BGN Nonaktifkan 56 Dapur MBG Sekaligus Usai Insiden Keracunan

 Badan Gizi Nasional menonaktifkan sementara 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) akibat kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG).  Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang mengatakan, BGN tidak akan kompromi dengan persoalan yang menyangkut keselamatan masyarakat.

Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujar Nanik dalam keterangan tertulis, Senin (29/9/2025).

Makanan dari puluhan SPPG yang dinonaktifkan itu kini tengah diuji lab oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Hasil uji lab itu akan menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG tersebut. Nanik berharap upaya ini dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap program MBG.  "BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," tegasnya.

Berikut daftar SPPG yang dinonaktifkan sementara oleh BGN:

1. SPPG OKI Pedamaran Menang Raya 

2.SPPG Musi Banyuasin Babat Toman Manggun Jaya

3. SPPG Ogan Ilir Muara Kuang Ramakasih

4. SPPG OKU Baturaja Timur Sukaraya

5. SPPG Karimun Karimun Sungai Lakam Timur 1

6. SPPG Kota Palembang Kalidoni

7. SPPG Karimun Meral Sei Raya 

8.SPPG Kota Batam Sagulung Sungai Pelunggut

9. SPPG Tulang Bawang Barat Tulang Bawang Tengah Penumangan

10. SPPG Lampung Utara Kotabumi 

11.SPPG Serang Kramatwatu Serdang 

12.SPPG Situbondo Panji Mimbaan 

13.SPPG Situbondo Panarukan Sumberkolak

14. SPPG Khusus Koja Jakarta Utara

15. SPPG Pamekasan Tlanakan Larangan Tokol

 16.SPPG Wonogiri Wonokarto

 17.SPPG Kota Tangsel Setu Bakti Jaya 2

18. SPPG Gunungkidul Semin Sumberejo

19. SPPG Garut, Kadungora Karangmulya

20. SPPG Lamongan Jetis 

21.SPPG Tasikmalaya Cikalong Mandalajaya

22. SPPG Sukoharjo Baki Menuran 

23.SPPG Sleman Gamping Nogotirto 

24.SPPG Bandung Barat Cipongkor Cijambu

25. SPPG Palang Gesik harjo Tuban 

26. SPPG Bandung Barat Cipongkor Neglasari

 27.SPPG Bandung Barat Cihampelas Mekarmukti 

28.SPPG Kota Batu Batu Sisir

29. SPPG Jaktim Cipayung Munjul 2 

30.SPPG Sukabumi Palabuhanratu

 31.SPPG Bojonegoro Campurejo 

32.SPPG Blitar Wonodadi

33. SPPG Rembang Krangan Tanjungan

34. SPPG Subang Dawuan Kaler 

35.SPPG Kota Bandung Sukajadi Sukagalih 01

36. SPPG Sumedang Situraja Jatimekar

37. SPPG Sumedang Ujungjaya Palabuan 

38.SPPG Kebumen Petanahan Karanggadung

39. SPPG Banyumas Karanglewas Karanglewas Kidul 

40.SPPG Banyumas Banyumas 

41.SPPG Pamarican Ciamis, Sukajadi 

42,.SPPG Sumbawa Sumbawa Lempeh 

43.SPPG Buton Pasarwajo Awainulu

44. SPPG Kota Bau Bau Kolakuna Kadolomoko 

45.SPPG Kota Palu Tatanga Tawanjuka

46. SPPG Banggai Kepulauan Tinangkung

47. SPPG Sumbawa Empang Bunga Eja 2 

48.SPPG Bulungan Tanjung Selor Tanjung Selor Hilir 

49.SPPG Parigi Moutong Taopa Nunurantai 

50.SPPG Kota Kupang

51. SPPG Mamuju Tapalang Galung

 52.SPPG Lombok Barat Lembar-Lembar Selatan 2 

53.SPPG Konawe Unaaha Ambekairi 

54.SPPG Kota Tual Pulau Dullah Selatan Ketsoblak 

55.SPPG Maluku Barat Daya Babar Barat Tepa

56. SPPG Bulukumba Bontobahari Sapo Lohe.

BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, mengatakan, kanal ini dibuat untuk deteksi dini jika muncul masalah keracunan lagi. "BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat," kata Hida. Kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki seluruh tata kelola SPPG, mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusi ke penerima manfaat. "Evaluasi ini menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami ingin memastikan bahwa standar keamanan pangan dipatuhi di semua lini, sehingga penerima manfaat terlindungi," tegasnya.

Instruksi Prabowo dalam kasus keracunan MBG Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas persoalan dalam program MBG.

Salah satu instruksi Prabowo untuk mencegah kasus ini adalah meminta semua SPPG menjamin kebersihannya. "Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri," ujar Prabowo di Munas PKS, Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Dia meminta agar semua alat di dapur MBG dicuci dengan peralatan modern supaya tidak ada bakteri. Arahan ini disampaikan Prabowo usai ramai kasus keracunan MBG. Sejak Januari sampai September 2025, terjadi lebih dari 5.000 kasus keracunan.

Selain itu, Prabowo juga memerintahkan seluruh dapur MBG untuk memiliki alat uji. Dengan begitu, kata dia, sebelum MBG didistribusikan, sudah harus diuji terlebih dahulu. "Kita juga perintahkan semua dapur harus punya test kit, alat uji, sebelum distribusi harus diuji semuanya. Dan langkah-langkah preventif lainnya," jelasnya.

Read More

Romahurmuziy: Muktamar Ancol Telah Usai, Agus Suparmanto Ketum PPP

 

Anggota Tim Formatur Muktamar PPP Romahurmuziy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Anggota Tim Formatur sekaligus mantan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy atau akrab disapa Rommy menegaskan mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto terpilih menjadi Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

"Kami perlu menegaskan Muktamar ke-10 PPP tahun 2025 telah usai, dan telah terpilih Agus Suparmanto bersama 12 orang formatur yang mewakili Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah PPP seluruh Indonesia yang akan mulai bekerja mulai malam ini," ujar Rommy di kawasan Ancol, Jakarta, Minggu. Rommy menjelaskan Tim Formatur akan bekerja menyusun kepengurusan PPP periode 2025-2030, yakni untuk 30 hari ke depan.

Sementara itu, dia menjelaskan pemilihan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP telah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang mengatur tentang persyaratan calon ketua umum."Hal mana di situ (AD/ART) disebutkan bahwa calon ketua umum syaratnya adalah memiliki kartu tanda anggota, dan itu telah dilakukan pemeriksaan," katanya.

Selain itu, dia menjelaskan Agus Suparmanto telah memenuhi syarat terkait pengalaman menjabat di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pada tingkat pusat."Itu adalah konsistensi dari apa yang kami terima dari para ulama yang berkumpul dalam Silatnas (Silaturahmi Nasional) Ulama'il Ka'bah yang dilakukan di Pondok Pesantren Khas Kempek Cirebon pada tanggal 8 September 2025," jelasnya.

Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan bahwa proses pemilihan Agus Suparmanto telah sesuai konstitusi partai atau AD/ART PPP.

"Kami, para ketua majelis yang hadir di sini, para pimpinan, para kiai, para pejabat partai di tingkat pusat, semuanya menjadi saksi, dan terakhir tentu adalah kehadiran Ketua Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Irfan Pulungan yang bersama kami menegaskan ini lah proses konstitusional yang telah kami lalui," katanya.

Sebelumnya, PPP menggelar Muktamar ke-10 di kawasan Ancol, Jakarta. Kemudian Mardiono di Jakarta, Sabtu (27/9) malam menyatakan terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030.

Ia mengatakan keputusan aklamasi diambil untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang dinilai sudah berada dalam situasi darurat.Lebih lanjut, dia mengatakan sekitar 80 persen dari total peserta menyatakan setuju agar Muktamar ke-10 mengambil langkah cepat dengan memilih ketua umum secara aklamasi.Setelah itu, Muktamar tetap berlangsung dan memutuskan Agus Suparmanto sebagai Ketum PPP periode 2025-20230.

Dengan demikian, kini ada dua pihak yang menyatakan diri sebagai Ketua Umum PPP periode 2025-2030 berdasarkan keputusan Muktamar ke-10 PPP.

Read More

BGN Sebut Keracunan MBG di Bandung Barat di Luar Nalar: Ayam Dibeli Sabtu, Dimasak Rabu.

Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan, kasus keracunan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat di luar nalar. Nanik mengaku terheran-heran dengan petugas dapur MBG setempat yang menyediakan bahan baku, tapi tidak fresh.

Dia memaparkan, ayam yang kemudian dijadikan lauk untuk MBG sebenarnya sudah dibeli sejak Sabtu. Namun, ayam itu baru dimasak hari Rabu, atau empat hari kemudian. "Saya juga tidak mentolerir bahan baku, bahan baku yang dipakai bila tidak fresh. Karena kejadian di Bandung ini sungguh di luar nalar," ujar Nanik di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025).

Bagaimana bahan baku dalam kondisi tidak fresh, ayam dibeli di hari Sabtu, baru dimasak di hari Rabu," katanya lagi.Menurut Nanik, jika ayam itu disimpan di freezer rumah, mungkin tidak apa-apa, mengingat jumlahnya yang sedikit

Akan tetapi, dalam kasus ini, ayam yang akan dimasak itu disimpan di sebuah freezer, yang mana jumlahnya mencapai 350 ayam. "Memang kalau di rumah ya enggak apa-apa itu dua ayam kita nyimpannya. Tapi, kalau 350 ayam, freezer mana yang kuat menyimpan? Jadi ada berbagai hal, kami sudah mengeluarkan tindakan-tindakan," ujar Nanik.

Keracunan MBG di Bandung Barat Diketahui, jumlah korban keracunan akibat program MBG di Kecamatan Cipongkor dan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, terus bertambah. Dari data yang dirangkum Dinas Kesehatan (Dinkes) Bandung Barat hingga Kamis (25/9/2025) siang, total korban keracunan mencapai 1.333 orang yang terakumulasi dari tiga kejadian, dua kejadian di Cipongkor dan satu kejadian di Cihampelas.

