Mendagri Tegur Gubernur yang Protes TKD Dipotong: Faktanya Banyak Pemborosan, lalu kena OTT.

 Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal (Purn) Tito Karnavian menegur para gubernur yang protes terhadap pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD). Tito meminta mereka untuk tidak pesimistis dan langsung resisten ketika anggaran di pangkas.

Tito juga meminta para gubernur untuk introspeksi diri, bahwa selama ini banyak terjadi pemborosan anggaran. "Jangan kemudian menjadi pesimis, dan langsung resisten ketika melihat dampak. Lihat juga faktanya, banyak terjadi pemborosan. Lihat juga faktanya, banyak juga yang terjadi tidak efisien, dan kemudian akhirnya jadi masalah hukum," ujar Tito di Hotel Pullman, Jakarta Barat, Kamis (9/10/2025).Tito mengatakan, akibat pemborosan anggaran, kepala daerah kerap terkena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Maka dari itu, Tito berpesan kepada para gubernur untuk memakai anggaran secara tepat sasaran.

Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran, efisienkan. Kalau ada masalah, nanti kita terbuka. Kita bicarakan. Termasuk,sudah ketemu (menkau) pak purbaya, katanya.Tito menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pun meminta gubernur untuk melakukan exercise terlebih dahulu atas anggaran yang dimiliki usai TKD dipangkas.

Nantinya, daerah yang betul-betul kesulitan pasti bakal dicarikan solusi. "Pak Purbaya menyampaikan, exercise dulu. Silakan, nanti kita lihat daerah yang betul-betul kesulitan. Kira-kira begitu," imbuh Tito.Sebelumnya, sejumlah gubernur dari berbagai provinsi menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025) pagi. Pertemuan tersebut dilakukan atas permintaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sebagai bentuk protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD). Diketahui, pemerintah telah menambah alokasi anggaran TKD dalam APBN 2026 sebesar Rp 43 triliun, dari Rp 649,99 triliun menjadi Rp 693 triliun.

Namun, meskipun sudah ditambah, anggaran TKD 2026 tetap lebih kecil dibandingkan alokasi pada APBN 2025 sebesar Rp 919,87 triliun. Para kepala daerah menilai, kebijakan ini membebani daerah, terutama dalam pembiayaan pegawai dan pembangunan infrastruktur.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution dan Gubernur Aceh Muzakir Manaf turut menghadiri audiensi tersebut.

Salah satu juru bicara dalam pertemuan tersebut adalah Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda.Sherly menyampaikan bahwa seluruh pemerintah daerah sepakat menolak pemotongan anggaran yang dinilai terlalu besar dan berdampak pada program pembangunan. “Semuanya tidak setuju karena kemudian kan ada beban PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) yang cukup besar, ada janji untuk pembangunan jalan dan jembatan yang cukup besar," terang Sherly,

Menurut dia, pemotongan dana hampir 20-30 persen di setiap daerah, termasuk di Jawa Tengah yang hampir mencapai 60-70 persen, dinilai berat oleh para kepala daerah. Ia melanjutkan, banyak daerah yang kesulitan menyeimbangkan belanja pegawai dengan pembangunan infrastruktur akibat kebijakan ini.

“Kalau transfernya dikurangi, mau tak mau daerah akan memotong program lain. Padahal masyarakat menunggu janji-janji pembangunan yang sudah kami tetapkan “ kata kami.

Read More

Benjamin Paulus Dilantik Jadi Wamenkes, Akhmad Wiyagus Jadi Wamendagri

 

Presiden RI Prabowo Subianto menambah dua posisi wakil menteri (wamen) di Kabinet Merah Putih, yakni Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) dan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri). Posisi Wamenkes baru diisi oleh Benjamin Paulus Octavianus, seorang dokter spesialis paru. Sementara Wamendagri baru yang dilantik yaitu Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32/M Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029, yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nunik Purwanti.

Dengan pelantikan Benjamin Paulus, posisi wamenkes diisi dua orang, yaitu Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus.Sementara, dengan pelantikan Wiyagus, posisi wamendagri diisi tiga orang, yakni Bima Arya Sugiarto, Ribka Haluk, dan Akhmad Wiyagus. Setelah isi keppres dibacakan, Prabowo pun membacakan sumpah.

