Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyinggung sulitnya menata pedagang di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. la menilai, persoalan penataan pedagang di kawasan tersebut telah berlangsung selama puluhan tahun dan belum kunjung terselesaikan."Pembenahan ini terus terang tidak gampang karena ini sudah berlangsung lebih dari 50 tahun, sejak awal tahun 70-an," kata Pramono saat meninjau Lokasi Binaan (Lokbin) Kramat Jati, Jakarta Timur, Selasa (1/9/2026).Pramono mengatakan, penataan wilayah Kramat Jati menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.Pasalnya, pedagang kerap menggunakan badan jalan untuk berjualan sehingga menyebabkan kemacetan.
Dalam penataan kali ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan lokasi bagi sekitar 614 pedagang.Sebanyak 331 pedagang ditempatkan di Pasar Kramat Jati Sektor 7, sementara 193 pedagang ikan diarahkan ke Lokbin Kramat Jati.
Kemudian, 45 pedagang kue ditempatkan di Lokbin Cililitan dan 45 pedagang lainnya diarahkan ke pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.Pramono menyebut, sulitnya merelokasi pedagang di kawasan Kramat Jati hingga berlangsung selama 50 tahun tidak lepas dari pendekatan penertiban yang selama ini dilakukan melalui penggusuran.
Menurut dia, pada masa pemerintahannya, penataan pedagang dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Pedagang harus terlebih dahulu mendapatkan tempat yang layak agar tetap dapat mencari nafkah setelah direlokasi.
"Kalau selama ini pendekatannya adalah melakukan penggusuran, memindahkan dengan digusur. Saya meminta alternatif yang lebih humanis. Untuk itu harus ada tempat yang layak untuk mereka bisa berjualan,” ujar Pramono.
Namun, Pramono mengakui belum seluruh pedagang dapat langsung dipindahkan karena keterbatasan lokasi.
Dari total 614 pedagang, lokasi yang tersedia di Lokbin Kramat Jati saat ini hanya dapat menampung sekitar 120 pedagang.
Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan alternatif lokasi tambahan yang tidak jauh dari wilayah Kramat Jati.
Kalau itu bisa dilakukan, maka persoalan kekurangan lokasi bagi para pedagang itu segera terselesaikan," kata dia.la meminta jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur segera menindaklanjuti rencana tersebut.
Selain menyediakan lokasi berjualan, Pemprov DKI Jakarta juga menggratiskan retribusi bagi pedagang yang menempati Lokbin Kramat Jati selama enam bulan.
Setelah masa tersebut berakhir, pedagang akan dikenakan retribusi sebesar Rp 180.000 per bulan atau Rp 6.000 per hari.
Pramono mengatakan, kebijakan tersebut diberikan untuk meringankan beban pedagang pada masa awal pemindahan.
"Kami tahu pasti di awal-awal pemindahan ini bagi para pedagang pasti berat," ujarnya.
Pramono berharap penataan yang dilakukan kali ini dapat menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung selama puluhan tahun sekaligus membuat wilayah Kramat Jati menjadi lebih tertib
Jadi sekali lagi saya menyampaikan terima kasih Pak Muttarom, Pak Yusuf Rizal, para pedagang.
Mudah-mudahan ini bisa kita atasi bersama," kata Pramono
0 komentar:
Posting Komentar