Kasus pertama berasal dari klaster Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cipari yang terjadi pada Senin (22/9/2025) hingga Selasa (23/9/2025) dengan total 393 korban. Kasus berikutnya, di Cihampelas terdapat 192 orang, terdiri dari 176 siswa SMKN 1 Cihampelas, tujuh siswa MA Al Mukhtariyah, delapan siswa MTs Al Mukhtariyah, dan seorang siswa SDN 1 Cihampelas. Sementara itu, kasus bertambah dari dapur yang berbeda, 201 korban lainnya berasal dari klaster SPPG di Desa Neglasari, Citalem, dan Cijambu, Kecamatan Cipongkor.

Kemudian, satu hari berselang, kasus serupa kembali terjadi dengan jumlah korban yang lebih besar.

Hingga Kamis, 25 September 2025, tercatat 730 orang mengalami keracunan dari menu MBG yang berbeda dari kasus pertama. "Kalau hari ini yang keracunan kedua, ada 730 orang," kata Kepala Puskesmas Cipongkor, Yuyun Sarihotimah, saat ditemui di Posko Cipongkor, Kamis. Sebagian besar korban merupakan pelajar dari jenjang SD hingga SMA/SMK. Mereka mengalami gejala mual, pusing, hingga sesak napas setelah menyantap makanan MBG. Petugas kesehatan menyebut sebagian besar pasien mengeluhkan mual, pusing, hingga sesak napas.

Read More

PPATK Ungkap Momen Sindikat Pembobol Rekening Dormant Rp 204 M Terlacak

Dittipideksus Bareskrim Polri mengungkap sindikat pembobol rekening bank yang tidak aktif atau disebut rekening dormant senilai Rp 204 miliar pada bank di Jawa Barat. Pengungkapan itu turut menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Sekretaris Utama PPATK Alberd Teddy Benhard Sianipar berbicara tentang modus yang terlihat jelas dilakukan oleh sindikat. Dia menyebutkan adanya transaksi besar dalam waktu singkat terkait pembobolan rekening dormant.

Alberd menjelaskan, uang dari rekening dormant tersebut dipindahkan ke rekening nominee. Rekening nominee adalah rekening bank yang dibuka atas nama orang lain, namun kendali dan kepemilikan sebenarnya berada di tangan pihak yang berbeda.

"Uang yang sudah berada di rekening nominee kemudian dipecah lagi ke sejumlah rekening lain maupun dompet digital. "Modus-modus tindak pendana pencucian uang, smurfing, dia pecah-pecah, dia bagi-bagi (uang hasil kejahatan dibagi menjadi transaksi-transaksi kecil oleh beberapa rekening berbeda)," kata Albert dalam jumpa pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (25/9/2025).

Kemudian, ada juga modus lain, yakni U-turn. Modus ini memindahkan uang dormant ke rekening nominee penampung dana, kemudian dikirimkan ke rekening pelaku.

"Karena salah satu money most tadi, rekening yang dipakai untuk menampung dana hasil retas itu ternyata terindikasi adalah milik pelaku utama tadi yang merupakan pimpinan bank. Jadi modusnya U-turn," jelasnya.

Di sisi lain, Albert mengungkap fakta lain, yakni sindikat pembobol itu baru berupaya membuka rekening penampung kurang dari satu pekan sebelum melakukan aksi pembobolan.

Ada upaya-upaya membuka rekening dalam tempo 1 sampai 6 hari sebelum tanggal kejadian 21 Juni 2025. Kenapa bisa ter-detect, karena dibuka dalam waktu yang sangat dekat terus kemudian terjadi perputaran transaksi yang cukup besar dalam waktu singkat," terang Albert.

"Modus yang berikutnya tadi, dana tadi terkirim masuk ke perusahaan jasa remitansi, masuk ke dompet digital, Gojek, Gopay, kemudian ditarik tunai, dan terakhir dipakai untuk kepentingan pribadi," lanjut dia.Pada kesempatan yang sama, Dittipideksus Bareskrim Polri mengatakan para pelaku hanya membutuhkan waktu 17 menit untuk memindahkan uang ratusan miliar rupiah.

"Pemindahan dana secara in absentia senilai Rp 204 miliar ke 5 rekening penampung yang dilakukan dengan 42 kali transaksi dalam waktu 17 menit," ucap Helfi.

Total ada sembilan orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu. Para tersangka dibagi dalam empat kluster, yaitu:

Kluster Pelaku Karyawan Bank

1. AP (50) selaku Kepala Cabang Pembantu dengan peran memberikan akses ke aplikasi Core Banking System kepada pelaku pembobol bank untuk melakukan transaksi pemindahan dana secara in- absentia;

2. GRH (43) selaku Consumer Relations Manager dengan peran sebagai penghubung antara kelompok jaringan sindikat pembobol bank dan AP.

Kluster Pelaku Pembobol

1. C (41) selaku mastermind atau aktor utama dari kegiatan pemindahan dana dan mengaku sebagai Satgas Perampasan Aset yang menjalankan tugas negara secara rahasia;

2. DR (44) selaku konsultan hukum yang melindungi kelompok pelaku pembobolan bank serta aktif di dalam perencanaan eksekusi pemindahan dana secara in-absentia;

3. NAT (36) selaku mantan pegawai bank yang melakukan akses ilegal aplikasi Core Banking System dan melakukan pemidahbukuan secara in- absentia ke sejumlah rekening penampungan;

4. R (51) selaku mediator yang bertugas mencari dan mengenalkan kepala cabang kepada pelaku pembobol bank dan menerima aliran dana hasil kejahatan;

5. TT (38) selaku fasilitator keuangan ilegal yang bertugas mengelola uang hasil kejahatan dan menerima aliran dana hasil kejahatan.

Kluster Pelaku Pencucian Uang

1. DH (39) selaku pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank untuk melakukan pembukaan blokir rekening dan memindahkan dana yang terblokir;

2. IS (60) selaku pihak yang bekerja sama dengan pelaku pembobol bank yang menyiapkan rekening penampungan dan menerima uang hasil kejahatan.

 

Read More

Cak Imin Pastikan MBG Tak Disetop meski Banyak Kasus Keracunan.

 

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memastikan program makan bergizi gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Cak Imin menyebutkan, pemerintah belum berencana menghentikan program ini meskipun adanya desakan dan usulan penyetopan setelah ditemukan banyak kasus keracunan MBG.

Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," ujar Cak Imin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).

Cak Imin juga menjawab diplomatis terkait usulan pembuatan paket makanan yang dikelola oleh masing-masing orang tua siswa melalui uang tunai.Menurut dia, keputusan itu merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG. "Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu," imbuh dia.

Cak Imin berujar, yang harus dilakukan BGN saat ini adalah mengevaluasi keseluruhan program, bukan hanya soal temuan keracunan. "Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," kata Cak Imin.

Ia memastikan, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan melakukan evaluasi agar kejadian serupa tidak terus berulang.

Desakan setop MBG Diberitakan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah menghentikan sementara program MBG dan melakukan evaluasi menyeluruh karena banyaknya laporan kasus keracunan dan lemahnya implementasi standar operasional prosedur (SOP).

Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan pihaknya bersama koalisi masyarakat kawal MBG mendorong penghentian dan audit total program, termasuk pendampingan bagi penerima manfaat yang dirugikan. “Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” kata Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025). Dia mengatakan, penting juga untuk menindaklanjuti pendampingan kerugian dari penerima manfaat, seperti ribuan kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.

“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” ungkap dia. Sementara itu, BGN mencatat ada 4.711 kasus keracunan MBG sejak Januari hingga 22 September 2025. Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa kasus keracunan disebabkan sejumlah hal, mulai dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru, belum terbiasa memasak dalam porsi besar, hingga mengganti supplier bahan baku.

Read More

Paripurna DPR Setujui RAPBN 2026, Belanja Negara Rp 3.842,7 T

 

DPR RI menggelar rapat paripurna ke-5 masa persidangan I tahun sidang 2026-2025. Salah satu agenda rapat yakni pengambilan keputusan terkait Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2026.

Rapat paripurna digelar di DPR RI, Jakarta, Selasa (23/9/2025). Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Sebelum mengambil keputusan terkait RAPBN 2026, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyampaikan laporan kerja terkait RAPBN 2026 yang telah dibahas bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Kemudian, ia juga menyampaikan satu per satu pendapat mini seluruh fraksi DPR RI.Hasilnya, seluruh fraksi DPR RI menyetujui RAPBN 2026. Pemerintah juga setuju dengan rancangan tersebut.

Kemudian, Ketua DPR RI Puan Maharani bertanya kepada forum apakah RAPBN 2026 bisa disetujui. Seluruh anggota DPR pun setuju."Tiba saatnya kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2026, apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang?" tanya Puan.

Setuju," jawab forum rapat paripurna.

Adapun rincian RAPBN 2026 yang disetujui adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Negara Rp 3.153,6 triliun.

Dengan rincian:

- Penerimaan pajak Rp 2.693,7 triliun

- Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 459,2 triliun.

2. Belanja Negara Rp 3.842,7 triliun

Dengan rincian:

- Belanja Pemerintah Pusat (K/L dan non K/L) Rp 3.149,7 triliun

- Transfer ke Daerah Rp 693 triliun

Defisit anggaran negara dari pendapatan dan belanja negara sebesar Rp 689,1 triliun.

Read More

Puan: Pidato Prabowo di Sidang PBB Ditunggu-tunggu, Sudah 10 Tahun RI Absen

 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum PBB, New York, menjadi momen yang ditunggu-tunggu. Puan mengungkit kehadiran presiden sebelumnya yang sempat absen selama 10 tahun.

"Ini merupakan pidato Presiden Republik Indonesia yang ditunggu-tunggu setelah hampir 10 tahun tidak ada Presiden Indonesia yang hadir di sidang PBB," kata Puan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (22/9/2025).

Puan menyebut mungkin saja Presiden Prabowo akan menyuarakan dukungan terhadap Palestina dalam pidato di PBB. Kendati demikian, Puan mengatakan belum mengetahui secara rinci apa yang akan disampaikan Prabowo di sana.