Bersediakah saudara-saudara untuk mengucapkan sumpah janji menurut agama masing-masing?" tanya Prabowo. "Bersedia," jawab pejabat yang dilantik.yang diikuti para pejabat yang dilantik. Pelantikan ini turut disaksikan dan dihadiri sejumlah tokoh pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan para menteri Kabinet Merah Putih lainnya.

Read More

Gubernur Mualem Protes ke Purbaya Duit Aceh Dipotong 25 Persen

 Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyampaikan protes kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa karena anggaran daerahnya dipotong 25 persen.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," tegas Mualem usai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

"Kalau Aceh (dipotong) 25 persen, yang lain-lain ada 30 persen-35 persen, bervariasi," sambungnya.

Mualem menegaskan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) menjadi masalah bagi para gubernur. Oleh karena itu, 18 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) menggeruduk langsung kantor Purbaya pagi tadi.

Ia mendesak pemerintah pusat bisa mengambil kebijakan sesuai dengan harapan pemerintah provinsi.

"Sebenarnya banyak persoalan yang kami bahas tadi di dalam (dengan Menkeu Purbaya). Pertama sekali, masalah infrastruktur di semua provinsi (dan) kabupaten/kota. Jadi, kami sampaikan kepada Pak Menteri (Purbaya) supaya agar dapat dibenahi lah semaksimal mungkin di provinsi masing-masing," tegas Mualem.

Besaran TKD di APBN 2026 memang disorot, bahkan diprotes sejumlah pihak. Awalnya, pemerintah hanya mengalokasikan Rp650 triliun atau turun 29 persen dibandingkan anggaran 2025, yakni Rp919 triliun.

Gejolak di daerah sempat pecah gara-gara banyak pemerintah daerah (pemda) mengerek tarif pajak secara gila-gilaan. Purbaya yang baru menjabat sebagai menteri keuangan pada awal September 2025 akhirnya menambah Rp43 triliun dana TKD untuk tahun depan, yakni menjadi Rp693 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui bahwa potongan TKD terlalu banyak. Akan tetapi, ia mengkritisi kinerja pemda yang diklaim membuat pemerintah pusat tak percaya.

"Kalau mereka (pemda) mau bangun daerahnya kan harusnya dari dulu sudah bagus. Anggarannya enggak ada yang hilang sana-sini, tapi salah satu concern di sana adalah banyak melesetnya," sindir Purbaya dalam Konferensi Pers usai pertemuan dengan para gubernur.

"Saya kan ke pemerintahan, baru. Image mereka (pemda) kurang bagus kan di mata pemimpin-pemimpin di atas, kelihatannya. Jadi, kalau mereka bisa perbaiki image itu, ya enggak ada keberatan. Desentralisasi jalan lagi, bukan sentralisasi," tegasnya.

Kendati demikian, ia berjanji akan tetap berupaya menambah dana TKD tahun depan. Purbaya menyebut hal itu bakal menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan penerimaan negara.

Read More

Dideportasi, Aktivis Global Sumud Flotilla: Kami Diperlakukan Bak Binatang

 

Sebanyak 137 Aktivis Global Sumud Flotilla yang dideportasi dari Israel tiba di Istanbul, Turki. Para aktivis internasional itu mengaku menjadi sasaran kekerasan dan 'diperlakukan seperti binatang'.

Dilansir AFP, Minggu (5/10/2025), Armada Global Sumud Flotilla berlayar sejak bulan lalu untuk mengangkut bantuan ke Gaza yang dilanda perang. Kapal-kapal ini mengangkut bantuan serta para politisi dan aktivis, termasuk aktivis Swedia Greta Thunberg.

Akan tetapi Israel memblokade kapal-kapal tersebut, menahan lebih dari 400 orang yang mulai dideportasi pada hari Jumat. Selanjutnya, dari jumlah tersebut, 137 aktivis dari 13 negara terbang ke Istanbul pada hari Sabtu, di antaranya 36 warga negara Turki.

