebarkan kabar yang tidak pasti," pungkasnya.

Isu pemakzulan Gus Yahya mencuat setelah beredar dokumen Risalah Rapat Harian Syuriyah PBNU tanggal 20 November 2025 yang ditandatangani Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Dokumen risalah itu berisi keputusan rapat yang digelar pengurus PBNU di Hotel Aston City Jakarta, 20 November 2025, pukul 17.00-20.00 WIB.

Ada lima poin penting keputusan rapat, salah satunya adalah keputusan hasil musyawarah bahwa Rais Aam dan dua wakil Rais Aam bahwa KH Yahya Cholil Staquf harus mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum PBNU dalam waktu 3 hari terhitung sejak diterimanya keputusan rapat harian Syuriyah PBNU.

"Jika dalam waktu 3 hari tidak mengundurkan diri, rapat Syuriyah PBNU memutuskan memberhentikan KH Yahya Cholil Staquf dari jabatan Ketua Umum PBNU," demikian tertulis dalam dokumen risalah tersebut.

Read More