"Tentu saja akan banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah, ya mungkin salah satunya, yaitu terkait dengan isu Palestina, saya juga belum tahu apa yang akan beliau sampaikan," kata Puan.

Puan berharap pidato Prabowo dalam Sidang Umum PBB membawa angin segar. la menyebut hal itu sebagai sebuah kebanggaan."Tentu saja kami mengharapkan pidato Pak Presiden Prabowo nantinya akan bisa membawa suasana segar yang membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Diketahui, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB bakal menjadi pertama kalinya Presiden RI menghadiri forum tersebut dalam 10 tahun terakhir. Sebelumnya, Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara langsung.

Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menjelaskan tema sidang umum PBB kali ini memperbarui kembali semangat multilateralisme terkini."Tema sidang umum PBB ke-80 tahun ini adalah 'Better Together, Eight Years and More for Peace, Development and Human Rights', yang juga merupakan satu sidang umum di mana merupakan.

merupakan satu sidang umum di mana merupakan satu titik untuk memperbarui kembali semangat multilateralisme di tengah situasi dan kondisi global dewasa ini," kata Sugiono di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/9).

Read More

Kasus Korupsi Kuota Haji: Terungkap Uang Percepatan hingga Juru Simpan

 

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama (Kemenag). KPK mengungkap dugaan ada oknum Kemenag yang meminta 'uang percepatan' kepada agen travel haji.

Uang percepatan itu diduga dimintakan oleh oknum Kemenag dengan tawaran jemaah para agen travel haji dapat berangkat di tahun yang sama menggunakan jatah kuota haji khusus tambahan. Padahal pada praktiknya, haji khusus masih ada antrean beberapa tahun. Salah satu pihak yang ditawari dan diminta uang percepatan adalah pendakwah Ustaz Khalid Basalamah. Uang yang dimintakan mulai dari USD 2.400 per jemaah. Khalid bersama para jemaahnya pun berhasil berangkat haji dengan menggunakan skema tersebut, yaitu bisa berangkat di tahun yang sama.

"Oknum dari Kemenag ini kemudian menyampaikan,'ya, ini juga berangkat di tahun ini, tapi harus ada uang percepatan'. Nah, diberikan lah uang percepatan, kalau tidak salah itu, USD 2.400 per kuota," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu pada Kamis (18/9/2025) lalu.

Nilai permintaan uang percepatan itu beragam tiap travel dan bisa mencapai USD 7.000 per kuota. Tiap travel juga mencari keuntungan lagi dengan cara meminta lebih dari nilai yang diminta tersebut.

"Itu berjenjang. Yang minta itu adalah dari oknum Kemenag. Tapi ke travel. Jadi berjenjang. Setelah kita telusuri, berjenjang. Permintaannya begitu, berjenjang. Tapi masing-masing travel juga ngambil keuntungan. Ngambil keuntungan. Jadi misalkan kalau diminta dari Kemenagnya, misalkan USD 2.400, nanti dari travel mintanya lebih dari itu. Jadi ada bagiannya travel," sebutnya.

Beberapa waktu setelah musim haji 2024 selesai, oknum Kemenag itu mengembalikan uang percepatan yang sebelumnya diminta kepada Ustaz Khalid usai adanya panitia khusus (pansus) haji di DPR. Oknum itu mengembalikan uang karena takut. Uang yang dikembalikan ke Khalid itu kemudian disita KPK sebagai barang bukti.

"Karena takut, karena ada ketakutan dari si oknum ini, kemudian dikembalikanlah uang itu, yang tadi sudah diserahkan sebagai uang percepatan itu, diserahkanlah kembali ke Ustaz Khalid Basalamah," beber Asep.

KPK Buru Juru Simpan Uang

Di kasus ini, KPK juga meyakini adanya juru simpan sebagai pihak penampung uang yang terkait korupsi kuota haji tersebut. KPK tengah memburu sosok tersebut.

Penelusuran itu menjadi alasan KPK belum mengumumkan tersangka kasus ini. Namun siapa sosok yang dimaksud masih belum diungkap.

"Kami tidak ingin gegabah dalam hal ini, karena kami ingin melihat kepada siapa saja uang ini kemudian berpindah dan berhentinya di siapa, karena kami yakin bahwa benar ada juru simpannya. Artinya, berkumpul di situ," ungkap Asep.

Tak bekerja sendiri, KPK juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran uang dalam kasus ini. KPK berjanji akan menetapkan dan mengumumkan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji dalam waktu dekat.

Misalkan begini, uangnya ada pada Mr X. Kemudian Mr X ini merupakan representasi dari siapa. Kemudian digunakan di mana saja. Kita bisa mengecek misalkan suatu saat digunakan di pertokoan mana. Digunakan untuk membayar sesuatu," ujar Asep. "Misalkan kalau itu menggunakan kartu kredit ya. Di situ ada record-nya. Atau ambil uang di tempat misalkan ATM itu ada record-nya. Kita bisa mengecek karena di tempat-tempat tersebut juga ada CCTV-nya," tambahnya.

Kasus Kuota Haji

Dalam kasus ini memang belum ada tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Lembaga anti rasuah itu menggunakan surat perintah penyidikan (sprindik) umum sehingga belum ada tersangka meski sudah tahap penyidikan. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kasus bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, ada pembagian kuota haji tambahan itu sebanyak 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Padahal, menurut undang-undang, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas masalah pembagian kuota haji.

Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

Read More

Pidato Prabowo di Sidang PBB Dinilai Akan Ulang Sejarah Diplomasi Ayahnya

Jakarta - Presiden Prabowo Subianto akan berpidato di Sidang Umum ke-80 PBB di New York, Amerika Serikat (AS), pada Selasa 23 September. Kehadiran Prabowo dinilai akan menjadi momen bersejarah, karena mengulang jejak diplomasi ayahnya, almarhum Prof. Sumitro Djojohadikusumo.

Menurut pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), Dino Patti Djalal, kehadiran Prabowo di forum PBB dinilai melanjutkan tradisi keluarganya dalam diplomasi internasional.

"Kami rakyat Indonesia berharap, sebagaimana almarhum Prof. Sumitro, Presiden Prabowo dapat terus memperjuangkan upaya dunia untuk memperkokoh multilateralisme," ujar Dino dalam keterangan Badan Komunikasi Pemerintah, Sabtu (20/9/2025).

Sebagai informasi, Sumitro pernah memimpin delegasi Indonesia di PBB pada periode 1948-1949. Salah satu kiprah diplomasi yang tercatat adalah, memorandum Sumitro yang dikirim dari Kantor Perwakilan RI di PBB kepada Pejabat Menteri Luar Negeri AS Robert A. Lovett.

Memorandum yang kemudian dimuat di The New York Times pada 21 Desember 1948, mengecam agresi militer Belanda sebagai ancaman terhadap upaya membangun ketertiban dunia. Agresi itu juga dianggap sebagai pelanggaran keras terhadap Perjanjian Renville serta perundingan lain antara Indonesia dan Belanda.

Selain itu, Sumitro melakukan berbagai upaya diplomatik, termasuk membangun dukungan dari negara-negara Asia. Pada pertemuan di India, Januari 1949, Sumitro menggalang solidaritas negara-negara Asia untuk menghentikan agresi Belanda dan menuntut pembebasan para pimpinan republik.

Selanjutnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada Desember 1949. Setahun kemudian, pada 17 Agustus 1950, Republik Indonesia Serikat resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dino menilai, pidato Prabowo di Sidang Umum ke-80 PBB akan membawa angin segar di tengah merosotnya semangat multilateralisme global. "Multilateralisme di mana-mana kini sedang dalam kondisi terpuruk," kata mantan Duta Besar RI untuk AS itu.

Senada dengan Dino, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah, Hamdan Hamedan, menekankan makna pidato Prabowo di Sidang PBB nanti. Presiden Prabowo dijadwalkan berbicara di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden Amerika Serikat.

"Pada saat ruangan penuh, atensi dunia tertuju, dan pesan yang disampaikan dapat membentuk nada serta arah diskusi utama dalam Debat Umum Sidang Majelis Umum PBB," ujar Hamdan.

Setelah 10 tahun absen, Presiden Indonesia kembali hadir di panggung PBB. Pidato Prabowo di Sidang Umum PBB dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia yang aktif di garis depan diplomasi internasional.

"Ini merupakan penampilan langsung Presiden Indonesia di forum UNGA setelah lebih dari satu dekade, menjadi momentum penting yang menegaskan peran Indonesia di garis depan diplomasi internasional serta komitmen terhadap penguatan multilateralisme," imbuhnya

Read More

Cerita Polisi Kalteng Temukan Eko Purnomo di Kapal Cumi-cumi

 

Eko Purnomo, orang yang dikabarkan hilang oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) saat aksi unjuk rasa di Jakarta, ditemukan sedang menangkap ikan di Kalimantan Tengah (Kalteng). Eko ternyata bekerja di Kelurahan Kuala Jelai, Kecamatan Jelai, Kabupaten Sukamara. Polda Kalteng melalui Kabid Humas Erlan Munaji membenarkan informasi tersebut. Erlan menceritakan momen ditemukannya Eko oleh tim gabungan Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Kalteng pada Rabu (17/9/2025).

''Sekira pada Rabu tanggal 17 September 2025, bertempat di Kelurahan Kuala Jelai, Sukamara telah ditemukan satu orang yang dinyatakan hilang oleh Kontras pasca unjuk rasa di Jakarta oleh Polsek Jelai Polres Sukamara," ujarnya pada detikKalimantan, Kamis (18/09/2025). Erlan juga membenarkan bahwa identitas Eko telah sesuai dengan data hilang yang dilaporkan oleh KontraS. Eko merupakan pria kelahiran tahun 2002 di Klaten, Jawa Tengah. Ia tinggal di Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kapolres Sukamara, AKBP Abdian Berkat Ndraha menjelaskan bahwa Eko ditemukan oleh pihak kepolisian saat sedang bekerja sebagai penangkap ikan pada, Rabu (17/09). Eko ikut bekerja di kapal nelayan bernama Kapal Motor Sri Mariana V.