Para aktivis diterbangkan ke Istanbul dengan pesawat Turkish Airlines yang disewa khusus. Keluarga para aktivis Turki terlihat menunggu kedatangan mereka di ruang VIP di dalam bandara Istanbul, mereka mengibarkan bendera Turki dan Palestina serta meneriakkan "Israel pembunuh".

Para aktivis Turki akan menjalani pemeriksaan medis saat tiba dan akan hadir di pengadilan pada hari Minggu untuk memberikan kesaksian.

Seorang politisi Italia menceritakan momen Israel mencegat kapal yang membawa bantuan kemanusiaan untuk Gaza tersebut. Ia mengatakan sejumlah kapal terkena meriam air. Kemudian penumpang kapal dibawa ke pantai oleh pasukan Israel.

"Kami dicegat oleh sejumlah besar kapal militer," ujar Paolo Romano, seorang anggota dewan daerah dari Lombardy di Italia, kepada AFP di bandara Istanbul.

"Beberapa kapal juga terkena meriam air. Semua kapal dievakuasi oleh orang-orang bersenjata lengkap dan dibawa ke pantai," kata pria berusia 29 tahun itu.Romano mengatakan tentara Israel meminta penumpang kapal tersebut berlutut. Militer Israel juga disebut melakukan kekerasan psikologis dan fisik kepada aktivis.

"Mereka memaksa kami berlutut, tengkurap. Dan jika kami bergerak, mereka memukul kami. Mereka menertawakan, menghina, dan memukul kami," katanya."Mereka menggunakan kekerasan psikologis dan fisik," lanjutnya.

Romano mengatakan militer Israel juga mencoba memaksa penumpang yang terdiri dari aktivis dan politikus tersebut mengaku memasuki Israel secara ilegal."Tapi kami tidak pernah memasuki Israel secara ilegal. Kami berada di perairan internasional dan merupakan hak kami untuk berada di sana," ujarnya.

Kemudian saat tiba di daratan, penumpang armada Global Sumud Flotilla dibawa ke penjara dan ditahan tanpa diizinkan keluar. Selain itu Romano menyebut para penumpang juga tidak diberi air minum kemasan.

"Mereka membuka pintu di malam hari dan meneriaki kami dengan senjata untuk menakut-nakuti kami," katanya.

"Kami diperlakukan seperti binatang," imbuhnya.Sementara itu aktivis Malaysia, Iylia Balqis (28), mengatakan pencegatan kapal-kapal oleh Israel adalah "pengalaman terburuk".

"Kami diborgol (dengan tangan di belakang punggung), kami tidak bisa berjalan, beberapa dari kami dipaksa berbaring tengkurap di tanah, lalu kami tidak diberi air, dan beberapa dari kami tidak diberi obat," katanya.

Lebih lanjut, Jurnalis Italia Lorenzo D'Agostino, yang berada di atas armada kapal untuk meliput misinya, mengatakan para aktivis diculik di perairan internasional ketika berada 88 kilometer dari Gaza

Dua hari yang mengerikan yang kami habiskan di penjara. Kami sekarang bebas berkat tekanan dari publik internasional yang mendukung Palestina," kata Lorenzo D'Agostino.

"Saya sangat berharap situasi ini segera berakhir karena perlakuan yang kami terima sangat biadab," ujarnya..

137 Aktivis Dideportasi

Sebelumnya, Israel mendeportasi 137 aktivis Italia yang ditahan dari armada bantuan untuk Gaza, Global Sumud Flotilla. Mereka yang dideportasi adalah warga negara Amerika Serikat, Italia, Inggris, Swiss, Yordania dan beberapa negara lainnya.

"137 provokator armada Hamas-Sumud dideportasi hari ini ke Turki," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam postingan X, dilansir kantor berita AFP, Minggu (5/10/2025)."Israel berusaha untuk mempercepat deportasi semua provokator," imbuhnya.

Read More

Eks Jaksa Agung-Mantan Pimpinan KPK Ajukan Amicus Curiae Praperadilan nadiem.

 Sebanyak 12 tokoh mengajukan diri untuk menyampaikan pendapat hukum dalam bentuk amicus curiae atau sahabat pengadilan dalam sidang praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Ada mantan Jaksa Agung Marzuki Darusman hingga mantan pimpinan KPK Amien Sunaryadi yang mengajukan diri.