"Kami menemukan Saudara Eko Purnomo sedang ikut nelayan mencari ikan," ujarnya pada, Kamis (18/09).Abdian menerangkan bahwa mulanya pihaknya mendapatkan telepon dari Polda Metro Jaya. AKP Arya dari Polda Metro Jaya menelpon langsung Brigpol Joko Gustiono dari Polsek Jelai. "Anggota piket Polsek Jelai Brigpol Joko Gustiono mendapat telpon dari anggota Polda Metro Jaya AKP Arya tentang adanya orang hilang pasca unjuk rasa di Jakarta. Kemudian dikirimkan data atas nama Eko Purnomo," terangnya.

Setelah dilakukan pencarian dan ditemukannya Eko Purnomo sedang bersama nelayan, Eko langsung dijemput oleh kepolisian setempat dan diantarkan menuju ke Jakarta. Informasi terkini Eko sudah sampai di Jakarta dan langsung dijemput oleh pihak Polda Metro Jaya."Dan kini, saudara Eko Purnomo telah sampai di Jakarta melalui bandara di Pangkalan Bun menuju ke Bandara Soekarno Hatta. Ia langsung dijemput oleh pihak Polda Metro Jaya," pungkasnya.

Usai Dilaporkan Hilang Saat Demo:

Kronologi Ditemukannya Eko di Kalteng

Pada Rabu (17/9) pukul 18.20 WIB, anggota piket Polsek Jelai Brigpol Joko Gustiono mendapat telepon dari anggota Polda Metro Jaya AKP Arya tentang adanya orang hilang pasca unjuk rasa di Jakarta. Kemudian dikirimkan data atas nama Eko Purnomo beserta titik koordinat hotspot.Informasi tersebut ditindak;anjuti oleh anggota Polsek setempat. Sekira pukul 19.00 WIB, anggota piket Polsek Jelai mulai mencari informasi dan melakukan penyisiran di sekitar titik hotspot berdasarkan data yang diberikan oleh AKP Arya tentang keberadaan Eko Purnomo.

Tepat pukul 20.30 WIB, anggota piket Polsek Jelai menemukan Eko di kapal nelayan cumi-cumi bernama Kapal Motor Sri Mariana V yang berasal dari Muara Baru. Kemudian Eko dibawa ke Mapolsek Jelai, Polres Sukamara.

Selanjutnya Brigpol Joko Gustiono menghubungi AKP Arya dan menyampaikan agar Eko diantarkan ke Bandara Iskandar Pangkalan Bun untuk berangkat ke Jakarta, tepatnya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang.

Pada Kamis (18/9) pukul 04.00 WIB Eko Purnomo didampingi dua personel Polsek Jelai Brigpol Joko Gustiono dan Bripda Yusril Mahendra berangkat menuju ke Bandara Iskandar Pangkalan Bun. Pesawat dijadwalkan terbang pada pukul 08.00 WIB menggunakan Batik Air menuju Bandara Soekarno Hatta Cengkareng Tangerang.

Pukul 10.00 WIB pesawat mendarat di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang. Eko pun langsung dijemput oleh anggota Polda Metro Jaya AKP Arya.

Read More

Peta Parpol di Kabinet Merah Putih Prabowo Usai Reshuffle Ketiga

presiden indonesia : Prabowo subianto

 1.peta portal di kabinet merah putih prabowo usai Reshuffle ketiga

Presiden Prabowo Subianto kembali melantik sejumlah nama baru di jajaran menteri dan wakil menteri dalam kocok ulang kabinet atau reshuffle kabinet jilid II, Rabu (17/9).

Dalam pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan, Jakarta itu, Prabowo bukan hanya melantik sejumlah nama di posisi menteri dan wakil menteri, namun di beberapa lembaga termasuk kepolisian.

Total ada 11 nama yang dilantik Prabowo. Rinciannya dua menteri, yakni Menko Polkam Jenderal Tni (purn) Djamari Chaniago yang menggantikan posisi Budi Gunawan. Lalu, Erick Thohir sebagai Menpora menggantikan Dito Ariotedjo.

Kemudian tiga wakil menteri, yakni Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Keternagakerjaan RI menggantikan Imannuel Ebenezer, Farida Faricha dilantik sebagai Wakil Menteri Koperasi, dan Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaeman Umar.

Lalu, lima kepala dan wakil kepala badan, masing-masing Angga Raka Prabowo Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Mohamad Qodari sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil Badan Gizi Nasional (BGN), Soni Sanjaya dilantik sebagai Wakil BGN, dan Deputi Bidang Strategi dan Kebijakan LKPP Sarah Sadiqa sebagai Kepala LKPP.

Sedangkan satu sisanya yakni Komjen (purn) Ahmad Dofiri dilantik sebagai Penasehat Khusus Presiden bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian.

Berikut peta sebaran partai dan non partai di jajaran menteri kabinet Merah Putih Prabowo usai reshuffle jilid II:

1. Menko Polkam: Djamari Chaniago

2. Menko Infrasruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono (Demokrat)

3. Menko Perekonomian: Airlangga Hartarto (Golkar)

4. Menko Pangan: Zulkifli Hasan (PAN)

5. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra (non partai)

6. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar (PKB)

7. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Pratikno (non partai).

8. Menteri Sekretari Negera: Prasetyo Hadi (Gerindra)

9. Menteri Dalam Negeri: Tito Karnavian (non partai)

10. Menteri Luar Negeri: Sugiono (Gerindra)

11. Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin (non partai)

12. Menteri Agama: Nasaruddin Umar (non partai)

13. Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas (Gerindra)

14. Menteri HAM: Natalius Pigai (non partai)

15. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto (non partai)

16. Menteri Keuangan: Purbaya Yudhi (non partai)

17. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti (non partai)

18. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi: Brian Yuliarto (non partai)

19. Menteri Kebudayaan: Fadli Zon (Gerindra)

20. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin (non partai)

21. Menteri Sosial: Saifullah Yusuf (non partai)

22. Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli (non partai)

23. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Mukhtaruddin (Golkar)

24. Menteri Perindustrian: Agus Gumiwang (Golkar)

25. Menteri Perdagangan: Budi Santoso (PAN)

Menteri ESDM: Bahlil Lahadalia (Golkar)

26. Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo (Demokrat)

27. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait (Gerindra)

28. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto (PAN)

29. Menteri Transmigrasi: Iftitah Sulaiman (Demokrat)

30. Menteri Perhubungan: Dody Purwagandhi (PAN)

31. Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Hafid (Golkar)

32. Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman (non partai)

33. Menteri Kehutanan: Raja Juli (PSI)

34. Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono (PAN)

35. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional: Nusron Wahid (Golkar)

36. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy

37. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini (non partai)

38. Menteri Badan Usaha Milik Negara: -

39. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN: Wihaji (Golkar)

39. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Hanif Faisol Nurofiq (PAN)

40. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Rosan Perkasa Roeslani (non partai)

41. Menteri Koperasi: Ferry Joko Yuliantono (Gerindra)

42. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Maman Abdurahman (Golkar)

43. Menteri Pariwisata: Widianti Putri (non partai)

44. Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Teuku Riefky Harsya (Demokrat)

45. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi (non partai)

46. Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir (non partai)

47. Menteri Haji dan Umroh: Mochamad Irfan Yusuf (Gerindra).

2.Daftar wakil menteri kabinet prabowo.

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan: 

1.Lodewijk Freidrich Paulus (Golkar)

2. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan (non partai)

3. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Bambang Eko Suharyanto (non partai)

4. Wakil Menteri Sekretaris Negara: Juri Ardiantoro (non partai)

5. Wakil Menteri Dalam Negeri: Bima Arya Sugiarto (PAN)

6. Wakil Menteri Dalam Negeri: Ribka Haluk (non partai)

7. Wakil Menteri Luar Negeri: Muhammad Anis Matta (Gelora)

8. Wakil Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Christiawan Nasir (non partai)

9. Wakil Menteri Luar Negeri: Arif Havas (non partai)

10. Wakil Menteri Pertahanan: Doni Hermawan (non partai)

11. Wakil Menteri Agama: R. Muhammad Syafi'i (Gerindra)

12. Wakil Menteri Hukum: Edward Omar Sharif Hiariej (non partai)

13. Wakil Menteri Hak Asasi Manusia: Mugiyanto (non partai)

14. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Silmy Karim (non partai)

15. Wakil Menteri Keuangan: Thomas AM Djiwandono (Gerindra)

16. Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara (non partai)

17. Wakil Menteri Keuangan: Anggito Abimanyu (non partai)

18. Wakil Menteri Pendidikan: Fajar Riza Ul haq (non partai)

19. Wakil Menteri Pendidikan: Atip Latipulhayat (non partai)

20. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan (non partai)

21. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Stella Christie (non partai)

22. Wakil Menteri Kebudayaan: Giring Ganesha (PSI)

23. Wakil Menteri Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono (non partai)

24. Wakil Menteri Sosial: Agus Jabo Priyono (Prima)

25. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI: Christina Aryani (Golkar)

26. Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Wakil Kepala BP2MI: Dzulfikar Ahmad Tawala (non partai)

27. Wakil Menteri Perindustrian: Faisol Riza (PKB)

28. Wakil Menteri Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri (Golkar)

29. Wakil Menteri ESDM: Yuliot (non partai)

30. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah (Gelora)

31. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria (Gerindra)

32. Wakil Menteri Transmigrasi: Viva Yoga (PAN)

33. Wakil Menteri Perhubungan: Suntana (non partai)

34. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo (Gerindra)

35. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital: Nezar Patria (non partai)

37. Wakil Menteri Pertanian: Sudaryono (Gerindra)

38. Wakil Menteri Kehutanan: Rohmat Marzuki (Gerindra)

39. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan (non partai)

40. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional: Ossy Dermawan (Demokrat)

41. Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas: Febrian Alphyanto Ruddyard (non partai)

42. Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Purwadi Arianto (non partai)

43. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Kartiko Wirjoatmodjo (non partai)

44. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Aminuddin Ma'ruf (non partai)

45. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara: Dony Oskaria (non partai)

46. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka (PSI)

47. Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Wakil Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup: Diaz Faisal Malik Hendropiyono (PKPI)

48. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Todotua Pasaribu (non partai)

49. Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Helvi Yuni (Gerindra)

50. Wakil Menteri Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati (non partai)

51. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Irene Umar (non partai)

52. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Veronica Tan (non partai)

53. Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat (non partai)

54. Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar Simanjuntak (Gerindra).

55. Wakil Menteri Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti (non partai)

56. Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Afriansyah Noor (Demokrat)

57. Wakil Menteri Koperasi: Farida Faricha (PKB).

Read More

Paket Stimulus Ekonomi 8+4+5, Upaya Prabowo Gairahkan Ekonomi RI

 Pemerintah resmi mengumumkan sejumlah bantuan yang disebut paket stimulus ekonomi 8+4+5. Rinciannya, ada 8 program akselerasi tahun 2025, 4 program tahun 2026, dan 5 program yang terkait penyerapan tenaga kerja.

Pengumuman ini diumumkan usai Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri bidang ekonomi di Istana, Jakarta, Senin (15/9/2025). Selepas rapat di Istana, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto didampingi Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan rincian stimulus ekonomi itu

Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi," kata Airlangga dalam konferensi pers. Melalui 8 program dalam paket stimulus ekonomi yang digelontorkan, pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen pada akhir tahun 2025.

Airlangga meyakini bahwa program tersebut akan meningkatkan belanja pemerintah di semester akhir. Sebab, belanja pemerintah merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi.

Ya, pertama kita dampaknya dengan adanya itu, harapannya belanja pemerintah bisa kita kawal terus. Ya, kita berharap target 5,2 (persen) kita bisa capai," ucap Airlangga

8 program akselerasi Ada 8 program akselerasi stimulus ekonomi tahun 2025 yang dilucurkan pemerintah. Pertama, program magang lulusan perguruan tinggi untuk 20.000 lulusan baru (fresh graduate). Mahasiswa yang baru lulus dengan gelar S1 hingga D3 dapat ikut dengan batasan maksimal satu tahun setelah lulus.

Airlangga menyebutkan, lulusan baru itu bakal diberi upah sebesar upah minimum provinsi (UMP) sesuai dengan tempatnya bekerja dengan durasi magang selama enam bulan.

Pemerintah, lanjutnya, sudah menyiapkan anggaran senilai Rp198 miliar. "Penerima manfaat tahap pertama 20.000 orang dan selama proses bekerja diberikan uang saku sebesar upah minimum UMP. Ini untuk 6 bulan dan anggarannya sudah disediakan Rp198 miliar," jelas dia. Kedua, program perluasan PPh 21 ditanggung pemerintah/DTP untuk pekerja di sektor terkait pariwisata. Dengan kebijakan ini, pemerintah menggratiskan pajak penghasilan karyawan sektor pariwisata, seperti hotel, restoran, hingga kafe, dengan gaji di bawah Rp 10 juta.

Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober-November,

Program keempat yakni bantuan iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi Bukan Penerima Upah (BPU) transportasi online/ojol, ojek pengkalan, sopir, kurir, dan logistik selama 6 bulan.

Diskon iuran ini sebesar 50 persen dengan target penerima mencapai 731.361 orang. Kelima, program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerjaan.

Nah, ini bunganya diturunkan, jadi sebelumnya adalah BI rate plus 5 persen, ini diturunkan menjadi BI rate plus 3 persen," lanjut Airlangga. Selanjutnya, ada program Padat Karya Tunai (cash for work) Kemenhub dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Ketujuh, ada program percepatan deregulasi PP28 atau integrasi sistem kementerian dan lembaga serta rencana daerah tata ruang (RDTR) ke sistem digital OSS. "Nah ini akan didorong jumlah daerahnya tadi ditingkatkan bukan 50, tetapi ini 50 kabupaten kota, namun daerahnya menjadi 170 sekian kecamatan, dan diharapkan tahun depan juga bisa ditambahkan," terangnya.

Terakhir, pemerintah juga membuat program Perkotaan dengan harapan ada peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan tempat untuk gig economy. Beberapa daerah akan menjadi pilot project program ini termasuk DKI Jakarta. "Di mana ini semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jabar, Jateng, Jatim, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam," jelas Airlangga

4 program dilanjutkan tahun 2026 Stimulus lain yang dilakukan pemerintah yakni melanjutkan empat program ke tahun 2026. Kebijakan yang diperpanjang yaitu insentif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5 persen dari penghasilan bruto hingga tahun 2029.

Kemudian, ada perluasan diskon iuran JKK dan JKM untuk pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), khususnya bagi petani, pedagang, buruh bangunan, hingga ibu rumah tangga. Selanjutnya, progam mengratiskan pajak penghasilan bagi pekerja sektor pariwisata juga diperpanjang.

Keempat, pemerintah juga akan memperpanjang program terkait ???PPh Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor industri padat karya.

Untuk pekerjaan industri padat karya, yaitu alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furniture kulit dan barang kulit, ini juga dilanjutkan yang Rp10 juta itu ditanggung pemerintah," ungkap dia.

5 program penyerapan tenaga kerja Tak hanya memberi bantuan dan diskon pajak, pemerintah juga mengumumkan lima program Prabowo yang akan menyerap tenaga kerja

Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat. "Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden," ungkap Airlangga.

Dari program-program unggulan ini diharapkan juga dapat membuka jutaan lowongan kerja (loker) bagi masyarakat. "Nah kemudian juga tadi dibahas langsung dengan Bapak Presiden paket penyerapan tenaga kerja dari program unggulan Bapak Presiden," ungkap Airlangga.

Pertama, Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Airlangga menjelaskan per 4 September 2025 akan ada sekitar 80.000 koperasi baru yang diperkirakan menyerap 681.000 tenaga kerja

Pemerintah pun menargetkan akan ada 1 juta orang dipekerjakan hingga bulan Desember ini. Kedua, program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) ditargetkan akan ada di 100 desa pada tahun ini. Nantinya, ini akan menyerap 8.645 tenaga kerja.

Jangka panjang 4.000 titik (Kampung Nelayan) bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja," kata Airlangga.

Airlangga melanjutkan, program revitalisasi tambak di Pantura seluas 20.000 hektare juga ditargetkan akan menyerap 168.000 tenaga kerja. Keempat, program Modernisasi Kapal Nelayan. Pemerintah akan memodernisasi 1.000 kapal nelayan dengan perkiraan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru. Pemerintah juga akan menyiapkan 30 Gross Ton (GT) sebanyak 1.000 unit untuk KNMP. Sebanyak 150 GT (200 unit), 200 GT (200 unit), 300 GT (170 unit), 600 GT (10 unit), 2.000 GT (2 unit) untuk pelaku usaha eksisting BUMN/Jaladri

Program modernisasi kapal, ada 1.000 kapal melayan Ini diperkirakan bisa menciptakan 200.000 lapangan kerja baru," ujar Airlangga

Terakhir, program Perkebunan Rakyat. Airlangga mengatakan ini program penanaman kembali seluas 870.000 hektar oleh Kementerian Pertanian. Lewat program ini diproyeksikan akan membuka 1,6 juta lapangan kerja dalam 2 tahun. "Diharapkan bisa membuka lapangan kerja lebih dari 1,6 juta dengan komoditas prioritas antara lain, tebu, kakao, kelapa, kopi, mete, dan pala," ungkapnya.

Read More

KPK Terima Pengembalian Uang dari Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji

 

KPK menjelaskan telah menerima pengembalian uang dari Ustaz Khalid Basalamah terkait dugaan korupsi kuota haji 2024. Khalid Basalamah diketahui berkaitan dengan penjualan kuota haji tambahan di PT Muhibbah. "Ada pengembalian uang benar. Namun jumlahnya nanti kami akan update ya berapa," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (15/9/2025).

Meski begitu, Budi menjelaskan uang yang dikembalikan tersebut bersumber dari penjualan kuota haji."Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh saudara Ustaz KB melalui biro perjalanannya," jelas Budi.

Penjelasan Khalid Kembalikan Uang ke KPK

Pengembalian uang ini sendiri awalnya diungkapkan oleh Khalid Basalamah. Dia menyampaikan telah mengembalikan uang kepada pihak KPK melalui wawancara di salah satu podcast.

"Teman-teman KPK sudah saya sampaikan semua ini. Mereka bilang, 'Ustaz, yang ini 4.500 kali sekian jemaah kembalikan ke negara, Ustaz.' Oke. Yang 37 ribu juga dikembalikan ke negara," kata Khalid dalam tayangan video podcast YouTube di channel Kasisolusi, dilansir detikhikmah, Senin (15/9).

Khalid menyampaikan total dana yang dipungut dari jamaah mencapai USD 4.500 × 118 jamaah ditambah USD 37.000. Seluruh uang ini akhirnya dikembalikan kepada KPK sebagai bagian dari penyelidikan.

Khalid menjelaskan awalnya jamaahnya berangkat dengan menggunakan jalur furoda. Seluruh biaya perjalanan, mulai dari visa, hotel, hingga transportasi, sudah dibayarkan. Kemudian muncul tawaran dari pihak PT Muhibbah di Pekanbaru yang mengaku memiliki akses ke kuota tambahan 2.000. PT Muhibbah melalui Ibnu Masud menjanjikan jamaah bisa mendapatkan maktab eksklusif yang lebih dekat dengan Jamarat, dengan syarat membayar USD 4.500 atau sekitar Rp 73,8 juta per visa di luar biaya maktab.

"Oke. Ini resmi nggak? Kami tanya, resmi. Nah, bahasa dia begitu. Oke. Kalau resmi sekarang kalau kita head to head sama furoda, visa kami, visa furoda juga resmi dan akan berangkat. Berarti sebenarnya ini balance, belum ada nilai plus yang bisa membuat 'ah saya pindah aja deh' gitu kan. Kemudian tiba-tiba saja dia membahasakan juga kalau kuota itu bisa mendapatkan maktab VIP," jelas Khalid.