Permohonan itu disampaikan dalam sidang perdana praperadilan Nadiem di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2025). Peneliti pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Arsil serta anggota Transparency International Natalia Soebagjo membacakan permohonan itu di pengadilan.

"Amicus curiae ini dimaksudkan untuk memberikan masukan kepada hakim ketua Yang Mulia perihal hal-hal penting yang seharusnya diperiksa dalam proses praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka," kata Arsil.

Arsil mengatakan 10 tokoh lainnya berhalangan hadir untuk menyampaikan langsung amicus curiae tersebut di sidang hari ini. Dia mengatakan amicus curiae ini tak hanya ditujukan untuk praperadilan Nadiem, tapi juga praperadilan penetapan tersangka secara umum.

"Pendapat hukum ini tidak secara khusus hanya kami tujukan untuk perkara ini semata, namun juga untuk pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka secara umum demi tegaknya prinsip fair trial dalam penegakan hukum di Indonesia," ujarnya.

Arsil mengatakan pihaknya tak meminta hakim mengabulkan atau menolak praperadilan Nadiem. Dia mengatakan amicus curiae disampaikan terkait bagaimana seharusnya proses praperadilan mengadili seseorang.

"Kami tidak bermaksud untuk meminta yang mulia untuk mengabulkan atau menolak permohonan praperadilan dalam perkara ini, karena itu bukan kompetensi kami," ujarnya.

Sebagai informasi, amicus curiae sendiri merupakan bentuk partisipasi publik dalam proses persidangan. Meski demikian, pendapat amicus curiae tidak termasuk dalam alat bukti dalam proses persidangan.

Berikut ini daftar 12 tokoh tersebut:

1. Mantan Pimpinan KPK periode 2003-2007, Amien Sunaryadi

2. Pegiat antikorupsi dan Pendiri Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Arief T Surowidjojo

3. Peneliti senior pada Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan, Arsil

4. Pegiat antikorupsi dan juri Bung Hatta Anti Corruption Award, Betti Alisjahbana

5. Mantan Pimpinan KPK periode 2003-2007, Erry Riyana Hardjapamekas

6. Penulis dan pendiri majalah Tempo, Goenawan Mohamad

7. Aktivis dan akademisi, Hilmar Farid

8. Mantan Jaksa Agung Periode 1999-2001, Marzuki Darusman

9. Mantan Direktur Utama PLN periode 2011-2014, Nur Pamudji

10. Pegiat antikorupsi dan Anggota International Council of Transparency International, Natalia Soebagjo

11. Advokat, Rahayu Ningsih Hoed

12. Advokat, Todung Mulya Lubis.

Read More

Cikande Tercemar Radioaktif, Kelembagaan Nuklir dan Radiasi Disorot

 Kelembagaan nuklir dan radiasi nasional menjadi sorotan usai terjadinya kasus pencemaran radioaktif Cesium-137 (Cs-137) di kawasan industri Cikande, Serang, Banten.

Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS Mulyanto menyebut kasus ini menunjukkan lubang besar dalam sistem pengawasan radiasi di pintu masuk pelabuhan dan lemahnya kelembagaan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten).

"Kasus Cikande ini tidak boleh dianggap sebagai insiden biasa. Ini menunjukkan negara lengah melindungi rakyat dari ancaman radiasi berbahaya karena kelembagaan pengawasan yang lemah dan alat deteksi yang dibiarkan rusak," ujarnya dalam sebuah keterangan, Rabu (1/10).

Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat kembali kelembagaan terkait pengelolaan sumber daya serta teknologi nuklir dan radiasi di Indonesia.

Mulyanto menduga kejadian tersebut karena Radiation Portal Monitor (RPM), yang semestinya menjadi garda depan penyaring bahan beradiasi, tidak berfungsi karena perawatan dan kalibrasi terhenti akibat keterbatasan anggaran.

Pembubaran Kementerian Riset dan Teknologi dinilai membuat Bapeten kehilangan payung koordinasi dan akses anggaran yang memadai.Kemudian, Kepala dan Sekretaris Utama Bapeten juga tengah kosong karena pensiun, dan hingga kini hanya dijabat Pelaksana Tugas (Plt). Hal tersebut membuat lemah daya dorong koordinasi lintas kementerian/lembaga.