Khalid pun mengaku merasa tertarik setelah dijelaskan terkait lokasi maktab. Apalagi visa yang ditawarkan pun dijamin resmi.

"Ditawarkanlah di selembaran kertas itu maktab VIP zona A, zona B. Nah, maktab ini memang yang menarik buat kami karena maktab Furoda itu jauh sehingga ini bisa menjadi nilai plus selama visa itu resmi, kemudian tidak melanggar peraturan ya, kami pahami itu berarti legal terus kemudian dapat maktab VIP ini maktab VIP menarik nih karena dekat sekali sama jamarat maktab VIP itu biasanya di sana dikenal dengan zona biru waktu itu," jelas Khalid.

Namun akhirnya fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai kenyataan. Awalnya maktab yang dijanjikan 111, tetapi kemudian dipindah ke maktab 115. Tenda yang seharusnya ditempati jamaah juga ternyata sudah dipakai pihak lain, sehingga rombongan harus berpindah lagi.

Setelah diteliti, rupanya visa kuota tersebut seharusnya tidak berbayar, namun jamaah tetap dipungut biaya USD 4.500 per orang. Bahkan ada 37 jemaah yang diminta tambahan USD 1.000 agar visa mereka segera diproses.

KPK Dalami Proses Khalid dan Jamaah Berangkat

KPK pun mendalami bagaimana proses Khalid bisa berangkat bersama jemaahnya menggunakan kuota tambahan haji. Dalam pendalaman tersebut, Budi menyebutkan jika Khalid mengakui perubahan dari awalnya menggunakan furoda kemudian berpindah ke haji khusus.

"Penyidik mendalami bagaimana perolehan kuota keberangkatan haji tersebut seperti apa mekanismenya, kemudian di lapangannya seperti apa, pengakuan dari yang bersangkutan juga terkait dengan awalnya menggunakan furoda, kemudian bergeser menjadi haji khusus," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (11/9).

Budi menjelaskan, Khalid bersama jemaahnya berangkat pada haji tahun 2024 menggunakan kuota haji tambahan. KPK mendalami hal yang sama di kasus ini kepada saksi lain yang merupakan biro travel.

Khalid diperiksa KPK pada Selasa (9/9). Khalid diperiksa sekitar 7,5 jam. Beliau juga sebagai pemilik travel haji, yang memberangkatkan para jamaahnya juga di tahun itu," sebutnya.

"Tidak hanya terhadap saksi Ustaz KB saja, tapi juga penyidik mendalami dari para biro travel lain, termasuk juga mendalami dari asosiasi-asosiasi ya, karena memang dalam penyelenggaraan ibadah haji ini kan ada asosiasi-asosiasi yang membawahi biro perjalanan," tambahnya.

Kasus dugaan korupsi kuota haji pada 2024 ini telah naik ke tahap penyidikan, tapi KPK belum menetapkan tersangka. KPK telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Kasus bermula saat Indonesia mendapat tambahan kuota haji sebanyak 20 ribu. Kemudian, ada pembagian kuota haji tambahan itu sebanyak 50:50 untuk haji reguler dan haji khusus.

Padahal, menurut UU, kuota haji khusus 8 persen dari total kuota nasional. KPK menduga bahwa asosiasi travel haji yang mendengar informasi adanya kuota tambahan itu lebih menghubungi pihak Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas.

masalah pembagian kuota haji. Berdasarkan penghitungan sementara, kerugian negara yang disebabkan oleh kasus ini mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Kerugian itu timbul akibat perubahan jumlah kuota haji reguler menjadi khusus.

Read More

Istana Bantah Prabowo Kirim Surpres Pergantian Kapolri Ke DPR

 

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah bahwa Presiden Prabowo Subianto mengirim Surat Perintah Presiden (Surpres) terkait pergantian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke DPR RI. Pernyataan ini disampaikan Prasetyo guna menanggapi pertanyaan awak media menyangkut isu pergantian Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Berkenaan dengan Surpres pergantian Kapolri ke DPR bahwa itu tidak benar," kata Prasetyo, dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (13/9/2025).Ia mengatakan, sampai saat ini presiden belum melayangkan Surpres ke DPR RI.Hal ini sebagaimana disampaikan oleh pimpinan DPR RI beberapa waktu lalu. "Sebagaimana juga sudah disampaikan oleh pimpinan DPR bahwa memang belum ada atau tidak ada Surpres tersebut," ujar Prasetyo

pada Jumat (11/9/2025), Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, memang menyebut DPR RI belum menerima Surpres pergantian Kapolri. "Belum ada," kata Dasco.Isu pergantian Kapolri mulai beredar setelah unjuk rasa yang menuntut pembubaran DPR RI membesar pada 28 Agustus lalu.

Pada malam tersebut, mobil lapis baja Brimob Polri melindas pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, hingga akhirnya meninggal dunia. Protes membesar dan amarah mengarah ke Polri hingga beredar isu Kapolri akan mengundurkan diri atau dicopot.

Read More

Kejagung Sita Tanah Bos Sritex Iwan Setiawan Senilai Rp 510 Miliar

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita aset berupa tanah milik tersangka kasus dugaan korupsi dan TPPU pemberian kredit bank ke PT Sritex Tbk. Aset yang disita diperkirakan senilai Rp 510 miliar.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna mengatakan aset yang disita terdiri dari 152 bidang tanah yang berada di berbagai kawasan Jawa Tengah. Sebanyak 57 bidang tanah atas nama Iwan Setiawan Lukminto di Kelurahan Banmati, Combongan, Jetis, Kedungwinong, Mandan, dan Tanjung, Kabupaten Sukoharjo.

"(Sebanyak) 94 bidang tanah atas nama Megawati (istri Iwan Setiawan) di Kelurahan Gupit, Jangglengan, Pengkol, dan Plesan, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo," kata Anang melalui keterangan tertulis, Jumat (12/9/2025).

Kemudian, satu bidang tanah hak guna bangunan atas nama PT Sukoharjo Multi Indah Textile Mill di Kelurahan Mojorejo, Kabupaten Sukoharjo," lanjutnya.

Penyitaan dan pemasangan plang sita juga akan dilakukan secara bertahap terhadap aset milik tersangka di beberapa wilayah dengan rincian:

- Kabupaten Sukoharjo: 152 bidang tanah, total luas 471.758 m²

- Kota Surakarta: 1 bidang tanah, luas 389 m²

- Kabupaten Karanganyar: 5 bidang tanah, luas 19.496 m²

- Kabupaten Wonogiri: 6 bidang tanah, luas 8.627 m²

Anang menyebut total keseluruhan aset yang disita mencapai 500.270 m² atau setara dengan 50,02 hektare. "Nilai estimasi aset yang disita di empat lokasi tersebut diperkirakan sekitar Rp 510.000.000.000," katanya.

Sebagai informasi, Kejagung telah menetapkan 12 orang menjadi tersangka dalam perkara ini. Mereka diduga bersekongkol untuk memberikan kredit kepada Sritex. Pemberian kredit tersebut dilakukan secara tidak sesuai aturan

Kasus ini diduga merugikan negara hingga Rp 1.088.650.808.028 (1 triliun). Jumlah tersebut berdasarkan pemberian kredit dari Bank DKI sebesar Rp 149 miliar; BJB sebesar Rp 543 miliar; dan Bank Jateng sebesar Rp395 miliar yang tak bisa dibayarkan Sritex.

12 tersangka yang dijerat dalam kasus ini, yakni:

1. Iwan Setiawan Lukminto (ISL) selaku Mantan Direktur Utama Sritex;

2. Dicky Syahbandinata (DS) selaku Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB tahun 2020;

3. Zainuddin Mappa (ZM) selaku Direktur Utama Bank DKI tahun 2020;

4. Allan Moran Severino (AMS) selaku Direktur Keuangan PT Sritex periode 2006-2023;

5. Babay Farid Wazadi (BFW) selaku Direktur Kredit UMKM merangkap Direktur Keuangan Bank DKI Jakarta 2019-2022;

6. Pramono Sigit (PS) selaku Direktur Teknologi Operasional Bank DKI Jakarta 2015-2021;

7. Yuddy Renald (YR) selaku Direktur Utama Bank BJB 2019-Maret 2025;

8. Benny Riswandi (BR) selaku Senior Executive Vice President Bisnis Bank BJB 2019-2023;

9. Supriyatno (SP) selaku Direktur Utama Bank Jateng 2014-2023;

10. Pujiono (PJ) selaku Direktur Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2017-2020;

11. Suldiarta (SD) selaku Kepala Divisi Bisnis Korporasi dan Komersial Bank Jateng 2018-2020;

12. Iwan Kurniawan Lukminto (IKL) selaku Mantan Wakil Dirut PT Sritex 2012-2023.

Read More

7 Nama Disebut-sebut Masuk Kabinet, 4 Orang Berpeluang Isi Pos Menteri Dan Wamen

Beredar informasi ada tujuh tokoh yang digadang-gadang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto masuk ke dalam Kabinet Merah Putih sebagai Menteri dan Wamen.

Beredar informasi ada tujuh tokoh yang digadang-gadang bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto untuk masuk ke dalam Kabinet Merah Putih. Ketujuh nama itu yakni Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman. Kemudian Arif Satria, Grace Natalie, Said Iqbal, Puteri Anetta Komaruddin, MS Komber dan Budiman Sudjatmiko. Namun, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana.

Meski begitu, pengamat komunikasi politik Univesitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai, tak semua nama yang beredar itu akan dilantik Presiden Prabowo.

Ada empat nama yang berpeluang besar mengisi pos menteri dan wakil menteri. Pertama, Dudung Abdurahman, mantan KSAD, berpeluang mengisi pos Menko Polhukam," tutur Jamiluddin saat dihubungi, Kamis (11/9/2025).ia menilai, kinerja Dudung saat menjadi KSAD cukup menonjol. Untuk itu, Jamiluddin menilai, Dudung sangat pantas menjadi Menko Polhukam. Namun, kata dia, posisi Menko Polhukam telah diisi Syafrie Syamsuddin sebagai ad interim.