Selain itu, ia juga menyoroti Badan Tenaga Nuklir (BATAN) yang menjadi tempat berhimpun ahli nuklir dan radiasi dibubarkan dan dilebur ke dalam BRIN.Eks anggota Komisi Energi DPR RI ini mengatakan kelemahan struktural kelembagaan dan teknis tersebut memungkinkan scrap logam yang tercemar Cs-137 lolos dari pemeriksaan dan mencemari lingkungan serta menimbulkan keresahan publik dan gangguan ekspor produk nasional.

Lebih lanjut, Mulyanto mengatakan kedaulatan nuklir adalah bagian dari kedaulatan negara. Ia menegaskan keselamatan publik tidak boleh ditukar dengan kelalaian birokrasi dan pemangkasan anggaran.Pemerintah disebut wajib menata ulang koordinasi antara Bapeten, BRIN, Bea Cukai, dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan rantai pengawasan radiasi bekerja secara terpadu dan akurat.

Mulyanto menekankan kasus Cikande harus menjadi pelajaran bahwa keamanan nuklir bukan sekadar urusan teknis, melainkan bagian dari keamanan masyarakatMenurutnya, penguatan kembali fungsi BATAN dan pengawasan radiasi adalah kebutuhan mendesak untuk melindungi masyarakat, lingkungan, dan kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Sebelumnya, material radioaktif Cesium-137 ditemukan di kawasan industri di Cikande. Paparan radioaktif itu diketahui usai penolakan produk udang beku Indonesia oleh otoritas Amerika Serikat di sejumlah pelabuhan besar.Pemeriksaan pihak Food and Drug Administration (FDA) serta Bea Cukai AS mendeteksi kandungan radiasi pada kontainer udang pada Agustus 2025 lalu.

Investigasi berlanjut ke dalam negeri, hasil penelusuran membawa tim gabungan ke Kawasan Industri Modern Cikande, Kabupaten Serang. Di tempat pengumpulan logam bekas, ditemukan material yang positif mengandung Cs-137.

Hasil pemeriksaan memastikan sumber pencemaran berasal dari aktivitas peleburan scrap metal di PT Peter Metal Technology (PMT), yang beroperasi di dalam kawasan industri tersebut.

Read More

Bukan Rp10.000 per Liter, Purbaya Ungkap Harga Asli BBM Pertalite

 

Pemerintah menetapkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) sebesar Rp 10.000 per liter. Padahal, harga BBM sebesar Rp 10.000 per liter ini sejatinya belum mencerminkan harga keekonomian.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lantas mengungkapkan harga yang sebenarnya dari beberapa komoditas energi. Salah satunya seperti BBM jenis Pertalite.

"Selama ini pemerintah menanggung selisih harga keekonomian dan harga yang dibayarkan masyarakat melalui pemberian subsidi energi non energi," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Ia pun mencontohkan harga BBM jenis Pertalite sebelum diberikan subsidi sebetulnya sebesar Rp 11.700 per liter. Artinya pemerintah harus menanggung selisih Rp 1.700 per liter agar harga BBM yang diterima masyarakat dapat mencapai Rp 10.000 per liter.

Sebagaimana diketahui, sejumlah badan usaha penyedia Bahan Bakar Minyak (BBM) seperti PT Pertamina (Persero), Shell Indonesia, BP-AKR hingga PT Vivo Energy Indonesia telah menyesuaikan harga produk BBM-nya. Penyesuaian harga ini berlaku per 1 September 2025.

Misalnya produk BBM milik PT Vivo Energy Indonesia yakni Revvo 90 dengan nilai oktan (RON) 90. Harga Revvo 90 atau setara Pertalite ini dibanderol dengan harga Rp 12.530 per liter

Namun, harga produk BBM milik Pertamina yakni Pertalite sejauh ini belum ada perubahan masih dipatok di level Rp 10.000 per liter. Dengan begitu, maka Pertalite masih lebih murah apabila dibandingkan dengan pesaingnya vivo

Read More