Karena itu, ada kemungkinan Syafrie Syamsuddin akan di plot jadi Menko Polhukam dan Dudung mengisi posisi Menteri Pertahanan," ucap Jamiluddin. "Masalah senioritas kerap menjadi pertimbangan untuk posisi Menko Polhukam, karena salah satunya mengkoordinir TNI. Karena itu, masalah senioritas akan menjadi pertimbangan utama," tambahnya.

Sementara untuk Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), ia memprediksi akan diisi Said Iqbal. Hal itu didasari lantaran kursi Wamenaker masih kosong sejak Immanuel Ebenezer menjadi tersangka.

"Karena itu, ada kemungkinan saat reshuffle menteri ketenagakerjaan akan diisi oleh Said Iqbal. Selain dinilai dekat dengan Prabowo, Said Iqbal juga lama menjadi Presiden KSPI. Karena itu, Said Iqbal memiliki wawasan yang luas dan mumpuni di bidang ketenagakerjaan," tutur Jamiluddin.

Untuk Menpora, ia menilai, akan diisi oleh MS Komber atau Putri Komarudin. Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, keduanya punya peluang yang sama lantaran punya pengalaman berorganisasi.

Namun dari dua nama itu, peluang MS Komber tampaknya lebih besar karena pengalamannya berinteraksi dengan pemuda lebih intens. Kalaupun Putri Komarudin dipilih menjadi menteri Pemuda dan olahraga, itu semata karena menteri sebelumnya Dito Ariotedjo berasal dari Golkar," kata Jamiluddin.

"Kalau hal ini tidak menjadi pertimbangan Prabowo, maka MS Komber jauh lebih layak mengisi pos menteri pemuda dan olahraga," ucapnya. Sedangkan untuk Wamenkop, ia menilai, akan dìisi oleh Budiman Sudjatmiko, meskipun kapasitasnya tidak terlalu mumpuni. Namun, ia menilai, sosok ini punya visi kerakyatan yang lumayan baik.

"Namun bisa saja wakil menteri koperasi diisi Grace Natalie. Grace bisa saja membantu di bidang pemasaran koperasi agar lebih cepat diterima masyarakat. Namun kapasitasnya secara umum kurang cocok di posisi wakil menteri koperasi," kata Jamiluddin.

Read More

Ramai Media Asing Sorot Pencopotan Sri Mulyani, Singgung Insiden Ini.

 

Media internasional mulai ramai menyoroti perombakan (reshuffle) kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (8/9/2025), termasuk pencopotan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kantor berita asal Inggris, Reuters, dalam tulisan berjudul Indonesia removes finance minister Sri Mulyani Indrawati, melaporkan bahwa Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Sri Mulyani dicopot.

"Sri Mulyani dikenal sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama di Indonesia, bekerja di bawah tiga presiden, serta sempat menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Ia dipuji atas reformasi sistem perpajakan dan kebijakan fiskal yang membantu Indonesia melewati pandemi Covid-19 hingga krisis keuangan global," tulis Reuters.

Senada, Business Times, dalam tulisan berjudul Indonesia replaces Finance Minister Sri Mulyani in Cabinet reshuffle, turut melaporkan pencopotan Sri Mulyani yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Menurut media Singapura tersebut, pergantian Sri Mulyani menandai "perubahan besar dalam tim ekonomi Presiden Prabowo" di tengah upaya pemerintah mendorong agenda baru setelah gelombang protes besar yang mengguncang Indonesia akhir Agustus. Sri Mulyani sendiri sempat menjadi sasaran aksi massa hingga rumahnya dijarah.

Sementara itu, Channel News Asia (CNA) dalam tulisan berjudul Indonesian Finance Minister Sri Mulyani removed as Prabowo reshuffles Cabinet following weeks of protests menyoroti sepak terjang Sri Mulyani sebagai salah satu menteri keuangan dengan masa jabatan terlama.

Media itu juga menyinggung aksi demonstrasi besar-besar yang berujung pada penjarahan rumahnya.

"Kepergian Mulyani, meski tidak mengejutkan setelah kerusuhan belakangan ini, menandai berakhirnya era kredibilitas fiskal," ujar Mohit Mirpuri, manajer investasi di SGMC Capital.

"Ia telah meninggalkan fondasi yang kuat, dan dengan keberadaan teknokrat/ kandidat berpengalaman seperti Suahasil Nazara atau Chatib Basri, saya memperkirakan Indonesia akan segera bisa kembali bangkit," tambahnya.

Adapun dampak reshuffle langsung terasa di pasar keuangan. Media-media tersebut kompak menyoroti IHSG yang anjlok, sementara rupiah bergerak fluktuatif.

"Ia banyak menuai pujian atas reformasi sistem perpajakan serta perannya dalam mengarahkan perekonomian terbesar di Asia Tenggara melewati berbagai krisis, termasuk pandemi dan krisis keuangan global. Di antara masa jabatan pertamanya dan periode keduanya sebagai menteri keuangan, Sri Mulyani sempat menjabat sebagai Managing Director Bank Dunia," tulis CNA.

Read More

Gantikan Sri Mulyani, Purbaya ke Investor: Tak Ada Kebijakan Aneh-aneh

 Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di zona merah dalam dua terakhir, yang diduga keraguan investor akan perombakan kabinet atau reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati.

"Yang jelas kita tidak akan ambil kebijakan fiskal yang aneh-aneh," kata Purbaya menjawab keraguan tersebut sauai rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Pemerintah kini tengah dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Dalam RAPBN 2026, target penerimaan negara sebesar Rp3.147 triliun. Sementara itu, total belanja direncanakan sebesar Rp3.786,5 triliun sehingga defisit APBN mencapai Rp638,8 triliun atau 2,48% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Purbaya menambahkan, untuk mendorong perekonomian pihaknya akan menggunakan instrumen yang ada. Implementasinya yang kemudian akan dioptimalkan, misalnya dalam penyerapan belanja. "Jadi ke depan expect sistem finansial kita akan lebih liquid untuk membiayai pertumbuhan ekonomi dan program pemerintah akan berjalan cepat dibandingkan sebelumnya," terangnya.

Purbaya memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan lebih dari 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai dengan yang sudah ditetapkan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

"Kita akan ikutin UU yang ada. Itu kan bukan keputusan saya, itu keputusan pemerintah secara keseluruhan," tegasnya.

Purbaya juga tidak segan untuk bertanya kepada pendahulu, seperti Sri Mulyani Indrawati. "Tapi saya bilang ke Bu Sri Mulyani tadi, saya akan bertanya ke dia dari waktu-waktu dan dia bersedia. Bersedia ngajarin saya," pungkasnya.

Read More

Sri Mulyani Mundur dari Kementerian Keuangan? Ini Jawaban Mensesneg

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait turunnya Sri Mulyani dari jabatan Menteri Keuangan RI. Prasetyo Menegaskan pergantian menteri merupakan hak Prerogatif Presiden.

Sebelumnya beredar kabar bahwa Sri Mulyani sempat mendatangi Presiden Prabowo Subianto untuk meminta mundur dari jabatannya setelah rumah pribadi miliknya dijarah oleh oknum ketika terjadi demo besar-besaran dua pekan lalu.

Jadi bapak presiden selaku Kepala Negara dan Pemerintahan kita semua paham beliau memiliki hak prerogatif, atas evaluasi beliau memutuskan untuk melakukan perubahan formasi," jawab Prasetyo ketika ditanya wartawan terkait ihwal pergantian Sri Mulyani, apakah karena dicopot atau memilih mundur.

Prasetyo juga mengungkapkan ada banyak pertimbangan terkait lengsernya Sri Mulyani dari posisi Menteri dan kembali menegaskan itu merupakan ranah prerogatif Presiden Prabowo.Diketahui Sri Mulyani digantikan oleh Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Presiden Prabowo Subianto diketahui melakukan kocok ulang (reshuffle) terhadap personel Kabinet Merah Putih. Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025).

"Atas berbagai pertimbangan masukan dan evaluasi yang dilakukan terus menerus oleh bapak presiden, maka pada sore ini sekaligus bapak presiden memutuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian," ujarnya.

Berikut adalah daftar kementerian yang menterinya diganti:

a. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan

b. Kementerian Keuangan

c. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

d. Kementerian Koperasi

e. Kementerian Pemuda dan Olahraga

"Untuk keenam, kementerian yang kami sebutkan, satu adalah kementerian yang baru (Kementerian Haji), lima adalah kementerian yang terjadi perubahan susunan yang menjabat, maka pada sore ini akan dilakukan pelantikan di Istana Negara," katanya.

"Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga keputusan ini membawa kebaikan bagi bangsa, negara, dan masyarakat," lanjut Prasetyo.

 

Read More

Rusia Luncurkan Serangan Udara Terbesar ke Ukraina, Kyiv Membara

Rusia meluncurkan serangan udara terbesarnya ke Ukraina yang membuat pusat pemerintahan di Kyiv terbakar.

Rusia meluncurkan serangan udara terbesarnya ke Ukraina pada Minggu (7/9) pagi yang menewaskan sedikitnya dua orang dan membuat pusat pemerintahan Ukraina di Kyiv terbakar.

Menurut seorang reporter AFP, atap gedung kabinet menteri Ukraina terbakar dan asap mengepul di atas ibukota. Sementara itu, layanan darurat Ukraina mengatakan serangan pesawat tak berawak juga merusak beberapa gedung bertingkat di Kyiv.

Rusia tidak menunjukkan tanda-tanda akan menghentikan invasinya yang telah berlangsung selama tiga setengah tahun di Ukraina. Hal tersebut memicu tuntutan keras untuk mengakhiri perang.

Serangan terbaru ini terjadi setelah beberapa negara Eropa, yang dipimpin oleh Prancis dan Inggris, pada Kamis (4/9) berjanji untuk mengerahkan pasukan "penengah" ke Ukraina untuk mengawal kesepakatan damai antara kedua belah pihak yang bertikai. Tuntutan ini tidak dapat diterima oleh Moskow.

Serangan terhadap kabinet menteri Ukraina, sebuah kompleks pemerintahan yang luas di jantung kota Kyiv, terjadi untuk pertama kalinya dalam perang ini.

Seorang wartawan AFP melihat helikopter menjatuhkan sesuatu yang tampak seperti ember-ember air di atas atap, ketika layanan darurat bergegas ke tempat kejadian.

Otoritas kepolisian kemudian menutup area di sekitar gedung.

"Atap dan lantai atas rusak karena serangan musuh. Tim penyelamat sedang memadamkan api," kata Perdana Menteri Yulia Svyrydenko di Telegram, dikutip dari AFP. "Kami akan memulihkan bangunan. Namun, kami tak bisa mengembalikan nyawa yang hilang. Musuh meneror dan membunuh rakyat kami setiap hari di seluruh negeri," tambahnya.

Menurut angkatan udara Ukraina, Rusia menembakkan sedikitnya 805 pesawat tak berawak dan 13 rudal ke Ukraina antara Sabtu (6/9) malam dan Minggu (7/9) dini hari. Serangan ini mencatatkan rekor serangan udara terbesar dari negara tersebut.

Lebih lanjut, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan bahwa layanan darurat bekerja di seluruh negeri."Pembunuhan seperti itu sekarang, ketika diplomasi yang sebenarnya bisa dimulai sejak lama, adalah kejahatan yang disengaja dan memperpanjang perang," katanya di Facebook.

Sebuah serangan terhadap sebuah bangunan tempat tinggal berlantai sembilan di sebelah barat Kyiv disebut menewaskan sedikitnya dua orang, seorang ibu dan putranya yang berusia dua bulan.

Kemudian, lebih dari selusin orang lainnya terluka di Kyiv. Dinas penyelamatan Ukraina mengunggah foto-foto yang menunjukkan gedung tersebut terbakar, sementara asap mengepul dari bagian depan gedung.

Read More

Tunjangan Dipangkas, Take Home Pay Anggota DPR Kini Rp65,5 Juta per Bulan

 

DPR RI mengumumkan take home pay anggotanya sebesar Rp65 juta per bulan setelah tunjangan perumahan hingga tunjangan lainnya dipangkas merespons 17+8 Tuntutan Rakyat. Angka Rp65 juta lebih sebagai take home pay itu tercantum dalam keterangan tertulis yang dibagikan Pimpinan DPR RI usai konferensi pers di Gedung Parlemen RI, Jakarta, Jumat (5/9/25).

Take Home Pay (THP): Rp65.595.730,” demikian tercantum dalam lembar berjudul “Hak Keuangan Anggota DPR” tersebut.

Berikut rinciannya:  

Berikut rinciannya:

 - Gaji Pokok sebesar Rp4.200.000

 - Tunjangan Suami/Istri Pejabat Negara Rp 420.000

 - Tunjangan Anak Pejabat Negara Rp 168.000

 - Tunjangan Jabatan Rp 9.700.000 

- Tunjangan Beras Pejabat Negara Rp 289.680 Total Gaji dan Tunjangan (melekat): Rp 16.777.680.

Tunjangan Konstitusional

 - Biaya peningkatan komunkasi intensif dengan masyarakat Rp 20.033.000

 - Tunjangan Kehormatan Anggota DPR RI Rp7.187.000

 - Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Anggaran sebagai pelaksanaan Konstitusional Dewan Rp4.830.000 Honorarium kegiatan peningaktan fungsional dewan 

a. Fungsi legislasi Rp8.461.000

 b. Fungsi pengawasan Rp8.461.000

 c. Fungsi anggaran Rp8.461.000 Total tunjangan konstitusional Rp57.433.000

 Total Bruto: Rp74.210.680 

Pajak PPh 15% (total tunjangan konstitusional) Rp8.614.950

 Take home pay (THP): Rp65.595.730.

Read More

Jadi Tersangka Korupsi Chromebook, Segini Harta Nadiem Makarim

 

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan eks Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook sore ini, Kamis (4/9/2025).

Sebelumnya, Nadiem telah dua kali diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadiem diperiksa pertama kalinya pada Senin (23/6) lalu, yang berlangsung sekitar 12 jam. Kemudian, Nadiem kembali diperiksa pada Selasa (15/7) selama sekitar 9 jam.

Hari ini merupakan pemeriksaan ketiga Nadiem. Nadiem juga sudah dicegah ke luar negeri selama 6 bulan ke depan sejak 19 Juni 2025.

Adapun Nadiem sebelumnya dikenal sebagai salah satu pendiri aplikasi Gojek. Dia mendirikan layanan ojek online itu bersama dengan Kevin Aluwi dan Machaelangelo Moran pada 2010.

Setelah terbilang sukses dengan Gojek, Nadiem melanjutkan kariernya sebagai menteri di Kabinet Indonesia Maju bentukan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin pada 2019.

Saat pertama terpilih sebagai menteri Nadiem melaporkan harta kekayaan senilai Rp 1,23 triliun dengan utang Rp 185,36 miliar. Komponen harta terbesarnya adalah surat berharga dengan nilai Rp 1,25 triliun. Pada 2022, Nadiem melaporkan lonjakan harta menjadi Rp 4,87 triliun dengan utang Rp 790,76 miliar. Lonjakan harta ini disebabkan oleh surat berharga yang melesat jadi Rp 5,66 triliun. 

Lonjakan surat berharga Nadiem seiring dengan IPO PT Goto Gojek Tokopedia di Bursa Efek Indonesia. Dalam prospektus IPO GOTO, Nadiem tercatat sebagai pemilik 522.053.000 (20,5%). Sementara itu, dalam LHKPN terakhir, yakni 31 Oktober 2024, harta Nadiem susut menjadi Rp 600,64 miliar, setelah dikurangi utang Rp 466,23 miliar. Hal tersebut seiring dengan surat berharga yang dia miliki turun signifikan menjadi Rp 926,09 miliar. 

Dalam LHKPN tersebut, Nadiem tercatat memiliki tujuh properti dengan nilai Rp 57,79 miliar. Lalu ada dua alat transportasi dan mesin senilai Rp 2,25 miliar.

Read More

DPR Rapat Bahas 17+8 Tuntutan Rakyat Hari Ini

 

Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat selama demo 25-31 Agustus.

Pimpinan DPR RI akan menggelar rapat bersama para pimpinan fraksi-fraksi untuk membahas tuntutan 17+8 yang disuarakan masyarakat selama aksi unjuk rasa 25-31 Agustus.Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan rapat sekaligus akan mengevaluasi dan menyatukan pendapat dengan delapan fraksi di DPR."Kita akan lakukan besok (red: hari ini) rapat evaluasi dengan pimpinan-pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR," ujar Dasco usai menerima audiensi sejumlah perwakilan mahasiswa dan organisasi kepemudaan di kompleks parlemen, Rabu (3/9).

Politikus Partai Gerindra itu mengatakan tuntutan koalisi sipil yang tertuang dalam petisi 17+8 sebagian sudah disampaikan mahasiswa dalam audiensi tersebut. Dasco mengaku akan menindaklanjuti tuntutan tersebut secepatnya.

Nah kami dalam audiensi tadi sudah menyampaikan DPR dalam waktu singkat-singkatnya akan melakukan evaluasi-evaluasi menyeluruh baik terhadap tunjangan maupun keterbukaan kegiatan DPR yaitu termasuk dalam 17+8," katanya. Dasco membantah bahwa DPR baru kali ini menerima aspirasi masyarakat. Menurut dia, selama ini banyak aspirasi yang diterima alat kelengkapan dewan (AKD) di DPR.Dia bilang dalam aksi unjuk rasa sepekan terakhir, DPR juga berencana bertemu perwakilan pedemo. Namun, rencana itu urung dilakukan karena aksi sudah tak murni dan berujung ricuh.

"Kemarin begitu kita mau keluar itu sudah bukan murni unjuk rasa ada penumpang-penumpang gelap yang tentunya suasana di lapangan tidak kondusif," kata dia. Koalisi sipil sebelumnya merumuskan 17+8 tuntutan merespons aksi unjuk rasa sepekan terakhir, melalui '17+8 tuntutan rakyat: transparansi, reformasi, dan empati'. Koalisi meminta 17 tuntutan segera dipenuhi dalam waktu sepekan hingga 5 September. Sedangkan, 8 tuntutan sisanya, harus diselesaikan dalam setahun setelahnya, dan berikut daftarnya:

1. Tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tak ada kriminalisasi demonstran

2. Bentuk tim investigasi kematian Affan Kurniawan, dan semua demonstran yang menjadi korban aksi 25-31 Agustus

3. Bekukan kenaikan tunjangan, gaji, dan fasilitas baru anggota DPR

4. Publikasikan transparansi anggaran

5. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota bermasalah

6. Pecat atau sanksi kader partai politik yang tidak etis dan memicu kemarahan publik

7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat

8. Libatkan kader partai dalam ruang-ruang dialog bersama publik

9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan

10. Hentikan tindakan represif dan kekerasan berlebihan aparat dalam mengawal demo

11. Tangkap dan proses hukum anggota atau aparat yang memerintahkan atau melakukan tindakan represif

12. TNI segera kembali ke barak

13. TNI tak boleh ambil alih fungsi Polri, tegakkan disiplin internal

14. Tak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi

15. Pastikan upah layak untuk buruh

16. Pemerintah segera ambil langkah darurat cegah PHK massal

17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah murah dan outsourcing.

Sementara 8 tuntutan tambahan jangka panjang hingga 31 Agustus 2026:

1. Bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran; lakukan audit dan tinggikan syarat anggota DPR.

2. Reformasi partai politik; parpol harus mempublikasikan laporan keuangan, memastikan fungsi pengawasan berjalan sebagaimana mestinya.

3. Reformasi sektor perpajakan dengan adil

4. Sahkan RUU Perampasan Aset

5. Reformasi kepolisian agar profesional dan humanis

6. TNI kembali ke barak

7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen lain

8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan; mulai dari PSN, evaluasi UU Ciptaker, dan tata kelola Danantara.

Read More